IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto meminta agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

"Pak presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Yassierli menyebut bahwa pemerintah ingin, Sritex tetap berproduksi seperti biasa dan kesejahteraan para karyawan tetap terjaga.

"Jadi kita juga meminta sritex tetap berproduksi seperti biasa, kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang karena pemerintah akan memberi solusi terbaik," katanya.

"Kondisi saat ini masih dalam proses hukum ya dan langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik menurut saya, dan insya allah tidak ada masalah," kata dia.

Yassriel juga menekankan bahwa pemerintah akan terus memperhatikan perlindungan tenaga kerja di industri tekstil dalam negeri tersebut. Selain itu, Menaker memastikan bahwa hak-hak para pekerja tetap terpenuhi.

"Saya lebih concern terkait ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja di Sritex itu itu tetap terpenuhi. Mereka tetap tenang dan kemarin saya sudah mengutus Wakil Menteri Ketenagakerjaan untuk ke sana dan insyaallah menggembirakan dan hasilnya baik," kata Yassierli.

Yassierli juga memastikan bahwa Sritex belum dianggap pailit karena sedang mengajukan proses hukum yakni kasasi.

"Ini kan belum ya (pailit), artinya akan ada proses kasasi. Dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Presiden Prabowo Subianto tidak mau ada satu pekerja pun di Sritex yang di PHK buntut masalah pailit yang menimpa raksasa tekstil tersebut.

Prabowo karena itu meminta Sritex tetap berproduksi meskipun mereka tengah menghadapi masalah. Selain itu, pemerintah menjamin hak-hak para pekerja di tengah isu perusahaan pailit.

"Pak Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10).

Pemerintah telah mengutus Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ke Sritex. Immanuel memastikan proses produksi telah berjalan.

Dari hasil komunikasi pemerintah dengan mereka, Kemnaker memastikan komitmen para petinggi Sritex untuk tak melakukan PHK.

Yassierli mengatakan ada dua alasan pemerintahan Prabowo turun tangan di kasus Sritex. Pemerintah memberi perhatian karena banyak tenaga kerja di perusahaan itu.

"(Padat karya) salah satu tentu. itu salah satu tentu. Teman-teman juga paham kita ini berada di awal pemerintahan, tentu kita ingin starting-nya ini baik dan kita ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan isu macam-macam membuat ekonomi bermasalah dan karyawan itu jadi terganggu," ujarnya.

Sritex dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga Semaeang dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin (21/10). Sritex melawan dengan mengajukan kasasi.

Manajemen Sritex mengatakan dari 50 ribu karyawan, sebanyak 14.112 orang akan terdampak langsung akibat putusan pailit tersebut.

"Saat ini ada sekitar 14.112 karyawan SRIL yang terdampak langsung, 50 ribu karyawan dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex," ucap manajemen melalui keterangan resmi pada Sabtu (26/10).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negri (PN) Semarang pada Senin (21/10/2024) lalu. Menarik untuk dicermati berapa beban gaji karyawan yang harus dibayarakan emiten tekstil tersebut.

Seperti diketahui, produsen tekstil raksasa asal Sukuharjo itu makin sempoyongan setelah palu Pengadilan Negeri Semarang menetapkan perseroan lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur pekan lalu.

Menukil dari laporan keuangan perseroan yang berakhir 30 Juni 2024, SRIL mencatatkan total liabilitas sebesar US$1.597.894.876 atau sekitar Rp25,12 triliun (asumsi kurs Rp15.725 per dolar AS) per 30 Juni 2024. Adapun, total liabilitas ini mengambil bagian 259% dari total aset perusahaan yang hanya sebesar US$617.335.345 atau sekitar Rp9,7 triliun.

Sementara itu, liabilitas jangka pendek SRIL sebesar US$131.417.775 atau sekitar Rp 1,97 triliun, sekitar 21% dari total aset perusahaan. Liabilitas yang disebut terakhir ini menggambarkan kegentingan SRIL untuk membayar utang jangka pendek, utang usaha dan beban akrual dalam waktu dekat.

Adapun, berdasarkan laporan per 30 Juni 2024, SRIL tercatat memiliki 11.249 karyawan atau turun cukup signifikan dari posisi karyawan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 14.138 orang. Selama 1 tahun terakhir, terlihat pengurangan jumlah karyawan sekitar 20,58%.

Di sisi lain, pada pos manajemen kunci terdapat 8 direksi dan 3 komisaris yang sebagian besar berafiliasi dengan keluarga Lukminto.

Direktur Utama diisi oleh Iwan Kurniawan Lukminto, Direktur Operasional Mira Christina Setiady, Direktur Keuangan Welly Salam, Direktur Indepen Regina Lestari Busono, Direktur Umum Supartodi, Direktur Bisnis benang Karunakaran Rama Moorthy, Direktur Bisnis Kain Sandeep Kr Gautam dan Direktur Bisnis Garmen Teo Khek Thuan.

Selanjutnya jabatan Komisaris Utama diisi oleh Iwan Setiawan Lukminto. Sementara Megawati menjabat sebagai komisaris dan Liem Konstatinus menjabat sebagai komisaris independen.

Adapun, hingga semester I/2024, total gaji karyawan SRIL dalam pos pencatatan beban pokok penjualan sebesar adalah sebesar US$13.061.974 atau sekitar Rp205,33 miliar. Sementara dalam pos yang masuk dalam bagian gaji, upah dan tunjangan sebesar US$3.458.674 atau sekitar Rp54,37 miliar.

Dengan demikian gabungan kedua pos pencatatan remunerasi karyawan ini mencapai Rp259,7 miliar.

Total gaji karyawan itu mengambil bagian sekitar 12,5% dari total pendapatan perusahaan pada semester I/2024 sebesar US$131.729.632 atau sekitar Rp2,07 triliun.

Lewat laporan total gaji itu, rata-rata gaji per karyawan setelah dikurangi kompensasi manajemen kunci sekitar US$1.304,96 untuk 6 bulan, atau sekitar US$217,49 per bulan atau setara Rp3.418.942 per bulan.

Di sisi lain, kompensasi yang diterima oleh 8 direksi dan 3 komisaris SRIL secara keseluruhan mencapai US$1.841.204 atua sekitar Rp28,93 miliar.

Jika dipukul sama, rata-rata kompensasi per anggota manajemen kunci sekitar US$167.382 untuk periode 6 bulan atau US$27.897 per bulan, sekitar Rp438,54 juta per bulan.

Untuk diketahui, upah minimum Provinsi (UMP) Jawa tengah untuk tahun 2024 ada sebesar Rp2.036.947. Artinya, gaji rata-rata perbulan untuk karyawan Sritex berada di atas UMP Jawa Tengah.

Komisaris Utama SRIL Iwan S. Lukminto mengatakan, perusahaanya bakal membentuk tim untuk merancang strategi besar penyelamatan perusahaan usai diputus pailit oleh PN Niaga Semarang pekan lalu.

Tim itu dibentuk sejalan dengan arahan perencanaan strategi penyelamatan usaha sebagai arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Arahannya tadi aja, ya kita buat strategi besar aja, Nanti kita mempunyai tim disitu, nah ini kita baru, belum bisa dipublikasikan, tapi kita bernaung di industri [Kemenperin],” kata Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Iwan menerangkan, salah satu strategi yang akan dirancang mencakup kebutuhan insentif untuk industri tekstil yang saat ini dalam kondisi terpuruk. Kendati demikian, Iwan belum memberikan strategi konkret.

Sebelumnya, buruh mengancam akan menggunggat pemilik emiten tekstil Sritex, keluarga H.M. Lukminto, ke pengadilan jika tidak memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyoroti nasib ribuan karyawan Sritex yang bakal terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) usai perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

Lebih lanjut, Iqbal menyampaikan bahwa nantinya Sritex akan melakukan penjadwalan ulang pembayaran upah karyawan meski perusahaan tak mampu membayar upah tersebut.

Dia mengancam bakal melakukan gugatan pidana apabila emiten tekstil tersebut tidak memberikan pesangon kepada karyawannya.

“Kalau [Sritex] sampai nggak bayar pesangon ya kita gugat pidana lah. Kalau dia tidak bayar pesangon kan pidana satu tahun,” tegasnya.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex diputus pailit, nasib karyawan belakangan makin di ujung tanduk. Dalam perkara pailit, nasib karyawan sering jadi hitung-hitungan paling akhir setelah kreditur dan investor.

Seperti diketahui produsen tekstil raksasa asal Sukuharjo itu makin sempoyongan setelah palu Pengadilan Negeri Semarang menetapkan perseroan lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur pekan lalu.

SRIL mencatatkan total liabilitas sebesar US$1.597.894.876 atau sekitar Rp25,12 triliun (asumsi kurs Rp15.725 per dolar AS) per 30 Juni 2024. Adapun, total liabilitas ini mengambil bagian 259% dari total aset perusahaan yang hanya sebesar US$617.335.345 atau sekitar Rp9,7 triliun.

Sementara itu, liabilitas jangka pendek SRIL sebesar US$131.417.775 atau sekitar Rp 1,97 triliun, sekitar 21% dari total aset perusahaan. Liabilitas yang disebut terakhir ini menggambarkan kegentingan SRIL untuk membayar utang jangka pendek, utang usaha dan beban akrual dalam waktu dekat.

Komisaris Utama SRIL Iwan S. Lukminto mengatakan, perusahaanya bakal membentuk tim untuk merancang strategi besar penyelamatan perusahaan usai diputus pailit oleh PN Niaga Semarang pekan lalu.

Tim itu dibentuk sejalan dengan arahan perencanaan strategi penyelamatan usaha sebagai arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Arahannya tadi aja, ya kita buat strategi besar aja, Nanti kita mempunyai tim disitu, nah ini kita baru, belum bisa dipublikasikan, tapi kita bernaung di industri [Kemenperin],” kata Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Iwan menerangkan, salah satu strategi yang akan dirancang mencakup kebutuhan insentif untuk industri tekstil yang saat ini dalam kondisi terpuruk. Kendati demikian, Iwan belum memberikan strategi konkret.

Menukil dari laporan keuangan perseroan yang berakhir 30 Juni 2024, SRIL tercatat memiliki 11.249 karyawan atau turun cukup signifikan dari posisi karyawan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 14.138 orang. Selama 1 tahun terakhir, terlihat pengurangan jumlah karyawan sekitar 20,58%.

Di sisi lain, pada pos manajemen kunci terdapat 8 direksi dan 3 komisaris yang sebagian besar berafiliasi dengan keluarga Lukminto.

Direktur Utama diisi oleh Iwan Kurniawan Lukminto, Direktur Operasional Mira Christina Setiady, Direktur Keuangan Welly Salam, Direktur Indepen Regina Lestari Busono, Direktur Umum Supartodi, Direktur Bisnis benang Karunakaran Rama Moorthy, Direktur Bisnis Kain Sandeep Kr Gautam dan Direktur Bisnis Garmen Teo Khek Thuan.

Selanjutnya jabatan Komisaris Utama diisi oleh Iwan Setiawan Lukminto. Sementara Megawati menjabat sebagai komisaris dan Liem Konstatinus menjabat sebagai komisaris independen.

Berdasarkan laporan 6 bulanan 2024, total gaji karyawan SRIL dalam pos pencatatan beban pokok penjualan sebesar US$13.061.974 atau sekitar Rp205,33 miliar (asumsi kurs Rp15.720 per dolar AS), sementara dalam pos yang masuk dalam bagian gaji, upah dan tunjangan sebesar US$3.458.674 atau sekitar Rp54,37 miliar.

Dengan demikian gabungan kedua pos pencatatan remunerasi karyawan ini mencapai Rp259,7 miliar.

Total gaji karyawan itu mengambil bagian sekitar 12,5% dari total pendapatan perusahaan pada semester I/2024 sebesar US$131.729.632 atau sekitar Rp2,07 triliun.

Lewat laporan total gaji itu, rata-rata gaji per karyawan setelah dikurangi kompensasi manajemen kunci sekitar US$1.304,96 untuk 6 bulan, atau sekitar US$217,49 per bulan (sekitar Rp3.418.942 per bulan).

Di sisi lain, kompensasi yang diterima oleh 8 direksi dan 3 komisaris SRIL secara keseluruhan mencapai US$1.841.204 atua sekitar Rp28,93 miliar. Jika dipukul sama, rata-rata kompensasi per anggota manajemen kunci sekitar US$167.382 untuk periode 6 bulan atau US$27.897 per bulan, sekitar Rp438,54 juta per bulan.

Sebelumnya, buruh mengancam akan menggunggat pemilik emiten tekstil Sritex, keluarga H.M. Lukminto, ke pengadilan jika tidak memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyoroti nasib ribuan karyawan Sritex yang bakal terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) usai perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

Lebih lanjut, Iqbal menyampaikan bahwa nantinya Sritex akan melakukan penjadwalan ulang pembayaran upah karyawan meski perusahaan tak mampu membayar upah tersebut.

Dia mengancam bakal melakukan gugatan pidana apabila emiten tekstil tersebut tidak memberikan pesangon kepada karyawannya.

“Kalau [Sritex] sampai nggak bayar pesangon ya kita gugat pidana lah. Kalau dia tidak bayar pesangon kan pidana satu tahun,” tegasnya.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang telah memutus pailit raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL). Merespons putusan itu, ribuan karyawan Sritex membuat gerakan pita hitam.

Langkah ini dibagikan melalui unggahan foto dan video pada akun Instagram perusahaan @sritexindonesia. Nampak para karyawan masih aktif bekerja di pabrik sembari mengenakan pita hitam bertuliskan 'Selamatkan Sritex' pada lengan bagian kiri.

"Pita hitam di lengan keluarga besar SRITEX bukan cerita tentang kesedihan, melainkan cerita tentang momentum kebangkitan. Pita Hitam di SRITEX adalah simbol terkumpulnya energi kolektif seluruh keluarga besar SRITEX untuk bersama-sama memperjuangkan masa depan yang lebih baik," bunyi keterangan pada unggahan tersebut, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurut para karyawan, Sritex bukan sekedar mesin produksi, melainkan rumah bagi ratusan ribu keluarga. Setidaknya perusahaan telah beroperasi selama 58 tahun dan menjadi harapan bagi para karyawan tersebut.

"SRITEX adalah ibu yang dengan setia telah memberikan kehidupan bagi anak-anaknya. Saatnya kita menjaga, merawat dan menyelamatkan SRITEX, Sang lbu yang menjadikan kita seperti hari ini," lanjutnya.

Sebagai informasi, Sritex diputus pailit Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) lalu.

Manajemen perusahaan mengatakan, saat ini jumlah karyawan dalam grup Sritex adalah 50.000. Sementara itu, sebanyak 14.112 karyawan akan terdampak langsung akibat putusan tersebut.

Merespons putusan tersebut, Sritex pun mengajukan kasasi. Manajemen juga berupaya untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan.

"Terkait dengan putusan pailit PN Niaga tanggal 21 Oktober 2024, Sritex Group masih melakukan upaya hukum berupa kasasi. Dan perusahaan semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK," terang Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati kepada detikcom, Sabtu (26/10/2024).

Kepailitan Sritex ini merupakan kabar yang sangat mengejutkan, mengingat perusahaan sudah sangat besar dan berjaya selama puluhan tahun. Bahkan Sritex merupakan produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara.

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex masih memiliki 50 ribu pekerja meski resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Senin (21/10).

Berdasarkan keterangan tertulis, manajemen mengatakan dari 50 ribu karyawan, sebanyak 14.112 orang akan terdampak langsung akibat putusan pailit tersebut.

"Saat ini ada sekitar 14.112 karyawan SRIL yang terdampak langsung, 50 ribu karyawan dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex," ujar Manajemen pada Sabtu (26/10).

Demi melindungi para pekerjanya, maka perusahaan memilih untuk mengajukan kasasi atas putusan pengadilan tersebut. Apalagi, operasional perusahaan masih berjalan sampai hari ini.

"Kami akan memberikan upaya terbaik sesuai dengan ketentuan hukum," jelasnya.

Tak lupa, Sritex meminta dukungan pemerintah agar tetap bisa beroperasi dan berkontribusi dalam perekonomian dalam negeri.

"Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan."

Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang sebelumnya menyatakan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) (Sritex) pailit.

Hal itu berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon yang merupakan debitur, menyebut termohon yaitu Sritex, telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Kemudian, pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang. Ancaman pemutusan hubungan kerja alias PHK mulai menghantui para karyawan yang jumlahnya mencapai 50 ribu orang

Pihak manajemen mengaku sedang mengupayakan tidak terjadi PHK. Hal ini berdasarkan pertemuan antara Manajemen Sritex, Dispernaker Sukoharjo, Disnakertrans Jawa Tengah, pada Jumat (25/10/2024).

"Terkait dengan putusan pailit PN Niaga tanggal 21 Oktober 2024, Sritex Group masih melakukan upaya hukum berupa kasasi. Dan perusahaan semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK," terang Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati kepada detikcom, Sabtu (26/10/2024).

Sementara itu, Sritex mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) kemarin. Upaya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang sudah bersama dengan mereka selama lebih dari setengah abad.

"Selama 58 tahun, Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia tenggara, kami telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah dan Indonesia," terang perusahaan.

"Saat ini ada sekitar 14.112 karyawan SRIL yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex," tambah Sritex.

Sehingga penting bagi perusahaan untuk berjuang melawan putusan pailit tersebut. Pada akhirnya Sritex hanya bisa meminta dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar perusahaan dapat terus beroperasi.

"Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan," jelas Sritex.

Pesan Pemerintah

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Sritex tidak buru-buru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) usai dinyatakan pailit.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri meminta Sritex menunggu sampai adanya putusan inkrah atau putusan dari Mahkamah Agung.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA," kata Indah kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Indah juga meminta Sritex dan anak-anak usahanya tetap membayar gaji para karyawan.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya untuk tetap membayarkan hak-hak pekerja terutama gaji/upah," tambahnya.

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) buka-bukaan soal kondisi perusahaan usai dinyatakan pailit. Status pailit diputuskan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) kemarin.

Manajemen perusahaan mengatakan, saat ini jumlah karyawan dalam grup Sritex adalah 50.000. Lalu ada 14.112 karyawan yang bakal terdampak langsung akibat putusan tersebut.

"Saat ini ada sekitar 14.112 karyawan SRIL yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex," tulis manajemen dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/10/2024).

Perusahaan siap mengajukan kasasi atas status pailit mereka. Sritex mengaku sudah melakukan pembicaraan, baik secara internal maupun kepada para pemenang kepentingan lainnya, sebelum mendaftarkan kasasi atas putusan pailit tersebut.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut, dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Sritex.

"Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder," sambung perusahaan.

Sritex mengaku upaya ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang sudah bersama dengan mereka selama lebih dari setengah abad.

"Selama 58 tahun, Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia tenggara, kami telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah dan Indonesia," terang perusahaan.

Sehingga penting bagi perusahaan untuk berjuang melawan putusan pailit tersebut. Pada akhirnya Sritex hanya bisa meminta dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar perusahaan dapat terus beroperasi.

Sebagai informasi, sebelumnya Sritex bersama dengan tiga anak usahanya(PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tekstil, PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex blak-blakan mengenai nilai utangnya terhadap PT Indo Bharat Rayon (IBR) yang menggugat pailit perseroan di Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Berdasarkan keterangan di situs resmi SIPP PN Niaga Semarang, pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Direktur Keuangan SRIL, Welly Salam mengatakan, PT Indo Bharat Rayon (IBR) merupakan salah satu kreditur utang dagang perseroan. Namun, tidak terdapat nama IBR pada laporan keuangan perseroan.

Alasannya, lanjut Welly, karena seluruh kreditur yang termasuk sebagai utang dagang tercantum dalam utang usaha dengan pihak ketiga. Setelah adanya putusan pailit, SRIL masih memiliki sisa utang sebesar Rp101,3 miliar (Rp101.308.838.984) kepada IBR.

"Perseroan masih memiliki nilai utang tersisa sebesar Rp101,3 miliar kepada IBR, yang mana berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2024, mencerminkan 0,38% dari total liabilitas perseroan," ujar Welly dalam keterangannya di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Sabtu (26/10/2024).

Menurutnya, IBR merasa tidak menerima pembayaran kewajiban Grup Sritex berdasarkan Putusan Homologasi sejak Juli 2023, yakni pembayaran secara cicilan bulanan sejumlah US$17.000, dan/atau akan dilunaskan secara penuh pada tanggal jatuh tempo.

"Grup Sritex memandang bahwa ketentuan tersebut tidak bersifat kumulatif, dan pada faktanya Grup Sritex telah melakukan sejumlah pembayaran yang lebih daripada ketentuan minimum yang ditentukan Putusan Homologasi," jelasnya.

Merespons putusan pailit ini, SRIL dengan PT Sinar Panta Djaja, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Bitratex Industries (Grup Sritex) telah menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Aji Wijaya & Co, yang akan mendampingi serta mewakili Grup Sritex dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pembatalan Homologasi (Upaya Kasasi).

"Saat ini perseroan masih melakukan upaya kasasi terhadap Putusan Pembatalan Homologasi dan perseroan masih melakukan aktivitas operasionalnya secara normal untuk dapat tetap melakukan pemenuhan terhadap kewajibannya," kata Welly.

Alhasil, SRIL mengatakan akan terus beroperasi secara normal dan berupaya untuk meningkatkan produksi dengan melakukan pengikatan kerja sama dengan beberapa negara dan pihak-pihak lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan perseroan guna dapat tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Putusan Homologasi.

Berdasarkan laporan keuangan 2023, Sritex memiliki total liabilitas US$1,6 miliar. Total itu mencakup liabilitas jangka pendek US$113 juta dan liablitas jangka panjang US$1,49 miliar.

Liabilitas jangka pendek Sritex termasuk utang jangka pendek US$11 juta, utang usaha jangka pendek US$31,86 juta, dan surat utang jangka menengah US$5 juta.

Adapun, liabilitas jangka panjang Sritex didominasi oleh utang bank US$858,04 juta, obligasi neto US$371,86 juta, dan utang usaha jangka panjang kepada pihak berelasi US$92,51 juta.

Manajamen Sritex menyampaikan SRIL telah mencatat rugi neto pada 2023 sebesar US$174,84 juta. Pada saat yang sama, SRIL melaporkan defisit dan defisiensi modal pada masing-masing sebesar US$1,16 miliar dan US$954,82 juta.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Prabowo Subianto turun tangan melakukan upaya penyelamatan terhadap Sritex dengan menugaskan empat kementerian, yaitu Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Pasalnya, Sritex yang sudah 58 tahun berdiri itu memiliki sekitar 14.112 karyawan yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto turun tangan melakukan penyelamatan terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang diputus pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Prabowo memerintahkan empat kementerian untuk segera mengkaji opsi dan skema penyelamatan Sritex (SRIL). Adapun, 4 kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit. Pihak manajemen sudah dipanggil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk dimintai keterangan.

Pertemuan dilakukan hari Jumat, 25 Oktober 2024 antara Manajemen Sritex, Dispernaker Sukoharjo, Disnakertrans Jawa Tengah, serta perwakilan Apindo. Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, rapat dipimpin oleh Kepala Dispernaker, Sumarno dan dihadiri oleh Haryo selaku HRD PT Sritex.

"Haryo, GM HRD Sritex Group menyampaikan gugatan pailit dilakukan oleh PT Indo Bharat Rayon yg merupakan salah satu supplier bahan baku rayon kepada Sritex dan group (Bitratex, Sinar Pantja Djaja dan PT Primayudha Boyolali)," kata keterangan yang disampaikan Mumpuniati kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

Dari pertemuan tersebut, terungkap 4 fakta soal Sritex usai diputus pailit:

1. Ajukan Kasasi

Sritex mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) kemarin.

Perusahaan mengaku sudah melakukan pembicaraan, baik secara internal maupun kepada para pemenang kepentingan lainnya, sebelum mendaftarkan kasasi atas putusan pailit tersebut.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut, dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Sritex dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

"Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder," sambung perusahaan.

2. Jumlah Karyawan 50.000

Perusahaan melaporkan, saat ini ada sekitar 14.112 karyawan yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex.

"Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan," pungkas Sritex.

3. Operasional Masih Berjalan

Meski berstatus pailit, operasional Sritex saat ini masih tetap berjalan. Perusahaan juga terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi.

"Pihak perusahaan masih menjalankan operasional pabrik sambil melakukan upaya hukum," jelas Mumpuniati.

Saat ini kapasitas produksi tekstil adalah 60-70%, sedangkan garment masih full di 14 pabrik. Lalu, order yang masuk ke perusahaan adalah hingga bulan Maret 2025.

4. Nasib Karyawan

Manajemen perusahaan juga mengupayakan untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Sritex lalu diminta berkoordinasi dengan Bea Cukai, mengingat perusahaan berlokasi di dalam kawasan berikat.

"Terkait dengan putusan pailit PN Niaga tanggal 21 Oktober 2024, Sritex Group masih melakukan upaya hukum berupa kasasi. Dan perusahaan semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK," terang Mumpuniati.

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit. Pihak manajemen sudah dipanggil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk dimintai keterangan.

Pertemuan dilakukan hari Jumat, 25 Oktober 2024 antara Manajemen Sritex, Dispernaker Sukoharjo, Disnakertrans Jawa Tengah, serta perwakilan Apindo. Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, rapat dipimpin oleh Kepala Dispernaker, Sumarno dan dihadiri oleh Haryo selaku HRD PT Sritex.

"Haryo, GM HRD Sritex Group menyampaikan gugatan pailit dilakukan oleh PT Indo Bharat Rayon yg merupakan salah satu supplier bahan baku rayon kepada Sritex dan group (Bitratex, Sinar Pantja Djaja dan PT Primayudha Boyolali)," kata keterangan yang disampaikan Mumpuniati kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

Dari pertemuan tersebut, terungkap 4 fakta soal Sritex usai diputus pailit:

1. Ajukan Kasasi

Sritex mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) kemarin.

Perusahaan mengaku sudah melakukan pembicaraan, baik secara internal maupun kepada para pemenang kepentingan lainnya, sebelum mendaftarkan kasasi atas putusan pailit tersebut.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut, dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Sritex dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

"Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder," sambung perusahaan.

2. Jumlah Karyawan 50.000

Perusahaan melaporkan, saat ini ada sekitar 14.112 karyawan yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex.

"Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan," pungkas Sritex.

3. Operasional Masih Berjalan

Meski berstatus pailit, operasional Sritex saat ini masih tetap berjalan. Perusahaan juga terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi.

"Pihak perusahaan masih menjalankan operasional pabrik sambil melakukan upaya hukum," jelas Mumpuniati.

Saat ini kapasitas produksi tekstil adalah 60-70%, sedangkan garment masih full di 14 pabrik. Lalu, order yang masuk ke perusahaan adalah hingga bulan Maret 2025.

4. Nasib Karyawan

Manajemen perusahaan juga mengupayakan untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Sritex lalu diminta berkoordinasi dengan Bea Cukai, mengingat perusahaan berlokasi di dalam kawasan berikat.

"Terkait dengan putusan pailit PN Niaga tanggal 21 Oktober 2024, Sritex Group masih melakukan upaya hukum berupa kasasi. Dan perusahaan semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK," terang Mumpuniati.