Bisnis.com, JAKARTA — Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyoroti ketidakjelasan pemerintah dalam pengimplementasian peraturan pemungutan pajak.

Pemerintah di satu sisi ngotot ingin menaikkan PPN menjadi 12% pada tahun depan, namun di sisi lain bersedia menunda penerapan pajak karbon yang seharusnya berlaku pada 2022.

Fajry menjelaskan, kenaikan PPN dan penerapan pajak karbon tersebut sama-sama diamanatkan oleh Undang-undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, pemerintah seakan pilih-pilih dalam menerapkan amanat dalam UU HPP tersebut.

"Keduanya sudah ada time frame waktu implementasi sebenarnya [dalam UU HPP]. Baik keduanya punya hambatan politik yang sama beratnya ketika legislasi," ujar Fajry kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Dalam UU HPP, diatur bahwa pajak karbon harus diterapkan pada 1 April 2022. Kemudian, pemerintah memutuskan untuk mengundurnya ke 1 Juli 2022. Kendati demikian, hingga kini pemerintah juga tidak menerapkan pajak karbon tersebut.

Berbeda, penundaan tersebut seakan tidak berlaku untuk kenakan tarif PPN. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak menjadi 12% akan tetap diterapkan 1 Januari 2025 sesuai yang diamanatkan UU HPP.

Fajry melihat, sikap yang tidak konsisten dari pemerintah tersebut menunjukkan kurangnya political will alias kemauan politik. Dia pun mewanti-wanti dampak negatif ke sistem perpajakan ke depan.

"Dampaknya akan spesifik ke pungutan pajak karbon, kebijakan ini menjadi tidak kredibel lagi. Terlebih dalam APBN 2025 tidak ada pos penerimaan pajak karbon," katanya.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyatakan pihaknya akan mengikuti amanat UU HPP ihwal penyesuaian tarif PPN. Artinya, tarif PPN akan naik 1% dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

"Penyesuaian tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP. Mengenai waktu implementasinya, kami berpedoman pada amanat UU HPP, yaitu paling lambat 1 Januari 2025," kata Dwi kepada Bisnis, dikutip Kamis (10/10/2024).

Sementara itu, ihwal pajak karbon, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah masih menyiapkan aturan teknis seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebelum akhirnya pajak karbon dapat diterapkan di Indonesia. Pemerintah, sambungnya, juga harus memerhatikan kesiapan industri.

“Kita siapkan terus building block-nya, dari sisi peraturan dan regulasinya, kesiapan dari sisi perekonomian dan industrinya,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Djakarta Theater, Sabtu (24/8/2024).

JAKARTA, investor.id–Kalangan petani sawit membutuhkan sokongan, termasuk pendanaan, dari pihak Uni Eropa (UE) maupun perusahaan di dalam rantai pasok agar bisa mematuhi ketentuan European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR). Apabila dukungan tersebut tersedia maka penundaan EUDR tidak mesti dilakukan.

Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Sabarudin menilai, penundaan EUDR tidak perlu dilakukan. Sebab, sejak 29 Juni 2023, peraturan EUDR sudah berlaku dan memberikan waktu cukup bagi pelaku usaha untuk beradaptasi dengan aturan itu. “Perusahaan sawit dari negara produsen seperti Indonesia telah mempersiapkan diri. Beberapa perusahaan bahkan sudah menyiapkan data geospasial areal tanam mereka. Artinya, kesiapan untuk mematuhi EUDR sudah ada,” ujar Sabarudin dalam keterangannya, Senin (07/10/2024).

Hanya saja, Sabarudin menggarisbawahi perlunya dukungan lebih dari pihak UE dan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasok sawit untuk membantu petani kecil. Artinya, penundaan kebijakan EUDR tidak mesti dilakukan, para petani hanya membutuhkan dukungan dari pihak UE dan para perusahaan sawit.

“Anggota SPKS berkomitmen untuk bebas deforestasi dan ingin menjadi bagian dari rantai pasok UE. Namun, hingga kini, dukungan dan pendanaan bagi petani sawit masih sangat minim. UE perlu memperkuat sistem dukungan dan pendanaan bagi petani kecil agar mereka bisa mematuhi EUDR,” papar Sabarudin.

Pada 2 Oktober 2024, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan usulan penundaan penerapan EUDR selama satu tahun. Jika disetujui oleh Parlemen Eropa dan Dewan, EUDR akan mulai berlaku pada 30 Desember 2025 untuk perusahaan besar serta 30 Juni 2026 untuk perusahaan mikro dan kecil.

Lebih lanjut Sabarudin menekankan pentingnya keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok minyak sawit menuju pasar UE. Dukungan dari operator dan perusahaan untuk memastikan petani terlibat dalam rantai pasok mereka harus diwujudkan dengan memperkuat sistem ketelusuran. “Ini termasuk penyediaan layanan seperti bantuan dalam pemetaan poligon dan penentuan titik koordinat kebun petani," tandas Sabarudin.

Usulan penundaan penerapan EUDR telah menuai berbagai tanggapan dari pelaku industri sawit, yang menilai persiapan sebenarnya sudah memadai. Namun demikian, para petani sawit berharap penundaan itu menjadi momentum untuk memperkuat dukungan dan pendanaan, terutama bagi petani kecil agar mereka bisa terlibat secara penuh dalam rantai pasok global yang berkelanjutan.

SPKS adalah salah satu organisasi petani sawit di Indonesia yang memiliki visi mewujudkan petani sawit yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. SPKS dirikan pada 2006 dan saat ini telah memiliki badan hukun dari Kemenkumham. SPKS telah memiliki anggota 72 ribu petani sawit yang tersebar di 18 kabupaten dan delapan provinsi. Kedelapan provinsi itu adalah Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, dan Aceh. 

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui saat terjadinya wabah pandemi Covid-19, banyak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tidak menyetujui kenaikan tarif dari pemerintah.

Padahal, kenaikan tarif tol merupakan sebuah kewajiban dua tahunan yang diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP Nomor 17 Tahun 2021.

"Empat tahun terakhir telat naikkan tarif jalan tol, itu karena ada pandemi. Saya siap bertanggung jawab untuk melanggar undang-undang, kalau itu memang dianggap pelanggaran," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Basuki menjelaskan, penundaan penyesuaian tarif tol ini mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat dan nasional. Mengingat ekonomi Indonesia sempat terdapat dalam saat pandemi Covid-19.

"Kalau orang semua dapat BLT, listrik tidak naik, semua dapat subsidi, gaji kurang Rp5 juta dapat subsidi, masa' tol dinaikkan?" ujarnya.

Menurutnya, faktor lain alasan untuk penundaan tarif tol ini terkadang juga datang dari pertimbangan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang wajib untuk BUJT. Ketika SPM belum sesuai dengan standar Kementerian PUPR, permintaan untuk kenaikan jalan tol dievaluasi ulang.

"Itu pun keterlambatan bukan kesalahan dari pemerintah saja, ada juga yang SPM tidak terpenuhi, dia memenuhi SPM dulu, dimonitor baru bisa naik jalan tol," ujar Basuki.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Subakti Syukur mengatakan, penundaan kenaikan tarif ini sebetulnya berdampak pada iklim investasi di sektor jalan tol. Sebab, kepastian hukum menjadi pertimbangan investor sebelum menanamkan modalnya di Indonesia.

"(Faktor rendahnya minat investor) komitmen yang diragukan terhadap penyesuaian tarif, kompensasi kenaikan biaya, dan lamanya perizinan," kata Subakti Syukur saat dihubungi IDXChannel.

Dengan mengatasi salah satu tantangan ini, dia mengaku optimistis pembangunan infrastruktur di sektor jalan tol ke depannya bisa lebih bergeliat lewat pendanaan dari investor.

"Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, sektor jalan tol Indonesia dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar ke depannya," katanya.

(Dhera Arizona)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan, DPR tidak akan mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang (UU) sebelum masa pendaftaran calon di Pilkada 2024 dilakukan. Artinya, persyaratan pencalonan kepala daerah tetap akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski demikian, KPU tetap harus berkonsultasi dengan DPR untuk menyusun Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan usai adanya putusan MK. Apalagi, khusus untuk syarat usia calon kepala daerah, sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) sebelum adanya putusan MK.

"Masing-masing rezimnya MA dan MK kan berbeda kewenangan. MK melakukan judicial review pada tatanan yang berbeda dengan MA," kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Menurut Dasco, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu aturan mengenai syarat usia calon kepala daerah. Apalagi, KPU juga akan berkonsultasi dengan DPR untuk menentukan PKPU tentang pencalonan.

Ia menilai, dalam putusannya MK menyatakan tak bisa menganulir judicial review yang dilakukan MA. Pasalnya, dua lembaga itu memiliki kewenangan yang berbeda dalam melakukan judicial review.

"Nah itu tinggal bagaimana menerjemahkannya nanti. Jadi kita akan minta KPU yang akan menuangkan dengan PKPU setelah menuangkan konsultasi dengan DPR," kata Dasco.

Diketahui, dalam putusan MA, batas minimal usia kepala daerah dihitung sejak pelantikan kepala daerah terpilih. Sementara putusan MK mengatur batas minimal usia calon kepala daerah sejak penetapan pasangan calon.

Apabila menggunakan putusan MA, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, dipastikan bisa maju di pilgub. Namun, apabila menggunakan putusan MK, Kaesang dinyatakan tak memenuhi persyaratan batas usia.

"Itu kan ada PKPU. PKPU-nya akan dikonsultasikan ke DPR dan tentunya PKPU itu akan dibuat oleh KPU. Mungkin bisa nanti diikuti, ada rapat konsultasi antar-KPU dan Komisi II DPR pada Senin dan mungkin jawabannya baru bisa terjawab pada hari itu," kata Dasco soal batas usia calon kepala daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal menetapkan perolehan kursi dan penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih pada Rabu (31/7/2024). Pasalnya, masih ada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, MK dilaporkan telah menerima permohonan PHPU yang baru dari partai politik pada Rabu sekitar pukul 10.00 WIB. Karena itu, KPU tak bisa melakukan penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih.

"Rencana kami mau melakukan penetapan perolehan kursi partai politik itu belum bisa kami lanjutkan," kata Idham di kantor KPU, RI, Jakarta Pusat Rabu.

Meski demikian, ia menilai, MK telah mengetahui tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan dilakukan pada 27-29 Agustus 2024. Dalam hal ini, paslon yang didaftarkan harus memenuhi persyaratan perolehan kursi partai hasil Pemilu 2024.

Karena itu, Idham meyakini, MK akan memiliki pertimbangan khusus dalam memutuskan PHPU yang masih berproses. Pasalnya, hasil Pemilu 2024 diperlukan untuk syarat pendaftaran paslon kepala daerah.

"Kami sangat yakin hal tersebut akan jadi pertimbangan khusus MK, tapi tentunya karena ini merupakan kewenangan penuh MK, kita ikuti prosesnya," ujar Idham.

Sementara itu, Ketua KPU Mochammad Afifudin mengatakan, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada MK. KPU akan mengikuti proses yang ada di MK.

"Kami ikuti dulu proses di MK, kami menghormati. Sebagaimana yang tadi disampaikan soal waktu dan lain-lain, tentu MK punya pertimbangan-pertimbangan dan kami akan hormati semuanya," ujar Afifudin.

Jakarta: Persidangan Gubernur Maluku Utara (Malut) nonaktif Abdul Gani Kasuba dibantarkan karena sakit pada Rabu, 10 Juli 2024. Keputusan itu diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan majelis melihat kondisi Abdul tidak sehat saat menjalani persidangan dugaan suap di lingkungan Provinsi Malut. Setelah mendengarkan keterangan kubu Abdul dan melihat dokumen medis hakim mengizinkannya dirawat.

“Karena kondisi terdakwa AGK (Abdul Gani Kasuba) menurun, maka berdasarkan penetapan hakim, terdakwa di bantar ke Rumah Sakit RSUD Chasan Boesoirie Ternate Maluku Utara untuk mendapatkan perawatan medis dan observasi 1 x 24 jam,” kata Tessa melalui keterangan tertulis, Kamis, 11 Juli 2024.
Tessa belum bisa memerinci status medis Abdul saat ini. Namun, majelis memutuskan menunda sidang sampai satu pekan.

“Persidangan ditunda untuk dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari JPU,” ujar Tessa.

Baca juga: Eks Bupati Langkat Divonis Bebas Kasus Kerangkeng Manusia, Kejagung Ajukan Kasasi

Dalam persidangan ini, Abdul Gani Kasuba didakwa menerima suap senilai Rp5 miliar dan USD60 ribu disertai penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 miliar dan USD30 ribu. Di sisi lain, dia juga terkena kasus pencucian uang yang saat ini masih di tahap penyidikan di KPK.

“Bukti awal dugaan TPPU (tindak pidana pencucian uang) tersebut yaitu adanya pembelian dan menyamarkan asal usul kepemilikan aset-aset bernilai ekonomis dengan mengatasnamakan orang lain dengan nilai awal diduga sekitar lebih dari Rp100 miliar,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Mei 2024.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci lebih lanjut aset yang diyakini disamarkan oleh Abdul. Tapi, kasus ini dipastikan digelar atas kecukupan alat bukti.

KPK sudah menyita sejumlah aset Abdul. Sejumlah saksi juga sudah memberikan penjelasan kepada penyidik terkait kasus pencucian uang ini.

(ABK)

Bisnis.com, JAKARTA — PT XL Axiata Tbk. (EXCL) atau XL Axiata buka suara terkait lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz yang disebut tengah dipertimbangkan untuk ditunda.

Group Head Regulatory & Government Relations XL Axiata Alvin I Aslam mengatakan bahwa EXCL akan mengikuti keputusan dan arahan terkait mundurnya pelaksanaan jadwal lelang frekuensi.

“Kami mengikuti keputusan dan arahan pemerintah terkait mundurnya pelaksanaan waktu lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz karena penyelenggaraan lelang frekuensi merupakan ranahnya pemerintah,” kata Alvin, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah mempertimbangkan masukan dari pemain operator seluler untuk mengatur ulang jadwal lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz pada akhir 2024.

Lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz terus mundur dari jadwal yang direncanakan. Mulanya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz direncanakan digelar pada Mei—Juni 2024.

Nyatanya, lelang frekuensi kembali diundur paling lambat awal Juli tahun ini. Namun teranyar, Kemenkominfo tengah mempertimbangkan permintaan dari operator seluler untuk mengatur ulang jadwal lelang pada akhir tahun.

“Kalau usulan ada [lelang frekuensi mundur]. Belum diputuskan. Mereka [operator] mengusulkan minta mundur [jadwal lelang frekuensi],” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo Ismail saat ditemui di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Ismail menuturkan bahwa operator seluler meminta agar pelaksanaan lelang frekuensi tidak dilakukan sekarang dan meminta untuk dijadwalkan ulang pada akhir tahun. Di sisi lain, Ismail juga menyebut bahwa harga dasar lelang frekuensi juga belum diputuskan.

“Intinya [operator mengusulkan] pokoknya jangan sekarang, mungkin bahasanya [ditunda sampai] akhir tahunan kalau permintaan mereka, ya, tetapi Pak Menteri [Budi Arie Setiadi] belum memutuskan,” jelasnya.

Alhasil, insentif untuk lelang frekuensi akan mundur. “Karena kan [insentif] melekat di proses itu [lelang frekuensi],” jelasnya.