Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada sebanyak 59.764 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Oktober 2024. Angka ini melonjak dibandingkan dengan bulan Agustus sebesar 46.240 orang.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengatakan sebagian besar PHK terjadi di tiga provinsi. PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta mencapai 14.501 orang. Posisi kedua diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 11.252 orang, lalu posisi ketiga Provinsi Banten mencapai 10.254 orang.

"Total PHK per 24 Oktober sebesar 59.764 tenaga kerja. Tiga sektor PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan perdagangan besar dan eceran," katanya kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Adapun tiga sektor yang menjadi penyumbang PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan sisanya perdagangan besar dan eceran.

Lebih lanjut, PHK di DKI Jakarta didominasi oleh sektor jasa. Kemudian di Jawa Tengah dan Banten di sektor tekstil, seperti garmen.

Dia menjelaskan beberapa penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

Simak Video: Prediksi Pakar Terkait Sektor yang Bakal Terkena Gelombang PHK

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat melepas secara simbolis pengiriman satu kontainer produk garmen berupa jas senilai Rp2,6 miliar ke Amerika Serikat, milik PT Daese Garmin.

Pelepasan satu kontainer produk garmen ini dipimpin Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap tekstil.

Bey mengatakan ekspor ke Amerika Serikat ini menarik di tengah kondisi tekstil yang tengah sulit.

"Tadi perusahaan menceritakan bulan ini kurang lebih rerata 40 kontainer sebulan. Kami berharap jadi momentum industri tekstil khususnya ekspor," katanya di Jalan Diponegoro, Bandung, Jumat (24/8/2024).

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Jabar Noneng Komara Nengsih membenarkan PT Daese Garmin rutin mengekspor produk tekstil hingga enam kontainer tiap minggu, khususnya jas ke Amerika Serikat.

Hanya saja kali ini secara simbolis dilepas satu kontainer, karena keterbatasan tempat di Jalan Diponegoro yang juga menjadi tempat penyelenggaraan West Java Festival 2024.

"Sebetulnya perminggunya cukup banyak. Ini cuma simbolis, Rp2,6 miliar ke Amerika. Jadi pembangkit kebangkitan tekstil kita," ujar Noneng.

Total ekspor tekstil dari PT Daese Garmin setiap minggunya mampu mencapai Rp15,6 miliar. Hal ini menurutnya menjadi angin segar bagi industri tekstil Jawa Barat, di tengah ketidakpastian global akibat perang geopolitik.

Selain pelepasan produk jas satu kontainer milik PT Daese Garmin ini imbuh Noneng, ekspor serentak juga dilakukan di beberapa kota/kabupaten.

"Ada beberapa kabupaten. Cirebon ada, rotan. Kalau barusan jas, pabrik dari Kiaracondong," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG -- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jawa Barat mendorong adanya permintaan baru terhadap tekstil dan produk tekstil (TPT) di pasar domestik.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan volume produksi industri sehingga mampu kembali menyerap tenaga kerja.

Deputi Kepala KPwBI Muslimin Anwar mengatakan saat ini tantangan terhadap dunia industri TPT khususnya di Jawa Barat sudah terjadi sejak lama. Hanya saja memang ini terjadi lantaran adanya kompleksitas sehingga berimbas pada pengurangan tenaga kerja.

"Dari sisi ekspor nilainya meningkat, tapi secara volume itu menurun sehingga di satu sisi terhadap nilai tukar itu bagi eksportir positif, tapi industri TPT itu sudah lama mengalami tantangan dari berbagai faktor, terutama di Jawa Barat," ungkap Muslimin dalam Media Brifing, Rabu (7/8/2024).

Dari sisi permintaan juga industri TPT Jawa Barat memang menghadapi tantangan secara global di tengah ekonomi negara tujuan ekspor yang belum pulih.

"Dan juga, adanya kompetitor dalam arti impor dari Tiongkok," ungkapnya.

Untuk itu, perlu respons yang tepat untuk menanggulangi permasalahan ini agar tidak menimbulkan efek bola salju.

Pertama, yakni pelaku industri TPT perlu diberikan insentif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi agar bisa bersaing dengan produk serupa dari luar negeri.

"Misalnya revitalisasi atau regenerasi mesin yang dipakai, kami yakin pemerintah akan melihat hal ini untuk mengembalikan potensi dari industri TPT ini yang secara analisis mereka punya potensi meningkat dan demand-nya masih tinggi karena populasi dunia kan masih meningkat," jelasnya.

Namun ke depan memang dia tidak bisa memungkiri kebutuhan industri akan terus bergerak pada sistem teknologi digital. Hal ini tentunya akan mendorong kebutuhan tenaga kerja yang lebih sepsifik dan hal ini yang perlu diatasi Bersama.

"Ke depan lebih banyak ke digital teknologinya, desainnya DLL. Oleh karena itu, kami yakin pemerintah daerah bisa memperhatikan vocational, dalam hal ini pengembangan kapabilitas SDM dari hulu ke hilirnya," imbuhnya.

Ke dua, adalah dengan menciptakan permintaan dengan memperbanyak gelaran acara yang otomatis akan membutuhkan pakaian dan produk tekstil lainnya.

"Kalau dilihat, permintaan domestik masih tinggi, walaupun di luar negeri ada penurunan. Demand perlu kita ciptakan juga dengan banyak event sehingga demand terus meningkat," lanjutnya.

Selain itu, ia juga meyakini saat ini meski banyak pekerja di sektor TPT ini yang harus berhenti bekerja, namun lapangan kerja lainnya mulai menggeliat dan kemungkinan menjadi tujuan berlabuh pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Sekarang banyak pembukaan sektor ekonomi yang semakin pulih pascapandemi Covid-19, kan ada sektor prioritas yang dibuka, dan BI berperan di sana karena memberikan insentif likuiditas makroprudential kepada perbankan yang menyalurkan kreditnya kepada sektor prioritas dalam hal ini tentunya dengan ini, penyaluran kreditnya meningkat," jelasnya.

Dia menilai kebijakan ini menjadi efektif lantaran perbankan akan terdorong untuk menyalurkan kreditnya terhadap sektor prioritas. Sehingga diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja dan lapangan usaha baru.

"Kebijakan ini kami nilai efektif kepada sektor prioritas, sehingga kami harap bisa menciptakan usaha baru di sektor-sektor prioritas," ungkapnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala KPwBI Jawa Barat Muhamad Nur mengatakan pihaknya masih optimis pertumbuhan ekonomi Jawa Barat akan tetap tumbuh sesuai target yakni di rentang 4,6%-5,4% di 2024.

"Kami optimis karena 2024 masih menyisakan 5 bulan berjalan, sekarang di triwulan II 2024 sudah mencapai 4,95%, artinya masih ada ruang bertumbuh," ungkapya.

Hal tersebut juga didorong dengan akan berlangsungnya agenda dan perayaan hari besar yang akan terjadi di Semester II/2024. Beberapa di antaranya adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, momentum belanja daerah di APBD Perubahan, serta momen Natal dan Tahun Baru.

"Biasanya dalam agenda seperti ini perekonomian akan menggeliat," jelasnya.

Sebelumnya, Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat mengatakan sejak Januari 2023-Juni 2024, setidaknya ada 1,2 juta orang yang kehilangan pekerjaan.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat Romie Erfianto mengatakan, mayoritas pekerja harus kehilangan ladang pencahariannya terjadi di sektor industri pengolahan, seperti tekstil dan industri alas kaki.

"Pekerja yang PHK yang keluar dari industri tersebut juga paling besar top 3 nya ada di sana, dari Januari 2023 sampai bulan Juni 2024 itu 1,2 juta [orang], 1,167 juta [orang] nya itu ada di industri pengolahan, kemudian perdagangan dan restoran rumah makan ya, jadi pengolahan pengolahan Memang Yang Pertama seperti tekstil alas kaki yang mendominasi," ungkap dia saat ditemui kemarin, Senin (5/8/2024) di Kota Bandung.

Bisnis.com, JAKARTA- Wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung pernah dijuluki sebagai ‘Kampung Dolar’. Majalaya pernah berjaya sebagai sentra produsen tekstil, produknya tak hanya memasok pasar domestik, melainkan merambah pasar ekspor.

Namun setelah beberapa periode belakangan, julukan itupun luntur. Mesin-mesin Industri Kecil Menengah alias IKM tekstil Majalaya, mulai tak berputar.

Kejayaan tinggal kenangan. Majalaya yang pernah didapuk sebagai mesin devisa lewat ekspor tekstil, kini semakin surut ke belakang.

Entah kapan tepatnya IKM tekstil Majalaya mulai berguguran, tapi yang pasti serbuan produk jadi tekstil impor menghempaskan produksi pemain lokal. Hingga kini, gelombang banjir impor terus menghantam industri tekstil, baik lewat jalur legal maupun ilegal.

Dudi Gumilar, seorang pengusaha tekstil asal Majalaya mengadukan nasibnya ke Komisi VII DPR RI, Rabu (10/7/2024) kemarin. Dia bercerita kondisi sepinya aktivitas produksi tekstil di Majalaya saat ini.

"Kalau ke daerah Majalaya tahun 1980-1990 an itu hari sabtu ramai, sekarang Jumat-Sabtu sepi karena pabrik bekerja hanya 3 hari. Padahal itu istilahnya sejarahnya tekstil indoensai dari sana," ujar Dudi.

Istilah Kampung Dolar disematkan pada Majalaya lantaran di masa kejayaannya pada periode tersebut mampu mendatangkan pesanan tekstil dari berbagai penjuru dunia. Produk lokal pun melanglang buana dan tersohor di dunia hingga menghasilkan jutaan dolar.

Majalaya juga dinilai berpuluh-puluh tahun menjadi penyumbang pajak besar ke negara. Kini, alih-alih Kampung Dolar, Dudi menyebut kini Majalaya dikenal sebagai Kota Dokar lantaran pengusaha tekstil yang beralih profesi.

"Saya di tekstil dari zaman nenek, orang tua, sampai saya, sekarang saya berprinsip di keluarga saya, saya kaya pencopet dan perampok, yang tidak menginginkan anaknya terjun ke pekerjaan seperti saya, sama," tuturnya.

Dia pun membantah jika ada yang mengatakan bahwa pelaku usaha di Majalaya enggan bertransformasi. Menurut Dudi, pelaku usaha telah berupaya melakukan pembaruan mesin hingga peningkatan kualitas, meski hasilnya pesanan tetap minim.

"10 tahun kemudian, apakah tekstil di Majalaya itu masih ada kalau pemerintahnya seperti ini? Saya gak minta apa-apa sama pemerintah, tolong lindungi pasar kami, IKM juga bisa ekspor, ke Jepang. Siapa bilang IKM itu kualitasnya jelek, mesinnya jelek, kita sakti dalam bikin kain," terangnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan dari 8.000 industrk kecil menengah (IKM) tekstil di Bandung sejak Covid-19 telah tergerus 40% yang tutup.

Kini, kebijakan relaksasi impor yang digagas pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 kembali mengancam keberlangsunan usaha IKM.

"Teman-teman kami 70% sekarang mengurangi produksi dan ada yang udah jual mesin," ujar Nandi.

Dia juga menyoroti impor ilegal yang membuat produk lokal semakin kalah saing. Kebijakan relaksasi tersebut membuat klien IKM berbondong-bondong berpindah ke supplier barang impor yang disebut lebih murah.

"1-2 bulan mungkin2 mesin-mesin yg 70% ini sudah mati. Kami sudah mati dari Covid, jadi kami IKM konveksi Jawa Barat sudah kolaps, dan berdampak ke tekstil. Kita sudah tak ada waktu lagi, tindakan untuk melindungi kami harus segera karena kami padat karya," pungkasnya.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya membangkitkan kembali kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri di tengah berbagai tantangan.

Meskipun industri TPT menghadapi tantangan seperti pelemahan rupiah, daya beli masyarakat yang lemah, dan regulasi yang kurang probisnis, Kemenperin optimis industri ini dapat kembali bangkit.

Pada triwulan I tahun 2024, industri TPT memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, dengan menyumbang 5,84% PDB sektor manufaktur dan menghasilkan ekspor senilai US$ 11,6 miliar dengan surplus US$ 3,2 miliar.

Selain itu, industri TPT juga menjadi sektor padat karya yang menyerap lebih dari 3,98 juta tenaga kerja, atau 19,47% dari total tenaga kerja di sektor manufaktur pada tahun 2023.

Menyadari pentingnya tenaga kerja terampil untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri TPT, Kemenperin melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) menyelenggarakan Diklat 3in1.

Diklat ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai yang sesuai dengan kebutuhan industri TPT. Salah satu BDI yang menyelenggarakan Diklat 3in1 adalah BDI Jakarta, yang telah bekerja sama dengan PT Globalindo Intimates, produsen pakaian dalam wanita ternama.

“Diklat ini diharapkan dapat membantu para peserta untuk mendapatkan pekerjaan di industri TPT dan meningkatkan produktivitas industri,” ujar Kepala BPSDMI Kemenperin, Masrokhan.

PT Globalindo Intimates sendiri telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kompetensi karyawannya dengan berpartisipasi aktif dalam Diklat 3in1.

Pada angkatan VI Diklat Operator Sewing, perusahaan ini menerima 50 peserta dari masyarakat sekitar.

“Diklat ini merupakan bagian dari komitmen PT Globalindo untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme karyawannya,” ujar Kepala BDI Jakarta, Ali Khomaini.

Kemenperin mengajak seluruh pelaku industri untuk bersama-sama berkomitmen dalam upaya pengembangan SDM industri yang unggul.

“Menyambut era bonus demografi, diklat ini menjadi semakin penting untuk menyiapkan SDM yang terampil dan kompeten,” jelas Masrokhan.

Direktur Operasional (COO) PT. Globalindo Intimates Teti Yani Hartono menyampaikan harapannya agar industri tekstil di Indonesia dapat kembali bangkit dan berkembang.

Perusahaan ini juga berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya, serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekspor.

“Kami terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi karyawannya melalui berbagai program pelatihan seperti Diklat ini,” imbuhnya.