Industri tekstil tengah mengalami tekanan, bahkan membuat raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit. Salah satu aturan yang disebut menjadi penyebab babak belurnya perusahaan tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Ekonom memandang aturan tersebut tidak bisa dikatakan menjadi biang kerok penyebab Sritex pailit. Ekonom sekaligus Dosen Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan sudah sejak 1 dekade lalu industri tekstil sudah mengalami tekanan. Maka kondisi saat ini harus dilihat secara objektif.

"Apakah (Permendag 8 tahun 2024) ini merugikan (industri tekstil)? Ini harus dites lagi. Ketika permendag dijadikan semacam 'kambing hitam' makanya harus diuji dulu. apakah benar karena peraturan tersebut mereka menjadi tertekan," kata Fithra dalam keterangannya, Senin (4/11/2024). .

Menurutnya, untuk menguji Permendag 8/2024 tidak bisa dilakukan hanya dalam satu atau dua tahun setelah terbitkan. Apalagi sudah sejak 10 tahun ini, industri tekstil mengalami tekanan.

"Tapi kalau menguji suatu industri tidak bisa setahun dua tahun. (Industri tekstil tertekan) Itu kan merupakan suatu hal yang bertahun-tahun. Kemudian industri tersebut bermasalah (karena) satu peraturan saja langsung collapse itu bukan karena itu tapi itu sebuah konsekuensi dari perjalanan yang sudah menahun," tuturnya.

Untuk kasus Sritex, dia mengatakan tidak bisa menyalahkan Permendag 8/2024 sebagai biang kerok. Pailitnya Sritex harus dilihat secara menyeluruh, salah satunya dari kinerja perusahaan.

"Sritex yang membangun industri tekstilnya hanya kepada satu atau dua segmen saja itu membuat kemampuan membayar (utangnya) diragukan. Sehingga saya melihat Permendag 8 tahun 2024 itu bahkan bukan penyebab. Penyebabnya inefisiensi dari Sritex sendiri karena mismanagement," ungkapnya.

Untuk itu, dia menyarankan agar industri tekstil bisa bertumbuh positif maka perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh. "Dari sisi industri tekstilnya sudah harus ada pembenahan industri secara massif dalam konteks ekosistemnya," jelasnya.

Faktor Penyebab Industri Tekstil Tertekan

Fithra mengatakan ada banyak faktor yang menyebankan industri tekstil tertekan. Dia mencontohkan salah satu penyebab industri tekstil tertekan yakni ongkos produksi yang cukup mahal.

Menurutnya, ongkos produksi yang mahal membuat industri dalam negeri mengalami kesulitan untuk bersaing dengan produk lain. Apalagi ongkos produksi yang mahal tidak diimbangi produktivitas yang memadai.

"Pertama dari sisi ongkos produksi. Ongkos produksi ini berasal dari dua hal pertama adalah tenaga kerja dari sisi tenaga kerja dalam konteks produktivitas relatif dari negara-negara lain relatif tertinggal. Kalau kita lihat dari upah dari tenaga itu tidak sebanding dengan kenaikan produktivitasnya. Jadi upahnya itu lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan dengan produktivitasnya," tuturnya.

Faktor lain, input produksi juga menghadirkan tekanan tersendiri bagi industri tekstil. Dia mengatakan saat ini, banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.

"Jadi ketika industri tekstil ingin mendapatkan input produksi yang tentu semua tidak berasal dari dalam negeri yang tentu juga berasal dari luar negeri, itu juga dipenuhi pembatasan-pembatasan. Banyak sekali peraturan impor yang membatasi sehingga membuat industri tekstil kesulitan untuk mendapatkan akses bahan baku murah," jelasnya.

Menurutnya, kesulitan bahan baku murah membuat harga hasil produksi sulit untuk bersaing dengan produk lainnya. Sehingga harga yang dihadirkan tidak kompetitif.

"Dua hal ini kemudian yang membuat pricing (harga produk) menjadi tidak kompetitif. Karena ongkos produksinya itu sudah relatif mahal dari sisi penggunaan tenaga kerja dan juga penggunaan input produksi. Makanya Ketika mau dikasih harga, harganya jadi tidak kompetitif. Ini juga menjadi masalah jadi kalau kita lihat dari sisi global," ungkapnya.

Belum lagi faktor seperti pandemi COVID-19 hingga perang terjadi di sejumlah negara juga menjadi salah satu penyebab industri tekstil dalam negeri mengalami tekanan.

"(Perang) Pasti ini terjadi penurunan global demand. Setelah pandemi membuat demand global dan domestik terdampak. Plus ditambah COVID-19 bukan cuma daya beli turun tapi dari sisi produksi harus shut down. Ketika shutdown menjadi beban tambahan (untuk industri tekstil). Karena harus membayar tenaga kerja dan operasional," tutupnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi terkait kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai menjadi biang kerok industri tekstil terpuruk. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengklaim peraturan tersebut telah melindungi industri tekstil dalam negeri.

Budi pun menegaskan tidak ada revisi untuk aturan tersebut. Namun, pihaknya akan mengkaji ulang setiap saat.

"Revisi apanya? Kalau Permendag 8/2024 itu memang review. Itu setiap saat bisa dilakukan. Ini kan sebenarnya ramai mengenai tekstil kan? Permendag 8/2024 itu justru melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Budi menilai mungkin masih ada yang belum memahami sepenuhnya kebijakan impor tersebut. Karena tak memahami aturan itu, maka timbul tudingan tersebut.

Terkait tuduhan kebijakan impor tersebut sebagai biang kerok industri tekstil dalam negeri, Budi menekankan bahwa mereka tidak memahami dengan aturan yang tertuang di dalamnya. Dia juga menekankan tidak ada masalah terkait aturan tersebut.

"Permendag 8/2024 enggak ada masalah. Ini mungkin beliau belum paham ya aturannya seperti apa. Mungkin karena itu aja, tapi kan sekarang kalau sudah tahu ya sudah," jelas dia.

Lebih lanjut, Permendag 8/2024 telah mengatur impor tekstil dan produk tekstil (TPT) hanya dapat masuk ke Indonesia melalui pertimbangan teknis (Pertek) yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Kemudian ada juga Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2004 telah mengatur kuota impor pakaian.

"Jadi kuotanya sudah dibatasi juga. Pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Jadi, sebenarnya Kemendag ini sudah membantu semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan membentuk task force atau Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk membahas terkait dengan revisi aturan relaksasi impor yang dituding menjadi penyebab industri tekstil nasional babak belur. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024.

Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Eko S. Cahyanto mengungkapkan potensi pemerintah untuk melakukan revisi aturan tata niaga impor lewat beleid Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan membentuk task force atau Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk membahas terkait dengan revisi aturan relaksasi impor yang dituding menjadi penyebab industri tekstil nasional babak belur. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024.

Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Eko S. Cahyanto mengungkapkan potensi pemerintah untuk melakukan revisi aturan tata niaga impor lewat beleid Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024.

Menteri Perdagangan Budi Santoso membantah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor yang membuat industri tekstil, termasuk PT Sri Rejeki Isman (Sritex) babak belur.

"Ini hanya miskomunikasi saja sebetulnya," kata Budi ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Budi menjelaskan aturan itu dibuat untuk melindungi industri tekstil. Ada sejumlah aturan yang memang dibuat untuk melindungi perdagangan dalam negeri, mulai dari pengaturan impor pakaian hingga dikenakan bea masuk.

"Di Pemendag 8 dan sebelumnya itu TPT itukan harus ada Pertek (Pertimbangan Teknis) itu sudah clear. Kemudian impor pakaian jadi juga diatur kuotanya oleh Perdirjen Daglu (Perdagangan luar negeri) nomor 7 tahun 2024," jelasnya.

Saat ditanya apakah ada potensi aturan itu direvisi, Budi mengatakan pemerintah memang terus melakukan meninjau bagaimana kebijakan itu berlaku. Dia kembali menegaskan bahwa aturan itu bukan yang membuat industri tekstil babak belur.

"Itu kan selalu ada review peraturan yang dikenakan sesuai perkembangan. Tapi aturan Pemendag 8 dengan industri tekstil udah clear dan kita melindungi industri tekstil," terangnya.

Sebelumnya, diketahui Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat Sritex pailit.

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Katanya, pertemuan tersebut dilangsungkan di Bandung.

"Saya mendapat info, sudah ada pertemuan tentang Permendag 8/2024 antara Kemenperin dan Kemendag, dan Bea Cukai juga, di Bandung," kata Febri, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri sendiri belum mendapat laporan detail terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Namun ia memastikan, pertemuan itu membahas tentang babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex.

Menteri Perdagangan Budi Santoso angkat bicara mengenai polemik Permendag nomor 8 tahun 2024. Ia membantah peraturan tersebut menjadi biang kerok matinya industri tekstil di Tanah Air.

Peraturan tersebut belakangan ramai dibicarakan menyusul kabar kepailitan PT Sri Rejeki Isman alias Sritex. Banyak pihak menuding Permendag 8 tahun 2024 membuat industri tekstil dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor.

Budi berpendapat peraturan tersebut tidak bisa disalahkan mengingat baru berlaku 17 Mei 2024.

"Mosok baru beberapa bulan sudah mati?" kata Budi di sela kunjungannya di beberapa UMKM Eksportir Furniture di Kabupaten Sukoharjo, Kamis (31/1).

Menurut Budi, Permendag 8/2024 justru dibuat untuk melindungi industri dalam negeri termasuk tekstil. Ia mengatakan dalam beleid tersebut Kementerian Perdagangan sudah memberi banyak perlindungan.

"Impor tekstil syaratnya harus ada pertimbangan teknis dari perindustrian," kata Budi.

Ia juga menyebut dua mekanisme proteksi lain dalam Permendag tersebut, yaitu kuota impor dan bea masuk. Bea masuk sendiri, kata Budi, sudah lama diberlakukan untuk produk tekstil.

"Bea masuk itu sudah lama. Bea masuk anti-dumping untuk tekstil," kata dia.

"Perlindungannya sudah banyak, jadi Permendag 8 enggak ada hubungannya," lanjut Budi.

Permendag 8/2024 merupakan revisi ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Wakil Ketua DPD Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah Liliek Setiawan yang dihubungi terpisah berkata lain.

Tak seperti yang disampaikan Budi, Permendag 8/2024 dia katakan justru menghapus syarat pertimbangan teknis (pertek) untuk impor pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, dan alas kaki.

"Menteri Perdagangan yang baru seharusnya mempelajari seluruh perjalanan pembuatan kedua permen tersebut agar bisa memiliki pemahaman yang komprehensif," kata Liliek.

Dihapusnya pertek dari syarat impor sejumlah komoditas membuat pasar Tanah Air dibanjiri produk dari luar negeri.

Akibatnya sejumlah produsen dalam negeri terpaksa gulung tikar termasuk Sritex yang dinyatakan pailit lewat Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Semarang.

"Dalam Permendag 8 itu banyak loophole karena ketiadaan pertek," kata Liliek.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat Sritex pailit.

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Katanya, pertemuan tersebut dilangsungkan di Bandung.

"Saya mendapat info, sudah ada pertemuan tentang Permendag 8/2024 antara Kemenperin dan Kemendag, dan Bea Cukai juga, di Bandung," kata Febri, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri sendiri belum mendapat laporan detail terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Namun ia memastikan, pertemuan itu membahas tentang babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex.

Sementara menyangkut Sritex sendiri, Febri mengatakan, permasalahannya memang telah terjadi sejak lama. Namun menurutnya, saat-saat puncak di mana perusahaan tersebut jatuh ialah saat penerapan Permendag 8/2024 pada Mei 2024.

"Gongnya itu, itu di Permendag 8. Mengapa? Karena Permendag 8 itu merelaksasi, ya, impor produk TPT, tekstil dan pakaian jadi," ujarnya.

Sebelum adanya Permendag tersebut, Febri menjelaskan bahwa impor diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan pengaturan Impor. Di dalamnya, ada skema pembatasan menggunakan aturan larangan terbatas (lartas) dengan penerbitan peraturan teknis (Pertek) dari Kemenperin.

Menurutnya, skema tersebut membantu dalam mengendalikan impor sehingga produk luar negeri tidak membanjiri RI. Namun dengan kehadiran Permendag 8 ini, Febri menilai justru menjadi awal mula kejatuhan industri tekstil. Pasalnya, di aturan itu malah melonggarkan aturan impor.

"Orang sudah bisa impor baju jadi, jilbab yang sudah jadi, sepatu yang sudah jadi, gitu. Dan murah lagi kan? Ya, industri dalam negeri ketika memproduksi sepatu, baju yang sudah jadi, sepatu yang sudah jadi, ya kalah dong," kata Febri.

Sebagai tambahan informasi, rencana pertemuan tersebut mulanya diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim. Pihaknya ada rencana untuk membahas mengenai babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex. Isy juga menyebut Pemendag 8/2024 akan masuk pembahasan.

"Rencana minggu depan akan dibahas dengan Kemenperin (kondisi industri tekstil). Bagian itu nanti dibicarakan (soal Permendag 8/2024)" kata Isy ditemui di Kementerian Perdagangan, Rabu (30/10/2024).

Saat ditanya apakah ada rencana aturan itu akan direvisi, Isy menegaskan kembali, keputusan itu tergantung hasil dari rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pihaknya belum bisa memastikan apakah ada revisi atau tidak.

Di kesempatan berbeda, Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita sempat buka-bukaan soal kondisi industri tekstil dalam negeri yang sedang tertekan.

Menurut Reni terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan. Pertama, banjir produk impor setelah pandemi Covid-19, perang yang melanda dunia, hingga terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah Covid-19 terus perang terus Permendag 8," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pailit. Pembahasan itu akan dilakukan bersama Kementerian Perindustrian.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pembahasan akan dilakukan pekan depan. Selain soal regulasi, kondisi terkini industri tekstil, termasuk Sritex juga masuk pembahasan.

"Rencana minggu depan akan dibahas dengan Kemenperin (kondisi industri tekstil). Bagian itu nanti dibicarakan (soal Permendag 8/2024)" kata Isy ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Saat ditanya apakah ada rencana aturan itu akan direvisi, Isy menegaskan kembali, keputusan itu tergantung hasil dari rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pihaknya belum bisa memastikan apakah ada revisi atau tidak.

"Ya nanti tergantung di pembicaraan rakortas (rapat koordinasi terbatas) (soal revisi Permendag 8)," teranganya.

Sebagai informasi, Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita sempat buka-bukaan soal kondisi industri tekstil dalam negeri yang sedang tertekan.

Menurut Reni terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan. Pertama, banjir produk impor setelah pandemi covid-19, perang yang melanda dunia, hingga terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah covid terus perang terus Permendag 8," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10/2024).

Airlangga berharap dengan adanya berbagai kebijakan ini nanti, industri di dalam negeri termasuk tekstil dapat dijaga dari persaingan tidak sehat. Baik dari hulu hingga ke hilir.

"Sehingga diharapkan dengan adanya struktur itu industri proses hulu, midstream dan hilir bisa terjaga dari persaingan tidak sehat," ucapnya.

Sebagai informasi, saat ini industri tekstil sedang dalam tekanan. Bahkan baru-baru ini raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

Terkait Sritex pailit, pengusaha menilai salah satu penyebabnya lantaran bajirnya barang impor ke Indonesia. Oleh sebab itu Apindo meminta pemerintah turun tangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan pengaturan impor.

Pengusaha pun menyerahkan keputusan merevisi Permendag 8/2024 ini kepada pemerintah. "Ya itu nanti kami serahkan kepada pemerintah," kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam kesempatan yang sama.

Shinta mengatakan yang perlu menjadi perhatian penting pemerintah saat ini adalah bagaimana cara mengatasi masalah impor ilegal. Sebab menurutnya ini merupakan biang kerok lain yang membuat persaingan industri sangat sengit.

"Prinsipnya yang kami selalu tegaskan adalah memang kita harus memberantas illegal import. Karena illegal import itu sesuatu yang jelas-jelas sangat mempengaruhi (industri dalam negeri)," terang Shinta.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah turun tangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan pengaturan impor. Alasannya, aturan ini mengancam kelangsungan industri dalam negeri.

Selain itu, Aturan tersebut menghapus syarat pertimbangan teknis (pertek) untuk impor, sehingga memudahkan produk luar negeri masuk dan mengancam industri lokal.

Inilah yang kemudian disebut-sebut menjadi biang kerok kehancuran PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang kini diputus pailit, termasuk perusahaan tekstil lainnya yang gulung tikar.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyerahkan keputusan merevisi aturan Permendag 8/2024 ini kepada pemerintah.

"Ya itu nanti kami serahkan kepada pemerintah," kata Shinta usai ditemui wartawan usai konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Shinta mengatakan yang perlu menjadi perhatian penting pemerintah saat ini adalah bagaimana cara mengatasi masalah impor ilegal. Sebab menurutnya ini merupakan biang kerok lain yang membuat persaingan industri sangat sengit.

"Prinsipnya yang kami selalu tegaskan adalah memang kita harus memberantas illegal import. Karena illegal import itu sesuatu yang jelas-jelas sangat mempengaruhi (industri dalam negeri)," terangnya.

"Jadi ini yang dasarnya yang kita harus (segera tangani) adalah illegal import, juga penangkapan daripada safeguard maupun anti-dumping. Itu yang selama ini kita harus (terus diupayakan)," terang Shinta.

Senagai informasi, sebelumnya Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan sempat menyebut bahwa Permendag 8/2024 telah mengganggu operasional industridalam negeri.

Dia menilai Permendag 8/2024 telah membuat sejumlah pelaku usaha industri tekstil terpukul secara signifikan hingga pada akhirnya gulung tikar.

"Lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana membahas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengaturan Impor (Permendag 8/2024) dalam rangka penyelamatan industri tekstil. Rencana pembahasan ini seiring dengan tekanan yang dihadapi industri tekstil, termasuk PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan bahwa nantinya pihaknya bersama dengan Kementerian Perindustrian akan membahas beleid tersebut pada pekan depan.

“Besok rencana minggu depan akan dibahas [Permendag 8/2024] dengan Kemenperin,” kata Isy saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun demikian, Isy enggan berkomentar lebih lanjut apakah Permendag 8/2024 itu akan direvisi atau tidak. Dia hanya menjelaskan bahwa arah pembicaraan tersebut akan tergantung dengan pembahasan yang ada di rapat koordinasi terbatas (rakortas).

“Bagian itu [berbicara dengan Kemenperin] nanti kita bicarakan, tapi belum kalau sekarang,” singkatnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengusulkan kembali terkait revisi Permendag No. 8/2024 tentang Pengaturan Impor. Beleid yang merelaksasi sejumlah komoditas itu dinilai menjadi biang kerok penurunan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur nasional.

Adapun, perusahaan tekstil Sritex juga menyebut industri tekstil mengalami tekanan sejak terbitnya Permendag No. 8/2024 yang merelaksasi impor sejumlah komoditas.

Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto menyebut bahwa regulasi tersebut berdampak signifikan karena mengganggu operasional produksi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

“Kalau Permendag No. 8/2024 itu kan masalah klasik yang semua sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup, jadi sangat signifikan,” ujar Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Terkait dengan pengajuan revisi Permendag No. 8/2024, Iwan menyebut pihaknya akan menyerahkan seluruh kebijakan industri kepada pemerintah. Kendati demikian, dia berharap pemerintah dapat menentukan regulasi terbaik.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita buka-bukaan soal kondisi industri tekstil dalam negeri yang sedang tertekan. Terbaru, ada raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Menurut Reni terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan. Pertama, banjir produk impor setelah pandemi covid-19, perang yang melanda dunia, hingga terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah covid terus perang terus Permendag 8," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Pasti kita harus ada rumusan yang pas nih. Yang pasti kalau dari dulu-dulu kan kita selalu bangga buatan Indonesia, nah ini saatnya kita untuk bangga buatan lokal nih," tuturnya.

Reni menjelaskan, pangsa pasar Sritex adalah 60% untuk ekspor. Namun karena kondisi pasar global kurang baik maka perusahaan berusaha mengalihkan pasarnya ke Tanah Air.

Sayangnya pasar di dalam negeri justru sudah diisi oleh produk-produk impor. Menurut Reni, kondisi seperti ini tak hanya dialami Sritex namun oleh perusahaan tekstil lainnya dan industri pakaian jadi.

"Sritex kan ekspor 60%. Terus ketika dunia global saat ini tidak baik-baik saja kepinginnya kan dia mengisi pasar dalam negeri. Begitu dia lihat dalam negeri kok perintah kok kayaknya kurang juga ya akhirnya diisilah oleh produk impor. Nah ini bukan hanya Sritex yang mengalami, umumnya kalau untuk Industri pakaian jadi pun seperti itu," bebernya.