Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja bantuan sosial (bansos) sudah mencapai Rp 122 triliun hingga Oktober 2024, atau 81,1% dari pagu. Realisasi ini juga meningkat 4,5% bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

Adapun peningkatan realisasi bansos secara tahunan ini utamanya dipengaruhi adanya peningkatan indeks dan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP).

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengatakan, realisasi ini disalurkan oleh beberapa kementerian. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM, dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.

Kemudian, Kementerian Kesehatan memberikan bantuan iuran PBI JKN bagi 96,76 juta peserta.

“Di Kemendikbud Ristek ini juga ada bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 15,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar kuliah bagi 789.000 mahasiswa,” tutur Suahasil dalam konferensi pers, Jumat (8/11).

Selanjutnya, disalurkan oleh Kementerian Agama untuk bantuan PIP bagi 2,2 juta siswa dan KIP bagi 99.860 mahasiswa. Terakhir, disalurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka tanggap darurat bencana.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membahas penghapusan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Hal tersebut disampaikan Ara saat menemui Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Jumat (8/11/2024). Dia menjelaskan, usulan tersebut dilakukan untuk menurunkan harga rumah untuk rakyat kecil.

"Yang juga penting adalah insentif pajak untuk pembangunan rumah bagi rakyat dengan dukungan penghapusan PPH dan PPN," jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Lebih lanjut, dirinya juga meminta dukungan kepada Wamenkeu untuk dapat memberikan kemudahan perizinan dan pajak dari Pemerintah Daerah. Di mana sebelumnya, Ara menyebut telah mengantongi kesepakatan dengan Pemda Tingkat 2 untuk melakukan penghapusan BPHTB.

Kemudian, dirinya juga memastikan bahwa pemerintah turut berkomitmen untuk mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya menjadi 10 hari, penyederhanaan persyaratan, dan kepastian waktu penerbitan izin.

Dari segi pembiayaan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengaku siap bersinergi dengan Kementerian PKP untuk dapat mempermudah proses persetujuan KPR bagi masyarakat.

Di mana, untuk mewujudkan hal itu dirinya juga menyampaikan usulan untuk meringankan biaya cicilan masyarakat dengan melakukan perpanjangan tenor hingga 30 tahun.

"Salah satunya dengan wacana usulan perpanjangan tenor hingga 30 tahun," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wamenkeu Suahasil Nazara menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan. Dia menegaskan, Kementerian Keuangan bakal berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk dapat menyediakan payung hukum atas usulan yang disampaikan tersebut.

"Untuk itu tinggal bagaimana menyediakan berbagai payung hukumnya untuk mengimplementasikan semua ide yang ada," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan memastikan penerapan pajak minimum global sebesar 15% akan berlaku pada 2025.

Pajak minimum global merupakan konsensus Pilar 2 Organisation for Economic Cooperation and Development atau OECD.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, Pilar 2 OECD tersebut akan segera diejawantahkan dalam peraturan perundang-undangan.

"Kami siapkan bagaimana pengaturannya secara rinci bersama Pak Suryo di DJP [Direktorat Jenderal Pajak] agar memberikan kepastian di pelaku usaha dan investor ini," jelas Febrio dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia menjelaskan, secara implisit penerapan pajak minimum global tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/2024. PMK itu sendiri mengatur tentang pengurangan dan/atau pembebasan pajak korporasi alias tax holidayyang akan berlaku hingga 31 Desember 2025.

Karena penerapan pajak minimum global juga akan diberlakukan pada tahun depan, harus ada penyesuaian dengan aturantax holiday. Nantinya, perusahaan multinasional tidak akan menerima pembebasan pajak secara maksimal karena pemberlakuan pajak minimum global 15%.

Meski demikian, Febrio menyatakan pemerintah masih merancang berbagai macam insentif lain agar perusahaan-perusahaan asing tetap mau berinvestasi di Indonesia.

"Kami sudah kolaborasi erat terutama dengan Kementerian Investasi," ujarnya.

Sebelumnya, Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) takut para investor asing tidak berminat menanamkan modalnya ke Tanah Air usai pemerintah berencana menerapkan pajak minimum global 15% untuk perusahaan multinasional.

Ketua Umum Gamma Dadang Asikin menjelaskan masih banyak permasalahan ihwal ketidakpastian hukum, birokrasi perizinan investasi, dan beban biaya untuk berusaha yang masih perlu dibenahi pemerintah Indonesia. Kini, investor asing akan ditambahkan beban pajak minimum global 15%.

"Kita tahu pemerintah sedang berbenah dalam hal perizinan ini, walaupun di lapangan masih sering terjadi terkendala dengan perizinan dan kebijakan masing-masing sektor atau kementerian/lembaga," jelas Dadang kepadaBisnis, Senin (4/11/2024).

Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah lebih giat mensosialisasikan kepada calon investor asing ihwal berbagai insentif termasuk pengurangan pajak korporasi atau tax holiday usai resmi diperpanjang hingga akhir 2025 melalui PMK No. 69/2024.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, alasan penghapusan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) , sehingga adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Seperti diketahui, Prabowo Subianto resmi merombak susunan organisasi Kemenkeu yang saat ini terdiri atas Sekretaris Jenderal, delapan Direktorat Jenderal (Ditjen), Inspektorat Jenderal, dua Badan dan delapan staf ahli.

Nah, jika dibandingkan dengan susunan organisasi sebelumnya, Prabowo kini menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang saat ini dipimpin oleh Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu. Aturan ini termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang diresmikan oleh Kepala Negara tersebut.

Menkeu Sri Mulyani menuturkan, perubahan Badan Kebijakan Fiskal menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal didasarkan pada aturan organisasi di mana fungsi perumusan kebijakan lebih sesuai dipegang oleh direktorat jenderal daripada badan.

"Kenapa kok diubah dari badan menjadi dirjen? karena nomenklatur menurut MenPan-RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi Direktorat Jenderal," jelasnya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Selanjutnya, Menkeu juga mengungkapkan alasan dibentuknya Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang mempunyai tujuan strategis untuk memperkuat peran Kementerian Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sehingga menurutnya, peran Kementerian Keuangan menjadi semakin krusial dalam menjaga stabilitas sektor keuangan terutama dengan bertambahnya kewenangan kementerian di bidang ini.

"Kita sering menjadi counterpart-nya BI, OJK, LPS, dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kita menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi direktur jenderal yang selama ini dipegang sahli (staf ahli) yang biasanya tidak memiliki struktur," jelasnya.

Bendahara Negara menyampaikan, penambahan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan juga ditujukan untuk memperkuat infrastruktur digital di lingkungan Kementerian Keuangan. Badan ini akan menjadi penggerak utama transformasi digital kementerian dengan berfokus pada pengembangan teknologi digital dan kapasitas intelijen keuangan.

Menurutnya, badan ini penting untuk menghadapi perkembangan digitalisasi global dan dalam meningkatkan kemampuan analitik serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).

"Dimana intelijen keuangan tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras, namun juga software dan terutama untuk intelijen data analitik dan kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita sendiri. Ini menjadi salah satu bidang yang akan terus ditingkatkan kapasitasnya," tutup Menkeu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan menambah dua direktorat jenderal (ditjen) di struktur organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia menuturkan, BKF kini berubah nama menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Perubahan itu untuk memenuhi ketentuan administrasi yang diatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) bahwa badan tidak seharusnya membuat regulasi atau kebijakan.

"Diubah dari badan menjadi ditjen karena nomenklatur menurut MenPAN RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF Febrio Kacaribu) itu bikin kebijakan banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi ditjen," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Di sisi lain, dalam struktur organisasi Kemenkeu juga dibentuk Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Bendahara Negara itu mengatakan, keberadaan ditjen ini untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) baik dari sisi sektor keuangan maupun internasional.

"Kami sering menjadi counter part-nya BI, OJK, LPS dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kami menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi ditjen yang selama ini dipegang staf ahli yang biasanya tidak memiliki struktur," jelas Sri Mulyani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan menambah dua direktorat jenderal (ditjen) di struktur organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia menuturkan, BKF kini berubah nama menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Perubahan itu untuk memenuhi ketentuan administrasi yang diatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) bahwa badan tidak seharusnya membuat regulasi atau kebijakan.

"Diubah dari badan menjadi ditjen karena nomenklatur menurut MenPAN RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF Febrio Kacaribu) itu bikin kebijakan banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi ditjen," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Di sisi lain, dalam struktur organisasi Kemenkeu juga dibentuk Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Bendahara Negara itu mengatakan, keberadaan ditjen ini untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) baik dari sisi sektor keuangan maupun internasional.

"Kami sering menjadi counter part-nya BI, OJK, LPS dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kami menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi ditjen yang selama ini dipegang staf ahli yang biasanya tidak memiliki struktur," jelas Sri Mulyani.

Adapun penambahan dua ditjen tersebu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid ini menggantikan aturan sebelumnya yang tertuang dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Selain dua ditjen, terdapat pula penambahan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Sri Mulyani menyebut penambahan badan ini untuk memperkuat infrastruktur digital di lingkungan Kemenkeu.

"Intelijen keuangan ini tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras namun juga software, dan terutama untuk intelijen, data analitik, serta kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita sendiri. Ini menjadi salah satu bidang yang akan terus ditingkatkan kapasitasnya," tutup Sri Mulyani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan menambah dua direktorat jenderal (ditjen) di struktur organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia menuturkan, BKF kini berubah nama menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Perubahan itu untuk memenuhi ketentuan administrasi yang diatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) bahwa badan tidak seharusnya membuat regulasi atau kebijakan.

"Diubah dari badan menjadi ditjen karena nomenklatur menurut MenPAN RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF Febrio Kacaribu) itu bikin kebijakan banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi ditjen," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Di sisi lain, dalam struktur organisasi Kemenkeu juga dibentuk Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Bendahara Negara itu mengatakan, keberadaan ditjen ini untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) baik dari sisi sektor keuangan maupun internasional.

"Kami sering menjadi counter part-nya BI, OJK, LPS dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kami menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi ditjen yang selama ini dipegang staf ahli yang biasanya tidak memiliki struktur," jelas Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp438,1 triliun dari APBN sepanjang 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2024.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan, pemerintah menargetkan Rp648,1 triliun untuk pembiayaan utang. Angka tersebut berasal dari surat berharga negara (SBN) dikurangi pinjaman.

"Kinerja pembiayaan ini tetapon trackdan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia memerinci, realisasi Rp438,1 triliun tersebut berasal untuk dua sumber utang yaitu SBN (neto) sebesar Rp394,9 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp43,2 triliun.

Lebih lanjut, Thomas menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Oktober 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp202,3 triliun.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu mengaku, langkah-langkah penarikan utang tersebut telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN 2024.

Penarikan utang untuk tahun anggaran 2024, sambungnya, mempertimbangkanoutlookdefisit APBN, likuiditas pemerintah serta mencermati dinamika pasar keuangan.

"Dan tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijagaon trackdengancost of fundyang efisien dan risiko yang terkendali," jelas Thomas.

Sementara itu, secara keseluruhan posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Jumlah tersebut turun sekitar Rp40,76 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Juli 2024 sebesar Rp8.502,69 triliun. Komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.452,65 triliun dari SBN dan pinjaman Rp1.009,37 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akhirnya membeberkan alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan menambah 2 direktorat jenderal (ditjen) baru di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia paham banyak yang mempertanyakan nasib Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu. Ia menegaskan Febrio masih menjadi anak buahnya.

"Itu (Febrio Kacaribu) tetap saja (di Kemenkeu), menjadi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal," tegasnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

"Kenapa kok diubah dari badan (BKF) menjadi ditjen? Karena nomenklatur menurut Menpan RB (Rini Widyantini) kalau badan itu gak bikin policy. Padahal, Pak Febrio itu bikin policy banyak banget. Akhirnya diubah jadi ditjen (Strategi Ekonomi dan Fiskal)," imbuh wanita yang akrab disapa Ani itu.

Di lain sisi, ada tambahan direktorat jenderal baru. Kemenkeu kini punya Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Sang Bendahara Negara menekankan kehadiran ditjen baru itu untuk memperkuat peran Kemenkeu. Terlebih, di tengah status Kementerian Keuangan sebagai sekretaris di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"(Kehadiran Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan) lebih untuk memperkuat peran Kemenkeu yang sebagai sekretaris KSSK, dari sisi sektor keuangan dan terutama untuk internasional juga," jelas Ani.

"Untuk organisasi (baru) Kementerian Keuangan, mungkin nanti kita bikin saja konferensi pers tersendiri," janjinya akan membahas lebih lanjut soal struktur baru di Kemenkeu.

Penghapusan BKF dan tambahan 2 ditjen baru diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid ini diteken Presiden Prabowo pada 5 November 2024.

Sri Mulyani juga turut menjelaskan pembagian kerja antara ketiga wakil menterinya. Termasuk, soal posisi Kemenkeu yang tak lagi di bawah koordinasi menko perekonomian, melainkan langsung kepada presiden.

"Kita menggunakan organisasi yang sifatnya matriks dan principal. Jadi, basically walaupun masing-masing wamen (wamenkeu) punya principal yang akan dipegang, tapi kita melayani banyak sekali kementerian/lembaga (K/L)," jelasnya.

"Jadi, Kementerian Keuangan itu sebetulnya pembantu seluruhnya. Oleh karena itu, tidak menjadi eksklusif di salah satu kementerian koordinator, tapi kita membantu keseluruhan. Makanya kita deploy wamen untuk datang ke semua menko menanyakan masing-masing strategi dan bagaimana prioritas di dalam koordinasi masing-masing menko tersebut," tutup Ani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan Presiden Prabowo Subianto tak menoleransi koruptor.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menegaskan Presiden Prabowo memberi arahan terkait efisiensi anggaran.

Namun, kementerian/lembaga (K/L) tetap diminta tetap fokus menjalankan program-program utamanya yang termasuk quick win.

"Arahan-arahan Presiden (Prabowo) untuk mengefisienkan dan menjaga APBN agar tetap bisa dijalankan dengan toleransi terhadap korupsi harus dinolkan," ungkap Ani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

"Jadi, tidak ada toleransi terhadap korupsi dan (juga) efisiensi ditingkatkan," tegasnya.

Ani turut menyinggung soal penyusunan APBN 2025. Ia mengklaim ini sudah melalui konsultasi dengan Prabowo Subianto, meski saat itu baru diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

Oleh karena itu, Menkeu Sri Mulyani mengajak semua kementerian/lembaga (K/L) betul-betul memperhatikan APBN. Ini sesuai dengan arahan sang Kepala Negara kepada para anak buahnya dalam berbagai kesempatan.

"Terutama, dengan berbagai feedback mengenai efisiensi. Itu ditunjukkan dengan incremental capital output ratio (ICOR) tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi," jelasnya.

"Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga (K/L). Oleh karena itu, kalau akan dilakukan review terhadap APBN, lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutup Ani.

IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi soal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini tak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian, melainkan di bawah kendali langsung Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sri Mulyani, adanya perubahan nomenklatur tersebut bukan berarti Kemenkeu tidak berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri lainnya. Dia menegaskan, Kemenkeu adalah pembantu seluruh Kementerian/Lembaga.

"Tadi ada yang bertanya Kemenkeu tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian, tapi langsung di bawah Presiden. Pada dasarnya kami ini tentu dengan Presiden itu langsung, namun kami juga bekerja mendukung seluruh Menko dan Menteri-Menteri. Jadi Kementerian Keuangan itu sebetulnya pembantu seluruhnya," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani menerangkan, Kemenkeu sudah tidak eksklusif berada di satu Kementerian Koordinator. Namun, akan tetap bekerja sama dengan semua Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih.

Dia mencontohkan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sedang sibuk mendatangi Kementerian untuk mengetahui masing-masing strategi dan prioritas dari masing-masing mereka.

"Walaupun kami tidak di bawah Menko, tapi kami mendukung dan bekerja bersama dengan seluruh Menko dan bahkan langsung dengan Menteri-Menteri. Seperti kemarin kami dengan Menteri ESDM, hari ini Pak Sua dengan Menteri Pertanian karena ketahanan pangan menjadi priority, kemarin kita terima Menteri Pertahanan dan berbagai Kementerian-Kementerian yang memang jadi perhatian Presiden," kata Sri Mulyani.

Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tidak menjadi persoalan mengenai di mana letak koordinasi Kemenkeu. Dia mengaku siap membantu seluruh Kabinet Merah Putih.

Lagi pula, kata dia, meski Kementerian Keuangan langsung berada di bawah koordinasi Presiden, tidak ada yang berubah sama sekali dari cara kerjanya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk dengan adanya Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

"Jadi dalam hal ini kita terus akan membantu dan bekerja bersama seluruh kabinet di bawah Presiden dan Wakil Presiden," ujarnya.

(Dhera Arizona)

KOMPAS.com -Sukuk Tabungan (ST) seri ST013 sudah bisa dipesan secara online di mitra distribusi resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Menurut jadwal resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pembelian pemesanan ST013 bisa dilakukan sampai 4 Desember mendatang.

Untuk diketahui, dana yang diserap dari investasi ST013 akan dikelola sesuai prinsip syariah. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan nasional.

Tahun ini, pemerintah menerbitkan ST013 dalam dua tenor atau jangka waktu, yaitu 2 tahun (ST013T2) dan 4 tahun (ST013T4).

Lantas, apa saja mitra distribusi yang melayani pembelian ST013?

Daftar mitra distribusi Sukuk Tabungan seri ST013

Dilansir dari laman Kemenkeu, ada 29 mitra daftar mitra distribusi yang melayani pembelian ST013 sebagai berikut:

• Bank BCA
• Bank HSBC Indonesia
• Bank Mandiri
• Bank BNI
• Permata Bank
• Bank BRI
• Bank Tabungan Negara (BTN)
• Maybank
• OCBC
• Panin Bank.

• CIMB NIAGA
• Bank DBS
• Bank Danamon
• Bank Mega
• Bank UOB
• Bank Muamalat
• Standard Chartered
• Trimegah Sekuritas
• BRI Danareksa
• Mandiri Sekuritas.

• Bahana Sekuritas
• Bareksa
• Bibit
• Tanamduit
• Fundtastic
• Bina Artha
• Philip Sekuritas Indonesia
• Victoria Bank
• Bank BSI.

Sebagai informasi, tingkat kupon atau imbal hasil ST013 telah ditetapkan sebesar 6,40 persen per tahun untuk ST013T2 dan 6,50 persen per tahun untuk ST013T4.

Tingkat kupon ST013 bersifat mengambang dengan batasan minimal. Imbal hasil akan disesuaikan setiap tiga bulan mengacu pada BI Rate.

Itulah rangkuman terkait daftar mitra distribusi pembelian Sukuk Tabungan seri ST013 dan tingkat kuponnya.