Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) mengaku kaget dengan langkah DPR. Lembaga legislatif pusat itu memutuskan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji.

“Waktu itu Kemenag tidak bisa merespons. Banyak pertanyaan kepada kami. Dari Kemenag, kami sempat kaget, ya, munculnya Pansus Haji ini. Apalagi sampai pada level pansus angket begitu ya," kata Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief dalam diskusi publik ‘Haji: Antara Transformasi dan Politisasi’ di Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Dia mengaku heran dengan langkah tersebut. Padahal, Kemenag sudah mempersiapkan penyelenggaraan Haji 2024 dalam waktu lama.
"Kita sudah berproses cukup lama untuk mempersiapkan berbagai hal terkait dengan penyelenggaraan haji kemarin,” ungkap dia.

Baca juga: Pansus Angket Haji Tak Bidik Siapa Pun

Meskipun begitu, Kemenag siap mengikuti proses tersebut. Bahkan, Kemenag sudah menyiapkan data yang bakal dijelaskan di Pansus Angket Haji.

“Terkait Pansus, kami mencoba menyiapkan berbagai argumen dan data maupun dokumen untuk merespons apa yang nanti akan jadi pertanyaan fundamental dari pansus tersebut,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Center for Economic and Democracy (Cedes) Zaenul Ula menilai komunikasi antara legislatif dan eksekutif terkait persoalan haji cenderung tidak baik. Dia meminta agar wacana pembentukan pansus haji itu murni untuk mengevaluasi permasalahan haji, bukan dijadikan alat politik bagi kalangan tertentu.

“Politik itu sehat dan baik untuk perubahan. Tetapi, politisasi itu menurut saya buruk. Politisasi agama itu buruk, lalu apa bedanya dengan politisasi haji? Itu sama. Menurut saya, (permasalahan haji) ini kalau bisa diselesaikan tim pengawas, kenapa tidak diselesaikan oleh tim pengawas saja? Hemat saya, DPR ini belum berpikir strategis,” kata Zaenul.

(ABK)

Jakarta: Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji diputuskan ditunda. Rapat itu sedianya digelar hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB

"Kemarin sore menjelang petang itu ada informasi terkait penundaan," kata anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya kepada Medcom.id, Rabu, 17 Juli 2024.

Rapat ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Wisnu memastikan bakal menyampaikan jadwal rapat tersebut.
"Sampai kapan, kami juga bertanya kepada sekjen mengatur agenda tersebut, itu sampai waktu yang nanti diinformasikan kembali, seperti itu," ucap Wisnu.

Baca juga: Pansus Angket Haji Segera Pangggil Kemenag Terkait Dugaan Jual Beli Kuota Tambahan

Wisnu mengaku pihaknya sudah bersemangat untuk menggelar rapat tersebut. Namun, disayangkan pimpinan DPR tak bisa menghadiri rapat perdana tersebut sehingga terjadi penundaan.

"Sehingga kami ya husnuzan, karena mungkin pimpinan DPR hari ini belum bisa hadir," ujar Wisnu.

Rapat perdana pansus itu rencananya beragendakan pemilihan dan penetapan pimpinan pansus. Rapat ini sejatinya digelar di masa reses anggota DPR.

(ABK)

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadwalkan rapat Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji pada Rabu (17/7/2024) pukul 13.00 WIB.

Adapun rapat tersebut mengagendakan penetapan pimpinan Pansus Angket Haji.

"Betul, besok agendanya rapat penetapan pimpinan pansus jam 1," kata anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

Wisnu menyampaikan, berita acara terkait rapat Pansus juga sudah ditandatangani. Rapat dijadwalkan digelar di ruangan rapat Pansus B.

Adapun pihaknya juga sudah meminta izin kepada pimpinan DPR agar bisa diadakan rapat di masa reses.

"Sudah dari Ibu Puan (Ketua DPR Puan Maharani) sudah tanda tangan sudah terbit juga berita acara terkait pembentukan Pansus Angket Haji," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, DPR resmi membentuk Pansus Angket Haji pada rapat paripurna, Selasa (10/7/2024).

Pansus Haji DPR dinilai penting salah satunya untuk mengusut dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah haji 2024.

Salah satu temuan tim pengawas haji adalah terkait informasi dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan juga stakeholder haji sebenarnya termasuk juga dari beberapa biro perjalanan haji dan umrah yang memberikan informasi yang sangat berharga, terkait dengan indikasi korupsi itu," kata anggota Pansus angket haji DPR, Luluk Nur Hamidah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR Jadwalkan Rapat Pansus Haji Besok, Agenda Penetapan Pimpinan"

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut hak angket pelaksanaan pengawasan haji akan digunakan untuk menelusuri penyelewengan oleh Kementerian Agama. Dia menyebut ada dugaan janggal dalam penambahan kuota haji yang seharusnya diprioritaskan untuk calon jemaah haji yang sudah mengantre, tapi justru dialihkan ke calon jemaah haji plus.

“Agar tidak ada penyelewengan kebijakan yang merugikan jemaah yang mengatre puluhan tahun. Harus ada tindakan khusus,” kata Muhaimin saat ditemui usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Selain menelusuri penyelewengan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu menyebut angket ini juga untuk mengevaluasi pelaksanaan haji. Dia menyebut angket dan panitia khusus pengawasan haji ini akan segera berjalan.

“Akan segera berjalan, di masa reses ini,” kata Muhaimin.

Dalam rapat paripurna Selasa hari ini, Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Selly Andriany Gantina mengatakan ada 35 anggota dewan dan lebih dari dua fraksi di Parlemen yang mengusulkan hak angket tentang pengawasan pelaksanaan haji tahun ini. Dia menyebut dalam pelaksanaan haji 2024 ini ada penyalahgunaan wewenang oleh Kementerian Agama dalam menambahkan kuota tambahan.

“Adanya indikasi kuota tambahan di tengah penyalahgunaan oleh pemerintah,” kata Selly saat mewakili pengusul hak angket di Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu menyebut hak angket merupakan hak konstitusional yang dimiliki anggota dewan untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Dalam pelaksanaan haji, dia menyebut ada persoalan yang mendasar yang dilanggar oleh pemerintah atau Kementerian Agama, yaitu penambahan kuota haji.

“Penetapan kuota haji tidak sesuai dengan UU pelaksanaan haji,” kata dia.

Dia menyebut pelanggaran oleh pemerintah itu juga berupa tak sesuainya kebijakan Kementerian Agama dengan hasil rapat dengan Komisi VIII. Selain itu, dalam pelaksaan haji juga masih banyak yang tidak sempurna, yaitu kapasitas yang berlebihan, kondisi tenda, dan fasilitas MCK.

“Ini adalah fakta, belum maksimalnya pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negara di tanah suci. Padahal biaya yang diserahkan pertambahan sesuai jamaah, pemondokan, katering, dan transportasi,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Selly Andriany Gantina mengatakan ada 35 anggota dewan dan lebih dari dua fraksi di Parlemen yang mengusulkan hak angket tentang pengawasan pelaksanaan haji tahun ini. Dia menyebut dalam pelaksanaan haji 2024 ini ada penyalahgunaan wewenang oleh Kementerian Agama dalam mengadakan kuota tambahan haji.

“Adanya indikasi kuota tambahan di tengah penyalahgunaan oleh pemerintah,” kata Selly saat mewakili pengusul hak angket di Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Politikus PDIP itu menyebut hak angket merupakan hak konstitusional yang dimiliki anggota dewan untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Dalam pelaksanaan haji, dia menyebut ada persoalan yang mendasar yang dilanggar oleh pemerintah atau Kementerian Agama, yaitu penambahan kuota haji.

“Penetapan kuota haji tidak sesuai dengan UU pelaksanaan haji,” kata dia.

Dia menyebut pelanggaran oleh pemerintah itu juga berupa tak sesuainya kebijakan Kementerian Agama dengan hasil rapat dengan Komisi VIII. Selain itu, dalam pelaksaan haji juga masih banyak yang tidak sempurna, yaitu kapasitas yang berlebihan, kondisi tenda, dan fasilitas MCK.

“Ini adalah fakta, belum maksimalnya pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negara di Tanah Suci. Padahal biaya yang diserahkan pertambahan sesuai jamaah, pemondokan, katering, dan transportasi,” kata dia.

Sebelumnya, Anggota Tim Pengawas atau Timwas Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyoroti soal separuh dari 20 ribu kuota tambahan haji reguler yang oleh Kementerian Agama dialihkan ke Ongkos Naik Haji (ONH) Plus. Timwas menilai akan mengevaluasi Kementerian Agama atas kebijakan yang diambil sepihak ini.

“Evaluasi akan dilakukan setelah musim haji selesai. Kami akan melihat dasar hukum yang digunakan oleh Kemenang. Menurut rekan kami di Komisi VIII kebijakan sepihak dari Kemenang ini di luar kesepakatan dengan DPR,” kata Luluk saat dihubungi pada Selasa malam, 18 Juni 2024.

Di sisi lain, kata dia, antrean haji reguler luar biasa banyak dan panjang. “Termasuk para lansia,” kata Luluk.

Selain itu, Timwas Haji menduga ada indikasi jual-beli dari kebijakan Kementerian Agama yang mengalihkan separuh dari 20 ribu kuota haji tambahan reguler ke ONH Plus. Timwas berjanji akan mencari modus dari kebijakan Kementerian Agama ini.

“Ada indikasi jual-beli dari kuota tambahan ini. Siapa diuntungkan, siapa yang dirugikan,” kata Luluk.

Luluk menyebut maraknya kasus jual-beli kuota haji sepenuhnya dalam kontrol pemerintah. Dia meminta pemerintah bertanggung jawab atas kisruh ini.

“Jangan lepas tangan. Travel yang nakal, misalnya, harus dikasih sanksi tegas. Kalau perlu cabut izinnya,” kata dia.

Selain itu, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini juga menilai kebijakan Kementerian Agama ini diputuskan sepihak. Dia menyebut keputusan mengalihkan kuota haji reguler ke ONH Plus di luar kesepakatan rapat antara Kementerian Agama dan DPR.

Tak hanya itu, Luluk juga akan mendorong Pansus DPR agar menelisik keterlibatan pihak travel haji dan jaringannya. Dia juga mempertanyakan soal dugaan adanya rente dan travel yang mendapat untung dari kebijakan ini. “Apakah benar hanya menguntungkan travel? Atau jangan-jangan ada rente."