Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bicara tentang perkembangan implementasi layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Budi mengatakan sistem BPJS tanpa kelas ini rencananya akan diimplementasikan mulai tahun 2024 ini. Namun penerapan ini akan dilakukan secara bertahap.

"BPJS KRIS harusnya akan diimplementasikan mulai tahun ini ya, tapi bertahap kan 2 tahun," kata Budi ditemui seusai acara Forum Diskusi Kinerja Reformasi Indonesia dan peluncuran buku MenPAN-RB di Bidakara Hotel, Jakarta, ditulis Jumat (11/10/2024).

Sementara mengenai tarifnya, Budi Gunadi bilang kalau besarannya belum ditentukan. Namun menurutnya, ada kemungkinan tarif BPJS Kesehatan tidak berubah meski ada sistem KRIS tersebut. Sebab, BPJS didesain dengan harga yang sama untuk semua kelas.

"Tarifnya belum ditentukan tapi seharusnya tidak ada perubahan karena didesain dengan harga yang sama," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, BPJS Kesehatan telah melakukan perubahan kebijakan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, yang merupakan perubahan ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah disebut-sebut akan mengubah sistem kelas BPJS 1, 2 dan 3 yang selama ini berlaku. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan KRIS, sebuah sistem di mana semua pasien mendapatkan kelas rawat inap yang sama.

Aturan tersebut menyebut, masa transisi implementasi KRIS masih berlangsung sampai 30 Juni 2025, selambatnya diterapkan pada 1 Juli 2025, berdasarkan hasil evaluasi manfaat, tarif, dan iuran.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin diisukan akan menjadi Menteri Keuangan era pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Adapun Prabowo-Gibran sendiri akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Ditanya tentang kabar tersebut, Budi Gunadi enggan berkomentar banyak. Ia menekankan, pemilihan Menteri menjadi hak prerogatif dari Prabowo. Namun ia juga tidak menyangkal kemungkinan menjadi Menteri.

"Hak prerogatif beliau (Prabowo). Saya rasa nanti beliau yang akan umumkan tanggal 21 (Oktober)," kata Budi Gunadi, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Ia juga tidak mau menjawab saat ditanya apakah mendapat tawaran menjadi menteri atau berkomunikasi langsung dengan Prabowo. Menurutnya, hal ini mesti dipastikan langsung kepada sang menteri pertahanan itu.

"Itu mesti tanya beliau (Prabowo)," ujar dia.

Sebagai tambahan informasi, beberapa bulan lalu nama Budi Gunadi muncul bersama tiga nama pejabat lainnya yang diincar menjadi Menkeu kabinet Capres Prabowo Subianto. Hal ini mulanya disinggung oleh laporan dari Bloomberg pada Maret lalu. Bloomberg menyebut jika Sri Mulyani Indrawati tidak akan lagi menjabat sebagai menteri keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Capres tersebut dikabarkan sudah membidik sejumlah nama-nama untuk dijadikan sebagai menteri keuangan. Keempatnya adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar.

Menurut Bloomberg, Prabowo dikabarkan sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai menteri keuangan. Prabowo disebut mencari teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya.

Pemerintah berencana akan menetapkan serangkaian aturan baru untuk peredaran produk rokok di dalam negeri hingga menuai kritik dari berbagai kalangan. Setidaknya ada tiga aturan baru, antara lain kemasan rokok polos tanpa merek, larangan penjualan dalam radius 200 meter, serta pembatasan iklan rokok.

Hal tersebut tertuang dalam Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya telah melibatkan pengusaha dalam proses pembahasan kebijakan ini. Adapun elemen pengusaha tersebut salah satunya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Kita sebenarnya melibatkan Apindo untuk diskusi (RPP Kesehatan) ini, tinggal sekarang sedang dalam proses finalisasi dengan mereka," kata Budi Gunadi, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Budi Gunadi juga memastikan, suara para pengusaha telah didengar dan menjadi bahan pertimbangan. Proses penyesuaian untuk aturan turunan ini pun masih terus berjalan.

"Memang kita dengarkan kok. Karena masih proses (penyusunan RPP Kesehatan) memang," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, kalangan pengusaha sebelumnya telah menyampaikan kritik atas RPP Kesehatan tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey mengatakan penjualan ritel akan tergerus cukup besar yakni antara 5% sampai 8%. Angka itu merupakan besaran penjualan rokok di ritel modern.

"Dampaknya, perdagangan rokok di ritel itu 5%, ada yang sampai 8% lebih kurang dari total penjualan. Jadi bisa dibayangkan berapa dampak ekonominya ketika pasal karet itu dipaksakan masuk ke dalam RPP Kesehatan," ujar Roy ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Pasal yang memberatkan pengusaha ritel terkait perlu ada jarak penjualan rokok dari pusat pendidikan minimal 200 meter. Roy pun meminta pemerintah memperjelas pusat pendidikan seperti apa yang dimaksud.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) I Ketut Budhyman menilai langkah itu terburu-buru dan akan menambah beban bagi ekosistem pertembakauan. Menurutnya juga kejar target penyusunan Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) atas PP No.28 Tahun 2024 ini akan memperlebar jurang ekonomi dan menambah tingkat pengangguran nasional.

"Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan bahwa dari Januari hingga Juni telah terjadi PHK bagi sebanyak 101.536 pekerja di seluruh Indonesia. Situasi ini menjadi sebuah ironi, mengingat ada enam juta tenaga kerja ekosistem pertembakauan yang akan terkena dampak dari keputusan Kemenkes yang buru-buru dalam implementasi PP Kesehatan yang sangat polemik ini," ujar dia dalam keterangannya Rabu (4/9/2024).

Budhyman memaparkan ada 2,5 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, dan 600 ribu tenaga kerja sigaret kretek tangan (SKT) yang berada di sisi hulu ekosistem pertembakauan. Menurutnya jutaan petani dan pekerja itu akan terkena imbas dari PP No.28 Tahun 2024 yang eksesif dan menekan sisi hilir IHT.

"Tenaga kerja adalah sumber daya yang memegang peranan penting dalam berbagai jenis serta tingkatan dalam ekosistem pertembakauan. PP Kesehatan yang sejatinya fokus mengatur tentang sektor kesehatan ternyata turut mencakup pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif yang bukan lagi mengatur pertembakauan tapi mematikan," tegas Budhyman.

Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2025 mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kalangan ekonom, salah satunya adalah Prof. Chandra Fajri Ananda dari Universitas Brawijaya Malang. Ia menilai langkah pemerintah ini patut diapresiasi karena memberikan ruang lebih bagi industri tembakau untuk berkontribusi pada penerimaan cukai dan penyerapan tenaga kerja.

Chandra mengungkapkan bahwa kenaikan cukai yang berlebihan dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang mencapai dua digit, justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan penerimaan negara dari CHT. "Dengan pendekatan Kurva Laffer, kenaikan cukai sudah melebihi ambang batas. Dengan kata lain, jika tarif cukai terus mengalami kenaikan, maka penerimaan negara dari cukai justru mengalami penurunan," ujarnya. Menurutnya, kebijakan ini juga berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kerja di industri tembakau, termasuk pada rantai pasok dan distribusi.

Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ini menghimbau bahwa tidak adanya kenaikan CHT pada 2025 jangan sampai diikuti oleh kenaikan tarif cukai yang drastis pada 2026. "Kenaikan tarif cukai (hasil tembakau) di masa depan tentu harus mempertimbangkan variabel-variabel lain, tidak hanya dari sisi kesehatan saja. Variabel lain tersebut antara lain daya beli, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pendapatan per kapita masyarakat," tegasnya.

Chandra juga menggarisbawahi pentingnya percepatan pengesahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar pelaksanaan keputusan pemerintah yang sudah disepakati dalam UU APBN 2025 mengenai tidak adanya kenaikan CHT. "PMK diharapkan dapat diterbitkan (segera) untuk untuk dasar pelaksanaan dan kepastian berusaha," ucapnya.

Di sisi lain, adanya rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) yang menimbulkan polemik dan mendapatkan penolakan dari berbagai pihak di industri tembakau juga menjadi sorotan Prof. Chandra. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini bisa berdampak negatif bagi industri rokok legal dan sektor terkait lainnya. "Kemasan (rokok polos) tanpa merek dapat mengurangi daya saing produk dan menghilangkan identitas visual," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tanpa identitas merek yang jelas, konsumen akan lebih sulit membedakan antara produk legal dan ilegal, yang dapat merugikan produsen resmi serta mengancam penerimaan negara. "Kebijakan tersebut juga dapat berdampak pada industri terkait lainnya, seperti industri kemasan, percetakan, dan logistik, yang juga akan terkena dampaknya. Mereka akan kehilangan permintaan dari industri rokok, yang berujung pada menurunnya pendapatan dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK)," jelas Chandra.

Di kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah, turut menanggapi upaya pemerintah untuk tidak menaikkan CHT pada 2025. Menurutnya, kebijakan kenaikan cukai secara eksesif itu tidak efektif dalam mengendalikan konsumsi rokok.

"Karena yang terjadi adalah ketika pemerintah menaikkan cukai rokok, maka harga rokok jadi mahal. Tetapi, jika pemerintah tidak melakukan langkah-langkah lainnya, maka masyarakat akan melakukan downtrading, mereka membeli rokok yang lebih murah atau rokok ilegal yang dalam tanda kutip tidak bercukai," jelasnya.

Ke depannya, Piter mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan kenaikan cukai yang tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang bersifat edukatif dapat semakin mendorong peralihan konsumsi ke rokok ilegal secara lebih cepat. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk merumuskan kebijakan evaluasi yang lebih menyeluruh.

Simak Video: Sederet Larangan Jokowi soal Rokok

[Gambas:Video 20detik]

Sempat beredar kabar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masuk dalam bursa Calon Menteri Keuangan (Menkeu) pada Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Disebut-sebut Budi akan bersaing dengan 3 calon lainnya.

Merespons hal ini, Budi Gunadi Sadikin pun buka suara.

"Gitu? Itu kan kata situ. Yang tahu Pak Prabowo," kata Budi ditemui di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Budi mengaku komunikasi dirinya dengan Prabowo Subianto terjalin baik, apalagi sama-sama duduk dalam Kabinet Indonesia Maju. Budi menjabat Menteri Kesehatan, Prabowo Menteri Pertahanan.

Namun Budi enggan buka suara saat ditanya soal pembicaraan terkait calon Menkeu.

"Kita sama sama temen di kabinet jadi pasti (berkomunikasi)," ujarnya.

Saat ditanyakan lebih lanjut soal siap atau tidak menjadi Menteri Keuangan, Budi pun menjawabnya diplomatis.

"Itu yang menentukan Pak Prabowo," ujar mantan Wakil Menteri BUMN itu.

Sebagai tambahan informasi, beberapa bulan lalu nama Budi Gunadi muncul bersama tiga nama lainnya yang disebut-sebut calon Menkeu dalam kabinet Prabowo Subianto. Informasi ini dari laporan Bloomberg pada Maret lalu. Menurut Bloomberg Sri Mulyani Indrawati tidak akan lagi menjabat sebagai menteri keuangan dalam kabinet Prabowo Subianto.

Prabowo pun kabarnya membidik 4 calon Menteri Keuangan. Mereka adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar.

Menurut Bloomberg, Prabowo dikabarkan mempertimbangkan calon yang berlatar belakang bankir sebagai menteri keuangan. Prabowo disebut mencari teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menanggapi soal pelaporan dirinya ke Bareskrim Polri dengan tudingan melakukan penyebaran berita bohong terkait kasus dugaan perundungan peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro.

Diketahui, Budi Gunadi sempat dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait pernyataan meninggalnya dr. Aulia. Tetapi, pelaporan tersebut tidak langsung dibuatkan nomor Laporan Polisi (LP)nya.

Budi Gunadi mengaku, heran dengan adanya laporan tersebut karena pihak universitas sudah mengakui adanya kejadian bullying atau perundungan terhadap di lingkungan PPDS.

"Itu makanya ini jadi aneh. Tapi ya tidak apa-apa, kan sekarang Undip-nya sendiri sudah mengakui ada itu kejadiannya," kata Budi Gunadi ditemui di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Sabtu (14/9/2024), dikutip dari Antaranews.

Lebih lanjut, Menkes megatakan, tidak mempermasalahkan pelaporan dirinya tersebut. Sebab, sudah ada pengakuan dari pihak universitas dan laporan dari para korban.

"Kita bukan hanya percaya diri, tetapi kita lakukan yang terbaik saja karena semua orang mengeluh sekali akan hal ini,” ujarnya.

Budi Gunadi hanya meminta agar segala tindakan perundungan untuk diakhiri dan tidak usah ditutup-tutupi. Apalagi, telah ada korban jiwa yang sumbernya diduga kuat akibat tindakan perundungan.

"Dan ini bukan yang pertama meninggal, yang sebelumnya juga udah ada kan, cuma ditutupi. Jadi, sudah saatnya kita berhentikan praktik-praktik seperti ini. Kasihan dokter-dokter muda kita," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Azhar Jaya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Komite Solidaritas Profesi pada Kamis, 12 September 2024.

Namun, pelaporan tersebut tidak langsung dibuatkan nomor Laporan Polisi (LP)nya. Sebaliknya, pihak kepolisian mengusulkan pelapor untuk adanya mediasi terlebih dahulu dengan Kemenkes RI.

Budi dan Azhar dilaporkan oleh perwakilan Komite Solidaritas Profesi M. Nasser atas tuduhan penyebaran berita palsu terkait kasus dugaan bullying yang melibatkan calon dokter spesialis di Undip.

Keduanya dilaporkan karena pernyataan Kemenkes RI bahwa dr. Aulia meninggal akibat bunuh diri.

Nasser menggunakan Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang berita bohong.

"Melaporkan pejabat Kementerian Kesehatan atas penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran," kata Nasser kepada wartawan di Bareskrim Polri.

"Kebohongan kedua yang disiarkan adalah kebohongan adanya bullying atau perundungan seolah-olah bunuh diri akibat perundungan. Bagaimana perundungan beliau almarhum semester lima, siapa yang mem-bully semester lima?” ujarnya lagi.

TEMPO.CO, Jakarta - Dugaan perundungan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terhadap mahasiswi Jurusan Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) Dokter AR, yang ditemukan meninggal bunuh diri, bukan satu-satunya kasus bullying di lembaga pendidikan kedokteran.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hingga saat ini ada 542 laporan terkait dugaan perundungan pada pendidikandokter yang masuk Kemenkes sejak Desember 2022.

"Jadi yang masuk ke dalam kanal pengaduan itu 1.500 laporan, tetapi kemudian kan kita harus verifikasi apakah 1.500 itu betul-betul perundungan karena kan ini sifatnya sangat subjektif. Dari 1.500 itu, 540-nya yang betul-betul terkategori masuk dalam kasus perundungan," kata Nadia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 3 September 2024.

Nadia menyampaikan hal tersebut untuk merespons kasus dugaan perundungan pada PPDS Jurusan Anestesi Undip.

Ia juga mengatakan, dari 542 kasus perundungan tersebut, 221 di antaranya terjadi di sejumlah rumah sakit vertikal yang ada di bawah Kemenkes,sehingga ia menegaskan mesti ada perubahan besar di lingkungan PPDS agar perundungan tidak dianggap sebagai hal yang lumrah.

"Artinya harus ada perubahan besar untuk tidak melestarikan yang dianggap seperti kebiasaan, atau yang kemudian dijadikan seperti hal yang lumrah," katanya.

Nadia mengatakan, Kemenkes menurunkan tim investigasi kalau ini dilaporkan di RS vertikal. "Sudah 100 kasus yang sudah selesai dan diberikan sanksi," katanya kepada Tempo, Rabu.

Sanksi sesuai Instruksi Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang dikeluarkan Juli 2023.

"Sudah jelas tertera di sana bahwa Instruksi Menteri Kesehatan itu mengatur tentang upaya pencegahan terjadinya perundungan di instansi Kementerian Kesehatan. Jadi kita sudah jelas mengatur siapa saja yang akan mendapatkan sanksi," tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan serius mendorong kasus dugaan perundungan di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, yang disebut-sebut jadi penyebab seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) bunuh diri, untuk diproses secara hukum.

Dokter Aulia merupakan mahasiswi PPDS Anestesi FK Undip yang meninggal pada malam 12 Agustus 2024 di kamar kosnya, Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang. Ia meninggal diduga karena bunuh diri akibatbullying. Dugaan tersebut ramai dibicarakan di media sosial X.

"Bagaimana kasus bulliying itu nanti berkaitan isu hukum, saya serius, saya benar-benar akan dorong ke ranah hukum biar ada hukuman maksimal bagi yang melakukannya, biar ada efek jeranya," kata Budi Gunadi di Kompleks Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito, Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.

Tanpa ada proses hukum terhadap kasus semacam itu, menurut Budi, perundungan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis akan sulit diatasi. "Kalau tidak, ya pejabat petingginya saja enggak mau menerima gitu, ya bagaimana ini bisa diperbaiki sistemnya," kata dia.

Kendati belum menjawab secara gamblang terkait hasil investigasi kasus dugaan perundungan itu, Budi menyatakan mengetahui apa yang terjadi dalam kasus itu. "Yang saya lihat sudah jelas sekali dari 'whatsapp' (WA)-nya," kata dia.

Budi mengaku mengantongi banyak informasi setelah bertemu langsung dengan keluarga mendiang Aulia Risma Lestari, mahasiswa PPDS Undip yang meninggal, di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

"Bukan hanya diary-nya, tapi chat dengan bapaknya, ibunya, adiknya, dan tantenya, semuanya sudah saya kantongi. Jadi, kalau saya pribadi, saya sudah tahu lah apa yang terjadi. Saya sudah sangat tahu apa yang terjadi," ucap Budi.

Menurut Budi, hasil investigasi internal dari Kemenkes terkait kasus itu telah diserahkan ke kepolisian.

Tim investigasi Kemenkes, katanya, telah mendapatkan sejumlah dokumen yang berhubungan dengan kasus itu mulai dari riwayat percakapan Whatsapp (WA), catatan, hingga rekaman.

"Itu kan para peserta PPDS itu dipanggil juga kan, kemudian diarahkan atau bahasanya diintimidasi kan, harus begini, harus begini, harus begini, dapat juga kita rekamannya. Itu sudah ada semua. sudah gamblang," ujar dia.

Menurut Budi, menghilangkan sama sekali praktik perundungan di PPDS merupakan mimpinya yang harus terwujud setelah upayanya menyelamatkan ayah mendiang Aulia Risma Lestari tidak berhasil.

Ayah dari dokter Aulia wafat setelah menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Cipto Mangunkusumo Jakarta, Selasa, sekitar pukul 01.00 WIB.

Menurut Budi, dirinyalah yang telah mengarahkan agar ayahanda mendiang dokter Aulia dirujuk di RSUP dr Cipto Mangunkusumo Jakarta sehingga mendapatkan perawatan lebih baik.

Hal itu dilakukan Budi saat mengunjungi keluarga Aulia di Tegal yang lantas mengetahui bahwa kondisi kesehatan ayah mendiang dokter Aulia memprihatinkan.

"Yang saya harus lakukan nomor satu mencoba menyelamatkan bapaknya semaksimal mungkin, supaya bisa mengurangi derita dan tekanan keluarga tapi tidak berhasil. Seenggaknya mudah-mudahan tuh mimpi saya yang kedua bisa berhasil menghilangkan praktik bullying yang sangat tidak manusiawi ini dalam pendidikan dokter spesialis di kita secepat mungkin," ujar Budi.

Sebelumnya, di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024, Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan mengumumkan hasil investigasi terkait kasus dugaan perundungan di Undip, Semarang, yang berujung pada bunuh diri seorang mahasiswi PPDS pada minggu ini.

Reaksi FK Undip

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyatakan menunggu hasil investigasi sebab kematian mahasiswinya, Aulia Risma Lestari, dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, serta kepolisian. Aulia diduga mengakhiri hidupnya setelah mendapat bullying saat menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis Anestesi di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi.

"Kami terbuka bila Itjen maupun kepolisian menemukan kesalahan (bullying) dengan bukti yang kuat, maka kami pun akan juga bertindak yang sama memberikan sanksi yang berat sesuai perundangan yang berlaku," ujar Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Yan Wisnu Prajoko, pada Jumat, 23 Agustus 2024.

Hanya, Yan menambahkan, berdasarkan investigasi internal Undip, Aulia meninggal bukan lantaran perundungan. Korban disebut memiliki riwayat penyakit yang telah lama. Yan menambahkan, selama menempuh pendidikan di Undip korban juga beberapa kali izin karena sakit.

"Mohon maaf kami tidak dapat mengungkapkan data dan fakta medis dari almarhumah karena hal ini bersifat confidential tapi kami siap berkolaborasi dengan pihak berwenang," ujar dia.

Jangan remehkan depresi. Untuk bantuan krisis kejiwaan atau tindak pencegahan bunuh diri di Indonesia, bisa menghubungi : Yayasan Pulih (021) 78842580

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa pemerintah tidak akan menutup secara permanen program pendidikan dokter spesialis (PPDS) anestesi Universitas Diponegoro (Undip) di RSUP Dr Kariadi, Semarang.

Dia mengatakan bahwa pemerintah hanya menutup program tersebut sementara. Pasalnya, saat ini kementeriannya tengah mendalami kasus bunuh diri salah satu peserta didik diduga akibat perundungan atau bullying.

"Kami tidak ada niat ini untuk menutup selama-lama. Enggak," katanya kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan pihaknya akan memeriksa seluruh pihak yang terkait program anestesi Undip di RS Karyadi.

Penyebabnya, dia mengatakan bahwa sejauh ini ditemui bahwa mahasiswa junior masih takut mengungkap dugaan perundungan selama ini.

"Nah ini menurut saya tidak baik karena mereka masih berinteraksi di sana. Itu sebabnya kami berhentikan sementara. Supaya penyelidikan ini bisa dilakukan dengan cepat bersih dan transparan, bebas dari intimidasi yang sekarang terjadi," ujarnya.

Selain itu, Budi menjelaskan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerjunkan tim ke Undip untuk menyelidiki dokter muda yang meninggal buntut dugaan perundungan.

Dia melanjutkan bahwa tak akan berjalan sendirian, sebab pihaknya akan menggandeng Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Menurutnya, melalui kerja sama kedua kementerian, maka pemerintah berkomitmen ingin benar-benar membereskan dan menghilangkan praktik bullying di dunia pendidikan ke depannya.

"Bahkan korban jiwa tidak hanya hari ini saja biasanya ditutup-tutup, baru kali ini saja ini terbuka. Dan kita akan beresin ini secepat mungkin," pungkas Budi.

Program Ditutup

Untuk diketahui, Kementerian Kesehatan menghentikan program anestesi Undip yang ada di RSUP Dr Kariadi, Semarang imbas dugaan kasus bunuh diri salah satu peserta didik akibat perundungan atau bullying.

Keputusan itu tertuang dalam surat nomor: TK.02.02/D/44137/2024 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Azhar Jaya pada 14 Agustus 2024. Surat ditujukan kepada Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi.

Perbedaan signifikan harga obat di Indonesia dan Malaysia menjadi sorotan. Harga obat di Indonesia mencapai tiga hingga lima kali lipat dibandingkan Negeri Jiran.

Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pihaknya dan kementerian lain diminta mencari cara agar harga obat dan alat kesehatan bisa ditekan. Arahan ini diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat internal.

"Perbedaan harga obat itu tiga kali, lima kali dibandingkan dengan di Malaysia misalnya, 300% kan (sampai) 500%," ujar Budi Gunadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Menurutnya, ada inefisiensi dalam tata kelola perdagangan di sektor kesehatan, hal ini yang jadi perhatian Jokowi untuk dijabarkan.

Dua minggu lagi, bakal ada rapat lanjutan setelah semua kementerian dan lembaga melakukan kajian mendalam soal faktor apa saja yang akan membuat harga obat-obatan bisa jadi lebih murah.

"Apa itu tadi ada inefisiensi dalam perdagangannya, jual belinya, banyaklah. Apakah masalah tata kelola, pembeliannya, kita juga mesti bikin supaya lebih transparan. Ada biaya-biaya yang mungkin harusnya tidak harus dikeluarkan," papar Budi Gunadi.