Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) dengan kredit macet atau TWP90 di atas 5% untuk membuat rencana perbaikan. Regulator mencatat masih ada 22 dari 97 perusahaan P2P lending dengan TWP90 di atas 5% per September 2024.Angka tersebut setara dengan 22,68% pemain, di mana jumlah yang cukup signifikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman pun menghimbau perusahaan untuk membuat rencana perbaikan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya.

Terlebih regulator melalui Road Map Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028 sudah memberikan pedoman bagi industri. “Dan bagi yang TWP90 melampaui 5% diminta untuk membuat action plan langkah perbaikan,” kata Agusman kepada Bisnis baru-baru ini(6/11/2024).

Agusman sebelumnya memastikan bahwa regulator pun telah memberikan surat peringatan dan tetap melakukan pengawasan terhadap kualitas pendanaan LPBBTI. Pihaknya pun tidak segan untuk memberikan sanksi apabila ada pelanggaran.

“Pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan [juga akan dilakukan],” kata Agusman.

Secara umum, OJK mencatat kredit macet industri fintech P2P lending masih terjaga per September 2024. Dilihat dari TWP90 pada periode tersebut, mencapai sebanyak 2,38%.

Angka tersebut juga turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yakni 2,82%. Namun demikian, OJK mencatat masih ada 22 dari 97 perusahaan P2P lending dengan TWP90 di atas 5%.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat menilai meningkatkan pemberi pinjaman atau lender luar negeri pada fintechpeer to peer (P2P) lending lantaran platform menawarkan bunga investasi yang lebih besar apabila dibandingkan platform fintech P2P lending di luar negeri.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan apabila dibandingkan dengan beberapa fintech P2P lending di Eropa dan Amerika, mereka biasanya memberikan imbal manfaat kisaran 12%-17% per tahun.Sementara itu, fintech P2P lending Indonesia bisa menawarkan imbal hasil lebih dari dari 20%.

“Bahkan jika kita melihat aturan maksimal 0,3% per hari yang dikenakan ke borrower, maka per 90 hari bisa mencapai lebih 27%. Bagi lender bisa setengah-nya untuk 90 hari. Cukup besar dalam hal return investasi,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Kamis (15/8/2024).

Tidak hanya sampai disitu, Huda mengatakan ada faktor “isu” juga yang mempengaruhi lender asing di industri fintech P2P lending di Indonesia. Pada 2022–2023, menurunya lender asing cukup sepi karena saat itu isu fintech P2P lending sangat kencang negatifnya.

“Namun, ketika memang isu pinjaman online yang negatif itu mereda, mereka balik lagi,” katanya.

Selain itu, lanjut Huda, faktor investasi lainnya adalah suku bunga The Fed saat ini dianggap sebagai equilibrium baru. Sementara, bagi sebagian orang, butuh investasi dengan rate return yang lebih tinggi.

“Makanya kalau kita lihat investasi di instrumen alternatif seperti P2P lending kembali meningkat,” ungkapnya.

Sementara itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) melihat penyebab naiknya pemberi pinjaman perorangan dari luar negeri untuk fintech peer to peer (P2P) lending karena membaiknya industri.

Adapun pinjaman dari lender luar negeri mencapai senilai Rp2,01 triliun per Juni 2024. Angka tersebut naik 199,25% year on year (yoy) dibandingkan dengan Juni 2023 sebesar Rp674,66 miliar. Adapun, outstanding pemberi pinjaman dari luar negeri secara umum naik menjadi Rp11,82 triliun dari Rp10,44 triliun.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan membaiknya industri fintech P2P lending terutama dalam pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Ultra Mikro (UMi), tentunya meningkatkan kepercayaan para lender termasuk individual lender (lender perorangan) di luar negeri.

“Di samping itu gain yang diperoleh atas dana yang diinvestasikan secara presentasi dapat dikatakan masih bagus,” kata Entjik kepada Bisnis, Selasa (13/8/2024).

Entjik menilai kepercayaan lender dari luar negeri terhadap industri ini mulai meningkat terutama untuk pembiayaan sektor produktif.

Selain itu, lanjut dia, kabar tentang perubahan aturan dari OJK untuk menaikan limit pembiayaan menjadi Rp10 miliar sangat mempengaruhi minat positif para lender di luar negeri. Pihaknya pun melihat market prospect luar negeri masih terbuka sangat luas.

“Prediksi kami akan terus meningkat, tentunya nantinya secara otomatis akan diikuti oleh lender institusi,” katanya.

Dalam hal pendanaan, Entjik mengatakan mitigasi risiko pun terus diterapkan termasuk pendanaan dari luar negeri.

“Seperti halnya money laundry tentunya selalu kami lakukan dengan merujuk aturan OJK dan PPATK dalam hal APU/PPT, tentunya hal tersebut wajib kami patuhi,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) mengungkap penyebab naiknya pemberi pinjaman perorangan dari luar negeri untuk fintech peer to peer (P2P) lending menjadi Rp2,01 triliun per Juni 2024.

Angka tersebut naik 199,25% year on year (yoy) dibandingkan dengan Juni 2023 sebesar Rp674,66 miliar. Adapun, outstanding pemberi pinjaman dari luar negeri secara umum naik menjadi Rp11,82 triliun dari Rp10,44 triliun.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan membaiknya industri fintech P2P lemding terutama dalam pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Ultra Mikro (UMi), tentunya meningkatkan kepercayaan para lender termasuk individual lender (lender perorangan) diluar negeri.

“Di samping itu gain yang diperoleh atas dana yang diinvestasikan secara persentasi dapat dikatakan masih bagus,” kata Entjik kepada Bisnis, Selasa (13/8/2024).

Entjik menilai kepercayaan lender dari luar negeri terhadap industri ini mulai meningkat terutama untuk pembiayaan di sektor produktif.

Selain itu, lanjut dia, kabar tentang perbuhan aturan dari OJK untuk menaikan limit pembiayaan menjadi Rp10 miliar sangat mempengaruhi minat positif para lender di luar negeri. Pihaknya pun melihat market prospect luar negeri masih terbuka sangat luas.

“Prediksi kami akan terus meningkat, tentunya nantinya secara otomatis akan diikuti oleh lender institusi,” katanya.

Dalam hal pendanaan, Entjik mengatakan mitigasi risiko pun terus diterapkan termasuk pendanaan dari luar negeri.

“Seperti halnya money laundry tentunya selalu kami lakukan dengan merujuk aturan OJK dan PPATK dalam hal APU/PPT, tentunya hal tersebut wajib kami patuhi,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Industri fintech peer to peer (P2P) lending atau yang lebih sering disebut pinjaman online (pinjol) optimistis rancangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait dengan kenaikan batas pinjaman ke sektor produktif bisa meningkatkan pembiayaan produktif yang merosot pada empat bulan terakhir.

Berdasarkan aturan saat ini, penyelenggara fintech P2P lending hanya dapat menyalurkan pinjaman paling besar Rp2 miliar ke sektor produktif.

Pinjaman kepada sektor produktif yang dimaksud adalah pembiayaan untuk usaha yang menghasilkan barang atau jasa termasuk usaha yang memberikan nilai tambah, contohnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan pinjaman modal usaha atau membantu cash flow perusahaan.

Pada akhirnya, rencana kenaikan batas atas pinjaman ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia.

“Kami optimis bahwa [rencana] aturan baru OJK ini dapat mendorong penyaluran fintech lending ke sektor produktif,” Direktur Eksekutif AFPI Yasmine Meylia Sembiring kepada Bisnis pada Senin (22/7/2024).

Yasmine mengatakan pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung efektivitas aturan tersebut melalui upaya-upaya komprehensif, seperti penguatan sinergi antara penyelenggara, asosiasi, dan regulator dalam pengembangan produk dan layanan sesuai kebutuhan sektor produktif.

Pihaknya juga akan mendukung peningkatan edukasi dan literasi bagi pelaku usaha di sektor produktif tentang fintech lending.

Dari sisi penyelenggara, fintech P2P lending Modalku menyambut baik rencana kenaikan limit pendanaan di atas Rp2 miliar.

Country Head Modalku Arthur Adisusanto mengatakan aturan tersebut sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan dana yang lebih besar bagi pelaku UMKM di segmen menengah terutama yang sudah berbadan usaha.

“Menurut kami rencana untuk meningkatkan limit ini bisa menjadi langkah awal yang berdampak positif terhadap pertumbuhan pendanaan industri fintech lending. Selain itu, bisa juga menjadi sebuah pertimbangan untuk mendongkrak pembiayaan produktif ini melalui beberapa alternatif seperti mengkaji limit atas biaya pinjaman untuk mendukung UMKM dengan profil risiko yang cenderung tinggi,” katanya saat dihubungi Bisnis pada Senin (22/7/2024).

Namun demikian, Arthur mengatakan pihaknya juga sadar akan pentingnya mengimbangi langkah ini dengan penerapan praktik manajemen risiko yang ketat. Pasalnya dengan pendanaan yang besar maka risikonya pun semakin besar.

Menurutnya peluncuran produk asuransi kredit yang cocok untuk fintech lending juga bisa menjadi pertimbangan untuk mengakomodir kebutuhan rasa aman pemberi dana dalam bertransaksi.

“Namun, kami juga akan kembalikan kepada kebijakan dari OJK yang mampu menciptakan ekosistem fintech lending yang lebih sehat, terutama di sektor produktif,” katanya.

Di sisi lain, Direktur Marketing PT Astra Welab Digital Arta atau Maucash Indra Suryawan melihat bahwa inisiatif regulator untuk menaikan batas atas pinjaman merupakan hal yang baik. Pasalnya aturan tersebut memberikan kesempatan industri-industri untuk tumbuh.

“Jadi, ini merupakan hal yang positif buat pelaku di industri dan asosiasi merespons dengan baik,” kata Indra ditemui usai Astra Financial Talks Sesi 1 di VIP Lounge Main Booth Astra Financial Hall 7 ICE BSD, Tangerang Senin (22/7/2024).

Sebagai platform yang juga pernah didominasi oleh sektor konsumtif, Indra mengatakan bahwa sektor produktif merupakan sektor yang menarik lantaran peluangnya yang besar.

Meskipun beberapa bulan terakhir pinjaman ke sektor tersebut merosot, dia melihat sampai dengan akhir 2024 dapat meningkat.

Sampai dengan Juni 2024, Maucash telah menyalurkan pinjaman senilai Rp5,3 triliun. Adapun sektor produktif masih mendominasi pinjaman platform sekitar 80%.

Senada, Group CEO & Co-Founder PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia atau Akseleran Ivan Nikolas Tambunan berpendapat kenaikan batas ini akan mendorong penyaluran lebih besar.

“Karena artinya kami bisa layani borrower usaha menengah lebih banyak dan dengan volume yang juga lebih besar,” kata Ivan saat dikonfirmasi pada Senin (22/7/2024).

Ivan mengatakan beberapa tahun terakhir pihaknya memang menyampaikan ke regulator agar batas pendanaan khusus produktif (pendanaan usaha) bisa dinaikkan jadi paling tidak di Rp10 miliar. Terlebih pelaku usaha bukan hanya kecil dan mikro saja, tetapi juga ada usaha yang menengah di mana membutuhkan pendanaan lebih tinggi.

“Itu bisa punya ekuitas sampai dengan Rp10 miliar, dan omzet usaha sampai dengan Rp50 miliar per tahun. Nah, usaha yang omzetnya sampai dengan Rp50 miliar per tahun tentu butuh modal kerja tambahan lebih dari Rp2 miliar, dan dalam pandangan kami kebutuhan modal kerja tambahannya ini bisa sampai Rp10-15 miliar,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pembiayaan di sektor produktif termasuk melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) atau fintech peer to peer lending (P2P lending).

Untuk semakin memperkuat dukungan terhadap sektor usaha produktif melalui fintech P2P lending, OJK berencana meningkatkan batas maksimum pendanaan produktif lebih tinggi dibandingkan dengan batas maksimum sebelumnya sebesar Rp2 miliar.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan pihaknya saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang rencana tersebut.

“Saat ini sedang dalam proses penyusunan peraturan [rule making rule] termasuk menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan,” kata Aman dalam keterangan resminya dikutip Kamis (18/7/2024).

Aman menambahkan OJK mengapresiasi masukan dan pandangan yang disampaikan pemangku kepentingan tersebut dan saat ini sedang melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan industri fintech P2P lending, sebagai salah satu tindak lanjut OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Adapun beberapa penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut antara lain penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola dan pelindungan konsumen, serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif.

Penyelenggara yang dapat menyalurkan batas maksimum pendanaan dimaksud juga harus memenuhi kriteria tertentu antara lain memiliki rasio TWP90 maksimum sebesar 5%.

Pendanaan terhadap sektor produktif tersebut sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028 yang bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pembiayaan di sektor produktif termasuk melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) atau fintech peer to peer lending (P2P lending).

Untuk semakin memperkuat dukungan terhadap sektor usaha produktif melalui fintech P2P lending, OJK berencana meningkatkan batas maksimum pendanaan produktif lebih tinggi dibandingkan dengan batas maksimum sebelumnya sebesar Rp2 miliar.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan pihaknya saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang rencana tersebut.

“Saat ini sedang dalam proses penyusunan peraturan [rule making rule] termasuk menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan,” kata Aman dalam keterangan resminya dikutip Kamis (18/7/2024).

Aman menambahkan OJK mengapresiasi masukan dan pandangan yang disampaikan pemangku kepentingan tersebut dan saat ini sedang melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan industri fintech P2P lending, sebagai salah satu tindak lanjut OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Adapun beberapa penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut antara lain penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola dan pelindungan konsumen, serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif.

Penyelenggara yang dapat menyalurkan batas maksimum pendanaan dimaksud juga harus memenuhi kriteria tertentu antara lain memiliki rasio TWP90 maksimum sebesar 5%.

Pendanaan terhadap sektor produktif tersebut sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028 yang bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pertumbuhan ekonomi nasional.