Bisnis.com, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) melobi pemerintah untuk memperpanjang relaksasi ekspor konsentrat tembaga buntut kebakaran di smelter tembaga barunya di Gresik beberapa waktu lalu.

Induk PTFI, Freeport-McMoran Inc. (FCX) melaporkan insiden kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur produksi asam sulfat yang diperlukan untuk proses peleburan tembaga. Akibatnya, operasi smelter dihentikan sementara sambil menunggu kegiatan perbaikan.

FCX menyebut, penilaian kerusakan dan investigasi penyebab kebakaran sedang dilakukan. Rencana perbaikan area yang rusak juga tengah disusun.

Pararel dengan upaya tersebut, Freeport ingin pemerintah tetap mengizinkan ekspor konsentrat tembaga hingga operasi smelter pulih dan berproduksi 100%.

"Kami melakukan diskusi dengan pemerintah. Semua pihak berkepentingan agar konsentrat dapat terus berlanjut. Kami memiliki fleksibilitas dalam kuota [ekspor] yang ada saat ini mengenai apa yang dapat kami kirimkan hingga tahun 2024. Namun, kami akan meminta fleksibilitas tambahan untuk memastikan bahwa kami dapat mengirimkan semua yang kami produksi pada tahun 2024," ujar President & Chief Executive Officer Freeport-McMoran Inc. Kathleen Quirk dalam Earnings Conference Call Q3 2024, Selasa (22/10/2024) waktu New York, AS.

Quirk mengaku belum tahu kapan perbaikan smelter akan rampung. Namun, dia memastikan bahwa Freeport akan bekerja keras untuk memulihkan operasi secepat mungkin.

Kebakaran fasilitas pengolahan asam sulfat pada smelter PTFI terjadi pada Senin (14/10/2024) lalu. Kebakaran itu tepatnya menimpa fasilitas pemisahan gas bersih atau gas cleaning plant smelter PTFI yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur.

Sejatinya, larangan ekspor konsentrat tembaga sebelumnya berlaku mulai Juni 2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 22/2023.

Namun, dalam perjalanannya, pemerintah memutuskan untuk menunda larangan tersebut hingga 31 Desember 2024 melalui Permendag No. 10/2024 yang merupakan perubahan dari Permendag No.22/2023.

Saat itu, relaksasi hingga 31 Desember 2024 itu diberikan lantaran pembangunan smelter khususnya milik PTFI belum rampung. Oleh karena itu, relaksasi akan kembali diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap komitmen investasi PTFI.

Sinyal terkait perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga untuk PTFI sebenarnya sudah terasa. Hal ini berdasarkan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang membuka kemungkinan berlanjutnya relaksasi ekspor konsentrat tembaga hingga awal 2025.

Namun, Bahlil menyebut keputusan relaksasi ekspor konsentrat tembaga bakal menyesuaikan kemampuan produksi dari smelter tembaga baru milik PTFI. Sementara, smelter tersebut diperkirakan baru bisa produksi 100% pada Januari 2025.

"Itu melihat pabriknya gimana. Kalau pabriknya itu katakanlah belum bisa meng-cover 100% karena ada hal yang bisa dipertanggung jawabkan, kita mungkin ulur paling tinggi 1-2 bulan lah," kata Bahlil di TMII, Jakarta Timur, Minggu (14/10/2024) lalu.

Dia mengatakan potensi perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga juga bakal berlaku untuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Sebab, perusahaan itu baru menyelesaikan konstruksi smelter katoda tahun ini.

Lampu hijau perpanjangan relaksasi ekspor juga makin kuat menyusul kejadian kebakaran smelter PTFI. Bahlil mengatakan pihaknya juga harus bersikap adil. Dia mencontohkan jika kapasitas pabrik konsentrat PTFI mampu memproduksi 3 juta ton per tahun, sementara kapasitas smelter baru bisa mengolah 2 juta ton per tahun, pemerintah tak kuasa melarang ekspor 1 juta ton sisanya.

"Bijak nggak jika negara mengatakan, yang 1 jutanya tinggal saja, nggak perlu ekspor. Bijak tidak?" ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (18/10/2024).

Bisnis.com - Rencana pemerintah untuk melarang ekspor konsentrat tembaga mulai 1 Januari 2025 berpotensi mundur kembali. Hal itu tak lepas dari kapasitas produksi smelter tembaga baru di dalam negeri belum mencapai 100% pada akhir 2024.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan, smelter tembaga baru milik perseroan yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur baru bisa beroperasi 100% pada Januari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Holding BUMN tambang PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) mengungkapkan importir konsentrat tembaga Spanyol geram lantaran Indonesia melarang ekspor mineral tersebut.
Kebijakan pelarangan ekspor konsentrat tembaga rencananya bakal berlaku mulai 31 Desember 2024. Pemerintah bakal menutup keran ekspor mineral tersebut demi bisa diolah di dalam negeri.
Pelarangan itu seiring dengan rampungnya dua smelter katoda tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur dan milik T PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo mengatakan, Indonesia selama ini mengekspor konsentrat tembaga ke Jepang dan Spanyol. Imbas rencana pelarangan ekspor, importir dari Spanyol naik pitam.
"Kemarin yang di Spanyol pun sudah mulai marah-marah sama kita. Artinya, pabriknya mereka akan tutup," jelas Dilo di Jakarta, Selasa (15/10/2024).
Konsentrat dibutuhkan smelter untuk bahan baku pembuatan katoda. Oleh karena itu, Dilo mengatakan larangan ekspor konsentrat RI mengancam keberlangsungan pabrik Spanyol.
Namun, Dilo tak memerinci berapa volume konsentrat tembaga yang biasanya diekspor ke Spanyol. Dia hanya mengatakan, saat ini Spanyol tengah berburu konsentrat ke negara lain.
"Mereka [Spanyol] tapi sekarang lagi mau coba untuk dapat tembaganya dari Kanada," ucap Dilo.
Indonesia sejatinya melarang ekspor konsentrat tembaga mulai Juni 2024. Namun, dalam perjalanannya, pemerintah memutuskan untuk merelaksasi larangan tersebut hingga 31 Desember 2024 melalui Permendag No. 10/2024 yang merupakan perubahan dari Permendag No.22/2023.
Saat itu, relaksasi hingga 31 Desember 2024 itu diberikan lantaran pembangunan smelter khususnya milik PTFI dan AMNT belum rampung. Oleh karena itu, relaksasi akan kembali diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap komitmen investasi PTFI dan AMNT.
Terbaru, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan berlanjutnya relaksasi ekspor konsentrat tembaga hingga awal 2025.
Bahlil menuturkan, keputusan relaksasi ekspor konsentrat tembaga bakal menyesuaikan kemampuan produksi dari smelter tembaga baru milik PTFI. Sementara itu, smelter tersebut diperkirakan baru bisa produksi 100%pada Januari 2025.
"Itu melihat pabriknya gimana. Kalau pabriknya itu katakanlah belum bisa meng-cover 100% karena ada hal yang bisa dipertanggung jawabkan, kita mungkin ulur paling tinggi 1-2 bulan lah," kata Bahlil di TMII, Jakarta Timur, Minggu (14/10/2024).
Dia mengatakan, potensi perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga juga bakal berlaku untuk AMNT. Sebab, perusahaan itu baru menyelesaikan konstruksi smelter katoda tahun ini.

Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan keuntungan Indonesia dari agenda hilirisasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hari ini Jokowi baru saja meresmikan produksi perdana dua smelter tembaga sebagai langkah lebih lanjut dari hilirisasi mineral.

Menurut Erick, saat Jokowi memulai hilirisasi dengan memberikan nilai tambah nikel, nilai ekspor komoditas itu meningkat tajam. Dari awalnya maksimal cuma US$ 1-2 miliar atau sekitar Rp 15,1-30 triliun, kini meningkat sampai US$ 40 miliar atau sekitar Rp 607,8 triliun (kurs Rp 15.159).

Bukan tidak mungkin keuntungan serupa bisa dirasakan setelah hilirisasi tembaga dilakukan. Adapun dua smelter tembaga yang baru diresmikan produksinya oleh Jokowi adalah milik PT Amman Mineral dan PT Freeport Indonesia.

"Hari ini setelah nikel, beliau dorong kembali untuk yang namanya emas dan tembaga. Ini juga bisa terjadi seperti nikel, yang dulu mungkin hanya US$ 1-2 miliar sekarang sampai US$ 40 miliar. Ini luar biasa," ujar Erick saat memberi sambutan dalam peresmian produksi pertama smelter Freeport, Senin (23/9/2024).

Pria yang menjadi Ketua Umum PSSI itu juga bilang Jokowi sudah merencanakan satu komoditas baru untuk dihilirisasi, yaitu selenium. Ini bisa digunakan untuk membuat semikonduktor.

"Belum di situ tadi di pesawat beliau sudah bisik-bisik, bahwa semikonduktor adalah industri baru ke depan buat Indonesia. Karena bahan bakunya selenium juga ada di sini," ungkap Erick.

Sebagaimana diketahui, selama ini Jokowi sudah melakukan beberapa hilirisasi komoditas. Mulai dari nikel, tembaga, hingga bauksit.

Komoditas-komoditas itu dilarang untuk diekspor mentah-mentah. Sebagai gantinya, pelaku usaha diwajibkan membuat smelter pengolahan dan memberikan nilai tambah pada nikel hingga bauksit baru bisa melakukan ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menindaklanjuti masukan dari Komisi VII DPR RI untuk kembali membuka keran ekspor bijih bauksit.

Adapun, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menutup keran ekspor bijih bauksit per 10 Juni 2023 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, Kementerian ESDM akan melakukan kajian terhadap usulan DPR tersebut dengan beberapa kementerian terkait.

“Betul akan dilakukan kajian dan koordinasi antarkementerian,” kata Agus saat dihubungi Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membuka kembali keran ekspor bijih bauksit.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, usulan dicabutnya larangan ekspor bauksit dengan catatan adanya penerapan kuota ekspor terbatas.

Maman menyampaikan, dibukanya kembali keran ekspor bauksit merupakan upaya untuk menggerakkan perekonomian dan pendapatan daerah penghasil.

"Komisi VII DPR RI mendorong menteri ESDM untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Maman saat rapat dengar pendapat dengan Menteri ESDM, Senin (8/7/2024).

Perlu Perhitungan Langkah Strategis

Indonesian Mining & Energi Forum (IMEF) melihat perlunya langkah strategis sebelum membuka kembali keran eskpor bijih bauksit.

Ketua IMEF Singgih Widagdo mengatakan, perlu adanya perhitungan rencana peta pembangunan smelter bauksit sebelum kebijakan larangan ekspor bauksit tersebut dibuka kembali.

Terlebih, Singgih menyampaikan bahwa Indonesia bukan pemilik cadangan bauksit terbesar dunia. Untuk eksportir, Indonesia hanya berada di nomor 5 dunia sehingga pengaruh bauksit Indonesia terhadap harga internasional tidak begitu besar.

“Jadi sebelum kebijakan ekspor dibuka, langkah yang harus dilakukan, pertama, petakan progres smelter yang telah ada dan juga sekaligus langkah mempercepat dengan melakukan konsorsium harus dihitung ke depannya,” kata Singgih saat dihubungi Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Langkah kedua adalah menghitung seberapa kuat produk turunan bauksit untuk menopang kebutuhan industri nasional. Salah satunya, terkait dengan pengurangan impor bauksit sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lewat Komisi VII mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membuka kembali keran ekspor bijih bauksit.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, usulan dicabutnya larangan ekspor bauksit dengan catatan adanya penerapan kuota ekspor terbatas.

Maman menyampaikan, dibukanya kembali keran ekspor bauksit merupakan upaya untuk menggerakkan perekonomian dan pendapatan daerah penghasil.

"Komisi VII DPR RI mendorong menteri ESDM untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Maman saat rapat dengar pendapat dengan Menteri ESDM, Senin (8/7/2024).

Adapun, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup keran ekspor bijih bauksit per 10 Juni 2023 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba).

Seiring penerapan kebijakan larangan ekspor bauksit, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan hingga kini masih banyak pembangunan smelter bauksit yang mandek.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan bahwa dari 12 smelter bauksit yang dikembangkan, baru empat yang beroperasi.

“Belum bergerak. Kan empat sudah operasi, delapan kan yang katanya memang waktu Pak Menteri memerintahkan untuk pengawasan langsung ke lapangan. Dari delapan ini kan tujuh lah kurang lebih kemajuannya itu masih kurang,” kata Irwandy saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (21/6/2024).

Irwandy menyampaikan, mandeknya pembangunan smelter tersebut pun kemudian memicu pemerintah untuk menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih bauksit per 10 Juni 2023.

Dirinya bercerita bahwa delapan pengembang smelter yang mandek ini sebelumnya berjanji bakal menyelesaikan pembangunan smelter setelah mereka boleh melakukan ekspor bauksit.

“Dicek sampai 2023 kayak begitu [nggak jalan]. Makanya keluar larangan. Nah, sekarang bagaimana supaya ini bisa numbuh lagi? Pertama mereka punya dana nggak mengembangkan?” ucap Irwandy.