Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) mengusung tema "Haji Ramah Lansia dan Disabilitas" dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025

M. Direktur Bina Haji Kementerian Agama Arsad Hidayat mengatakan, tema ini dipilih setelah melihat evaluasi kurangnya perhatian terhadap disabilitas pada pelaksanaan Haji 2024.

"Ada keluhan dari masyarakat bahwa disabilitas ini kok tidak mendapatkan perhatian. Maka di tahun 2025, kita angkat tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas,” ucap Arsad dalam keterangan pers, Rabu (30/10/2024).

Arsad mengatakan, penerapan tema ini akan berimplikasi pada syarat rekrutmen petugas haji.

Dia mengatakan, akan ada tambahan syarat seperti kemampuan berbahasa isyarat.

"Makanya mungkin untuk yang ramah disabilitas ini, nanti petugasnya punya syarat khusus. Kalau di antara calon petugas ada yang bisa komunikasi dengan orang yang tidak bisa bicara, atau tunawicara, saya kira menjadi poin plus dan nanti bisa masuk spek petugas layanan disabilitas,” ucap Arsad.

Selain itu, Arsad menyebut, akan ada penyesuaian batas maksimal usia petugas haji menjadi 45 tahun khusus, terutama untuk bagian PKP3JH (Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji).

"PKP3JH ini direkrut dari unsur dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit TNI/POLRI. Mereka memang punya spek khusus yaitu siap bertugas dalam kondisi kedaruratan, makanya untuk bidang layanan ini kami syaratkan batas maksimal umur 45 tahun," katanya.

Selain itu, para petugas haji harus memiliki surat kesehatan hasil medical check up yang lengkap.

Arsad menyebut, jadwal rekrutmen petugas haji akan disampaikan Kemenag pada November 2024.

"Ya insya Allah rencananya akan kita umumkan tanggal 4 November nanti, selanjutnya akan kita selenggarakan seleksi di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat yang prosesnya akan berlangsung hingga pertengahan Desember," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemenag Usung Tema "Haji Ramah Lansia dan Disablitas" untuk 2025", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/30/18023801/kemenag-usung-tema-haji-ramah-lansia-dan-disablitas-untuk-2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha penyelenggara umrah dan haji di Indonesia merespons positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penyelenggara Haji.

Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengharapkan, penyelenggaraan ibadah haji reguler bisa lebih profesional di bawah Badan Penyelenggara Haji. Menurut pemahamannya, pola kerja Badan langsung berada di bawah Presiden.

“Tidak terganggu dengan anggaran, tidak terganggu dengan undang-undang, peraturan, birokrasi yang panjang, segala macam, sampai harus Panja dulu ke DPR, segala macam,” kata Syam kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Di sisi lain, ketika dikonfirmasi apakah kehadiran Badan Penyelenggara Haji cukup efektif menyelesaikan polemik haji yang kerap terjadi tiap tahunnya, Syam mengatakan bahwa masalah tidak dapat dihindari.

Kendati begitu, adanya Badan Penyelenggara Haji membuat birokrasinya lebih pendek sehingga dapat langsung diputuskan oleh para komisioner di Badan Penyelenggara Haji.

“Kalau dengan badan, saat itu dia bisa ambil keputusan tanpa harus menunggu waktu, jarak, dan segala macem,” ujarnya.

Pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Di 2025, Irfan Yusuf mengatakan, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dia mengungkapkan, Presiden Prabowo mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai penyelenggara ibadah haji. Nantinya kewenangan penyelenggaraan haji bakal beralih dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan yang baru terbentuk tersebut mulai 2026.

Menanggapi hal itu, Pengamat Haji dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ade Marfudin, menilai bahwa terlalu lama untuk sebuah badan mulai menjalankan tugas dan fungsinya.

“Menurut saya agak sedikit kurang pas kalau secara total 2026 baru dikelola oleh Badan Haji,” kata Ade kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Menurutnya, Badan Penyelenggara Haji sudah harus bekerja dan bergerak dari sekarang. Dia mengatakan, mengurus penyelenggaraan ibadah haji bukanlah hal yang sulit apalagi, jika Badan Penyelenggara Haji dipimpin oleh tokoh yang paham betul dengan kegiatan haji.

Selain itu, Indonesia telah berpengalaman dalam mengurus penyelenggaraan ibadah haji dengan segala dinamikanya. Seharusnya, lanjut dia, hal ini tidak menjadi persoalan dan tidak butuh waktu lama bagi Badan Penyelenggara Haji untuk memulai tugasnya.

“Sekarang pun bisa kita laksanakan dengan Badan Haji,” ujarnya.

Namun demikian, dia dapat memaklumi. Mengingat, kata dia, Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak bukanlah tokoh yang pernah mengelola kegiatan haji.

“Saya pikir adalah orang yang memang praktisi di perhajian ternyata adalah orang baru. Maka ada space waktu sampai 2026,” pungkasnya.

Pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Di 2025, Irfan Yusuf mengatakan, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.