BOGOR, KOMPAS.com – Badan Intelijen Negara (BIN) mengidentifikasi sejumlah ancaman potensial yang dapat mengganggu jalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Kepala BIN Muhammad Herindra, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center, Kamis (7/11), memaparkan ancaman tersebut mencakup radikalisme, terorisme, sampai gangguan siber dan penyebaran berita hoaks.

Herindra menekankan, meskipun tingkat ancaman terorisme saat ini menurun, aspek radikalisme tetap mengkhawatirkan.

"Kita jangan mengabaikan adanya tangan-tangan invisible yang mengganggu pelaksanaan Pilkada," kata Herindra.

Herindra juga menyoroti meningkatnya tantangan dalam bentuk serangan siber yang berpotensi mengganggu keamanan data, serta penyebaran hoaks dan berita bohong di tengah masyarakat.

Dari segi tantangan alam, masuknya musim hujan di beberapa daerah berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pendistribusian logistik pemilu, yang bisa terhambat akibat kondisi tersebut.

"Saat ini mau memasuki musim hujan, tentunya ada keterlambatan dalam pendistribusian logistik," ujar Herindra.

Selain itu, tantangan ekonomi dan geografis di beberapa daerah dapat mempersulit pelaksanaan pilkada yang lancar.

Masalah lain seperti kerusakan logistik, koordinasi antara KPU dan Bawaslu, serta validasi data pemilih juga disebut sebagai hambatan yang mungkin mengganggu proses Pilkada 2024.

"Masih ada hambatan logistik, kerusakan logistik, miskoordinasi antara KPU dan Bawaslu, permasalahan validasi data," ucap Herindra.

Di masyarakat, Herindara memaparkan ancaman seperti kampanye hitam, jual beli suara, dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi isu yang terus dipantau.

"Gangguan di masyarakat yaitu black campaign, netralitas ASN. Ini juga menjadi gangguan yang akan berpotensi," ucap Herindra.

Dia juga memaparkan potensi praktik politik uang (money politic), penggelembungan suara, dan potensi bentrokan antarpendukung sebagai ancaman yang perlu diwaspadai.

Dalam pemetaan BIN, hampir semua wilayah di Indonesia dinilai rawan terhadap berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Namun, Herindra optimistis.

"Pilkada ini sudah sering dilakukan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai ASN untuk mencegah terjadinya konflik," kata mantan Wakil Menteri Pertahanan itu.

BOGOR, KOMPAS.com – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, memberikan prediksi ancaman keamanan seputar pelaksanaan Pilkada 2024.

Salah satu perhatian utamanya tertuju pada minggu tenang, fase terakhir sebelum hari pencoblosan. Dalam pandangannya, pada masa itu justru harus diwaspadai karena rentan operasi senyap.

Herindra menyebutkan, dalam minggu tenang rentan terjadi mobilisasi tak terlihat atau aktivitas tertutup yang berpotensi mengganggu kelancaran Pilkada.

Ia mengungkapkan, selama masa tenang, berbagai upaya tersembunyi sering terjadi, mulai dari intimidasi sampai politik uang.

"Minggu tenang, namanya minggu tenang, tapi kadang justru di minggu tenang itu tidak tenang," kata Herindra saat memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah di SICC Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis (7/11/2024).

BIN, kata Herindra, telah memetakan peran intelijen untuk mendeteksi gerakan tersembunyi dalam fase krusial Pilkada ini.

"Banyak gerakan yang tidak terdeteksi, tetapi berpotensi terhadap jalannya pelaksanaan Pilkada," lanjut Herindra.

Peran intelijen menjadi vital karena berbagai bentuk disinformasi dan ancaman politik uang di lapangan berpotensi menggiring opini publik ke arah negatif.

Herindra menekankan pentingnya kerja intelijen yang terkoordinasi dalam mendeteksi mobilisasi terselubung.

Tidak hanya itu, intimidasi dan hoaks juga menjadi ancaman selama minggu tenang. Di tengah suasana yang diharapkan damai, informasi palsu sering kali menyebar lebih intensif.

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, menekankan pentingnya koordinasi intensif antarintelijen dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Saat menyampaikan paparan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024), Herindra menyampaikan perlunya sinergi yang lebih kuat dalam mengantisipasi ancaman yang kian kompleks di era digital.

Herindra mengingatkan para aparat intelijen daerah agar tidak bekerja sendiri-sendiri atau menahan informasi yang dimiliki.

Dia menyebut fenomena ini sebagai “penyakit” yang masih terjadi dalam lingkup intelijen di berbagai wilayah.

“Jangan ada informasi di tahan sendiri. Saling sharing. Ini jadi tantangan kita semua,” kata Herindra.

Dia menyampaikan, koordinasi yang efektif memungkinkan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang mungkin muncul selama proses Pilkada.

Herindra menekankan urgensi berbagi informasi secara tepat waktu, terutama di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi di era digital.

Baginya, informasi yang terlambat diteruskan justru kehilangan manfaatnya dalam proses mitigasi ancaman.

“Informasi kalau tidak tepat waktu, enggak ada manfaatnya,” ujar Herindra.

Menurutnya, kolaborasi lintas instansi, khususnya antara BIN, TNI, Polri, dan kejaksaan, sangat krusial dalam menjaga stabilitas selama Pilkada. Ia menyebut kerja intelijen dalam senyap, tetapi meminta aparat agar tetap waspada dan aktif.

BIN juga berupaya memastikan adanya akses informasi yang merata dan terkoneksi antarwilayah, terutama daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

Melalui koordinasi lintas sektor, Herindra optimis deteksi dini dan mitigasi ancaman dapat dilakukan lebih efektif, dan akan menciptakan kondisi aman dan kondusif bagi masyarakat dalam menjalani Pilkada 2024.

JAKARTA, investor.id - Analis politik dan intelijen Boni Hargens berpendapat penunjukan Letjen Purn. Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru menggantikan Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan merupakan langkah strategis untuk memperkuat agenda pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto.

BIN merupakan tulang punggung dalam menjamin keamanan nasional dalam kerangka kolaborasi dan koordinasi lintas sektoral dengan institusi lain yang relevan.

BIN merupakan koordinator dari seluruh komunitas intelijen berdasarkan UU 17 tahun 2011. Artinya, BIN tulang punggung dari aktivitas koleksi, lokasi, dan diseminasi informasi dalam rangka menopang keamanan nasional. 

“Dalam konteks itu, penunjukkan Pak Muhammad Herindra bagi saya merupakan langkah yang strategis. Beliau memiliki pengalaman yang memadai sebagai prajurit dan sebagai mantan wamen Kemenhan. Tentu saja beliau memiliki kompetensi  untuk merespons potensi ancaman yang mungkin terjadi ke depan, baik dari lingkungan global maupun dari lingkungan domestik,” kata Boni kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini.

Herindra, kata dia, juga dikenal sebagai sosok yang dekat dengan calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto.

Hal itu, lanjut Boni, menjadi jaminan loyalitas yang tak diragukan lagi terhadap presiden baru sebagai end-user dalam proses diseminasi informasi intelijen.

"Saya yakin, kemajuan institusi BIN yang sudah dilakukan Pak Budi Gunawan selama 8 tahun terakhir terus meningkat di tangan Kepala BIN baru," paparnya.

Pada kesempatan itu, Boni menjelaskan, soal dinamika lingkungan strategis global yang makin rumit dan konflktual akan dengan sendirinya mempengaruhi Indonesia ke depan, entah dalam gatra keamanan, politik, ideologi, ataupun gatra ekonomi dan yang lainnya. Perang di Gaza dan Ukraina, misalnya. Belum Lagi menguatnya blok BRISC yang otomatis memicu ketegangan dengan blok NATO. 

“Indonesia akan dituntut untuk mewujudkan politik bebas aktif yang lebih feasible. Kita tidak  bermaksud menjadi Westphalian atau realis tapi tetap pada prinsip idealis dengan prinsip menjunjung tinggi perdamaian dunia, Di dalam negeri, kita masih berurusan dengan gejolak sepatisme dan terorisme,” ujarnya.

Dia menilai Prabowo Subianto adalah sosok yang mampu menyatukan semua elemen masyarakat. Ini menjadi modal besar untuk menghimpun   kekuatan nasional dalam rangka konsolidasi demokrasi dan menjamin keamanan nasional.

Selain itu, Prabowo juga merupakan sosok patriot sejati dan cerdas sehingga kepemimpinannya dapat diandalkan dalam menghadapi kompleksitas keamanan nasional selama lima tahun ke depan.

“Menyatukan kekuatan militer, polisi, dan sipil dalam matra keamanan adalah pilihan strategis. BIN salah satu contoh institusi yang merupakan gabungan ketiga matra tersebut. Kita berharap, hal itu bisa diterapkan di institusi lain yang terkait,” katanya

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: DPR sepakat Letnan Jenderal (Purn) TNI Muhammad Herindra menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan. Kesepakatan ini disetujui pada Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

"Apakah laporan Tim DPR yang memutuskan bahwa saudara Muhammad Herindra layak sebagai Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan dapat disetujui?" kata Ketua DPR Puan Maharani di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.

Seluruh peserta rapat menyatakan setuju. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga telah menyampaikan laporan mengenai pertimbangan usulan pemerintah terkait calon Kepala BIN atas nama Muhammad Herindra.

Baca juga: Proses Seleksi Capim dan Cadewas KPK Mandek di DPR, Ini Alasannya

Sebelumnya, Herindra telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi I DPR pada Rabu, 16 Oktober 2024. Uji itu dilakukan secara tertutup.

Herindra disepakati menjadi Kepala BIN oleh perwakilan dari delapan fraksi di DPR. Dia bakal dilantik langsung oleh presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

DPR RI resmi menyetujui Letjen (Purn) Muhammad Herindra sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) dalam rapat paripurna di DPR, Kamis (15/10). Herindra akan menggantikan Jenderal (Purn) Budi Gunawan.

Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan apresiasi atas kinerja Budi Gunawan selama menjadi Kepala BIN. Saat memimpin Rapat Paripurna, Puan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Rapat Paripurna itu beragendakan Laporan Tim DPR RI tentang Pemberian Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BIN atas Hasil Pembahasan Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BIN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, KaBIN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR.

DPR, melalui tim yang berisi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, telah melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Herindra pada Rabu (16/10). Hasilnya, Herindra yang kini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) dianggap layak menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN.

Laporan hasil fit and proper test terhadap Herindra dibacakan Sufmi Dasco sebagai Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan HAM.

"Bahwa Calon Kepala BIN Saudara Muhammad Herindra layak sebagai Kepala BIN menggantikan Saudara Budi Gunawan. Selanjutnya keputusan Tim DPR RI tersebut dilaporkan pada rapat paripurna hari ini sesuai keputusan rapat konsultasi pimpinan dpr dengan fraksi-fraksi tanggal 14 Oktober 2024," ujar Dasco.

Setelah laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan dibacakan, Puan meminta persetujuan kepada anggota DPR.

“Apakah Laporan Tim DPR RI yang memutuskan bahwa Saudara Muhammad Herindra layak sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Saudara Budi Gunawan, dapat disetujui?” tanya mantan Menko PMK itu.

"Setuju!” jawab anggota dewan.

Herindra yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR pun berdiri saat namanya dipanggil setelah pengesahan hasil uji kelayakan dan kepatutan.

Puan mengucapkan selamat kepada Herindra sebagai calon KaBIN. Ia juga memberikan pesan kepada mantan Danjen Kopassus tersebut.

"Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada Calon Kepala Badan Intelijen Negara, semoga dapat menyelenggarakan fungsi dan kegiatan intelijen negara dengan penuh tanggung jawab, profesional dan berintegritas," ungkap Puan.

Puan juga memberikan apresiasi kepada Budi Gunawan atas kinerjanya. Puan atas nama DPR berterima kasih atas dedikasi Budi Gunawan selama menjadi Kepala BIN.

"Pimpinan dan Anggota Dewan juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada Saudara Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan, atas dedikasi dan kerja samanya dalam membangun profesionalitas intelijen negara serta kontribusi yang luar biasa dalam menjaga stabilitas keamanan nasional," tuturnya.

Pertimbangan dari DPR ini dilakukan setelah Presiden Jokowi mengirimkan Surat Presiden Nomor R-51/Pres/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 perihal Permohonan Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Dalam suratnya, Jokowi hanya mencantumkan satu nama untuk pengganti Budi Gunawan alias calon tunggal Kepala BIN yakni Herindra.

Nantinya, Herindra akan dilantik oleh Prabowo Subianto setelah resmi menjadi presiden. Prabowo akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Puan menjelaskan hasil keputusan DPR soal pertimbangan pergantian KaBIN akan disampaikan kepada pemerintah.

“Setelah disetujui oleh Rapat Paripurna proses mekanismenya adalah kemudian kami akan berkirim surat kepada presiden, terkait dengan persetujuan ini,” jelas Puan.

“Terkait pelantikan, tentu saja nanti kami serahkan kepada Pemerintah silakan kapan akan dilantiknya,” sambung cucu Bung Karno itu.

Prabowo baru akan melantik jajaran kabinetnya pada Senin (21/10) mendatang. Artinya, para menteri dan pimpinan lembaga di bawah pemerintahan Prabowo akan dilantik sehari setelah pelantikan presiden terpilih itu.

Rapat paripurna DPR RI menetapkan Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru. Dia menggantikan Budi Gunawan yang dikabarkan akan masuk ke dalam kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto.

Penetapan Herindra sebagai Kepala BIN, dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Herindra hadir dalam paripurna ini.

"Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan tim DPR RI yang memutuskan bahwa saudara muhammad herindra layak sebagai Kepala Badan Intelijen negara menggantikan saudara Budi Gunawan dapat disetujui?" ujar Puan dalam sidang pada Kamis (17/10).

"Setuju," jawab 382 peserta sidang.

Herindra pun langsung ditetapkan sebagai Ketua BIN. Hasil di DPR ini kemudian akan diserahkan ke Presiden Republik Indonesia untuk dilantik.

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat 5 peraturan DPR RI nomor 1 tahun tentang yang menyatakan tim dibubarkan oleh pimpinan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasan berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai," ujar Puan.

"Maka dengan telah selesainya pembahasan pemberian pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN maka pimpinan DPR RI dengan ini menyatakan Tim DPR tentang pemberian pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN dibubarkan," sambungnya.

JAKARTA, investor.id – Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan, M Herindra telah diterima sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan akan dilantik oleh presiden baru. Kepastian tersebut diperoleh setelah pimpinan DPR dan perwakilan 8 fraksi menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap M Herindra di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.  

"Hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon kepala BIN, dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden,” tutur Puan di Gedung Nusantara II Komisi I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Dengan kata lain, M Herindra akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024.

Sebelum dilantik, DPR terlebih dahulu akan melakukan sidang paripurna penetapan M. Herindra pada Kamis (17/10/2024). Selanjutnya, pimpinan DPR akan mengirimkan surat hasil penetapan M. Herindra sebagai Kepala BIN.

"InsyaAllah paripurna untuk menyatakan terkait dengan kesiapan bahwa calon kepala BIN yang akan datang ini, kita akan lakukan paripurnanya besok hari Kamis," kata Puan.

Puan belum dapat memastikan jadwal pelantikan M. Herindra. Dia menyerahkan kepada pemerintah baru Prabowo-Gibran. 

Namun sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan rencana pelantikan Kepala BIN pada Senin (21/10/2024) mendatang. Dasco menyebut pelantikan Kepala BIN akan bersamaan dengan pelantikan menteri.

"Ya kita rencananya hari ini setelah memberikan pertimbangan, besok kita akan paripurnakan dan berkirim surat ke Presiden. Kalau keburu mungkin, pelantikannya akan bersamaan dengan menteri kabinet pada tanggal 21," ucap Sufmi Dasco Ahmad Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas TV | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Letjen (Purn) TNI Muhammad Herindra menjelaskan pesan Presiden terpilih Prabowo Subianto usai disetujui menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Herindra mengungkapkan pesan Prabowo, yakni harus berkolaborasi dengan seluruh pihak.

Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1987 itu tak banyak berkata-kata usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR hari ini.

"Ya intinya kita harus berkolaborasi dari semua stakeholder ya. Intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara, Undang-Undang Dasar dan Pancasila, itu aja," kata Herindra di gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Sebelumnya, DPR RI menyetujui Letjen (Purn) TNI Herindra menjadi calon Kepala BIN.

Keputusan itu diambil setelah Herindra menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Jakarta sebagai calon Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan.

"Hasil dari tim menyatakan Muhammad Herindra kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden," kata Ketua DPR Puan Maharani di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Puan menjelaskan, menurut rencana, pihaknya akan menggelar rapat paripurna pengesahan Herindra sebagai calon Kepala BIN pada Kamis (17/10/2024).

Sumber: Kompas TV | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR RI menyetujui Letjen (Purn) TNI Muhammad Herindra menjadi calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Keputusan itu diambil setelah Herindra menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Jakarta pada hari ini sebagai calon Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan.

"Hasil dari tim menyatakan Muhammad Herindra kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden," kata Ketua DPR RI, Puan Maharani di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Puan menjelaskan, rencana pihaknya akan menggelar rapat paripurna pengesahan Herindra sebagai calon Kepala BIN pada Kamis (17/10/2024).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, Herindra akan dilantik menjadi Kepala BIN berbarengan dengan menteri Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 mendatang.

"Kalau keburu mungkin, pelantikannya akan bersamaan dengan menteri kabinet pada tanggal 21 (Oktober 2024)," kata Dasco di gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Menurut rencana, pihak DPR akan menggelar Rapat Paripurna pengesahan Herindra sebagai Kepala BIN pada Kamis besok.

"Ya kita rencananya hari ini setelah memberikan pertimbangan, besok kita akan paripurnakan dan berkirim surat ke Presiden," kata Dasco.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pencalonan Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru menggantikan Budi Gunawan.

Seluruh pimpinan DPR dan tim perwakilan dari delapan fraksi partai politik menerima pencalonan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhen) itu sebagai satu-satunya calon yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Herindra nantinya akan dilantik oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto usai hari ini dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test, Rabu (16/10/2024).

"Dari pertimbangan tersebut, menyatakan bahwa bapak Muhammamd Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya pada presiden yang nantinya dilantik pada 20 oktober yaitu presiden yang akan datang, Prabowo Subianto," ujar Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Puan mengatakan hasil fit and proper test yang digelar hari ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR besok, Kamis (17/10/2024). Selanjutnya, pimpinan DPR akan menyurati pemerintah terkait dengan pelantikan Herindra sebagai Kepala BIN yang baru.

"Bahwa nanti pelantikannya kapan, kami akan serahkan ke pemerintah," ujar perempuan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Puan menyebut DPR memberikan sejumlah pertimbangan kepada Herindra yang diterima sebagai calon tunggal Kepala BIN. Purnawirawan TNI bintang tiga itu diminta agar bisa menjaga stabilitas NKRI serta secara konsisten memastikan netralitas lembaga intelijen negara itu.

"Kemudian tentu saja bekerja bukan ke dalam saja tetapi juga menjaga tugas tupoksinya untuk ke luar, maksudnya ke luar negeri," kata Ketua DPR dua periode itu.

Pada kesempatan yang sama, Herindra secara singkat menyampaikan bahwa sebagai Kepala BIN nantinya akan terus berkolaborasi untuk menjaga keutuhan negara.

"Tentunya kita harus kolaborasi. Tentunya kita akan tetap menjaga keutuhan negara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pencalonan Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru menggantikan Budi Gunawan.

Seluruh pimpinan DPR dan tim perwakilan dari delapan fraksi partai politik menerima pencalonan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhen) itu sebagai satu-satunya calon yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Herindra nantinya akan dilantik oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto usai hari ini dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test, Rabu (16/10/2024).

"Dari pertimbangan tersebut, menyatakan bahwa bapak Muhammamd Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya pada presiden yang nantinya dilantik pada 20 oktober yaitu presiden yang akan datang, Prabowo Subianto," ujar Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Puan mengatakan hasil fit and proper test yang digelar hari ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR besok, Kamis (17/10/2024). Selanjutnya, pimpinan DPR akan menyurati pemerintah terkait dengan pelantikan Herindra sebagai Kepala BIN yang baru.

"Bahwa nanti pelantikannya kapan, kami akan serahkan ke pemerintah," ujar perempuan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Puan menyebut DPR memberikan sejumlah pertimbangan kepada Herindra yang diterima sebagai calon tunggal Kepala BIN. Purnawirawan TNI bintang tiga itu diminta agar bisa menjaga stabilitas NKRI serta secara konsisten memastikan netralitas lembaga intelijen negara itu.

"Kemudian tentu saja bekerja bukan ke dalam saja tetapi juga menjaga tugas tupoksinya untuk ke luar, maksudnya ke luar negeri," kata Ketua DPR dua periode itu.

Pada kesempatan yang sama, Herindra secara singkat menyampaikan bahwa sebagai Kepala BIN nantinya akan terus berkolaborasi untuk menjaga keutuhan negara.

"Tentunya kita harus kolaborasi. Tentunya kita akan tetap menjaga keutuhan negara," pungkasnya.