Bisnis.com, JAKARTA – Belum satu bulan setelah menjabat, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan keputusan baru untuk menambah jumlah pejabat eselon I di kementerian Kabinet Merah Putih.

Salah satu kementerian yang mendapat penambahan pejabat eselon I adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158/2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid itu ditetapkan oleh Prabowo pada Selasa (5/11/2024) dan diundangkan pada hari yang sama.

Dalam Pasal 7 Perpres 158/2024 mengenai susunan organisasi Kemenkeu, terdapat 22 poin yang berisi daftar direktorat jenderal, badan, hingga staf ahli yang membantu menkeu.

Di sana, terdapat tiga nama baru, yakni Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Adanya ditjen dan badan baru membuat akan terdapat dua pejabat setingkat eselon I baru di Kemenkeu.

Tidak terdapat lagi nama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di sana. Fungsi BKF akan dijalankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal beserta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Hal itu terlihat dari isi Pasal 13 Perpres 158/2024, bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal.

Adapun, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang baru dibentuk Prabowo akan menjalankan tugas terkait kebijakan sektor keuangan.

"Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tertulis dalam Pasal 45 Perpres 158/2024.

Apabila sebelumnya BKF dipimpin oleh kepala badan, maka Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal beserta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan akan dipimpin oleh direktur jenderal (dirjen).

Adapun, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan akan dipimpin oleh seorang kepala badan. Dalam Pasal 53, tertulis bahwa badan tersebut bertugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Kementerian BUMN

Selain menambah pejabat di Kemenkeu. Presiden Prabowo juga menambah 3 kursi deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinakhodai Erick Thohir. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden No. 179/2024.

Berdasarkan beleid yang diteken Prabowo pada 5 November 2024, jabatan deputi Kementerian BUMN bertambah dari semula 3 kursi kini menjadi 6 kursi.

Tiga jabatan baru itu adalah Deputi Bidang BUMN Penciptaan Nilai, Deputi BUMN Pemberdayaan Pembangunan, serta Deputi Bidang Kepatuhan dan Tata Kelola.

Adapun tiga kursi deputi lainnya masih sama, yakni Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang saat ini masih dijabat oleh Robertus Bilitea, Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi dihuni Tedi Bharata, sementara posisi Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ditempati oleh Nawal Nely.

“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 81/2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis beleid anyar tersebut, dikutip pada Kamis (7/11/2024).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir telah mengungkapkan pihaknya akan memilih 3 deputi baru yang ditambah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

“Kemarin, dari Menpan RB ada struktur yang baru, itu kami ditambahkan 3 deputi,” ujarnya saat rapat kerja di DPR RI, Senin (4/11/2024).

Presiden Prabowo Subianto meminta semua menteri dan pejabat eselon I dalam Kabinet Merah Putih menggunakan mobil dinas buatan produk dalam negeri mulai pekan depan. Tidak ada lagi yang menggunakan mobil impor seperti Toyota Alphard.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu. Dia menyebut mulai minggu depan akan ganti mobil dinas dari Alphard menjadi buatan PT Pindad.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa," kata Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

Anggito menyebut bahwa Pindad telah merancang mobil dengan 70% kapasitasnya adalah buatan dalam negeri.

"Profesor Sigit Santosa dari ITB (Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad) yang menyampaikan, dia merancang mobil Indonesia 70% itu dari produk dalam negeri," imbuhnya.

Istana Ungkap Arahan Prabowo

Istana mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad bagi Kabinet Merah Putih. Arahan ini diberikan saat retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurutnya, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Prabowo, sejauh ini sudah menggunakan mobil MV3 Garuda Limousine pabrikan Pindad. Hasan bilang Prabowo bangga dengan tunggangan kepresidenannya itu. Apalagi saat ini mobil tersebut memiliki tingkat komponen dalam negeri hingga 70%.

"Beliau sekarang bangga bisa menggunakan Maung Limosin Garuda sebagai kendaraan dinas," ungkap Hasan.

Perihal kabar mobil pabrikan Pindad harus dipakai minggu depan oleh para jajaran Kabinet Merah Putih, Hasan bilang pihaknya harus mengecek lebih lanjut.

"Saya harus cek informasi dulu apakah betul sudah bisa digunakan minggu depan," ujar Hasan.

Menteri Prabowo Buka Suara

Menteri Pertanian Amran Sulaiman buka suara soal arahan tersebut. "Menarik tuh, sangat menarik. Nanti aku cek dulu ya," kata Amran ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengaku belum mengetahui ada arahan tersebut. Jika benar diperintahkan seperti itu, dirinya akan siap melaksanakan.

"Aku nggak tahu. Dari pada keliru. Ya kalau kita diperintah kita laksanakan. Itu saja judulnya," ungkap Sudaryono ditemui di tempat yang sama.

Bahkan secara jujur Sudaryono mengatakan rela membeli mobil-mobil buatan Pindad karena memang kualitasnya bagus. "Kalau diperintah pakai, kita pakai. Dan saya jujur saja kalaupun harus beli, saya beli itu mobil Pindad," kata Sudaryono.

Dia melanjutkan, Prabowo sudah sering melakukan sosialisasi produk Pindad. Buktinya mobil itu dijadikan mobil dinas kepresidenan sehari-hari.

"Ya itu, sudah dipakai-pakai, masa itu belum sosialisasi. Tenang, nanti Anda semua harus beli itu juga," kelakar Sudaryono.

Pindad Ngaku Dapat Pesanan 4.000 Unit Maung

Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyebut pihaknya masih menunggu tindak lanjut terkait tata cara pengadaan mobil dinas dari masing-masing kementerian.

"Kami masih menunggu tindak lanjut karena pasti ada aturan atau tata cara pengadaannya dari masing-masing kementerian," ucap Abraham kepada detikcom.

Abraham menyambut positif rencana tersebut karena dinilai sebuah tindakan nyata dari presiden sebagai bentuk keberpihakan industri dalam negeri.

"Apapun ini merupakan suatu arahan yang luar biasa dan tindakan yang nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap keberpihakan industri dalam negeri dengan memberikan kesempatan untuk kami PT Pindad sehingga kita punya industri mobil atau otomotif," tutur Abraham.

Sejauh ini, ia mengaku sudah mendapat pesanan sekitar 4.000 unit Maung MV3 dari Kementerian Pertahanan (Kemhan). Pesanan itu disebut sudah mulai dikirim secara bertahap.

"Yang memang sudah ada kontrak yang dengan Kemenhan kurang lebih 4.000 unit dan sudah mulai di-delivery, jenis maung MV 3," kata Abraham.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pertanian di Indonesia, dengan fokus pada pengembangan produksi pangan, kesejahteraan petani serta keberlanjutan sumber daya alam.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, kementerian ini dipimpin oleh sejumlah pejabat eselon 1 yang memiliki peran strategis dalam mengelola berbagai bidang terkait pertanian.

Berikut adalah daftar pejabat eselon 1 Kementerian Pertanian yang bertugas dalam berbagai posisi penting di dalam Kementerian Pertanian, mengutip laman resmi kementan https://pertanian.go.id per 21 September 2024:

Staff Ahli Menteri

1. Dr. Ir. Suwandi, M.Si : Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian

Dr. Ir. Suwandi, M.Si Mendapatkan gelar Doktoral di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2005 untuk jurusan Pengelolaan Sumber daya Air dan Lingkungan. Beliau juga telah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Sapta pada tahun 2012.

2. Ir. Ali Jamil, MP., Ph.D: Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian

Lahir di Siabu, Sumatera Utara pada Agustus 1965, Ir. Ali Jamil, MP., Ph.D menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 1989. Beliau melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Sumatera Utara, lulus pada tahun 1995, dan meraih gelar doktor (S3) dari University of the Philippines, Los Baños pada tahun 2006.

Saat ini, Ir. Ali Jamil menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc: Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional

Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Nutrisi dan Makanan Ternak dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1989. Beliau kemudian melanjutkan studi S2 di Miyazaki University, Jepang, pada tahun 2000, dan berhasil meraih gelar doktor di Universitas Kagoshima.

Saat ini, Dr. Nasrullah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc: Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Pertanian

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc meraih gelar doktor dalam bidang Ilmu Tanah dari University of Malaysia pada tahun 2004. Saat ini, beliau menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Pertanian sejak tahun 2024. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Hortikultura.

Staff Khusus Menteri

• Dr. Ir. Sam Herodian, MS, IPU, APEC Eng: Staf khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian
• Prof. Ir. Muhammad Arsyad, S.P., M.Si., Ph.D: Staf Khusus Menteri Bidang Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian

• Ir. Ali Jamil, MP., Ph.D: Plt. Sekretaris Jenderal.

Inspektoral Jenderal

• Komjen. Pol. Drs. Setyo Budiyanto, SH, MH: Inspektur Jenderal

• Dr. Yudi Sastro, S.P.,M.P: Direktur Jenderal Tanaman Pangan

• drh Agung Suganda., M.Si: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

• Andi Nur Alam Syah S.T.P., M.T.: Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

• Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si: Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

• Dr.Idha Widi Arsanti,SP,MP: Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024