Platform perdagangan aset kripto, Indodax, diduga mengalami peretasan dengan potensi kerugian mencapai USD 21 juta. Insiden ini mencuat setelah adanya laporan transaksi mencurigakan yang melibatkan akun-akun di platform tersebut.

Untuk menjaga interaksi dengan komunitas, Indodax menyelenggarakan giveaway melalui media sosial. Langkah ini bertujuan menenangkan pengguna selama proses pemeliharaan sistem berlangsung.

Peretasan terhadap Indodax menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id. Selain itu, ketahui juga pendapat ahli nilai gizi mengenai susu ikan, serta calon kandidat pengganti Sri Mulyani.

1. Diduga Diretas Hacker, Indodax Bagi-bagi Giveaway Rp 3 Juta Tiap Jam

Indodax diduga diretas atau hack dengan potensi transaksi ilegal lebih dari US$ 21 juta atau sekitar Rp 335 miliar. Platform trading kripto ini membagikan hadiah atau giveaway bagi warganet yang berkomentar di akun media sosial resmi perusahaan.

"Mohon maaf, sistem Indodax sedang maintenance untuk memastikan keamanan sistem. Akan tetapi, tenang saja, seluruh saldo nasabah tetap aman 100%, baik kripto maupun rupiah," kata CEO Indodax Oscar Darmawan melalui akun Instagram pribadi, Rabu (11/9).

Indodax memberikan giveaway total Rp 3 juta setiap jam untuk tiga pemenang selama sistem maintenance atau pemeliharaan.

Katadata.co.id mencatat platform Indodax masih maintenance per pukul 12.43 WIB. Dugaan sistem Indodax diretas diungkapkan pertama kali oleh Cyvers. Platform keamanan Web3 ini menemukan adanya transaksi mencurigakan yang melibatkan akun Indodax.

2. Emiten Grup Boy Thohir Adaro Energy (ADRO) Lepas Saham Anak Usaha Rp 40,54 T

PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), emiten afiliasi konglomerat Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, berencana melepas seluruh saham di PT Adaro Andalan Indonesia (AAI), yang sebelumnya bernama PT Alam Tri Abadi.

Adaro Energy akan menjual hingga 99,99% saham AAI, setara dengan 21,9 juta saham yang tercatat per 30 Juni 2024, atau hingga 7 miliar saham pada 3 September 2024.

Penjualan ini akan dilakukan melalui Penawaran Umum Pemegang Saham (PUPS) kepada seluruh pemegang saham perseroan, dengan harga yang dihitung berdasarkan volume weighted average price (VWAP) atau harga rata-rata tertimbang saham AAI setelah penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penawaran ini ditargetkan bernilai antara US$ 2,45 miliar atau sekitar Rp 37,77 triliun hingga US$ 2,63 miliar atau sekitar Rp 40,54 triliun, dengan kurs yang diasumsikan sebesar Rp 15.419 per dolar AS.

Penyelesaian transaksi akan dilakukan melalui crossing di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga penjual akan dipungut pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi.

3. Kata Ahli Gizi Soal Susu Ikan, Apakah Bisa Gantikan Kandungan Gizi Susu Sapi?

Pemerintah membuka peluang produk susu ikan menjadi alternatif pengganti susu sapi pada program minum susu gratis. Program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, dan Menengah Teten Masduki menyebut terdapat 24,74 juta ton produksi ikan yang dapat diolah menjadi susu. Caranya dengan mengekstrak protein ikan dengan metode hidrolisat. Kandungan gizinya setara dengan susu sapi segar, tidak berbau amis, dan mudah dicerna.

Saat ini produksi susu ikan masih terbatas di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Perluasan sentra produksinya, menurut Teten, mudah karena teknologi hidrolisat telah tersedia di dalam negeri.

"Pemerintah sedang mendorong hilirisasi ikan untuk memproduksi ekstrak protein ikan yang nantinya bisa digunakan untuk industri makanan dan meningkatkan pendapatan para nelayan," ujarnya di Jakarta, Rabu (11/9).

Ia mengaku belum menawarkan strategi itu kepada Prabowo. Namun, harapannya, program susu gratis dapat melibatkan pelaku UMKM.

4. Gantikan Sri Mulyani, Ini Kandidat Potensial untuk Jadi Menkeu Prabowo

Menjelang pelantikan pasangan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024, penentuan siapa yang akan mengisi posisi menteri keuangan kembali menjadi sorotan.

Hal itu bermula dengan pertemuan yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Prabowo pada Senin (9/9).

Rasa penasaran publik kembali muncul terkait siapa yang akan mengisi posisi menteri keuangan pada kabinet baru mendatang. Karena tak lama setelah pertemuan tersebut, Prabowo mengunggah foto-foto saat bertemu Sri Mulyani yang juga ditemani wakilnya yaitu Thomas Djiwandono.

Melalui akun Instagram pribadinya, Prabowo mengunggah foto hitam putih atau monokrom seakan menjadi foto lawas saat bertemu dengan Sri Mulyani dan Thomas. Prabowo menuliskan terima kasih kepada Sri Mulyani dalam keterangan foto tersebut.

5. Daftar Nama Calon Pimpinan KPK jadi Sorotan, Pansel Dinilai Tak Transparan

Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) mengumumkan nama calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK pada Rabu (11/9). Terdapat 20 nama Capim dan juga 20 Cadewas KPK yang dinyatakan lolos tahapan profile assessment.

Seiring dengan pengumuman nama oleh pansel, sejumlah kalangan melayangkan kritikan. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menilai Pansel dinilai tak transparan dalam setiap proses penyeleksian.

Menurut Julius pansel seharusnya terbuka dan tak mengambil perspektif kekuasaan. Ia menilai panitia seleksi harus bisa bersika kritis dalam penentuan nama-nama yang lolos dengan tidak menggunakan perspektif kekuasaan.

"Dia harus melihat pada akar persoalan mulai dari kebijakan revisi UU KPK yang korup, seleksi yang tidak terbuka sampai sekarang tidak ada timeline-nya," kata Julius dalam dialog bertajuk "Darurat Demokrasi, KPK dalam Cengkraman" yang digelar Transparency International Indonesia, di Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

Lebih jauh ia mengatakan Pansel harus bekerja keras lantaran setumpuk permasalahan di internal KPK. Masyarakat sipil menurutnya dapat membantu kerja pansel bila sistemnya transparan.

Keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan bagi Badan Gizi Nasional untuk mengelola program makan bergizi gratis. Apalagi, program unggulan Prabowo Subianto itu hanya mendapat anggaran Rp 71 triliun, yang sebelumnya diharapkan bisa mencapai Rp 400 triliun.

Researcher, Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna menyoroti keterbatasan ruang fiskal Indonesia karena adanya kewajiban pembayaran utang.

Tercatat utang pemerintah mencapai Rp 8.502,69 triliun pada Juli 2024. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Prabowo juga harus membayar bunga utang senilai Rp 552,9 triliun pada tahun pertama kepemimpinannya.

“Angka ini belum termasuk pembayaran pokok utang. Ini juga menjadi tantangan dari program makan gratis terkait bagaimana cara mengimplementasikan rancangan program di tengah keterbatasan fiskal dan beberapa masalah ekonomi,” kata Ariyo kepada Katadata.co.id, Rabu (21/8).

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, alokasi makan bergizi gratis mencapai Rp 71 triliun untuk biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga yang menangani program makan bergizi gratis.

Adapun yang dimaksud kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai belanja negara. Tercatat pendapatan negara mencapai Rp 1.545,4 triliun pada Juli 2024.

Namun belanja negara justru melonjak 12,2% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 1.638,8 triliun. Hal ini berakibat defisit APBN melebar menjadi Rp 93,4 triliun karena pengeluaran pemerintah lebih besar dari pemasukan.

Berpotensi Anggaran Bengkak

Selain keterbatasan fiskal, Ariyo juga melihat potensi anggaran makan bergizi gratis bisa bengkak menjadi Rp 84 triliun. Angka itu lebih besar dari alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp 71 triliun.

Hitungan itu berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Semester Ganjil 2024/2025 di 36 provinsi tanpa DKI Jakarta dan Bali. Hitungan ini mencakup data pendidikan di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Maka alokasi yang dibutuhkan Rp 84 triliun, tapi biaya riilnya bisa semakin besar. Ini belum termasuk biaya logistik, biaya personil atau tim dan lain-lain," ujarnya.

Bahkan menurut Aryo, jika pemerintah tetap menggunakan alokasi makan bergizi gratis sebesar Rp 15 ribu per porsi, maka anggaran yang disiapkan bisa jauh lebih besar.

"Anggaran makan bergizi gratis di 36 provinsi bisa tembus Rp 168 triliun, andai tiap porsinya tetap Rp 15 ribu per anak," ujarnya.

Untuk itu, ia berharap pemerintahan baru dapat bergerak lebih cepat untuk menjelaskan programnya lebih detil lagi. “Agar kepercayaan awal dari publik dan pasar dapat dimunculkan,” kata Ariyo.

Menentukan Efektivitas Program Prabowo

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai Badan Gizi Nasional akan menentukan efektivitas program Prabowo tersebut. “Sebab, badan ini ditujukan untuk mengkoordinasi program makan bergizi gratis,” kata Yusuf.

Meskipun begitu, pembentukan berpotensi menambah simpul koordinasi dalam program pemerintah. Padahal, simpul koordinasi kerap kali akan memperlambat proses pemerintah dalam mengeksekusi suatu program, terutama di masa lampau.

“Apalagi, jika kita bicara masalah keterbatasan ruang anggaran fiskal yang sebenarnya masih bisa dialokasikan ke anggaran lain,” ujar Yusuf.

Setelah Badan Gizi Nasional sudah dibentuk, maka tanggung jawab pemerintah adalah merancang bentuk piloting program makan bergizi gratis. Menurut Yusuf, rancangan tersebut termasuk daerah yang akan dipilih;

“Rancangan proses monitoring dan evaluasi program juga perlu menjadi tupoksi awal dari badan ini. Karena program makan bergizi, kemungkinan besar akan dijalankan sehingga evaluasi secara rutin perlu dilakukan oleh badan ini,” kata Yusuf.

Termasuk di dalamnya terkait evaluasi nutrisi atau gizi yang diberikan apakah sudah sesuai rancang awal. Begitu juga dalam menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan seperti peningkatan impor bahan pangan di tahap. Serta tak kalah penting terkait dampak program ini terhadap sektor UMKM dan pertanian.

“Apakah badan ini efektif memberi efek ke pertumbuhan ekonomi dan efektif dalam memberikan pencegahan untuk stunting. Dan bagaimana badan ini menyusun rencana atau program secara bertahap mulai tahun depan sampai lima tahun ke depan,” ujar Yusuf.