TEMPO.CO, Jakarta - Kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang dilengkapi dengan cip.

Dokumen yang juga dikenal dengan istilah KTP-el tersebut diterbitkan oleh perangkat pemerintah kabupaten (pemkab) atau pemerintah kota (pemkot) yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi kependudukan.

e-KTPwajib dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun, sudah menikah, atau pernah menikah, serta warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia dengan persyaratan tertentu.

KTP-el diperlukan untuk berbagai kegiatan pelayanan publik, termasuk mendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga membuka rekening bank.

Karena memiliki ukuran yang ringkas, yaitu sekitar 85,6 mm x 53,98 mm dan umumnya dibawa kemana-mana saat bepergian, kualitas e-KTP berisiko menurun, seperti lapisan plastik laminasi yang terkelupas atau foto buram. Lantas, bagaimana cara mengurus e-KTP yang rusak?

Syarat Mengurus e-KTP yang Rusak

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi mengatakan prosedur pengurusan e-KTP rusak sangat sederhana, karena tidak memerlukan laporan kehilangan dari kepolisian. Dia menyebut bahwa masyarakat hanya perlu datang ke kantor Dukcapil setempat.

“Mengurus KTP-el yang hilang atau rusak tidak dipungut biaya, sehingga masyarakat dapat secara langsung datang ke kantor Dukcapil setempat untuk mencetak ulang,” kata Teguh di Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024, seperti dikutip dari laman Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri.

Dia menjelaskan, masyarakat yang ingin mengurus e-KTP rusak hanya perlu membawa e-KTP yang rusak dan fotokopi kartu keluarga (KK). Ketentuan tersebut, menurut dia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Cukup bawa KTP-el yang rusak bersama denganfotokopiKK. Dukcapil akan cetak KTP-el baru dengan data yang sudah ada di sistem,” ucap Teguh. Selain itu, menurut dia, e-KTP yang rusak bisa diurus di Dinas Dukcapil mana saja di seluruh Indonesia, tanpa harus pulang ke alamat asal.

Dengan demikian, syarat-syarat dokumen yang harus disiapkan untuk mengurus e-KTP rusak adalah:

-e-KTP yang rusak dan akan diganti.

-Fotokopi KK.

Tak hanya itu, pemohon juga wajib melapor kepada perangkat pemerintah kabupaten/kota melalui camat, lurah, atau kepala desa terkait e-KTP rusak. Pelaporan dilakukan paling lambat 14 hari sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

“Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada instansi pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang,” bunyi Pasal 64 ayat (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Cara Mengurus e-KTP yang Rusak

Berikut langkah-langkah untuk mengurus e-KTP yang rusak secara mudah:

Offline

-Siapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

-Datang ke kantor Dinas Dukcapil setempat.

-Ajukan permohonan cetak e-KTP pengganti.

-Selanjutnya, pemohon akan diminta mengisi formulir peristiwa kependudukan atau F-1.02.

-Apabila diperlukan, maka pemohon akan menjalani pengambilan foto, data sidik jari, dan perekaman retina mata.

-Tunggu proses pencetakan e-KTP baru

Online

Selain datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil, masyarakat dapat mengajukan permohonan penggantian e-KTP karena rusak secara daring (online).

Namun, metode secara daring tersebut bergantung pada kebijakan di masing-masing daerah, misalnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menyediakan portal Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat atau Alpukat Betawi alpukat-dukcapil.jakarta.go.id.

Kemudian, ada Pemkot Cimahi, Jawa Barat dengan Layanan Publik Kecamatan-Kelurahan Kota Cimahi (Lapakami)lapakami.cimahi.kota.go.id/layanan/cetak-ktp.

Kabupaten Badung, Bali dengan laman akudicari.badungkab.go.id; Pemkot Pekanbaru, Riau dengan situs appdukcapil.pekanbaru.go.id; serta sebagainya.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan berswafoto (selfie) dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Peringatan diberikan menyusul peristiwa yang dialami sejumlah warga Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur yang diminta berfoto menggunakan KTP dengan iming-iming bisa membeli minyak goreng murah.

“OJK mengimbau kepada masyarakat untuk ekstra berhati-hati dalam memberikan data pribadi, terutama NIK (nomor induk kependudukan), KTP, foto wajah, apalagi kalau diminta untuk merekam, memberikan foto wajah, dan sebagainya,” kataOJKmelalui unggahan di akun Instagram @ojkindonesia, Minggu, 21 Juli 2024.

Bahaya Selfie Pakai KTP Sembarangan

Menurut OJK, aksi kriminal permintaan data pribadi kini dapat menggunakan berbagai macam modus, seperti pemberian hadiah, komisi, menang undian, pembelian produk dengan harga khusus, atau penawaran kerja.

Masyarakat diminta untuk selalu waspada, berhati-hati, dan tidak gegabah dalam menekan tautan (link) sembarangan, mengunduhfiledari orang tidak dikenal, atau memberikan data pribadi, seperti KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan kata sandi sekali pakai atau OTP kepada pihak lain.

OJK mengklaim telah menemukan data pribadi konsumen produk keuangan yang sering dimanfaatkan untuk pertukaran data dalam pemasaran dan tujuan komersial. Dari temuan itu, beberapa kasus telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) karena terdapat unsur pidana di dalamnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi pun mengatakan pihaknya terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait guna memastikan perlindungan bagi konsumen sektor jasa keuangan.

“OJK juga mengimbau kepada pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk meningkatkan proses KYC (know your customer), sehingga bisa turut memitigasi risiko penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Friderica dalam keterangan tertulis.

Kiat Aman Foto Selfie Pakai KTP

Untuk menghindari ancaman penyalahgunaan data, berikut beberapa kiat fotoselfieKTP secara aman:

1. Ketahui Penerima Data

Pastikan penerima data adalah pihak yang memiliki legalitas dari lembaga terkait, misalnya OJK yang mengawasi penyelenggara pinjaman daring (online) atau pinjol.

Layanan keuangan digital yang telah mengantongi izin operasional akan diawasi secara ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk menjaga data pribadi konsumen.

2. Pastikan Melalui Koneksi Internet yang Aman

Pencurian data yang termasuk bagian dari peretasan juga bisa terjadi melalui sambungan internet yang ilegal. Oleh karena itu, pastikan untuk mengirim atau mengunggahfilefotoselfieKTP melalui jaringan internet pribadi.

Usahakan untuk jangan menghubungkan perangkat digital dengan jaringan internet publik atau Wi-Fi yang tidak jelas asalnya.

3. Gunakan Pakaian Bermotif dan Latar Belakang yang Berbeda

Disarankan untuk mengenakan pakaian bermotif dan menggunakan latar belakang berbeda saat berswafoto dengan KTP.

Tujuannya agar dapat meminimalisir risiko foto diedit oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Setidaknya, pakaian yang tidak polos dan latar belakang berbeda akan menyulitkan oknum-oknum yang ingin memanipulasi data.

4. Tambahkan Tanda Air

Ketika ingin mengirimkan fotoselfieKTP, Anda dapat membubuhkan tanda air (watermark). Selain mencegah penyalahgunaan data, tanda air juga memudahkan proses deteksi terhadap pihak-pihak yang membocorkan informasi data pribadi.

MELYNDA DWI PUSPITA