TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, ia menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ini akan dilakukan setelah seluruh ekosistem di Ibu Kota Nusantara atau IKN dinyatakan siap.

Pernyataan pada Rabu, 25 September 2024, Jokowi, mengeklaim bahwa proyek IKN telah mendapat persetujuan dari seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakil mereka di DPR.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara Rakornas Baznas 2024 di Istana Negara, IKN. "Ini bukan hanya keputusan presiden, tapi keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili anggota DPR di Jakarta," kata Jokowi, menekankan bahwa proyek tersebut bukan proyek pribadi dirinya, melainkan kehendak bersama.

1. Kritik dari Greenpeace

Greenpeace Indonesia, mengkritik pernyataan Jokowi. Mereka menyebutnya sebagai pernyataan politis. Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas, mengatakan, bahwa meskipun DPR menyetujui proyek tersebut, hal itu tidak serta merta mewakili keinginan seluruh rakyat.

Menurut dia, proyek ini lebih mencerminkan keinginan Jokowi sendiri sejak awal. "Dengan kekuatan politiknya, Jokowi berhasil meloloskan proyek ini di DPR meski ada proses penolakan," kata Arie, pada Minggu, 29 September 2024. Greenpeace Indonesia pun belum pernah dilibatkan dalam diskusi terkait proyek ini.

2. Kritik dari Ekonom Universitas Paramadina

Kritik serupa datang dari ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mempertanyakan proses pengambilan keputusan terkait pemindahan ibu kota. Wijayanto menyoroti bahwa keputusan pemindahan ibu kota dibuat sebelum adanya studi kelayakan yang komprehensif.

"Studi kelayakan hanya dilakukan setelah keputusan dibuat, dan itu pun hanya terkait bagaimana cara pemindahan, bukan apakah perlu dilakukan atau ke mana harus pindah," katanya, pada Minggu, 29 September 2024. Ia juga menyebut bahwa pernyataan Jokowi terkait IKN sering berubah-ubah, sehingga sulit untuk dipegang.

3. Prabowo akan Melanjutkan?

Koalisi Indonesia Maju atau KIM memastikan bahwa jika terpilih, Prabowo akan melanjutkan pembangunan IKN. “IKN akan tetap dilanjutkan, tidak akan diabaikan,” kata wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi melalui pesan singkat, Sabtu, 28 September 2024.

Menurut Viva, Prabowo berkomitmen untuk menyempurnakan program-program yang telah dijalankan pemerintahan Jokowi. Ia menyatakan, bahwa IKN adalah bagian dari visi dan misi Prabowo untuk melanjutkan proyek-proyek strategis yang sudah berjalan.

4. Investor Asing

Pada 25 September 2024, peletakan batu pertama tahap kedelapan dilakukan di IKN, dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. “Dari delapan groundbreaking selama setahun, sejak GB (groundbreaking) pertama di September 2023 hingga GB8 di September 2024, menunjukkan bahwa investasi di IKN benar-benar berjalan dan terwujud,” kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono dalam keterangannya di IKN, Selasa, 24 September 2024.

Proyek ini melibatkan beberapa investor, termasuk Delonix Group dari Cina yang akan membangun kawasan serbaguna senilai Rp500 miliar, serta Magnum Estate Internasional dari Rusia yang akan mengembangkan Magnum Resort Nusantara di atas lahan seluas 1,3 hektare dengan nilai investasi yang sama. AIS Property Asia dari Australia juga berinvestasi di sektor pendidikan dengan membangun Australian Independent School (AIS) Nusantara senilai Rp150 miliar.

NABIILA AZZAHRA A | M RIZKI YUSRIAL | ANDI ADAM FATURAHMAN | MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dianggap berbohong tentang klaimnya bahwa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah disetujui oleh seluruh rakyat melalui perwakilan DPR. Koordinator Kelompok Kerja atau Pokja 30 Buyung Marajo menuturkan pernyataan Jokowi bertolak belakang dari kenyataan di Kalimantan Timur, yang menjadi lokasi IKN.

“Sangat bohong,” kata Buyung kepada Tempo lewat panggilan telepon pada Minggu, 29 September 2024, berbicara tentang pernyataan Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa keputusan untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Nusantara sudah sesuai ketentuan. Ia mengklaim proyek IKN di Kalimantan Timur sudah disetujui seluruh rakyat. Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutan di Rakornas Baznas Tahun 2024, Istana Negara IKN, pada Rabu, 25 September 2024.

“Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” kata Jokowi, dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Menurut Buyung, jika memang proyek yang bakal memakan dana triliunan itu disetujui rakyat, maka tidak mungkin terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ia mencontohkan warga Pantai Lango, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang lahannya terdampak pembangunan IKN. Lokasi yang dahulu ditutupi oleh tanaman sawit itu kini dikeruk dan diratakan untuk disulap menjadi Bandara VVIP.

Selain itu, kata dia, ada pula perintah pengosongan rumah oleh Otorita IKN (OIKN) kepada warga setempat. Pada 8 dan 9 Maret 2024, sebanyak 200 warga RT 05 Pemaluan, Kalimantan Timur, mendapat surat yang dilayangkan oleh OIKN. Surat itu menyebut bahwa bangunan tempat mereka tinggal merupakan kawasan ilegal, dan harus segera dirobohkan.

“Jangka waktu selambat-lambatnya tujuh hari kalender, terhitung sejak tanggal teguran pertama ini disampaikan,” demikian isi surat teguran pertama dari OIKN pada 4 Maret 2024.

Dengan adanya ultimatum dari OIKN yang mendadak itu, warga asli Pemaluan mengaku merasa diusir dengan dalih pembangunan ibu kota baru. Mereka diberi waktu tujuh hari untuk segera “angkat kaki” dari wilayah tempat tinggal mereka selama puluhan tahun.

“Itu saja sebetulnya sudah membuktikan kalau yang dinyatakan presiden kita sekarang itu bertolak belakang,” ujar Buyung. “Jangankan masyarakat Indonesia, masyarakat Kalimantan Timur pun tidak pernah diajak ngobrol.”

Pokja 30, yang merupakan lembaga advokasi anggaran dan kebijakan publik di Kalimantan Timur, menjadi bagian dari Koalisi Tanah untuk Rakyat (Titura). Koalisi itu sempat menggelar aksi memprotes IKN bersama warga Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024 di IKN, sebelum akhirnya belasan dari mereka ditangkap aparat kepolisian.

Greenpeace Indonesia, yang juga bagian dari Titura, berkata bahwa memang sebelumnya OIKN pernah melakukan sosialisasi kepada warga. Juru Bicara OIKN Troy Pantouw mengatakan sosialisasi soal nasib bangunan warga di area pembangunan IKN sudah dilakukan sejak Mei 2023. Sosialisasi itu termasuk di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanagara.

Namun, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas mengatakan belum ada diskusi yang lebih mendalam bersama warga setempat. Menurut dia, diperlukan pendekatan yang lebih dari sekadar sosialisasi.

“Setidaknya kalau dalam konteks pembangunan proyek yang dampaknya luas, kan, harus dipastikan semua proses-proses itu dikonsultasikan. Kami sebut ini sebagai konsultasi bermakna, jadi bukan hanya sosialisasi,” kata dia. “Greenpeace sendiri belum pernah diajak diskusi secara mendalam terkait pembangunan IKN ini.”

Advist Khoirunikmah dan Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Greenpeace Indonesia memperingatkan pembangunan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi akan membawa Indonesia kepada kerusakan ekologis permanen. Lembaga ini menilai, upaya pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% selama ini mendorong praktik eksploitasi sumber daya alam tetapi tak membawa kesejahteraan mayoritas masyarakat.

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak, mengatakan ambisi untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi selama ini hanya mementingkan aktivitas ekonomi material. Menurut dia, kalkulasi PDB di Indonesia tidak memperhitungkan distribusi pendapatan, kualitas hidup, kebahagiaan, dan faktor-faktor sosial lainnya yang penting untuk kesejahteraan manusia.

Ia mengutip data Bank Dunia yang menunjukkan 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 77% kekayaan nasional. Sementara pertumbuhan ekonomi di angka 5% yang selama ini digaungkan pemerintahan Joko Widodo, menurut dia, tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Terbukti dari menurunnya proporsi kelas menengah, maraknya PHK, serta mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan," ujar Leonard dalam keterangan, Sabtu (21/9).

Leonard mengatakan, pembangunan ekonomi pada akhirnya justru tidak akan mensejahterakan masyarakat jika terjadi keruksakan lingkungan.

"Sudah saatnya PDB tidak lagi menjadi indikator utama kesejahteraan, tetapi pendekatan pembangunan yang lebih holistik, inklusif, adil dan berkelanjitan yang perlu menjadi panduan ke depan," ujarnya.

Greenpeace Indonesia melihat praktik eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, demi mengejar pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi.

"Pendekatan yang mengutamakan PDB sebagai indikator kesuksesan ekonomi terbukti tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan lingkungan," tulisnya.