JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menerima langsung audiensi para buruh yang demo tuntut kenaikan upah tahun 2025 menjadi Rp 6,5 juta, Rabu (6/11/2024).

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta Hari Nugroho meminta sebanyak 15 perwakilan untuk bertemu dengan Teguh.

Audiensi buruh dengan Teguh berlangsung kurang lebih 30 menit. Pembahasan audiensi terkait tuntutan kenaikan upah 2025.

Dari pengamatan Kompas.com, para buruh keluar dengan wajah yang berseri-seri. Yusuf Suprapto selalu Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta mengatakan, Teguh sangat terbuka mendengar aspirasi mereka.

"Respons Pak Pj sangat bagus sekali, sangat welcome ke kami dan kelihatan beliau sangat demokratis," imbuh Yusuf usai audiensi.

Adapun dalam demo kali ini, para buruh yang tergabung Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) ini membawa berbagai macam atribut yang bertuliskan tuntutan mereka.

Tampak ada spanduk bertuliskan "Buruh Bersatu Tak Bisa Dikalahkan" dan "Bangkit Bergerak Satu Komando".

Ada juga spanduk lain yang dipasang di mobil orasi yang bertuliskan tiga tuntutan. Pertama, tetapkan upah Jakarta Tahun 2025 senilai Rp 6,5 juta.

Kedua, menetapkan upah di atas satu tahun, minimal 5 persen dari UMP 2025. Ketiga, segera terbitkan upah sektoral minimal 6 persen.

JAKARTA, KOMPAS.COM – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah menguji coba salah satu program andalannya, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah. Di Jakarta, uji coba MBG ini berlangsung di 12 sekolah yang turut didampingi Penjabat (Pj.) Gubernur Teguh Setyabudi.

Adapun uji coba MBG di Jakarta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Teguh menilai, kolaborasi dan komitmen tersebut akan menjadi bentuk dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menjalankan MBG di wilayahnya.

“Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan penuh Pemprov DKI Jakarta terhadap rencana Program Strategis Nasional (PSN) dan Pemerintah Pusat. Sejauh ini. Pemprov DKI Jakarta telah mendistribusikan 10.448 paket MBG kepada peserta didik dengan berbagai menu makanan sehat,” kata Teguh seperti dikutip dari Beritajakarta.com, Senin (21/10/2024).

Ia melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen untuk melanjutkan uji coba MBG dan memonitor kualitas makanan, untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa dengan menu yang variatif serta memiliki kandungan kalori yang dibutuhkan.

“Sambutannya positif. Insya Allah kami akan lakukan juga penyempurnaan dari berbagai evaluasi yang sudah dilakukan ke depannya, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat,” ujar Teguh.

Keberhasilan uji coba MBG di sekolah-sekolah Jakarta berkat andil beberapa BUMD, seperti PT Bank DKI, PT Jakarta Tourisindo, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakpro, dan PT LRT Jakarta (Jakarta Propertindo Group).

Selain itu, bersinergi pula Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta untuk mengawasi menu makanan. Pemprov DKI Jakarta pun bekerja sama dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk ketersediaan menu, di samping Bank Sampah 68 Kebagusan untuk membantu pengelolaan sampah dari paper box yang digunakan sebagai kemasan.

“Saya juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat untuk mendukung kegiatan MBG. Harapannya, semoga semakin banyak pihak yang bekerja sama untuk menyukseskan program ini. Ke depannya, kami akan terus kembangkan dan saya berharap DKI Jakarta bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain di Indonesia,” jelas Teguh.

Uji coba MBG di Jakarta dibagikan, mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) di lima kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Kualitas makanan juga diperhatikan secara khusus agar siswa mendapatkan asupan gizi yang cukup sesuai dengan kebutuhan kalorinya.

Monitoring dan dan evaluasi penting

DOK. Pemprov DKI Jakarta Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mendampingi Wapres Gubran Rakabuming Raka saat uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta.

Uji coba pemberian MBG di sekolah-sekolah Jakarta turut mendapat perhatian dari pengamat kesehatan dari Griffith University Australia Dicky Budiman. Menurutnya, program MBG di Jakarta harus memiliki anggaran yang jelas dan berkelanjutan. Salah satunya melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

“Pemprov DKI Jakarta harus menjalin kerja sama dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau donor dari (badan) internasional juga, untuk membantu menutupi kekurangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” tutur Dicky, seperti diberitakan dari Kompas.id, Selasa (22/10/2024).

Ia menambahkan, saat menjalankan pemberian MBG, Pemprov DKI Jakarta sangat mungkin menghadapi kendala. Salah satunya pembiayaan yang tidak mencukupi. Ia khawatir, kendala itu akan berimbas pada pengurangan atau pembatasan jumlah anak atau penerima MBG.

“Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan pelaksanaan program yang lebih mendalam, sehingga konkret untuk diwujudkan. Jangan sampai kendala ini memengaruhi kualitas makanan yang disediakan atau bahkan membatasi jumlah anak yang mendapatkan makanan,” papar Dicky.

Selain itu, ia juga menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta berkomitmen bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi kekurangan gizi pada anak-anak. Dengan demikian, pemberian MBG harus benar-benar dipersiapkan dengan matang.

Dicky memperkirakan pula, jika dilakukan tanpa sistem pemantauan atau monitoring dan evaluasi yang baik, Pemprov DKI Jakarta akan sulit mengetahui apakah MBG berhasil mencapai tujuannya atau tidak, yaitu dalam mengurangi kekurangan gizi.

Apalagi, lanjutnya, MBG bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi, meningkatkan kecerdasan anak, serta mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting) yang pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

“Evaluasi dan monitoring sangat penting untuk mengetahui jika masih perlu ada perbaikan. Solusinya, harus ada sistem pemantauan terus-menerus untuk menilai dampak program terhadap status gizi anak-anak. Data yang dikumpulkan secara bertahap dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan program,” beber Dicky. (Rindu Pradipta Hestya)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi melakukan kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Seribu untuk meninjau uji coba program makan bergizi gratis dan memberikan bantuan benih ikan untuk warga setempat.

Teguh, yang didampingi oleh istrinya, Ika Octaviana, tiba menggunakan kapal Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Dermaga Pulau Pramuka pada pukul 08.46 WIB.

Kedatangannya disambut hangat oleh warga setempat, jajaran ibu-ibu Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Seribu, serta para aparatur sipil negara (ASN).

Setibanya di lokasi, Teguh menerima pengalungan selendang cukin dari tokoh warga, sementara Ika mendapatkan bunga hand bouquet.

Usai prosesi penyambutan, Teguh melanjutkan agenda dengan meninjau uji coba makan bergizi gratis untuk seluruh siswa-siswi di SMAN 69 Jakarta.

Program ini telah dilaksanakan di 13 sekolah di wilayah Administrasi Jakarta, termasuk di SMAN 69 Jakarta, Pulau Pramuka.

Setelah meninjau program makan bergizi, Teguh dijadwalkan untuk kembali ke dermaga dan memberikan benih ikan kepada petani nelayan yang telah menunggu di lokasi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menyalurkan 10.448 paket makanan selama 12 kali uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah Jakarta.

Ke depan, Teguh menambahkan, Pemprov berencana untuk memperluas kelompok sasaran program makan bergizi gratis ini, termasuk sekolah negeri maupun swasta.

"Sekarang sudah ada yang negeri dan hari ini swasta. Nanti kami akan pertimbangkan untuk target grup yang lain, kelompok sasaran yang lain," ungkap Teguh saat ditemui di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Ihsan, Kebagusan, Jakarta Selatan, Kamis (24/10/2024).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bicara peluang program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan pihaknya tak keberatan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu diongkosi APBD DKI. Namun menurutnya, wacana tersebut belum final, masih dilakukan pembahasan soal sumber anggarannya.

"Kita masih sedang dalam pembahasan untuk mematangkan tersebut. Bagaimana kita ketahui formula untuk pembahasan RAPBD kita harapkan sebelum 30 November bisa diketok. Jadi masih ada waktu untuk membahasnya itu," kata Teguh dikutip dari Detik.com, Senin (21/10).

Namun, ia memastikan akan mendukung program tersebut baik menggunakan APBD maupun APBN, tergantung keputusan yang akan ditetapkan nantinya.

"Mudah-mudahan kita bisa kerjasama dengan DPRD sebaik mungkin untuk semuanya," jelasnya.

MBG adalah salah satu program unggulan Prabowo-Gibran. Sasarannya adalah anak sekolah dan ibu hamil dengan memprioritaskan daerah 3T pada tahun pertama pemerintahan.

Program ini akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 82,9 juta penerima pada 2029. Untuk 2025, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp71 triliun dalam APBN.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi area konstruksi CP 201 fase 2A MRT Jakarta, yaitu Stasiun Monas dan Thamrin.

Dalam keterangan resmi yang diterima Kontan, Selasa (22/10), kunjungan ini dilakukan sehari setelah pelantikannya menjadi Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia.

Dalam kunjungan kerjanya, Gibran didampingi oleh Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

Kedatangan Wakil Presiden dan rombongan diterima langsung oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat dan Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta (Perseroda) Weni Maulina di area konstruksi Stasiun Monas.

Wakil Presiden Gibran tiba sekitar pukul 16.00 WIB dan langsung menuju Pusat Informasi MRT Jakarta yang berada di area Taman Monas.

Di sini, Gibran mendengarkan penjelasan singkat dari Direktur Utama Tuhiyat tentang profil Stasiun Monas.

Selanjutnya, ia dan rombongan berjalan menuju area konstruksi dan melihat langsung suasana pekerjaan pembangunan dari titik sekitar 18 meter di bawah permukaan tanah.

“Tadi Pak Wakil Presiden Gibran terkesan dengan progres pembangunan Stasiun Monas dan Thamrin. Beliau juga sempat menanyakan sejumlah seperti target penyelesaian stasiun, pembangunan terowongan, dan kendala yang dihadapi sejauh ini,” ungkap Tuhiyat saat ditemui usai kunjungan.

Tuhiyat menyampaikan, Wakil Presiden Gibran memberikan apresiasi terhadap hasil pekerjaan dan berharap agar diselesaikan tepat waktu.

"Atas nama MRT Jakarta, saya berterima kasih atas dukungan penuh Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta terhadap MRT Jakarta selama ini sebagai salah satu proyek strategis nasional hingga MRT Jakarta berhasil menjadi operator kelas dunia setelah lima tahun beroperasi melayani masyarakat,” ucap Tuhiyat.

Asal tahu saja, per 25 September 2024, perkembangan pembangunan CP201 telah mencapai sekitar 81,73%, melampaui target 79,04%. Kedua terowongan yang menghubungkan Stasiun Bundaran HI dan Stasiun Harmoni pun telah selesai dibangun.

Rencananya, target operasional hingga segmen Stasiun Monas akan dilakukan pada Desember 2027.

Sehari setelah dilantik, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka blusukan ke proyek MRT Jakarta Fase 2 Selatan-Utara (Bundaran HI - Kota). Tepatnya proyek Stasiun Monas dan Stasiun Thamrin.

Melalui unggahan di akun Instagram @gibran_rakabuming, peninjauan itu ditemani Menteri Perhubungan Bapak Dudy Purwagandhi dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi. Dengan berjalan kaki, Gibran menelusuri tunnel dari Stasiun Monas ke Stasiun Thamrin.

"Ditemani Menteri Perhubungan Bapak Dudy Purwagandhi dan PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi berjalan kaki menelusuri tunnel dari Stasiun Monas ke Stasiun Thamrin yang merupakan bagian dari proyek MRT fase 2 Lintang Selatan-Utara (Bundaran HI-Kota)," kata Gibran, Senin (21/10/2024).

Gibran menyebut proyek pembangunan itu telah mencapai 82%. Dia pun menekankan bahwa proyek MRT fase 2 ini dapat selesai tepat waktu dan kembali dihijaukan.

"Proses pekerjaan sipil sudah mencapai 82%. Proyek ini harus kita usahakan selesai tepat waktu dan setelahnya harus kita hijaukan kembali," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Ahmad Pratomo, mengatakan fase 2A MRT Jakarta ini terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah, yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.

Pembangunan fase 2A MRT Jakarta ini sendiri diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 25,3 triliun melalui dana pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang, dan rampung seluruhnya pada 2029.

"Fase 2A tersebut dibagi menjadi dua segmen, yaitu segmen satu Bundaran HI-Harmoni yang ditargetkan selesai pada 2027, dan segmen dua Harmoni-Kota yang ditargetkan selesai pada 2029," kata Ahmad dalam keterangan tertulis, Rabu (10/1/2024) lalu.

[Gambas:Instagram]

Jakarta punya pimpinan baru. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Teguh menggantikan Heru Budi Hartono yang menjabat sebagai Pj Gubernur sebelumnya.

Teguh merupakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Sebagai pejabat negara, Teguh diwajibkan untuk menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Lantas berapa besar kekayaan Teguh? Dikutip dari LHKPN yang disetor Teguh untuk tahun 2023, dilihat Jumat (18/10/2024), total kekayaan Teguh mencapai Rp 9,23 miliar, tepatnya Rp 9.233.559.204.

Harta Teguh paling besar adalah tanah dan bangunan dengan total Rp 7.850.000.000. Totalnya ada 8 aset tanah dan bangunan milik Teguh, 5 di Bogor, 2 di Jakarta Pusat, dan 1 di Depok. Hampir semuanya hasil sendiri, hanya ada satu aset di Jakarta Pusat berupa aset hibah tanpa akta.

Kemudian Teguh memiliki simpanan kas senilai Rp 913.559.204. Selain itu ada harta bergerak yang dimiliki Teguh sebesar Rp 250.000.000.

Terakhir, Teguh juga punya koleksi mobil 4 unit dengan total nilai Rp 220.000.000. Paling mahal mobil yang dimilikinya adalah Honda Civic tahun 2012 senilai Rp 70.000.000.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta menggantikan Heru Budi Hartono. Berapa harta kekayaan yang dimiliki Teguh Setyabudi?

Berdasarkan data laporan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Budi terakhir melaporkan kekayaannya sebesar Rp9,3 miliar saat menjabat sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri pada 2023.

Kekayaan Teguh didominasi oleh aset tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Pusat, Bogor dan Depok dengan total mencapai Rp7,8 miliar.

Kemudian, eks PJ Gubernur Sulawesi Tengah juga memiliki alat transportasi sebesar Rp220 juta. Perinciannya, Toyota Corolla Altis (2008) senilai Rp50 juta, Land Rover Jeep (1974) Rp35 juta, Toyota Jeep (1962) Rp65 juta dan Honda Civic (2012) Rp70 juta.

Mengacu laporan yang sama, Teguh juga memiliki harta bergerak lainnya Rp250 juta dan kas setara kas Rp913 juta.

Teguh Ditunjuk Jokowi Jadi PJ Gubernur

Presiden RI Joko Widodo resmi menunjuk Dirjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan penunjukan Teguh itu sekaligus menggantikan PJ Gubernur DKI sebelumnya yakni, Heru Budi Hartono.

Adapun, penggantian pejabat di lingkup Balai Kota Jakarta ini tercantum dalam Keputusan Presiden atau Keppres No.125P tertanggal 16 Oktober 2024.

"Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres no 125P, tertanggal 16 Oktober 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

JAKARTA, investor.id - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berpesan kepada penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi agar bisa menjaga pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tetap stabil.

"Saya mengucapkan selamat pada PJ yang baru. Karena memimpin Jakarta itu perlu pengalaman," ujar Pramono kepada wartawan seusai diskusi publik bersama Koalisi Pemuda Jakarta (Kopaja) di Jalan Pemuda 3A Rawamangun, Jakarta Timur. 

Pramono mengakui kenal dekat secara pribadi kepada Teguh, yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kemendagri. Ia mendoakan agar Teguh berhasil menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur Jakarta.

Pramono pun mengapresiasi keberhasilan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang telah memimpin Jakarta selama hampir 1,5 tahun. Pramono pun mendoakan Teguh berhasil dalam memimpin Jakarta selama masa transisi hingga terpilih gubernur baru dalam Pilkada Jakarta 2024.

"Ya (tugas) apa pun yang paling penting dijagalah. Supaya pemerintahan yang stabil, enggak ada gejolak. Karena Pilgub Jakarta kali ini kan memang Pilgub yang riang gembira," pungkasnya. 

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 125 P tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta. 

"Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres no 125P, tertanggal 16 Oktober 2024,  tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pj Gubernur DKI Jakarta," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) Dirjen Dukcapil Kementerian Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi resmi menjadi penjabat atau Pj Gubernur Jakarta. Nantinya, Teguh akan menggantikan Heru Budi Hartono.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan penggantian posisi jabatan PJ Gubernur Jakarta itu berdasarkan aturan Keputusan Presiden atau Keppres No.125P tertanggal 16 Oktober 2024.

"Pada Keppres tersebut, Presiden memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai PJ Gubernur Jakarta," ujar Ari dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Atas pengangkatan itu, Teguh bakal bertugas sebagai PJ hingga Gubernur Jakarta dari hasil Pilkada 2024 dilantik pada Februari 2024.

Lantas, berapa besaran gaji yang bakal diterima oleh Teguh?

Gaji Pj Gubernur Jakarta

Berdasarkan PP No.59/2000 tentang Hak Keuangan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, gaji pokok kepala daerah se-Indonesia mencapai Rp3 juta.

Selanjutnya, berdasarkan Keppres No.68/2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, Gubernur juga mendapatkan tunjangan sebesar Rp5,4 juta.

Selain dua aturan itu, pejabat kepala daerah setingkat provinsi juga mendapatkan tunjangan sesuai biaya operasional yang diklasifikasikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tunjangan itu diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) PP No.109/2000. Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ini cukup beragam, tergantung PAD yang diterima.

Sebagai gambaran, Pemprov Jakarta menerima PAD pada 2023, sebesar Rp49,1 triliun. Berdasarkan PP No 109/2000 ini, tunjangan operasional kepala daerah di atas Rp500 miliar paling tinggi mendapat sebesar 0,15%.

Dari hitungan total PAD tersebut tunjangan kepala daerah propinsi mencapai Rp73,5 miliar dalam satu tahun dan Rp6,1 miliar per bulan. Jumlah ini kemudian dibagi antara kepala daerah dan wakilnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) Dirjen Dukcapil Kementerian Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi resmi menjadi penjabat atau Pj Gubernur Jakarta. Nantinya, Teguh akan menggantikan Heru Budi Hartono.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan penggantian posisi jabatan PJ Gubernur Jakarta itu berdasarkan aturan Keputusan Presiden atau Keppres No.125P tertanggal 16 Oktober 2024.

"Pada Keppres tersebut, Presiden memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai PJ Gubernur Jakarta," ujar Ari dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Atas pengangkatan itu, Teguh bakal bertugas sebagai PJ hingga Gubernur Jakarta dari hasil Pilkada 2024 dilantik pada Februari 2024.

Lantas, berapa besaran gaji yang bakal diterima oleh Teguh?

Gaji Pj Gubernur Jakarta

Berdasarkan PP No.59/2000 tentang Hak Keuangan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, gaji pokok kepala daerah se-Indonesia mencapai Rp3 juta.

Selanjutnya, berdasarkan Keppres No.68/2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, Gubernur juga mendapatkan tunjangan sebesar Rp5,4 juta.

Selain dua aturan itu, pejabat kepala daerah setingkat provinsi juga mendapatkan tunjangan sesuai biaya operasional yang diklasifikasikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tunjangan itu diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) PP No.109/2000. Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ini cukup beragam, tergantung PAD yang diterima.

Sebagai gambaran, Pemprov Jakarta menerima PAD pada 2023, sebesar Rp49,1 triliun. Berdasarkan PP No 109/2000 ini, tunjangan operasional kepala daerah di atas Rp500 miliar paling tinggi mendapat sebesar 0,15%.

Dari hitungan total PAD tersebut tunjangan kepala daerah propinsi mencapai Rp73,5 miliar dalam satu tahun dan Rp6,1 miliar per bulan. Jumlah ini kemudian dibagi antara kepala daerah dan wakilnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan Heru Budi Hartono.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pengangkatan Dirjen Kemendagri itu tercantum dalam Keppres No.125P tertanggal 16 Oktober 2024.

"Pada Keppres tersebut, Presiden memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta," ujar Ari dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Atas pengangkatan itu, Teguh bakal bertugas sebagai PJ hingga gubernur DKI Jakarta dari hasil Pilkada 2024 dilantik pada Februari 2024.

Profil Teguh Setyabudi

Berdasarkan situs kemendagri.go.id, Teguh Setyabudi lahir pada 8 Maret 1967 di Purwokerto. Sebelum memulai kariernya di Kemendagri, Teguh memulai pendidikan sarjana di Ilmu Pemerintahan UGM 1991.

Selanjutnya, Teguh mendapatkan gelar magister atau S2 S-2 di Teknologi Pendidikan IKIP Negeri Jakarta atau Universitas Negeri Jakarta 1997. Sementara, gelar doktornya ditempuh melalui pendidikan S3 di Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada 2020.

Adapun, karier teguh dimulai saat menjadi staf di Badan Diklat Kemendagri selama 1993 hingga 1998. Kemudian, dia diangkat menjadi pejabat eselon IV dan III saat ditugaskan di Badan Diklat Kemendagri dalam rentang 1998-2010.

Kariernya yang moncer di Kemendagri, telah membuat teguh dipercaya untuk menjabat di posisi strategis mulai dari Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri (2010-2014) dan Direktur Otsus dan PD di Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri (2014-2016).

Adapun, Teguh juga semapat menjadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara 2018, dan PJ Gubernur Kalimantan Utara 2020.

Pada 2022, Teguh kemudian diangkat menjadi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah menggantikan Sugeng Hariyono. Puncaknya, karier Teguh di Kemendagri saat menjabat sebagai Dirjen Dukcapil pada 2023.