Bisnis.com, JAKARTA — Ketika Donald Trump menjabat presiden Amerika Serikat pada 2017—2020, realisasi investasi atau penanaman modal asing dari AS ke Indonesia selalu lebih rendah dari masa sebelum dan setelahnya.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total realisasi penanaman modal asing (PMA) dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia mencapai US$4.949,5 juta selama 2017—2020 atau masa pemerintahan Trump.

JAKARTA, investor.id – Menteri Investasi Rosan Roeslani berharap hasil Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) yang menyatakan Donald Trump keluar sebagai pemenang memberi dampak terhadap peningkatan hubungan perdagangan dan investasi dengan Indonesia.

Dalam Pilpres AS, Trump keluar sebagai pemenang Pilpres AS setelah berhasil meraih suara popular terbanyak sekaligus meraup suara elektoral lebih dari ambang batas minimal yang ditetapkan, pada Rabu (6/11/2024).

“Semoga dengan terpilihnya Presiden Trump ini, hubungan kita diharapkan makin meningkat, utamanya di perdagangan dan investasi. Dan memang setiap ada pergantian, (maka) ada dampaknya. Ini hal yang positif buat kita semua,” kata Rosan seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Jakarta, pada Rabu (6/11/2024).

Adapun dalam waktu dekat, Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan kunjungan kenegaraan ke AS. Namun Rosan belum mengetahui dalam kunjungan tersebut Prabowo juga akan bertemu dengan Trump.

“Kita juga akan ke US juga kan ya. Saya sama Presiden (Prabowo) juga akan ke sana. Kita juga akan mempererat hubungan AS dengan Indonesia. Kita kan sebagai tamu akan melihat semua kemungkinan yang baik kita akan lihat protokoler yang ada (terkait bertemu Trump),” imbuh Rosan.

Menyambut hubungan yang semakin baik dengan Amerika Serikat, rencananya, pemerintah Indonesia akan menawarkan sejumlah investasi kepada pemerintah AS.

Pemerintah Indonesia menyambut hubungan yang semakin baik dengan AS melalui penawaran sejumlah investasi kepada pemerintah AS. "(Investasi) tentunya nanti di RNE, cleanenergy, mengenai JETP bagaimana kelanjutannya. Kita akan bicarakan seperti itu. Semua kita bicarakan (termasuk IKN)," jelas Rosan.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi mengatakan bahwa kunjungan Prabowo ke AS untuk bertemu dengan Presiden AS Joe Biden. Ia juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo tak menutup kemungkinan untuk bertemu dengan Trump setibanya di sana.

“Pak Presiden tentu masih menunggu hasil Pilpres Amerika, tapi memang kunjungan ke Amerika memang dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden yang sekarang dulu, tapi tentu nanti kita lihat perkembangan di sana. Bisa saja kemudian berkembang (bertemu Trump), nanti setelah Pak Presiden di sana kan sudah, mungkin sudah ada hasil sementara, walaupun belum inaugurasi. Tapi juga mungkin bisa bertemu dengan pemenang Pilpres di sana, siapapun yang menang itu,” pungkas Hasan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 investor asal Taiwan berminat merelokasi bisnisnya di sektor tekstil ke Indonesia. Namun, mereka meminta pemerintah memenuhi sejumlah persyaratan.

Permintaan ini diungkapkan ketika perwakilan dari Taiwan Textile Federation dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Jumat (1/11/2024).

"Asosiasi Tekstil Taiwan datang dan mereka menyatakan punya keinginan untuk investasi di Indonesia karena beberapa dari mereka sudah investasi di Indonesia, di daerah Purwakarta. Permintaan mereka ada beberapa hal," ujar Airlangga.

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

1. Dimudahkan membeli tanah

Para calon investor asing itu meminta agar proses pembelian tanah di Indonesia dimudahkan agar mereka bisa segera bangun pabrik di Indonesia.

Mengingat mereka ingin menerapkan strategi China Plus One (C+1) yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dengan mendiversifikasi bisnis ke negara lain.

Namun Airlangga justru menyarankan mereka untuk membangun pabrik di kawasan industri agar proses mengurus izin analisis dampak lingkungan (amdal) lebih cepat.

"Kalau keluar kawasan mereka amdalnya lama dan juga dua-tiga tahun hanya pematangan lahan. Tetapi kalau masuk kawasan itu akan menjadi mudah karena semuanya sudah selesai, baik amdal maupun lahan," ucapnya.

2. Memanfaatkan energi hijau

Para investor asal Taiwan itu juga meminta agar pemerintah mematuhi kerangka kerja dan pedoman lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESGcompliance sesuai regulasi yang telah diatur pemerintah maupun perusahaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 investor asal Taiwan berminat merelokasi bisnisnya di sektor tekstil ke Indonesia. Namun, mereka meminta pemerintah memenuhi sejumlah persyaratan.

Permintaan ini diungkapkan ketika perwakilan dari Taiwan Textile Federation dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Jumat (1/11/2024).

"Asosiasi Tekstil Taiwan datang dan mereka menyatakan punya keinginan untuk investasi di Indonesia karena beberapa dari mereka sudah investasi di Indonesia, di daerah Purwakarta. Permintaan mereka ada beberapa hal," ujar Airlangga.

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

1. Dimudahkan membeli tanah

Para calon investor asing itu meminta agar proses pembelian tanah di Indonesia dimudahkan agar mereka bisa segera bangun pabrik di Indonesia.

Mengingat mereka ingin menerapkan strategi China Plus One (C+1) yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dengan mendiversifikasi bisnis ke negara lain.

Namun Airlangga justru menyarankan mereka untuk membangun pabrik di kawasan industri agar proses mengurus izin analisis dampak lingkungan (amdal) lebih cepat.

"Kalau keluar kawasan mereka amdalnya lama dan juga dua-tiga tahun hanya pematangan lahan. Tetapi kalau masuk kawasan itu akan menjadi mudah karena semuanya sudah selesai, baik amdal maupun lahan," ucapnya.

2. Memanfaatkan energi hijau

Para investor asal Taiwan itu juga meminta agar pemerintah mematuhi kerangka kerja dan pedoman lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESGcompliance sesuai regulasi yang telah diatur pemerintah maupun perusahaan.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi environmental, social and governance (ESG).

"Sekarang industri tekstil yang high-end, semuanya meminta ESG compliance. Di dalam ESG compliant itu energinya hijau," kata dia.

3. Diberikan harga gas murah

Mereka juga meminta agar pemerintah memberikan harga jual gas industri dengan harga yang murah untuk mendukung operasional mereka.

Pasalnya, para investor ini mengeluhkan harga gas industri di Indonesia terlalu tinggi di atas 12 dollar AS per millions of british thermal units (MMBTU).

"Saya katakan kalau harganya 9 dollar AS per MMBTU, itu rata-rata industri dapat segitu. Jadi kalau mereka dapat di atas itu, mereka mesti sampaikan ke pemerintah, nanti pemerintah panggil lah PGN atau siapa," jelasnya.

4. Percepat penyelesaian IEU-CEPA

Pemerintah juga diminta untuk mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Pasalnya, para investor menginginkan pasar yang menguntungkan di Indonesia seperti layaknya di China dan Vietnam.

Mengingat saat ini keuntungan terbesar mereka diperoleh melalui investasi di China dan Vietnam, terutama karena Vietnam memiliki perjanjian IEU-CEPA dan Comprehensive and Progresive Trans-Pasific Partnership Agreement (CPTPP) sehingga dibebaskan bea masuk barang impor

"Sedangkan Indonesia saat sekarang dengan Eropa masih 16 sampai 20 persen. Dan end user mereka yang besar-besar, itu komit kalau Indonesia bisa mendapatkan IEU-CEPA, itu mereka akan relokasi bahkan dari Vietnam ke Indonesia," ucapnya.

Oleh karenanya, setelah pertemuan ini pemerintah akan berupaya untuk menyelesaikan perjanjian IEU-CEPA dan memenuhi persyaratan dari pada investor tersebut jika dapat direalisasikan.

"Jadi itu PR-PR yang harus diselesaikan," tukasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 investor asal Taiwan berminat merelokasi bisnisnya di sektor tekstil ke Indonesia. Namun, mereka meminta pemerintah memenuhi sejumlah persyaratan.

Permintaan ini diungkapkan ketika perwakilan dari Taiwan Textile Federation dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Jumat (1/11/2024).

"Asosiasi Tekstil Taiwan datang dan mereka menyatakan punya keinginan untuk investasi di Indonesia karena beberapa dari mereka sudah investasi di Indonesia, di daerah Purwakarta. Permintaan mereka ada beberapa hal," ujar Airlangga.

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

1. Dimudahkan membeli tanah

Para calon investor asing itu meminta agar proses pembelian tanah di Indonesia dimudahkan agar mereka bisa segera bangun pabrik di Indonesia.

Mengingat mereka ingin menerapkan strategi China Plus One (C+1) yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dengan mendiversifikasi bisnis ke negara lain.

Namun Airlangga justru menyarankan mereka untuk membangun pabrik di kawasan industri agar proses mengurus izin analisis dampak lingkungan (amdal) lebih cepat.

"Kalau keluar kawasan mereka amdalnya lama dan juga dua-tiga tahun hanya pematangan lahan. Tetapi kalau masuk kawasan itu akan menjadi mudah karena semuanya sudah selesai, baik amdal maupun lahan," ucapnya.

2. Memanfaatkan energi hijau

Para investor asal Taiwan itu juga meminta agar pemerintah mematuhi kerangka kerja dan pedoman lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESGcompliance sesuai regulasi yang telah diatur pemerintah maupun perusahaan.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi environmental, social and governance (ESG).

"Sekarang industri tekstil yang high-end, semuanya meminta ESG compliance. Di dalam ESG compliant itu energinya hijau," kata dia.

3. Diberikan harga gas murah

Mereka juga meminta agar pemerintah memberikan harga jual gas industri dengan harga yang murah untuk mendukung operasional mereka.

Pasalnya, para investor ini mengeluhkan harga gas industri di Indonesia terlalu tinggi di atas 12 dollar AS per millions of british thermal units (MMBTU).

"Saya katakan kalau harganya 9 dollar AS per MMBTU, itu rata-rata industri dapat segitu. Jadi kalau mereka dapat di atas itu, mereka mesti sampaikan ke pemerintah, nanti pemerintah panggil lah PGN atau siapa," jelasnya.

4. Percepat penyelesaian IEU-CEPA

Pemerintah juga diminta untuk mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Pasalnya, para investor menginginkan pasar yang menguntungkan di Indonesia seperti layaknya di China dan Vietnam.

Mengingat saat ini keuntungan terbesar mereka diperoleh melalui investasi di China dan Vietnam, terutama karena Vietnam memiliki perjanjian IEU-CEPA dan Comprehensive and Progresive Trans-Pasific Partnership Agreement (CPTPP) sehingga dibebaskan bea masuk barang impor

"Sedangkan Indonesia saat sekarang dengan Eropa masih 16 sampai 20 persen. Dan end user mereka yang besar-besar, itu komit kalau Indonesia bisa mendapatkan IEU-CEPA, itu mereka akan relokasi bahkan dari Vietnam ke Indonesia," ucapnya.

Oleh karenanya, setelah pertemuan ini pemerintah akan berupaya untuk menyelesaikan perjanjian IEU-CEPA dan memenuhi persyaratan dari pada investor tersebut jika dapat direalisasikan.

"Jadi itu PR-PR yang harus diselesaikan," tukasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 investor asal Taiwan berminat merelokasi bisnisnya di sektor tekstil ke Indonesia. Namun, mereka meminta pemerintah memenuhi sejumlah persyaratan.

Permintaan ini diungkapkan ketika perwakilan dari Taiwan Textile Federation dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Jumat (1/11/2024).

"Asosiasi Tekstil Taiwan datang dan mereka menyatakan punya keinginan untuk investasi di Indonesia karena beberapa dari mereka sudah investasi di Indonesia, di daerah Purwakarta. Permintaan mereka ada beberapa hal," ujar Airlangga.

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

1. Dimudahkan membeli tanah

Para calon investor asing itu meminta agar proses pembelian tanah di Indonesia dimudahkan agar mereka bisa segera bangun pabrik di Indonesia.

Mengingat mereka ingin menerapkan strategi China Plus One (C+1) yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dengan mendiversifikasi bisnis ke negara lain.

Namun Airlangga justru menyarankan mereka untuk membangun pabrik di kawasan industri agar proses mengurus izin analisis dampak lingkungan (amdal) lebih cepat.

"Kalau keluar kawasan mereka amdalnya lama dan juga dua-tiga tahun hanya pematangan lahan. Tetapi kalau masuk kawasan itu akan menjadi mudah karena semuanya sudah selesai, baik amdal maupun lahan," ucapnya.

2. Memanfaatkan energi hijau

Para investor asal Taiwan itu juga meminta agar pemerintah mematuhi kerangka kerja dan pedoman lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESGcompliance sesuai regulasi yang telah diatur pemerintah maupun perusahaan.

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan 15 investor asing menunjukkan berminat berinvestasi pada industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia. Investor-investor tersebut akan memindahkan lokasi pabrik ke Indonesia.

“Mereka akan relokasi ke Indonesia karena kebanyakan kan mereka sebelumnya kan investasinya di China. Namun dengan adanya situasi global itu sekarang mereka kebijakan dari buyer di Amerika itu harus cari China Plus One. Oleh karena itu Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik,” ucap Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis (31/10/2024).

China Plus One adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan China untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar domestik dan memperluas operasi mereka ke negara-negara lain sebagai alternatif atau tambahan produktivitas dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Airlangga mengatakan 15 investor tersebut ingin agar Indonesia memberikan pelayanan yang optimal. Dalam hal ini, Indonesia bisa mencontoh Vietnam dalam menghadirkan iklim investasi yang memadai. Vietnam memiliki sejumlah kemudahan untuk melakukan ekspor ke Amerika dan negara-negara Eropa. Oleh karena itu Indonesia juga terus menyelesaikan perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA).

“Hal itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangan IEU CEPA. Karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya 0%. Bagi Indonesia sekitar 16% atau di kisaran 10% sampai 20%,” terang dia.

Meskipun sudah mengatakan jumlah investor yang berminat, namun Airlangga belum merinci nilai investasi yang ditawarkan. Menurut dia, saat ini investor-investor tersebut sedang melakukan kajian terkait hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk investasi di Indonesia. Peluang tersebut harus dimanfaatkan oleh Indonesia.

“Ada 15 investor, belum (ada nilai komitmen investasi) mereka masih belanja (masalah),” terang Airlangga.

PR Pemerintah

Dengan adanya investor yang akan masuk ke sektor padat karya maka pemerintah harus segera melakukan revitalisasi pada sektor tersebut. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan pembenahan tentang produktivitas.

“Produktivitas itu juga kalau industri itu juga harus ada R and D (Research and Development). Karena biar bagaimanapun industri itu ada persaingannya, baik persaingan lokal maupun persaingan global,” kata Mantan Menteri Perindustrian ini.

Dalam hal ini, pemerintah juga harus melakukan pembenahan terkait efisiensi. Dengan kinerja yang efisien dan menghasilkan hasil yang produktif maka industri akan tumbuh lebih optimal.

“Jadi siapa yang lebih efisien, siapa yang energinya lebih efisien, siapa yang teknologinya lebih terakhir. Nah siapa yang output-nya lebih besar itu akan menentukan competitiveness-nya,” tutur dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara yang tergabung dalam BRICS, baik anggota penuh maupun negara mitra, telah berinvestasi atau menanamkan modal sebesar US$9,25 miliar atau setara Rp145,65 triliun (kurs Rp15.745 per dolar AS) ke Indonesia selama Januari—September 2024.

Sebagai informasi, BRICS merupakan blok ekonomi negara-negara berkembang dengan anggota penuh Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Belasan negara lain juga menjadi mitra BRICS yaitu Indonesia, Turki, Aljazair, Belarusia, Kuba, Bolivia, Malaysia, Uzbekistan, Kazakhstan, Thailand, Vietnam, Nigeria, dan Uganda.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di Rusia ada 22—24 Oktober 2024, pemerintah Indonesia memang secara resmi telah mengajukan permohonan agar bisa bergabung ke blok ekonomi tersebut.

Sejumlah pihak meyakini, bergabungnya Indonesia ke BRICS akan menarik modal masuk dari negara-negara anggotanya ke Indonesia. Ekonom dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Fithra Faisal Hastiadi misalnya.

Fithra melihat langkah pemerintah bergabung dengan berbagai organisasi internasional menjadi salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan investasi. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto ingin membawa Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Menurut perhitungannya, Indonesia butuh investasi sekitar Rp10.000 triliun di sektor infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai. Masalahnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya dapat memenuhi sekitar Rp500 triliun.

"Dalam lima tahun ke depan itu setidaknya butuh Rp10.000 triliun, Rp500 triliun APBN, Rp9.500 triliun non APBN yang berasal dari negara lain termasuk negara-negara yang tergabung dalam BRICS," ujarnya, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Investasi BRICS di Indonesia

Bagaimana faktanya? Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), negara-negara BRICS ‘hanya’ menyumbang sekitar 21,2% dari total penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia selama Januari—September 2024.

Secara total, ada US$43.62 miliar modal asing yang masuk ke Indonesia selama Januari—September 2024. Dari jumlah tersebut, negara-negara BRICS total menyumbang US$9,25 miliar atau mencakup 21,2%.

Lima negara-negara BRICS yang paling banyak menanamkan modal ke Indonesia yaitu China (US$6,06 miliar), Malaysia (US$2,72 miliar), Thailand (US$285,96 juta), Rusia (US$210,62 juta), dan India (US$153,96 juta).

Sementara itu, besaran realisasi belasan negara BRICS lainnya ke Indonesia tidak terlalu signifikan, yaitu di bawah US$42 juta. Bahkan, ada yang belum menanamkan modal ke Indonesia seperti Kuba.

Perdagangan, Bukan Investasi

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet tidak yakin bergabungnya Indonesia ke blok ekonomi BRICS akan otomatis meningkatkan realisasi investasi dalam negeri.

Yusuf menjelaskan negara-negara yang bergabung ke BRICS sejatinya tidak banyak yang berinvestasi ke Indonesia. Pengecualiannya hanya China.

"Hanya China yang relatif punya sumbangsih realisasi investasi besar di Indonesia, sementara negara-negara anggota lain seperti Rusia kemudian Afrika Selatan dan Brasil secara komponen masih relatif kecil," ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Kendati demikian, dia meyakini bergabungnya Indonesia ke BRICS akan membuka peluang peningkatan kerja sama perdagangan dengan negara yang sudah tergabung.

Apalagi, sambungnya, prospek pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS tidak kalah baik dibandingkan dengan negara di gerakan blok ekonomi lain yang setara.

"Misalnya Rusia atau Brazil masih punya peluang untuk meningkatkan hubungannya dengan Indonesia mengingat saat ini share ekspor dari Indonesia ke negara-negara tersebut relatif masih kecil," kata Yusuf.

JAKARTA, investor.id – Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan Singapura menjadi negara penyumbang investasi terbesar di Indonesia pada kuartal III-2024 dengan nilai investasi mencapai US$ 5,5 miliar.

“Kalau negara, memang Singapura ini sudah 10 tahun terakhir selalu menjadi investor nomor satu di Indonesia. Nilainya pada triwulan ketiga ini adalah US$ 5,5 miliar,” tutur Rosan dalam konferensi pers di Gedung Barli Halim, Kementerian Investasi/BKPM Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Rosan mengungkapkan, tren investasi Singapura di Indonesia terus merangkak naik dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, saat ini nilainya jauh lebih tinggi dibanding kuartal III-2021.

“Kalau kita lihat trennya kita ambil dari kuartal III-2021. Kita lihat angkanya dari US$ 2,5 miliar, naik ke US$ 3,8 miliar, naik ke US$ 4,4 miliar. Alhamdulillah sekarang di US$ 5,49 miliar,” urai dia.

Selanjutnya, Hong Kong menjadi penyumbang investasi nomor dua setelah Singapura. Nilai investasi Hong Kong di Indonesia sebesar US$ 2,24 miliar. Kemudian ada China dengan nilai investasi sebanyak US$ 1,86 Miliar.

Adapun negara tetangga Malaysia menjadi negara keempat penyumbang investasi di Indonesia. Malaysia berinvestasi sebesar US$ 0,99 miliar. Kemudian, ada Amerika Serikat dengan jumlah investasi sebanyak US$ 0,84 miliar.

Sementara itu, realisasi penanaman modal asing (PMA) pada kuartal III-2024 didominasi oleh sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya dengan nilai US$ 3,03 miliar. Disusul oleh sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi dengan besaran US$ 2,02 miliar.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Masalah perizinan usaha menjadi salah satu kendala berbisnis di Indonesia. Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, meski sudah ada Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, implementasinya belum juga optimal.

Rosan menjelaskan, perizinan melalui OSS melibatkan verifikasi 18 Kementerian yang belum semuanya terintegrasi ke. Akibatnya Kementerian Investasi/BKPM hanya menerima data dari Kementerian lain lalu perlu diproses lagi secara manual.

"OSS itu, itu melibatkan 18 kementerian. Dari 18 itu saja, belum semua terintegrasi ke OSS. Ibaratnya kita hanya terima data dari bapak-bapak ibu-ibu, terus diprosesnya manual," katanya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, disiarkan di YouTube Harian Kompas, Jumat (11/10/2024).

Kedua, pengurusan perizinan di Kementerian lain bisa memakan waktu selama berbulan-bulan. Padahal ada perjanjian bahwa pengurusan izin berusaha harusnya selesai dalam waktu beberapa hari saja.

"Kedua, sebetulnya kita ini ada perjanjian nih, dengan semua kementerian 18 itu, yang namanya service level agreement. Contohnya, oh izin ini harusnya 3 hari, izin ini harusnya 5 hari. Kejadiannya, itu bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, bisa setahun. Yang kena siapa? Yang kena kita Pak, BKPM. OSS banyak yang bilang, bukan OSS katanya. Ini udah sakaratul, SOS dibaliknya jadinya," beber Rosan.

Rosan menyebut akan meminta 18 Kementerian yang terlibat dengan OSS mematuhi perjanjian soal penerbitan izin. Jika izin di Kementerian terkait tidak terbit dalam waktu yang disepakati, maka Kementerian Investasi/BKPM bisa mengeluarkan izin secara otomatis.

"Kalau tidak, misalnya kita sudah janji 3 hari, mereka tidak keluarkan izinnya, otomatis akan saya keluarkan izinnya. Jadi, para pengusaha dalam dua-dua negeri exactly tahu kapan akan dapat izinnya," tegasnya.

Jika ada yang tidak setuju dengan itu, kata Rosan, ia bakal melapor ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menggarisbawahi bahwa yang dibutuhkan pengusaha adalah sesuatu yang terukur dan terstruktur.

"Dan kebetulan, nanti pemerintahan baru, presiden baru, kalau ada kementerian nggak boleh integrasikan, saya tinggal bilang langsung ke Bapak Presiden terpilih, Pak, yang ini nggak mau Pak integrasikan, Pak. Kelar itu. Kembali lagi kita maunya certainty, we don't like surprises, semuanya mau terukur dan terstruktur," terang Rosan.

OSS juga akan diintegrasikan dengan artificial intelligence (AI), cloud computing dan teknologi lainnya. Rosan menyebut pihaknya berupaya mengurangi pertemuan pengusaha dengan pegawai Kementerian Investasi/BKPM demi menekan korupsi dan kolusi.

Simak: Soal Izin Tambang Ormas Agama, Anggota Komisi VII Khawatir Ada Jebakan

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap bahwa Apple belum merealisasikan janji investasinya yang sebesar Rp 1,7 triliun secara penuh. Dari komitmen tersebut, nilai investasi yang belum direalisasikan adalah Rp 240 miliar.

Hal ini menyebabkan Apple tak bisa menjual produk terbarunya, iPhone 16 di Indonesia. Sebagai informasi, Apple memilih skema investasi berbasis inovasi dan membangun Apple Developer Academy untuk memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40%.

"Perpanjangan sertifikat TKDN masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple karena realisasi investasi Apple baru tercatat Rp 1,48 triliun relatif kecil ya dibandingkan dengan produk-produk yang mereka datangkan ke Indonesia dari komitmen dari komitmen antara Apple dan pemerintah yaitu Rp 1,71 triliun, jadi masih ada gap sekitar Rp 240 miliar," katanya dalam acara Rapat Kerja Tim Nasional P3DN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Apple lalu diharapkan tidak hanya membangun akademi di Indonesia untuk memenuhi syarat TKDN. Hal ini berdasarkan diskusinya dengan Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Odo Manuhutu.

Apple diharapkan dapat mendirikan pusat penelitian dan pengembangan, sebab jika hanya membangun sekolah maka pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mampu. Hal ini, kata Agus, demi memenuhi asas keadilan bagi investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

"Tadi saya diminta oleh Pak Odo agar saya bicara dengan Apple jangan hanya membentuk akademi jangan hanya membentuk sekolah karena Indonesia juga mampu untuk membentuk sekolah, tapi kita dorong Apple untuk set-up R&D di Indonesia," bebernya.

Sebagai informasi, regulasi pemenuhan TKDN diatur dalam Permenperin 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet. Agus menyebut pemerintah memberi fleksibilitas melalui tiga skema untuk pemenuhan TKDN.

Pertama melalui skema manufaktur, kedua skema aplikasi, dan ketiga skema inovasi. Apple lalu memilih opsi yang ketiga, meskipun menurut Menperin skema manufakturlah yang paling ideal. Jika Apple memilih skema manufaktur maka raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu harus membuat produknya di Indonesia.

"Saya ingin menyampaikan bahwa memang Permenperin 29/2017 ini menurut pandangan saya ini masih ringan terhadap beberapa perusahaan. Dan saya harapkan nanti siapapun nanti akan menjadi Menteri Perindustrian, Permenperin 29/2017 ini harus segera kita revisi," tutupnya.

Simak: Analisis Pengamat soal Alasan Apple Masih Pertimbangkan Buka Pabrik di RI

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Kehadiran pabrik kabel milik perusahaan terafiliasi Rothschild di Batam, PT Volex Indonesia dapat dilihat dari banyak sisi. Salah satunya terkait kesiapan Indonesia untuk masuk dalam rantai pasok global khususnya industri high-tech.

Pangkalnya, persaingan memperebutkan investasi antara sesama negara Asean berlangsung ketat pada beberapa tahun terakhir. Indonesia kerap tersisih dalam persaingan memperebutkan investor high-tech.