Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menargetkan kemiskinan ekstrem 0% dapat terjadi di 2029. Hal itu disampaikan Cak Imin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Hari ini kita belum bisa mencapai kemiskinan ekstrem 0%. Pada 2029 kita upayakan itu terjadi," kata Cak Imin.

Cak Imin optimistis hal itu bisa terjadi apabila semua bisa berdaya mengatasi keadaan. Ia mengatakan, salah satu tugas diemban adalah memastikan seluruh bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

"Ini lah tugas yang dipercayakan kepada Kemenko Bidang Pemberdayaan khususnya kepada saya untuk memastikan seluruh bantuan sosial, pertama tempat sasaran, yang kedua produktif mengubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya sekaligus akhirnya menjadi pribadi dan masyarakat yang mandiri," ucapnya.

Menurut Cak Imin, ada beberapa cara untuk memakmurkan masyarakat salah satunya dengan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan. Kemudian sistem perlindungan sosial yang kuat dan pembangunan manusia.

"Tiga kunci ini yang akan menjadi jalan menuju Indonesia Maju tahun 2045 Indonesia Emas sesuai dengan Asta Cita," tuturnya.

Cak Imin menyebut kehadiran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas untuk mengurangi kemiskinan ekstrem hingga 0% dan kemiskinan relatif menjadi 5% pada 2029.

"Dengan memberikan bantuan langsung ke masyarakat, akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita hingga 6-8%. Tentu saja kita ingin mengurangi jumlah pengangguran kita, terutama pengangguran terbuka," imbuhnya.

Sebagai informasi, persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83%. Sementara itu, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03%.

(acd/acd)

Jakarta -

Anak perusahaan BRI Group, BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) menjuarai Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak sebagai bagian dari acara Investor Protection Month (IPM). Tercatat BRIDS berhasil melakukan pembentukan lebih dari 20 ribu Single Investor Identification (SID), selama periode kompetisi pada 5 Agustus hingga 22 September 2024.

Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo mengungkapkan capaian ini menjadi wujud dukungan terhadap roadmap Pasar Modal OJK 2023-2027, yang menargetkan lebih dari 20 juta investor pasar modal di Indonesia pada tahun 2027.

"Dengan semakin bertumbuhnya jumlah investor di Indonesia, kami berharap dapat terus memainkan peran kunci dalam menciptakan ekosistem investasi yang aman, terpercaya, dan inklusif bagi semua kalangan masyarakat," tegas Laksono dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Diketahui, kompetisi yang diselenggarakan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI/Indonesia SIPF) ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan IPM 2024 yang diadakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-11 Indonesia SIPF dan diikuti oleh seluruh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) anggota Dana Perlindungan Pemodal (DPP) di pasar modal Indonesia.

Dengan tema 'Dream Bigger, Grow Together', acara ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selain kompetisi, IPM 2024 juga meliputi berbagai kegiatan edukasi dan literasi pasar modal, kelas internasional, serta seremoni peringatan.

Laksono menilai prestasi yang diraih tidak hanya membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, tetapi juga mencerminkan dedikasi BRIDS dalam memberikan layanan prima bagi para nasabah.

"Prestasi ini tentunya juga semakin memperkuat posisi BRI Danareksa Sekuritas sebagai sekuritas pilihan utama bagi para investor pasar modal di Indonesia. Dengan berhasil membuka jumah rekening efek terbanyak selama periode kompetisi, hal ini juga menunjukkan komitmen kami untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan industri pasar modal yang inklusif dan berkelanjutan," jelas Laksono.

Untuk diketahui, Indonesia SIPF sebagai penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (DPP) terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor di pasar modal melalui berbagai inisiatif, termasuk penyelenggaraan IPM 2024 ini. Melalui Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam berinvestasi dan mengamankan hak-hak investor di pasar modal.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan perusahaan anak BRI yang tergabung dalam BRI Group digunakan untuk tiga fungsi utama. Pertama adalah untuk diversifikasi income, yang kedua adalah untuk spreading risk, dan yang ketiga adalah memperkuat customer base BRI.

Di sisi lain, penguatan sinergi bisnis dan non bisnis antara BRI induk dan perusahaan anak maupun antar sesama Perusahaan Anak akan terus didorong untuk meningkatkan cross-selling produk BRI Group, sharing resources, dan eksplorasi new investment opportunities.

"BRI berharap seluruh Perusahaan Anak dapat memberikan kontribusi yang positif dan menjadi enabler pertumbuhan BRI di masa yang akan datang," pungkas Sunarso.

(ega/ega)

Jakarta -

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memantau peredaran iPhone 16 yang masuk ke Indonesia sebagai barang bawaan penumpang dari luar negeri. Kemenperin kembali mengimbau masyarakat untuk tidak membeli iPhone 16 yang di sudah berada di dalam negeri.

Pasalnya, seri iPhone 16 yang saat ini telah masuk ke Indonesia terbatas untuk pemakaian pribadi para penumpang. Kemenperin mengendus produk terbaru Apple tersebut sudah diperjualbelikan di internet.

"Kami telah menerima laporan masyarakat dan juga memantau peredaran iPhone 16, bahwa sudah ada pihak tertentu yang menjual seri iPhone 16, termasuk melalui platform online marketplace," ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

"Kami meminta masyarakat untuk tidak tergiur membeli seri iPhone 16 yang ditawarkan melalui online marketplace maupun toko offline. Kemenperin akan menindaklanjuti informasi yang masuk dan juga informasi yang telah berhasil kami himpun terkait dengan jual-beli iPhone 16 ini," sambungnya.

Kemenperin akan memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace karena patut diduga melanggar pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Selain itu, menurut Febri, pihaknya juga tengah mempertimbangkan penonaktifan IMEI seri iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di Indonesia saat ini.

"Seri iPhone 16 yang dibawa penumpang masuk secara legal, namun menjadi ilegal jika diperjualbelikan di dalam negeri. Hal ini karena sudah tidak sesuai dengan tujuan peruntukkan ketika memproses perizinan masuknya ponsel tersebut ke Indonesia, yakni untuk pemakaian sendiri. Oleh karena itu kami mempertimbangkan menonaktifkan IMEI seri iPhone 16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang dan jika terbukti diperjualbelikan di Indonesia," jelas Febri.

Febri mengingatkan, pembelian seri iPhone 16 dari penumpang dapat merugikan pembeli sendiri. Salah satu alasannya adalah adanya risiko pembelian harus ditanggung pembeli, seperti tidak adanya garansi dari distributor resmi. Artinya, tidak terdapat perlindungan konsumen dalam pembelian unit iPhone 16 tersebut.

Kemenperin juga mengimbau agar semua pihak, terutama penumpang yang membawa seri iPhone 16 dari luar negeri, untuk tidak menyerahkan barang bawaannya tersebut kepada pihak lain, apalagi dengan tujuan diperjualbelikan.

Ia menekankan bahwa semua kebijakan ini dilakukan Kemenperin semata-mata agar PT Apple Indonesia memenuhi komitmen investasinya dan memberikan keadilan bagi semua investor smartphone di Indonesia. Ia menyebut elama tahun 2023 dan 2024 Apple telah mengimpor dan menjual produk HKT (handphone, komputer genggam, dan tablet) sebanyak 3,8 juta unit di Indonesia

Jika diasumsikan perangkat elektronik Apple tersebut rata-rata dijual dengan harga Rp 5 juta/unit di dalam negeri, maka nilai penjualan untuk satu tahun mencapai Rp 19 triliun. Jumlahnya jauh lebih tinggi lagi jika ditambah dengan impor dan penjualan produk HKT mereka sejak tahun 2016.

"Ironisnya, dengan nilai penjualan sangat tinggi tersebut, mereka sangat sulit untuk merealisasikan 100% komitmen investasi senilai Rp 1,7 triliun selama delapan tahun di Indonesia," jelas Febri.

Seperti disampaikan sebelumnya, perangkat iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri. Hal ini karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi.

Sebelumnya, Jubir Kemenperin telah menyampaikan bahwa diperkirakan pada periode Agustus-Oktober 2024, sekitar 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

(ily/rrd)

Jakarta -

Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Tripartite Technical Experts Group (TTEG) Meeting on the Safety of Navigation in the Straits of Malacca and Singapore, di Hotel Merusaka Nusa Dua, Bali dari 23 sampai dengan 24 Oktober 2024. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari 3 negara pantai, Indonesia, Malaysia dan Singapura, serta organisasi lainnya.

Pimpinan delegasi Indonesia yakni Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Captain Budi Mantoro menekankan pentingnya Selat Malaka dan Selat Singapura bagi pelayaran internasional sehingga pada tahun 1975, Indonesia, Malaysia dan Singapura membentuk forum TTEG.

Forum ini sebagai salah satu wujud komitmen ketiga negara pantai tersebut dalam menjamin keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, serta untuk memfasilitasi pergerakan lalu lintas kapal di kedua Selat tersebut.

Sejak terbentuknya TTEG, menurut Budi, ketiga negara telah bekerja sama menghasilkan berbagai inisiatif, seperti aturan bagi pergerakan kapal di kedua Selat, Sistem Rute kapal yang tergabung dengan Skema Pemisahan Lalu Lintas/Traffic Separation Scheme (TSS), dan juga Sistem pelaporan kapal wajib/mandatory ship reporting system (STRAITREP).

"Inisiatif-inisiatif kunci tersebut sekarang ini telah diimplementasikan lebih lanjut di Selat Malaka dan Selat Singapura serta mendapatkan pengakuan dari komunitas pelayaran global," kata Budi, dalam keterangan tertulis, Kamis (25/10/2024).

Budi mengatakan, pada pertemuan ini Indonesia turut serta secara aktif membahas dan memberi masukan terkait keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan agenda lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Salah satunya, masukan tentang hasil studi untuk revitalisasi Data Center Marine Electronic Highway (MEH) yang telah diselesaikan pada tahun 2023.

"Adapun pekerjaan revitalisasi akan dimulai pada kuartal 1 tahun 2025. Selain itu, kami juga menyampaikan bahwa terdapat tantangan terkait dengan peralatan yang sudah ketinggalan zaman mengingat MEH Data Centre didirikan pada tahun 2012," ujar Budi.

Selain itu, Indonesia juga menyampaikan laporan penyelenggaraan Pertemuan Aids to Navigation Fund Committee ke 29 dan 30 hingga laporan penyelenggaraan pertemuan Co-operation Forum ke-15. Selepas pertemuan, acara dilanjutkan The 15th Meeting of the Project Coordination Committee Meeting (PCC) under the Co-operative Mechanism on the Straits of Malacca and Singapore.

Pada pertemuan ini, Indonesia melaporkan Straits Project 5 tentang kegiatan penggantian dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura. Sedangkan Malaysia melaporkan Straits Project 11 tentang Pengembangan Pedoman untuk Tempat Pengungsian bagi Kapal yang Membutuhkan Bantuan di Selat Malaka dan Singapura.

Selain itu, Singapura juga memberikan laporan tentang Straits Project 14, yakni Pengembangan Standar Operasi Prosedur (SOP) untuk penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Virtual di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Budi mengatakan, proyek-proyek ini menunjukkan komitmen dan kolaborasi yang kuat antara tiga negara Pantai dan stakeholder terkait dalam menjaga keselamatan navigasi pelayaran dan melindungi lingkungan laut di Selat Malaka dan Selat Singapura.

"Pada kesempatan ini, saya tekankan kembali komitmen dan tekad Indonesia dalam meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura, termasuk dalam mengembangkan proyek-proyek yang telah diinisiasi dalam forum ini," kata dia.

(shc/kil)

Jakarta -

Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi salah satu jalur pelayaran yang sangat strategis. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berkomitmen mengemban aspek keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, termasuk di Selat Malaka dan Singapura.

Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Budi Mantoro mengatakan Selat Malaka dan Selat Singapura dilalui oleh sekitar 35% kapal internasional yang mengangkut sepertiga dari komoditas perdagangan global sehingga membuat kedua Selat ini menjadi urat nadi yang menghubungkan perekonomian wilayah tersebut ke seluruh dunia.

Budi menyebut volume lalu lintas yang melewati kedua Selat tersebut terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 130.000 kapal per tahun. World Economic Forum bahkan memperkirakan Selat Malaka akan melewati kapasitasnya pada akhir dekade ini karena pesatnya pertumbuhan lalu lintas pelayaran di Selat tersebut.

"Belum lagi banyaknya kemacetan dan kecelakaan yang terjadi di kedua Selat tersebut bisa mengakibatkan gangguan dan hambatan bagi rantai pasokan global," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Rabu (22/10/2024).

Menurut Budi, aktivitas di kedua Selat itu berdampak tidak hanya kepada tiga negara Pantai, tapi juga terhadap perdagangan regional hingga ke perekonomian global. Oleh karena itulah, Cooperative Mechanism dibentuk untuk menjalin dialog, pertukaran informasi dan berbagi perspektif tentang isu-isu penting yang berkaitan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura.

Dia bilang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi perhatian utama dari komunitas maritim internasional, khususnya Negara Pantai. Oleh karenanya, dengan dukungan dari International Maritime Organization (IMO), pada tahun 2007 tiga Negara Pantai membentuk Cooperative Mechanism sebagai wadah untuk mendiskusikan dan bertukar pandangan terkait isu yang menjadi perhatian bersama di kedua Selat.

Sebagai Anggota Dewan IMO, Indonesia memprioritaskan kerja sama dengan seluruh negara anggota IMO untuk memperkuat keselamatan dan keamanan pelayaran internasional. Ia menyatakan pihaknya juga selalu berpegangan pada Konvensi dan Instrumen IMO dalam menentukan kebijakan dan peraturan di perairan Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura.

Dalam rangka komunikasi dan meningkatkan keselamatan pelayaran, Indonesia telah membentuk mekanisme Maritime Safety Information (MSI) untuk memenuhi kebutuhan penyampaian informasi mengenai navigasi dan keselamatan pelayaran, yang berbasis pada mekanisme sistem penyiaran dan optimalisasi e-navigasi melalui sistem aplikasi terpadu yang dikelola oleh Maritime Coordination Centre (MCC).

"Mekanisme ini didukung juga oleh implementasi sistem pelaporan kapal/Ship Reporting System (SRS) di Perairan Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, untuk meningkatkan efisiensi navigasi, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim," jelasnya.

Selain itu, Budi menambahkan, Indonesia juga telah berhasil meningkatkan fungsi dan kapasitas sarana, prasarana, peralatan navigasi seperti GMDSS, AIS, VTS, dan Aids to Navigation serta sistem pengaturan rute kapal yang ditetapkan pada wilayah penting dan kritis di perairan Indonesia guna menjamin keselamatan navigasi, keamanan maritim, dan perlindungan lingkungan laut sebagaimana diatur dalam peraturan IMO.

Budi juga menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam menetapkan Kepulauan Nusa Penida dan Gili Matra sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA), yang telah disetujui pada Sidang Marine Environmental Protection Committee (MEPC) ke-82 pada awal bulan Oktober 2024. PSSA tersebut, jelasnya, terletak di dalam Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Lombok, yang berfungsi sebagai Associated Protective Measures-nya.

"Dengan ditetapkannya Pulau Nusa Penida dan Gili Matra sebagai PSSA, Indonesia menjadi negara ke-19 yang menetapkan PSSA dan negara Asia kedua setelah Filipina yang memiliki PSSA yang ditetapkan oleh IMO. Kita berharap juga hal ini dapat membuka peluang penetapan PSSA di wilayah-wilayah lain di Indonesia yang juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, kondisi ekologi, dan sosial-ekonomi yang sama, serta rentan terhadap dampak kegiatan pelayaran internasional," terangnya.

(kil/kil)

JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) mengimbau nasabahnya agar lebih bijaksana dalam mengelola keuangan dan menghindari praktik gesek tunai (gestun) yang sudah dilarang oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik gestun ini bukan hanya melanggar hukum, melainkan juga membawa banyak risiko yang dapat merugikan nasabah, seperti pencurian data pribadi dan pencucian uang.

Consumer Lending Business Head Bank Danamon, Enriko Sutarto menegaskan, Danamon memahami bahwa terkadang nasabah membutuhkan dana tunai untuk keperluan tertentu. Melalui layanan Money Transfer, Danamon menyediakan solusi yang aman, mudah, dan nyaman untuk mendapatkan dana tunai tanpa harus melakukan gestun.

"Layanan ini juga merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung upaya Bank Indonesia dan OJK untuk memberantas praktik gesek tunai yang merugikan," kata Enriko dalam keterangan resmi, Selasa (22/10/2024).

Danamon, lanjutnya, percaya bahwa dengan menyediakan solusi finansial yang komprehensif, nasabah dapat menghindari risiko yang timbul dari praktik-praktik ilegal seperti gestun.

"Hal ini sejalan dengan komitmen Danamon bersama grup perusahaan dan mitra strategisnya untuk terus bertransformasi sebagai Satu Grup Finansial dan menjadi mitra keuangan terpercaya yang berorientasi pada nasabah dengan menyediakan solusi finansial menyeluruh, sehingga nasabah dapat tumbuh bersama Danamon," ujar Enriko.

Gestun sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dengan memanfaatkan limit kartu kredit mereka melalui mesin electronic data capture (EDC) di merchant tertentu. Secara formal, transaksi ini tampak seperti pembelian barang atau jasa, namun sesungguhnya hanya untuk menutupi tujuan utamanya yaitu untuk menarik uang tunai.

Bagi sebagian nasabah, gestun menjadi pilihan karena mereka membutuhkan uang tunai secara cepat tanpa harus menariknya dari ATM yang dikenakan bunga penarikan tunai, atau tanpa harus melalui proses pengajuan pinjaman personal. Namun, meski terlihat praktis, gestun sebenarnya adalah transaksi fiktif yang berpotensi mendatangkan berbagai risiko finansial dan non-finansial kepada nasabah.

Praktik gestun dinyatakan ilegal oleh BI dan OJK, yang menjadikannya tindakan melanggar hukum. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 dan perubahannya menyatakan bahwa gestun adalah bentuk penipuan atau transaksi ilegal. Jika ketahuan melakukan praktik ini, pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang berat.

Menurut buku Bijak Ber-e-Banking OJK, gesek tunai bukanlah produk bank dan oleh karena itu, jika terjadi kerugian akibat transaksi ini, nasabah tidak dapat meminta ganti rugi kepada bank. Nasabah yang terlibat dalam gestun juga rentan terhadap risiko yang lebih besar, seperti penyalahgunaan data pribadi dan pencurian identitas.

Data pribadi yang diambil dari transaksi di merchant tidak resmi bisa digunakan untuk mengakses informasi rekening atau kartu kredit nasabah tanpa sepengetahuan mereka.

Selain itu, gestun juga membuka peluang bagi praktik pencucian uang, yaitu uang hasil kejahatan atau kegiatan ilegal dapat dicuci melalui transaksi berulang kali yang tampak sah secara permukaan. Dengan menghindari pengawasan ketat dari bank dan regulator, pelaku bisa mengubah uang hasil tindakan kriminal menjadi uang yang tampak legal.

Hal ini tidak hanya merugikan nasabah secara pribadi, tetapi juga dapat merusak sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam upaya mencegah risiko-risiko tersebut, Danamon mengimbau nasabah untuk lebih berhati-hati dan menghindari semua bentuk praktik gestun. Danamon juga menekankan pentingnya penggunaan kartu kredit sesuai dengan fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah dan legal, bukan sebagai alat untuk mendapatkan uang tunai secara ilegal.

Ditambah serta mengajak nasabah untuk mengelola keuangan pribadi secara lebih bijaksana, dengan memastikan bahwa mereka mengutamakan keamanan dan tanggung jawab dalam setiap pengeluaran.

Sebagai solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana tunai secara aman dan legal, Danamon menyediakan layanan Money Transfer. Layanan ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mencairkan limit kartu kredit mereka ke rekening bank dengan bunga mulai dari 0 persen.

Nasabah tidak perlu lagi mengambil jalan pintas seperti gestun untuk mendapatkan dana tunai, karena dengan Money Transfer, mereka dapat mengajukan pencairan limit kartu kredit dengan proses yang cepat dan mudah.

Layanan ini dapat diakses melalui aplikasi mobile banking D-Bank PRO, sehingga nasabah bisa mengajukan kapan saja dan di mana saja, dengan proses pencairan yang hanya memakan waktu 30 detik. Danamon juga menawarkan fleksibilitas dalam tenor cicilan mulai dari 6 hingga 36 bulan, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Soal PKN kelas 12 di halaman 68 merupakan jenis soal uraian. Kondisi tersebut membuat proses memeriksa tugas secara manual dapat menghabiskan banyak waktu. Oleh karena itu, pembimbing belajar perlu memiliki kunci jawaban PKN kelas 12 halaman 68.

Bacaan tersebut sudah memuat jawaban untuk soal nomor 1, 2, dan 3 sehingga pembimbing belajar tidak perlu mencarinya secara manual. Pembimbing belajar hanya perlu melihat kesesuaian maksud soal, jawaban siswa, dan narasi dalam kunci jawaban yang tersedia.

Soal PKN kelas 12 halaman 68 mempunyai jenis uraian sehingga jawaban antarsiswa dapat berbeda, khususnya dalam segi narasi atau susunan kalimat. Kondisi itu dapat membuat proses memeriksa tugas membutuhkan banyak waktu.

Proses memeriksa tugas akan membutuhkan banyak waktu jika pembimbing belajar melakukan secara manual, yaitu membaca soal, membaca materi, mencari jawaban, dan mencocokkan jawabannya dengan jawaban siswa.

Guna menghemat waktu pemeriksaan, pembimbing belajar di rumah dapat menggunakan kunci jawaban. Kunci jawaban sudah membuat jawaban PKN kelas 12 halaman 68 untuk soal nomor 1, 2, dan 3 secara lengkap.

Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Buku Guru untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII, Lubis dan Mohamad (2018: 107), berikut adalah jawaban dari soal nomor 1, 2, dan 3 untuk memeriksa tugas PKN kelas 12 halaman 68.

Perlindungan hukum memiliki makna sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar, baik oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan tertentu. Tujuan tersebut, antara lain:

Makna tersebut selaras dengan fungsi hukum, yaitu melindungi kepentingan manusia. Perlindungan hukum juga dapat memiliki makna sebagai upaya pemerintah dalam menjamin keberadaan kepastian hukum.

Perlindungan hukum dapat terwujud jika proses penegakan hukum dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat, aparat, atau lembaga penegak hukum.

Penegakan hukum juga dapat memiliki makna sebagai upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Keberadaan penegakan hukum merupakan syarat dari perlindungan hukum.

Kepentingan setiap orang dapat terlindungi jika hukum yang mengaturnya dilaksanakan dengan baik. Contohnya, perlindungan hukum konsumen dapat terwujud jika undang-undang tentang perlindungan konsumen dilaksanakan.

Indonesia sebagai negara hukum wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara harus melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, serta penyimpangan hukum lain.

Selain itu, negara juga mempunyai kekuasaan. Kekuasaan tersebut adalah memaksa seluruh warga negara untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku.

Jadi, jelas bahwa kunci jawaban tersebut telah memuat jawaban PKN kelas 12 halaman 68 untuk soal nomor 1, 2, dan 3. Pembimbing belajar dapat menjadikannya sebagai referensi untuk memeriksa tugas setelah siswa selesai mengerjakan soal tersebut secara mandiri. (AA)

Jakarta -

Aplikasi e-commerce asal China, Temu, sempat mendapat banyak sorotan karena disebut-sebut akan mencaplok Bukalapak (BUKA). Padahal, aplikasi ini dikhawatirkan akan membahayakan produk lokal karena menawarkan produk-produk China dengan harga miring.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemblokiran dan take down aplikasi Temu di Indonesia. Dengan demikian, Temu tidak dapat diakses di Indonesia.

"Sudah di-take down (Kominfo).Apalagi memanfaatkan jaringan internet punya negara dan publik, nggak boleh dong, kita yang susah-susah bangun, tiba-tiba beneficiary-nya bukan kita," kata Teten, di Kantor KemenKop UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat yang disampaikan Teten kepada Kominfo untuk meminta perlindungan produk UMKM terhadap marketplace asal China tersebut.

Teten mengatakan, jangan sampai, masuknya produk luar negeri hingga membanjiri Tanah Air justru membuat pelemahan di sisi UMKM. Apalagi, peran UMKM sendiri juga sangat penting untuk mencapai cita-cita RI menjadi negara maju.

"Sebaiknya pemerintah hati-hati memberi izin kepada Temu. Saya kira pemerintah berkepentingan melindungi industri dalam negeri, terutama manufaktur dan UMKM. Kalau hitungan saya, model platform kayak Temu ini berat, karena akan sangat murah, sehingga industri dalam negeri, dan produk UMKM susah bersaing," ujarnya.

Langkah perlindungan UMKM ini juga telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jangan sampai, masuknya aplikasi seperti Temu justru malah membuat pengangguran semakin meningkat, hingga membebani perekonomian.

"Dari awal kita sudah bilang ini nggak bisa (Temu masuk), dan waktu saya sampaikan ke Presiden (Jokowi), presiden dukung. Beliau bilang, 'udah ngomong duluan aja Pak Teten'. Kita memang sudah free trade, tapi negara-negara lain juga memproteksi, semua negara semua bangsa melindungi dirinya juga," kata dia.

Menurutnya, Temu ini berbeda dengan bisnis online lainnya. Pemerintah juga berhak mengambil langkah pemblokiran ini karena operasinya juga memanfaatkan infrastruktur digital publik RI.

"Jadi negara boleh dong atas nama kepentingan rakyat, nggak, saya nggak izinkan. Ini kan wilayah Indonesia apalagi manfaatkan jaringan negara, punya publik," ujar Teten.

Simak juga Video 'Teten Dukung Warung Madura: Justru yang Harus Diatur Itu Jaringan Retail Modern':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(shc/das)

Jakarta -

Keamanan data menjadi penting di era yang serba digital, termasuk di sektor perbankan. Bank Negara Indonesia (BNI) mengungkapkan sejumlah cara untuk menjaga data nasabah tetap aman.

Direktur Retail Banking Corina Leyla Karnalies mengatakan sudah ada peraturan yang mengatur mengenai keamanan data nasabah. Pihaknya pun patuh terhadap peraturan tersebut.

"Mungkin kita juga tahu, data privacy itu sekarang ada undang-undangnya, dan kita secara bank atau perbankan pasti patuh terhadap undang-undangnya, bagaimana kita memproteksi data nasabah kita, dan bagaimana kita juga memberikan manfaat untuk nasabah," kata Corina dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Terkait keamanan data, pihaknya pun menerapkan sistem berlapis dan diterapkan oleh semua produk keuangan di BNI. Dia menekankan hal tersebut tentunya harus mendapat persetujuan dari nasabah.

"Jadi sebenarnya ini cukup berlapis-lapis, jadi dalam arti adalah pada saat pembukaan rekening, kemudian juga pada saat nanti ada untuk produk lainnya, itu semua pasti ada persetujuan atau concern dari masyarakat. Ini juga yang kami benar-benar menjaga," terangnya.

Persetujuan itu juga diterapkan pada saat pihaknya menggandeng pihak ketiga, misalnya dengan manajer investasi. Pihaknya juga selalu memberikan notifikasi kepada nasabah pada saat mengakses ke mobile banking untuk memberikan concern terhadap data yang memang dimiliki

"Nah ini mungkin karena kita kan main setuju aja gitu ya, itu sebenarnya perlu dibaca, karena itu adalah bagian daripada concern atau persetujuan dari nasabah untuk diberikan kepada nasabah," terangnya.

(rrd/rrd)

Nusa Dua -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan sebanyak 30% wilayah perairan Indonesia dapat dijadikan sebagai kawasan konservasi. MKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan masih ada sebanyak 29,7 juta hektar laut Indonesia yang belum masuk kawasan konservasi.

Pria yang karib disapa Trenggono ini menjelaskan untuk mencapai target tersebut, pihaknya menggandeng International Maritime Organization (IMO). Menurutnya, dengan masuk ke kawasan konservasi laut ini penting lantaran dapat menjaga ekosistem di wilayah laut tersebut. Dia bilang, kawasan konservasi laut ini nantinya tidak bisa dilintasi kapal-kapal dengan bebas.

"Jadi kita ada ruang konservasi yang harus diprotek, Alhamdulillah sekarang ini sudah dua titik yang kita jadikan sampel untuk bisa diprotek oleh IMO. Di sidang IMO kita berhasil di sana. Kita targetnya akan mencapai 29,7 juta hektare seluruh wilayah Indonesia yang betul-betul itu akan melindungi masa depan generasi Indonesia dan dunia juga pada umumnya. Kalau ruang konservasi ini bisa terjaga dengan baik, kalau ada kapal yang melintas atau penangkap ikan yang mendekati dan seterusnya itu harus tidak boleh," kata Trenggono dalam acara MSP, di Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10/2024).

Dia menjelaskan saat ini sudah ada dua lokasi perairan yang masuk dalam kawasan konservasi, yakni di Pulau Nusa Penida, Bali, dan Gili Matrak yang terletak di Lombok.

"Itu dijadikan Particularly Sensitive Sea Area (PSSA). Inilah yang penting. Jadi sudah diplot, itu masuk di salah satu radar mereka (IMO). Jadi, kalau kapal lihat langsung berbunyi tet tet. Itu hal yang paling penting. Jika mereka ingin memprotes kami, itu bukan saya, itu IMO. Salah satunya, orang lebih takut pada IMO daripada kita (KKP) sendiri," terangnya.

Dia pun berharap kawasan konservasi nasional di laut itu tidak hanya terjadi di dua lokasi saja, tapi juga di wilayah perairan laut Indonesia lainnya, seperti di Laut Arafura, Laut Natuna, hingga Laut Jawa.

"Itu salah satu hal yang saya harap tidak hanya 2 titik. Karena kita ingin 29,7 juta hektar, ada banyak titik, khsususnya di Indonesia Timur, di Laut Arafura, lalu di Laut Natuma, lalu di Laut Jawa, lalu di Selatan Jawa, juga titik di situ," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut kawasan konservasi laut Indonesia sudah mencapai 28,9 juta hektare, yang terdiri dari 21,5 juta hektare yang ditetapkan dan 7,4 juta hektare yang dicadangkan. Menurutnya di tahun 2045, 30% wilayah laut Indonesia dijadikan kawasan konservasi atau seluas 97,5 juta hektare.

"Marine protection area itu adalah ruang konservasi ini akan kita perluas sampai dengan 30% luas wilayah Indonesia harapannya di 2045 bisa selesai. Saat ini sudah mencapai 28,9 juta hektare," ungkap dia di Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (5/2/2024), dikutip dari CNBC Indonesia.

Simak: Podcast : Menjaga Lautan dan Menyelamatkan Masa Depan

[Gambas:Video 20detik]

(das/das)

Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan aplikasi Temu asal China belum mengajukan izin sebagai e-commerce di Indonesia. Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang

"Dan so far sampai sekarang belum ada update di Kementerian Perdagangan mengenai pengurusan izin tersebut," kata Moga ditemui di Kementerian Perdagangan, Senin (7/10/2024).

Moga menekankan semua e-commerce luar negeri harus memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) no 31 Tahun 2023 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Jika memenuhi syarat dalam aturan itu, Kemendag akan mengeluarkan izinnya.

"Permendag 31 udah jelas Persyaratan untuk menjadi PPMSE itu apa saja yang harus dipenuhi. Jadi selama mereka memilih persyaratan sesuai dengan Permendag 31 tahun 2023 terkait dengan perjalanan perusahaan, pembinaan dan pengawasan PPMSE, ya kita terbitkan (izin)," terangnya.

Namun, selama aplikasi tersebut belum memenuhi persyaratan, pihaknya tak akan mengeluarkan izin usaha sebagai e-commerce. Moga menegaskan pemerintah juga masih terus berupaya untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri dari gempuran barang impor dari aplikasi luar negeri.

"Selama mereka masih belum memenuhi persyaratan seperti untuk barang lintas negara minimal US$ 100 dolar seperti itu. Sejauh ini kan kita sudah punya regulasi ya untuk memproteksi industri untuk melindungi produksi dalam negeri," ungkapnya.

Diakui Moga, banyaknya aplikasi atau e-commerce luar negeri yang bermunculan tak bisa dihindari. Meski begitu, upaya untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri tetap dilakukan dengan ditetapkan sebuah kebijakan.

"Yang kedua juga Ini kan era digitalisasi ya dan kita sudah tidak bisa menghindar. Cuma kita harus bisa menata terkait dengan tata kelola, perdagangan melalui sistem elektronik sehingga ke depan industri dalam negeri juga dapat bersaing dan juga platform dalam negeri juga dapat bersaing," pungkasnya.

Aplikasi Temu merupakan e-commerce asal China. Kabarnya aplikasi tersebut menjual barang yang berasal dari pabrikan sehingga harga sangat murah. Aplikasi ini pun sangat dihindari oleh pemerintah karena dapat memukul produk UMKM dalam negeri.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Fiki Satari menegaskan, bahwa pemerintah saat ini terus berkomitmen untuk mengawal dan memastikan agar aplikasi Temu tidak masuk ke Indonesia.

"Jika Temu sampai masuk ke Indonesia, ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri. Apalagi platform digital dari Cina ini bisa memfasilitasi transaksi secara langsung antara pabrik di Cina dengan konsumen di negara tujuan ini akan mematikan UMKM," ujar Fiki dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (2/10).

Fiki menjelaskan, aplikasi Temu memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun afiliator sehingga tidak ada komisi berjenjang. Hal tersebut ditambah dengan adanya subsidi yang diberikan platform membuat produk di aplikasi dihargai dengan sangat murah.

"Mereka sudah masuk ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa, bahkan sekarang sudah mulai ekspansi ke Kawasan Asia Tenggara, khususnya di negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Maka kita harus terus kawal agar tidak masuk ke Indonesia," tutur Fiki.

Fiki mengungkapkan, sejak September 2022 lalu aplikasi Temu telah berupaya mendaftarkan merek sebanyak tiga kali di Indonesia. Bahkan pada 22 Juli 2024, aplikasi Temu sempat mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

(ada/das)

Jakarta -

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat ekspor batik masih mengalami kontraksi sebesar 8,39% pada kuartal-II 2024. Hal ini disebabkan karena adanya produk-produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

Menperin Agus Gumiwang mengatakan batik sama halnya dengan produk-produk tekstil lainnya harus menghadapi gempuran produk impor. Agus menyebut baik produk impor ilegal maupun legal masih menjadi batu sandungan bagi produk tekstil dalam negeri untuk berkompetitif, termasuk produk batik.

Padahal sub sektor industri tekstil dan pakaian jadi mempunyai peranan penting bagi perekonomian nasional. Pada kuartal-II 2024, industri tekstil dan pakaian jadi berkontribusi sebesar 5,72% terhadap PDB Industri Pengolahan Non Migas.

Sementara itu, kinerja ekspor industri tekstil dan pakaian jadi pada kuartal-II tahun 2024 masih cukup baik senilai US$ 1,77 miliar dan industri batik pun turut memberikan kontribusi terhadap ekspor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan nilai US$ 8,33 juta pada periode yang sama.

"Jadi, produk-produk batik itu sama dengan produk-produk tekstil lainnya yang dihadapi adalah produk-produk impor, baik impor yang masuknya secara legal maupun secara illegal," kata Agus saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Agus menjelaskan masih sulit bagi produk tekstil dalam negeri, termasuk batik untuk berdaya saing dengan produk impor dalam hal harga.

"Ya, memang sulit untuk produk-produk tekstil kita termasuk batik untuk berdaya saing dengan mereka dengan kalau kita lihat harganya," jelasnya.

Dia menyebut tak menutup kemungkinan China dapat memproduksi batik. Dia pun menilai kemungkinan ada impor batik yang berasal dari Negeri Tirai Bambu tersebut. Selain itu, bisa saja impor batik asal China bukanlah motif batik sungguhan.

"(China sudah bisa produksi batik, batik cetak?) Iya. (Impor batiknya datang dari China?) Bisa jadi. (Sebenarnya itu bukan batik, mungkin itu hanya kain di motif batik itu bisa jadi?) Bisa jadi," ucap dia.

Dia pun menekankan harus ada perlindungan untuk industri TPT. Menurutnya, harus ada kebijakan yang berpihak pada industri dalam negeri, termasuk batik.

"Mesti ada perlindungan. Sama dengan industri lain, harus ada regulasi yang memang pro kepada industri dalam negeri kita termasuk TPT, termasuk batik," terangnya.

(kil/kil)