JAKARTA - Hong Kong menggulingkan Singapura untuk menjadi pusat keuangan teratas di Asia untuk pertama kalinya dalam dua tahun. Hal ini berdasarkan edisi terbaru Indeks Pusat Keuangan Global tahunan yang belum lama ini dirilis.

Secara global, Hong Kong menempati peringkat ketiga di belakang New York dan London, selanjutnya Singapura dan San Francisco melengkapi posisi lima besar. Peringkat tersebut menurut studi terhadap 121 kota yang disusun oleh China Development Institute di Shenzhen dan think tank London Z/Yen Partners.

Hong Kong sempat kehilangan posisi teratas di Asia dari Singapura pada September 2022, lalu setelah kota Asia Tenggara itu melonggarkan pembatasan perjalanan pada April tahun itu. Sementara itu Hong Kong terus mempertahankan lockdown hingga Januari 2023.

Pasar saham yang kuat dan daftar listing terbaru telah mengangkat status Hong Kong sebagai pusat keuangan teratas di wilayah tersebut.

"Indeks Pusat Keuangan Global memberi peringkat tinggi terhadap Hong Kong di banyak bidang, mulai dari lingkungan bisnis hingga fintech, perbankan hingga manajemen kekayaan," kata Sekretaris Jasa Keuangan dan Departemen Keuangan, Christopher Hui Ching-yu di sela-sela Forum Kerja Sama Administrasi Pajak Belt and Road Initiative ke-5.

Indeks tersebut menunjukkan Hong Kong telah mencetak peningkatan besar di banyak bidang sebagai pusat keuangan internasional.

Hui mengatakan, sentimen pasar saham yang membaik ditambah dengan pengumuman Komisi Regulasi Sekuritas China pada bulan April untuk mendukung perusahaan-perusahaan top dari daratan agar terdaftar di Hong Kong, telah meningkatkan initial public offering (IPO) di bursa Hong Kong.

Midea Group, produsen peralatan rumah tangga terbesar di dunia, naik 8% pada hari pertama perdagangan pekan lalu, setelah mengumpulkan USD4 miliar dari aksi IPO-nya. Hal ini menjadi yang terbesar sejak penawaran JD Logistics senilai USD3,64 miliar pada tahun 2021.

Sebelumnya Federal Reserve AS atau bank sentral Amerika menurunkan suku bunga utamanya sebesar setengah poin persentase sebagai awal yang agresif untuk siklus pelonggaran moneter. Sementara bank komersial Hong Kong memangkas suku bunga dasar dan deposito mereka sebesar seperempat poin.

Hapir bersamaan, berbagai stimulus yang diumumkan oleh China pada hari Selasa, telah memberikan dorongan lebih lanjut ke pasar saham.

Di Asia, Kuala Lumpur meningkatkan peringkatnya secara signifikan, naik 13 poin menjadi 680 ke peringkat ke-59 secara global. Sedangkan skor Hong Kong juga naik delapan poin menjadi 749 diikuti oleh Singapura, yang bertambah lima poin menjadi 743.

"Ini adalah tonggak sejarah yang sangat penting bagi Hong Kong karena implikasi praktis dan tematik dari laporan ini bagi investor global agak besar," kata Damien Green, direktur Dewan Pengembangan Jasa Keuangan, yang mempromosikan pasar keuangan Hong Kong.

"Lebih dari segalanya, laporan ini menunjukkan bahwa hari-hari terbaik Hong Kong sebagai kota global ada di depan," terangnya.

Status ini diyakini bakal membuat Hong Kong semakin menjadi incaran bagi para manajer investasi global di tengah risiko yang makin meningkat.

Skor yang didapatkan Hong Kong termasuk yang tertinggi pada berbagai bidang seperti daya saing, termasuk lingkungan bisnis, sumber daya manusia, infrastruktur dan reputasi. Hong Kong menempati peringkat pertama secara keseluruhan dalam manajemen investasi.

"Hong Kong mencetak nilai tinggi di banyak bidang adalah hasil dari promosi pemerintah tentang family offices, manajemen kekayaan, fintech dan keuangan hijau," kata Menteri Keuangan, Paul Chan Mo-po, yang saat ini berada di Spanyol, dalam sebuah posting Facebook pada hari Selasa.

"Bahkan ketika saya bepergian di Spanyol untuk mempromosikan Hong Kong, banyak kontak saya di Eropa sekarang menunjukkan minat yang besar pada pasar Hong Kong," tambah Chan.

Laporan itu yang juga menilai kemampuan fintech pusat keuangan, menempatkan Hong Kong di antara 10 besar dalam kategori tersebut.

"Bisnis manajemen aset dan kekayaan sedang booming di Hong Kong, dengan aset yang dikelola tumbuh sekitar 2 persen dari tahun sebelumnya menjadi lebih dari 31 triliun dolar HK pada akhir 2023," kata Hui.

Arus masuk dana bersih mencapai 390 miliar dolar Hong Kong, angka tersebut menunjukkan peningkatan secara year to year lebih dari 3,4 kali lipat, berkat perkembangan bisnis family office di Hong Kong, yang terus mendapatkan momentum.

Skema Pendatang Investasi Modal Baru, yang lebih dikenal sebagai skema migrasi investasi, yang memungkinkan mereka menginvestasikan 30 juta dolar HK dalam saham, obligasi, dan asuransi untuk mendapatkan tempat tinggal di Hong Kong, telah menerima 550 aplikasi sejak diluncurkan pada bulan Maret.

Skema ini diperkirakan akan mendatangkan lebih dari 16,5 miliar dolar HK dalam investasi ke Hong Kong, menurut pihak berwenang.

Hong Kong akan terus meningkatkan berbagai skema "terhubung" antara China daratan dan Hong Kong untuk perdagangan lintas batas, serta mempromosikan keuangan hijau dan perdagangan aset virtual, kata seorang juru bicara pemerintah.

JAKARTA - Miliarder Nigeria, Aliko Dangote berencana mendirikan family office di Dubai, untuk bergabung bersama dengan individu berpenghasilan tinggi lainnya yang berbondong-bondong merapat ke pusat keuangan di Timur Tengah itu dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan kekayaan mencapai USD13,2 miliar, Dangote menyandang gelar sebagai orang terkaya Afrika dan orang terkaya ke-168 di dunia, menurut Bloomberg Billionaires Index. Dangote menghasilkan pundi-pundi kekayaannya dari beberapa komoditas seperti semen dan gula.

Selain itu terbaru, Dangote baru saja membuka kilang kilang minyak senilai USD20 miliar-yang terbesar dari jenisnya di Afrika. Tujuan di balik rencananya membangun family office di Dubai, Dangote (67 tahun) mengutarakan, ingin mencari investasi global untuk mendiversifikasi kepemilikan grup di luar industri.

"Kami baru dan kami ingin melakukannya secara bertahap," ungkapnya.

Sementara itu putrinya Halima sudah lebih dulu pindah ke Dubai sejak bulan lalu untuk mengelola perusahaan yang berbasis di kantor Dangote Group, yang menurut miliarder itu telah dia miliki selama 17 tahun.

Sebagian besar aset Dangote berada di Nigeria dan berbagai tempat lain di Afrika, sedangkan perusahaan induknya berbasis di luar negeri, kata taipan tersebut. Posisi perusahaan yang berada di luar Afrika, salah satunya disebabkan oleh kejatuhan mata uang naira usai anjlok lebih dari 50% dalam setahun terakhir.

Pelemahan itu menjadikan naira (mata uang Nigeria) sebagai mata uang berkinerja terburuk di benua itu setelah birr Ethiopia.

Langkah Dangote ke Timur Tengah mencerminkan daya tarik Dubai yang semakin meningkat bagi orang-orang super kaya dan perusahaan investasi berkat rezim pajak yang menguntungkan, tingkat kejahatan yang rendah, dan lokasi yang nyaman di persimpangan beberapa benua dan zona waktu.

Uni Emirat Arab, di mana Dubai adalah bagiannya, siap menjadi tujuan utama untuk merelokasi para miliarder tahun ini, menurut sebuah laporan dari perusahaan penasihat migrasi Henley & Partners. Dubai sebagai pusat keuangan mempunyai daya tarik kuat sebagai lokasi family offices, kendaraan investasi swasta dari orang-orang yang sangat kaya.

Jumlah yayasan terdaftar - kendaraan yang biasa digunakan oleh keluarga kaya - di Dubai naik 53% tahun lalu,

Menurut data DIFC, jumlah foundations (yayasan) terdaftar -sebagai kendaraan yang biasa digunakan oleh keluarga kaya- di Dubai mengalami kenaikan 53% pada tahun lalu.

Negara tetangga Abu Dhabi, yang memiliki 6% dari cadangan minyak dunia dan mengelola dana kekayaan negara sekitar USD1,5 triliun juga telah menarik serangkaian miliarder termasuk Ray Dalio.

TANGERANG - Pemerintah mengincar 28.000 orang super kaya di dunia agar bisa menyimpan uangnya di family office atau kantor keluarga di Indonesia. Wadah tersebut tengah digodok otoritas terkait.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, family office menjadi peluang emas atau golden opportunity bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi. Sebab itu, pemerintah akan menyiapkan family office agar bisa menampung uang dari keluarga super kaya dunia.

"Ini sekarang berkeliaran, tadi saya baru saja bicara sama pak Sandi ?ndi, lu inget gak yang sekarang angka orang-orang kaya dunia yang sedang cari naruh duitnya?? 28.000 sekian, golden opportunity, kita tinggal nyiapin tempat, family office,? ujar Luhut saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, Selasa (17/9/2024).

Baca Juga: Mau Bentuk Family Office, Luhut Bertemu Ray Dalio yang Hartanya Tembus Rp239 Triliun

Luhut mengklaim, ada 28.000 orang kaya dunia melirik Indonesia, termasuk Bali, sebagai tempat menyimpan uang mereka. Kesempatan tersebut pun tidak disia-siakan pemerintah.

Karena itu, dia memastikan pembentukan family office akan dipercepat, hal ini sudah dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

"Tadi malam saya bicara dengan Pak Airlangga mengenai ini, kita mau percepat karena ada 28.000 orang-orang kaya dunia yang mau cari tempat uang singgah dan mereka melihat Indonesia, Bali, itu menjadi satu tempat yang menarik," jelasnya.

"Kemudian sekarang kita harus siap menampung itu tentu dengan aturan yang kompetitif," beber dia.

Baca Juga: Pemerintah Buka Peluang Pembentukan Family Office di IKN dan Bali

Terkait regulasi atau dasar hukum pembentukan kantor keluarga, Luhut berharap bisa rampung sebelum berakhirnya masa pemerintahan Jokowi. Namun, bila molor hingga ke presiden terpilih Prabowo Subianto, dia memastikan gagasan tersebut tetap direalisasikan pemerintah baru.

"Kita berharap (rampung di masa Jokowi), tapi Pak Prabowo sudah paham benar mengenai ini, nanti tergantung kalau misalnya nggak sampai, nanti pak Prabowo dilantik saya kira dalam beberapa waktu kemudian sudah (terealisasi),? ucap Luhut.

Tangerang -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memamerkan pertemuannya dengan dua keluarga kaya raya dunia beberapa waktu lalu. Pertemuan itu membahas soal rencana Indonesia mendirikan Family Office.

Luhut mengatakan, salah satu keluarga kaya yang ditemuinya adalah Ray Dalio, founder dari Hedge Fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates yang mengelola dana sebesar US$ 124 miliar. Selain itu ia juga menemui keluarga pemilik perusahaan mobil mewah, Porsche.

"Jadi negara ini harus bersiap kompetitif. Kalau kita kompetitif (soal Family Office) dengan Singapura, dengan Hong Kong, Abu Dhabi, dengan Dubai, orang datang kemari," katanya dalam Temu Bisnis P3DN VIII di Tangerang, Selasa (17/9/2024).

"Saya ketemu dua keluarga kaya, saya makan malam dengan mereka, Porsche Family dan Ray Dalio. Saya makan sama Ray Dalio, saya spent 3 hari di Bali," sambung Luhut.

Menurut Luhut, keduanya cukup tertarik menyimpan uangnya di Family Office Indonesia, terutama di Bali. Luhut mengingatkan bahwa selain menghitung apa yang perlu diterima Indonesia, pemerintah juga harus mempertimbangkan apa yang akan diberikan kepada investor.

Purnawirawan TNI itu menyebut yang terpenting, orang-orang kaya itu dapat menyimpan uangnya di Family Office lalu melakukan investasi. Dari situlah pemerintah akan memperoleh pendapatan dari pajak.

"Jadi kita jangan terus ngitung apa yang pemerintah dapat. Tanya juga dia dapat apa. Jadi kita gift and take. Kalau dia sudah taruh duitnya, dia harus investasi. Waktu investasi kita pajakin. Nah duitnya yang dalam billion dollar itu memperkuat rupiah, memperkuat cadangan devisa kita," bebernya.

Luhut juga meminta semua pihak untuk berpikir secara holistik dalam menyelesaikan masalah. Ia meminta Indonesia mencontoh Singapura yang mampu mendapatkan US$ 1,6 triliun atau lebih besar dari GDP Indonesia.

"Jadi kita harus berpikir holistik untuk menyelesaikan banyak masalah. Jangan untung seketika, yang banyak kadang-kadang kita lakukan. Kalau kita lihat Singapura itu negara sekecil itu dia punya dari Family Office ada 1.600 orang kaya masuk sana, itu dia dapat US$ 1,6 trilium, lebih besar dari GDP kita," tutup Luhut.

(ily/rrd)

Jakarta -

Ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia hari ini, Kamis (5/9). Ia merupakan sosok ekonom yang berani mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Bahkan sebelum kepergiannya, sepanjang 2024 ini Faisal sempat menyoroti berbagai hal terkait rencana dan kebijakan ekonomi RI.

Misalkan saja dalam detikcom, sebelum kepergiannya Faisal sempat menyoroti nasib proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di tangah pemerintahaan Presiden terpilih Prabowo kelak. Kemudian dirinya juga sempat menyinggung terkait rencana kenaikan PPN jadi 12% pada 2025 nanti dan rencana pembentukan family office di RI.

Dirangkum dari catatan detikcom, berikut empat hal yang sempat disorot Faisal sebelum meninggal dunia.

1. Pembangunan IKN di Era Prabowo

Faisal Basri meyakini presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, menurutnya Prabowo tidak akan se-ambisius Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melaksanakan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu.

Menurut Faisal, Prabowo kemungkinan besar akan menata ulang pembangunan IKN termasuk dari sisi pendanaan yang sebagian besar akan mengandalkan investasi swasta. Salah satunya seperti Pemilik Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma alias Aguan. Sebab, APBN sangat terbatas untuk pembangunan IKN di 2025.

"(IKN) akan lanjut, tapi sizenya dikurangi. Saya punya confident tinggi Pak Prabowo akan melanjutkan ibu kota (IKN) tapi ditata ulang, yang ambisi-ambisinya dikeluarkan," katanya dalam agenda 'Review RAPBN 2025 Ngegas Utang!' di Brawijaya XI, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024).

"Enggak mungkin dari APBN, makanya kecil (anggaran IKN) di APBN. Diserahkan paling besar ke Aguan, Sinar Mas," katanya.

Walhasil sebagai wujud apresiasi atas investasi para konglomerat, Faisal menduga Prabowo bakal memberikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) untuk digarap oleh mereka.

"(Baru Prabowo bilang) 'nanti gue kasih kompensasi PSN'. Dapatnya 10 kali lipat dari ongkos yang dikeluarkan (konglomerat untuk IKN)," katanya.

2. Pembagian Izin Tambang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melakukan reshuffle kabinet Indonesia maju pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Dalam kesempatan itu Jokowi menunjuk Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Terkait penunjukan Bahlil sebagai Menteri ESDM ini, Faisal Basri merasa ragu pergantian kabinet yang dilakukan dua bulan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi bakal berpengaruh positif bagi dunia usaha.

Menurutnya, perombakan posisi menteri ini hanya politik transaksional. Oleh sebab itu, Faisal menduga penunjukan Bahlil sebagai Menteri ESDM justru membuka kesempatan bagi mantan Ketua HIPMI tersebut untuk membagi-bagi izin tambang.

"Saya tidak tahu apa yang terjadi (dengan) pak (Arifin) Tasrif, tapi ini, kan, memperlancar proses penguasaan tambang, termasuk bagi-baginya nanti ke siapa aja lagi. Kan, ormasnya tidak terbatas Muhammadiyah dan NU (Nahdlatul Ulama), lain-lain juga antre. Nah, ini tidak lewat lelang tapi penunjukan-penunjukan. Jadi, bagian dari rusaknya tatanan ini. Tatanannya dirusak, kemudian diperlukan sosok-sosok yang pokrol bambu gitu," kata Faisal dalam diskusi berjudul 'Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa, Senin (19/8/2024).

3. Rencana Kenaikan PPN Jadi 12% pada 2025

Berdasarkan penjelasan dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, tepatnya Pasal 7, ayat (1), huruf b, pemerintah akan menaikan tarif pajak penambahan nilai (PPN) menjadi 12% dan berlaku paling lambat mulai 1 Januari 2025.

Terkait hal ini, Faisal berpendapat seharusnya kenaikan pajak hanya dikenakan untuk industri batu bara, bukan kepada masyarakat melalui PPN. Sebab menurutnya kenaikan PPN akan menambah beban masyarakat.

Faisal awalnya menyinggung pemerintah kini gencar memberi insentif bagi korporasi, tapi menambah beban rakyat. Selain itu, ia mengatakan rencana pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12% tidak efisien, sebab tambahan pendapatan negara diproyeksikan tidak sampai Rp 100 triliun.

"Jadi teman-teman sekalian, apa yang terjadi kalau tatanan dirusak. Insentif diberikan kepada korporasi yang besar, sementara rakyat dibebani terus, hampir pasti PPN akan dinaikkan 12% yang dikecualikan barang dan jasa. Saya bingung juga, yang dikecualikan barang dan jasa atau judulnya keliru, nanti banyak yang dikecualikan. Itu coba bayangkan tambahan pendapatan dari menaikkan 11% ke 12% itu tidak sampai Rp 100 triliun," kata Faisal dalam diskusi berjudul 'Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa, Senin (19/8/2024).

Terpisah, Faisal Basri juga sempat menyatakan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di 2025 wajib ditunda. Meskipun penundaan itu berisiko membuat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebar.

"Kalau menurut saya wajib lah ditunda, tapi kan pertanyaannya itu tadi defisitnya tambah lebar," kata Faisal Basri saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Faisal menyebut kenaikan PPN adalah cara pintas pemerintah untuk menaikkan penerimaan. Padahal, kata dia, pemerintah selama ini belum memaksimalkan penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

"Karena PPN paling gampang, kalau PPh masih suka nilep-nilep," katanya.

4. Rencana Pembentukan Family Office

Pemerintah berencana membentuk Wealth Management Consulting (WMC) atau family office di Tanah Air. Rencana ini pertama kali digaungkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurutnya fasilitas tersebut dapat memungkinkan orang-orang kaya di dunia untuk menanamkan uangnya di Indonesia tanpa terkena pajak. Tentu hal ini dinilai dapat meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke RI yang pada akhirnya dapat menumbuhkan industri dalam negeri.

Faisal menilai rencana tersebut akan sulit diwujudkan. Melihat kondisi saat ini, orang-orang kaya di Indonesia saja justru menyimpan uangnya di luar negeri.

"Pemerintah berencana ingin mendorong terbentuknya Family Business (Family Office). Orang-orang super kaya membawa uangnya ke Indonesia, bermimpi. Boro-boro, orang-orang Indonesia yang super kaya bikin Family Business di luar negeri," katanya di Kawasan Jakarta Barat, Selasa (9/8/2024).

Faisal menyebut ada persoalan menyangkut dengan penegakan hukum di Indonesia. Persoalan ini menjadi pertimbangan para investor untuk mengambil keputusan investasinya. Sebab menurutnya jika kepastian hukum ini tidak ditegakkan, maka Indonesia tidak akan dilirik investor.

Dalam kesempatan yang lain, Faisal Basri mengatakan pembentukan family office dapat memicu tempat pencucian uang seperti yang terjadi di Singapura. Faisal menjelaskan di negara tersebut yang mempunyai hukum baik saja menahan diri untuk membuat family office. Pasalnya, Singapura tidak mau dipandang sebagai negara tempat cuci uang.

"Cukup banyak family business office itu menjadikan Singapura buat cuci uang. Jadi, mereka sekarang lebih ketat. Di Singapura yang hukumnya bagus segala macam saja, sekarang menahan diri, menciptakan (family office) karena dia tidak mau lagi diperlakukan atau di-image-kan sebagai negara tempat cuci uang," kata Faisal saat ditemui di Jakarta, Kamis (4/7/2024) lalu.

Di sisi lain, Faisal tidak melihat manfaat adanya family office di Indonesia. Dia menilai rencana tersebut tidak berdampak pada pendapatan negara lantaran tidak dipajaki. Selain itu, dia juga tidak melihat family office dapat mengatasi sederet permasalahan yang sedang terjadi, seperti perlambatan industri hingga dapat memberdayakan sumber daya manusia (SDM).

"Pendapatannya apa? Kan nggak dipajaki biasanya. Terus uangnya dia remote. Jadi, makin nggak relevan. Tujuannya apa, menambah cadangan devisa? Nggak, nggak menambah cadangan devisa ya. Artinya, dia bawa uang, hari ini, besok dia bisa transfer ke mana aja, kapan saja. Saya nggak begitu paham," jelasnya.

Simak Video: Ekonom Faisal Basri Meninggal Dunia, Begini Sepak Terjangnya

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menemui seorang filantropis dan founder Hedge Fund atau manajer investasi terbesar di dunia, Ray Dalio di Bali, Minggu (1/9/2024).

Ray adalah founder dari Hedge Fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates, yang mengelola dana sebesar USD124 miliar. Ray sendiri merupakan orang terkaya dunia urutan ke 124 berdasarkan Forbes tahun 2024, dengan nilai kekayaan sebesar USD15,4 miliar atau setara Rp239,18 triliun

"Saya berharap dari diskusi dengannya kali ini, mampu memotivasi kami sebagai pemerintah untuk mengedepankan inovasi, hal itu demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang," kata Luhut dalam keterangan resmi.

Menko Luhut menjelaskan bahwa Ray memperkenalkan pandangan mengenai kebijakan family office. Hal ini diperlukan karena Ray Dalio dianggap telah memiliki pengalaman dalam membangun family office di Abu Dhabi dan Singapura. Selain itu, Menko Luhut juga berdiskusi soal kolaborasi global dan dedikasi pada pengetahuan terhadap peluang-peluang baru.

"Ia akan membagikan pandangan tentang perubahan ekonomi global di masa depan. Ray juga aktif memberikan pandangannya tentang perkembangan ekonomi global di berbagai forum, dan menjadi penasehat bagi para pembuat kebijakan di berbagai negara, seperti UAE dan Saudi Arabia," Jelas Menko Luhut.

Sebelumnya, Luhut membeberkan tujuan Pemerintah mendirikan family office di Indonesia. Menurutnya, saat ini ada 2 negara di Asia yang memiliki family office terbanyak, pertama Singapura yang memiliki 1.500 family office, kedua Hongkong memiliki sekitar 1.400 family office. Banyak uang milik orang-orang kaya yang disimpan di family office tersebut, hal itu akhirnya berdampak pada pembangunan yang terjadi di kedua negara tersebut.

Namun demikian, Luhut menilai saat ini kedua Negara tersebut, baik Singapura dan Hongkong saat ini tengah mengalami perubahan dan konflik di masing-masing negara. Hongkong mengalami peningkatan tensi Geopolitik, sedang Singapura tengah mengalami perubahan regulasi investasi.

"Namun akhir-akhir ini, peningkatan kondisi geopolitik di Hongkong, serta perubahan regulasi investasi di Singapura meningkatkan risiko dan ketidakpastian investor," kata Luhut mengutip unggahan yang dibagikan melalui akun instagram pribadinya, (1/7).

Kedua situasi tersebut, baik Geopolitik dan perubahan regulasi, yang menurutnya bisa berdampak pada iklim investasi di kedua negara tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia juga tengah menyiapkan family office yang diharapkan mampu menampung limpahan dana dari family office yang berada di Singapura dan Hongkong.

"Inilah yang membuat Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk menjadi alternatif dengan membentuk Wealth Management Centre, karena kondisi pertumbuhan ekonomi kita cukup kuat, kondisi politik pun juga stabil, serta orientasi geopolitik kita yang netral," sambungnya.

Luhut menambahkan, menurut data dari The Wealth Report, populasi individu super kaya raya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3% selama periode 2023-2028. Peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat.

"Berangkat dari trend tersebut, saya melihat adanya kesempatan bagi Indonesia untuk menarik dana-dana dari family office global. Dari perhitungan terkini, ada sekitar 11,7 triliun US dollar dana kelolaan family office di dunia," pungkasnya.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan pembentukan family office di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan Deputi Direktur Direktorat Pengembangan Perbankan OJK Zulkifli Salim.

Zulkifli mengatakan pihaknya sedang mengkaji terkait hal tersebut, termasuk lokasi family office di IKN. Tepatnya, di financial center di ibu kota baru tersebut. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah membangun financial center atau pusat keuangan pada 2025 mendatang.

"Jadi family office kita kaji salah satu usulan kami, salah satu opsinya dilakukan di IKN. Usulan kami nanti mungkin bisa kalau pemerintah mau dilakukan di Nusantara Financial Center (NFC)" kata Zulkifli dalam acara Investortrust Power Talk yang disiarkan secara virtual, dikutip Jumat (26/7/2024).

Dia mengatakan orang super kaya, seperti Bill Gates dan Jeff Bezos menyimpan triliunan dolar di family office berbagai negara. Dengan family office, Zulkifli menyebut pemerintah akan menarik sekian persen untuk investasi di Indonesia. Meski begitu, pihaknya tengah menunggu keputusan pemerintah secara resmi.

"For simple-nya, kita mau tarik dana ultra high individual atau orang super kaya kayak Bill Gates, Jeff Bezos dan sebagainya. Mereka itu punya family office di berbagai negara dan mereka itu uang yang dikelola itu triliunan USD (dolar Amerika Serikat/AS). Nah, pemerintah itu ingin kira-kira menarik sekian persen dari dana mereka itu untuk investasi di Indonesia, kira-kira seperti itu," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pembentukan family office berpotensi menciptakan suatu permintaan baru terhadap instrumen keuangan di Indonesia. Namun, hal tersebut masih dalam pembahasan internal pemerintah.

"Topik ini masih dibahas di internal pemerintah dan kami cermati masih akan disampaikan nanti pemikiran gagasan usulan ke Bapak Presiden untuk tentunya mendapat persetujuan arahan lebih lanjut. Dalam kaitan itu, kami tntu secara umum dengan pemahaman bahwa family office tersebut berpotensi menciptakan suatu permintaan baru terhadap instrumen keuangan," katanya dalam konferensi pers RDK OJK yang disiarkan secara daring, Senin (10/6/2024).

Mahendra menekankan pihaknya mendukung program tersebut. OJK akan menyiapkan regulasi serta infrastruktur yang baik. Hal tersebut dapat dijalankannya usai adanya finalisasi konsep dari pemerintah.

"Kalau itu dianggap sebagai perusahaan bidang jasa keuangan, kami menyiapkan infrastruktur yang baik dalam arti regulasi dan pengawasannya. Ini masih tahap awal mengenai diskusi ini dan kami akan merespon apabila sudah ada keputusan final," imbuhnya.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan pembentukan Family Office sebelum Oktober 2024. Artinya sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) habis.

Proses yang telah dilakukan Luhut yakni bertemu pemerintah Abu Dhabi untuk mengambil pengalaman terkait pembentukan Family Office.

"Sekarang bicara minimum berapa yang harus mereka masukan, berapa yang harus mereka investasikan, dan berapa pegawai yang me-runoffice-nya di sini, itu saya kira teknis, tetapi ini harus selesai sebelum Oktober," kata dia usai peluncuran Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Luhut mengatakan hasil pertemuannya dengan pemerintah Abu Dhabi juga telah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian juga terkait kepastian hukum investor yang akan menaruh uangnya di Indonesia juga masuk dalam pembicaraan antara Luhut dan Jokowi.

"Masalah arbitrase misalnya, itu tidak bisa ada banding-banding. Oleh karena itu judges (hakim) yang dipakai judge internasional. Saya lapor ke Pak Presiden, 'ya udah pak kita tiru saja hakim yang dipakai Singapura, yang dipakai Abu Dhabi, Hong Kong, dengan begitu akan memastikan akan memberikan kepastian hukum kepada orang yang menginvestasikan ke mari," pungkasnya.

Simak Video: Luhut Sebut Ada Keluarga Kaya dari Luar Negeri Daftar Family Office

[Gambas:Video 20detik]

(ada/ara)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku belajar soal Family Office hingga ke Uni Emirat Arab. Luhut pun sudah menyampaikan hasil kunjungannya itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Luhut mengatakan, saat ini banyak orang kaya dunia antre ingin menyimpan uangnya di Indonesia. Oleh karena itu ia menilai Family Office perlu dibuat dengan berbagai insentif yang diberikan.

"Saya baru kembali dari Abu Dhabi, saya sudah lapor Pak Jokowi dan Presiden terpilih tadi malam, masalah Family Office dan Family Business. Kenapa kita ingin ini, karena sekarang uang bertaburan yang pengin masuk ke Indonesia, kita harus kasih insentif," katanya dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui Simbara di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

"Saya bicara ke Menteri Keuangan, dan saya belajar, pergi ke Abu Dhabi, Dubai melihat. Timnya dari Kemenkumham dan beberapa Kementerian lain, dari OJK dan sebagainya," sambung Luhut.

Luhut melapor ke Jokowi bahwa implementasi Family Office sebenarnya cukup sederhana. Salah satunya menyangkut dengan kepastian hukum dan arbitrase internasional.

"Satu hal yang menarik saya pelajari adalah kepastian hukum. Saya lapor ke Pak Jokowi, saya bilang sederhana rupanya. 'Kenapa pak Luhut?'. Pengadilan arbitrase hakimnya dari luar, internasional, yang certified. Dia putuskan A ya sudah A, nggak ada lagi banding-bandingkan. Kalau ada banding itu sumbernya main-main lagi. Jadi kalau itu terjadi legal certainty-nya itu akan terjadi di negeri kita," bebernya.

Lewat Family Office, kata dia, Indonesia akan mendapat untung dari investasi dan pembukaan lapangan kerja. Luhut sebelumnya menyebut orang-orang kaya dunia bisa menyimpan uang mereka di Indonesia dan mendapat insentif asalkan berinvestasi di Indonesia.

"Orang banyak sekali pengen taruh duitnya di Indonesia. Bukan kita tidak dapat untung, ada untungnya. Paling tidak uangnya masuk ke dalam sistem keuangan kita, kita akan perkuat cadangan devisa juga. Kedua, dia harus investasi, dari investasi itu kasih pajak, kasih lapangan kerja," jelas dia.

(ily/kil)

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia, Arsjad Rasjid menyambut baik rencana pembentukan Wealth Management Center atau Family Office di Tanah Air. Menurutnya, ide tersebut dapat memberikan dampak yang positif.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta Selatan pada Senin (15/7/2024), Arsjad menyampaikan, bahwa kehadiran Family Office patut dipertimbangkan. Ia juga menyarankan, agar Family Office di Indonesia dibiarkan berkembang.

"Jadi kalau saya boleh katakan, jangan dulu dimatikan Family Office ini. Biarkan nanti berkembang. Kita lihat dulu, kita pelajari positif dan negatifnya bagaimana, nanti untuk Indonesia mana yang terbaik," ungkapnya.

Lebih lanjut menurut Arsjad, eksplorasi terhadap Family Office sudah seharusnya dijalankan. Ia menilai dengan melakukan hal tersebut, maka akan terlihat dampak positif dan negatifnya sehingga bisa dipilah-pilih mana yang baik untuk Indonesia.

"Kalau kita semua tidak mau, tidak akan ada uang yang masuk ke Indonesia, padahal yang kita butuhkan investasi masuk, uang masuk supaya bisa menyiapkan lapangan pekerjaan," ujar Arsjad.

Untuk diketahui, belakangan ramai dalam pemberitaan bahwa Pemerintah Indonesia berencana untuk membentuk Wealth Management Center atau Family Office. Rencana tersebut pun menuai pro dan kontra.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan menerangkan, pembentukan family office diharapkan dapat memberikan dampak positif. Dia menyebut langkah ini perlu dilakukan sebagai upaya menumbuhkan ekonomi nasional.

Luhut menyampaikan bahwa menurut data dari The Wealth Report, populasi individu super kaya raya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3% selama periode 2023-2028. Peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat.

Dari data itu, Luhut menilai adanya kesempatan bagi Indonesia untuk menarik dana-dana dari Family Office Global, yang dari perhitungan terkini, ada sekitar USD11,7 triliun dana kelolaan Family Office di dunia. Dengan Family Office, ia berharap dapat menciptakan dampak positif bagi Indonesia.

Namun menurut ekonom senior Faisal Basri, pembentukan family office berpotensi besar menjadi celah pencucian uang. Ia mengaku khawatir hal tersebut akan terjadi di Indonesia jika regulasi family office tidak dibuat dengan ketat.

"Family office ini berpotensi besar untuk menjadi tempat pencucian uang. Cukup banyak family business office itu menjadikan Singapura buat cuci uang. Jadi, mereka sekarang lebih ketat," kata Faisal dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.

"Di Singapura yang hukumnya bagus segala macam saja, sekarang menahan diri, menciptakan (family office) karena dia tidak mau lagi diperlakukan atau di-image-kan sebagai negara tempat cuci uang," tambahnya.

Lebih lanjut Faisal menilai bahwa pembentukan family office tidak memberikan dampak terhadap pendapatan negara lantaran tidak adanya pajak. Ia pun mewanti agar sebelum rencana tersebut direalisasi, harus ada persiapan aturan yang jelas sehingga bisa meminimalisir dampak negatifnya.

Jakarta -

Ekonom senior Indef Faisal Basri menanggapi rencana pemerintah membuat Wealth Management Consulting (WMC) atau Family Office. Family office bertujuan menarik dana orang-orang kaya dari luar negeri agar masuk ke Indonesia.

Faisal menilai rencana tersebut akan sulit diwujudkan. Melihat kondisi saat ini, orang-orang kaya di Indonesia saja justru menyimpan uangnya di luar negeri.

"Pemerintah berencana ingin mendorong terbentuknya Family Business (Family Office). Orang-orang super kaya membawa uangnya ke Indonesia, bermimpi. Boro-boro, orang-orang Indonesia yang super kaya bikin Family Business di luar negeri," katanya di Kawasan Jakarta Barat, Selasa (9/8/2024).

Faisal menyebut ada persoalan menyangkut dengan penegakan hukum di Indonesia. Persoalan ini menjadi pertimbangan para investor untuk mengambil keputusan investasinya.

"Karena ketakutan ini, yang benar aja belum tentu selamat di negeri ini. Apalagi usaha bawa uang miliaran, triliunan, invest di sini tiba-tiba besoknya asetnya dianggap punya orang lain," imbuhnya.

Jika kepastian hukum tidak ditegakkan Faisal menyebut Indonesia tidak akan dilirik investor. "Kalau yang basic ini saja tidak ditegakkan, yang mana menyebabkan kepastian hukum ini terombang-ambing, mana ada pengusaha yang bener mau usaha di Indonesia. Mana ada pengusaha asing mau usaha di Indonesia," imbuhnya.

Ia juga mempertanyakan kualitas investasi yang masuk ke Indonesia. Faisal menuding sejumlah investor asing yang masuk ke dalam negeri sebagai begundal.

"Ada sih investor yang datang, tapi begundal-begundal yang datang. Kalau begundal sama begundal bisa kerja sama. Jadi begundal di sini, ada dari luar negeri, kerja sama," tuding Faisal.

Pada kesempatan itu ia berharap kepastian hukum dapat ditegakkan agar investor hingga masyarakat merasa nyaman datang ke Indonesia. Jika terwujud maka investasi yang dihasilkan semakin berkualitas dan menciptakan banyak lapangan kerja.

"Agar betul-betul orang yang tinggal di Indonesia, orang asing yang datang ke Indonesia merasa nyaman penuh kepastian. Jadi investasi juga banyak dan berkualitas, menciptakan lapangan kerja," ujar dia.

(kil/kil)