PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menegaskan kesiapannya untuk mengimplementasikan sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia. Perusahaan juga memastikan sistem ini diterapkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah.

Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, teknologi MLFF yang mereka garap telah siap. Pihaknya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk mematangkan penerapan sistem ini.

"Kami tiga kali lebih siap untuk penerapan teknologi. Kami siap, teknologi kami siap. Kami menunggu untuk siap berkolaborasi karena tidak ada teknologi yang dapat diterapkan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi ekosistem yang sangat kuat," kata Attila dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Attila menjelaskan, kolaborasi ini mayoritas terjalin dengan BUMN. Melihat kesiapan sistem dan ekosistem kolaborasi ini, pihaknya mempertimbangkan untuk menerapkan sistem ini di tol Indonesia pada kuartal I-2025.

"Berdasarkan kesiapan dan kolaborasi dengan mitra kami, kami sedang mempertimbangkan dan merencanakan go live kami pada kuartal I-2025," ujarnya.

Sementara itu, Direktur RITS Renaldi Utomo Djojohadikusumo mengatakan, selama tiga tahun menjalin kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, pihaknya terus melakukan perbaikan dari sisi kolaborasi dengan mitra tol.

RITS telah melakukan serangkaian uji coba pertamanya pada Desember 2023 dan Januari 2024. Aldi menambahkan, pihaknya juga telah memproses permintaan Kementerian PU agar sistem ini ditransisikan masih dengan palang untuk awalannya.

"Kita secara sistem ready dengan teknologi ini. Kami juga mendapatkan input dan direction dari Kementerian PUPR bahwa untuk melakukan sistem MLFF, tol yang tanpa gerbang itu tidak setahun-dua tahun bisa serta merta membuka gerbang. Ini harus ada transisinya, dan dari awal kami sudah mempersiapkan transisi itu," terang Aldi dalam kesempatan yang sama.

Berbagai uji coba telah beberapa kali dilakukan. Namun, memang salah satu pekerjaan rumah (PR) mendorong kolaborasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)

"Kalau dari sistem mungkin teknologi sepertinya tidak akan ada masalah, yang kami butuhkan sekarang adalah bisa melakukan kolaborasi yang baik dengan badan usaha terkait dan stakeholders terkait di ekosistem jalan tol Indonesia," ujarnya.

Sebagai informasi, proyek MLFF ini merupakan investasi langsung asing dari Hungaria senilai US$ 300 juta atau Rp 4,5 triliun yang didanai oleh dana publik Hungaria. RITS menjadi Badan Usaha Pelaksana (BUP) program MLFF setelah memenangkan tender sesuai dengan Surat Menteri PUPR Nomor: PB.02.01-Mn/132 tertanggal 27 Januari 2021.

Keberadaan MLFF semakin kuat dengan dukungan dari pemerintah, setelah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) non-APBN, pada Mei 2024, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Sistem pembayaran tol telah mengadopsi sistem MLFF ini sejak 12 Desember 2023, yang sedang diuji coba di Jalan Tol Mandara Bali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Sistem MLFF ini diterapkan secara bertahap dimulai dari Jalan Tol Mandara Bali pada Oktober 2024. Selama masa transisi ini, sistem yang digunakan adalah Single Lane Free Flow dengan tetap menggunakan pembatas.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) buka-bukaan alasan prioritas pembangunan proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dipangkas menjadi hanya sampai Tasikmalaya. Opsi ini muncul usai proyek tol terpanjang di Indonesia itu beberapa kali gagal lelang.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, ada dua permasalahan utama yang membuat dilakukannya penyesuaian panjang Tol Getaci yang akan dilelangkan berikutnya. Masalah itu antara lain penyediaan lahan dan pendanaan.

"Satu karena kesiapan lahan, kedua karena pendanaannya," kata Dody, ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun Dody belum dapat merincikan berapa nilai lelang proyek tersebut usai dilakukan penyesuaian panjang. Ia sendiri berharap, pembangunannya bisa rampung di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU, Triono Junoasmono, mengatakan bukan berarti pembangunan Tol Getaci hanya sampai Tasikmalaya. Pembangunan akan tetap dilajutkan hingga Cilacap, hanya saja lelang proyek akan dibagi ke dalam beberapa seksi dan dilakukan secara bertahap.

Adapun sebelumnya, panjang jalan yang terbentang dari Jawa Barat ke Jawa Timur ini memiliki panjang total 206,65 kilometer (km). Prioritas pembangunannya sempat dipangkas usai kegagalan lelang pertama menjadi hanya 108 km dari Gedebage sampai Cilacap.

"Berkurang 30 km (jadi panjangnya tinggal 78 km)," kata Triono, ditemui di lokasi yang sama.

Selaras dengan perubahan ini, Dirjen Bina Marga Rachman Arief menilai, ada kemungkinan badan usaha jalan tol (BUJT) atau pengelola Tol Getaci akan lebih dari satu. Hal ini seperti Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR).

"Iya bisa jadi (banyak pengelola), yang penting jadi," kata Rachman.

Pembangunan Mulai Tahun 2026

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya rencana pemangkasan prioritas pembangunan Tol Getaci ini mulanya diungkapkan oleh Triono. Langkah ini sebagai bagian dari strategi perusahaan usai tol tersebut beberapa kali gagal lelang.

"Itu yang sekarang lagi kita kaji. Tadinya memang sampai Ciamis, ada wacana kita pendekkan sedikit sampai Tasikmalaya. Ini bertahap, jadi kita kerjakan dulu sampai Tasikmalaya, beberapa tahun kemudian baru kita lanjutkan lagi," kata Triono ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Triono sendiri memastikan, lelang akan dilakukan pada tahun 2025 mendatang untuk Gedebage-Tasikmalaya ini. Baru setelah itu, dalam beberapa tahun ke depan dilanjutkan ke ruas selanjutnya. Karena perlu waktu untuk proses lelang ini, pihaknya menargetkan pembangunan mulai dilakukan tahun 2026.

"Fisiknya kemungkinan baru 2026. Fisiknya lah ya, karena kan itu prosesnya, begitu kita lelangkan, harus penyiapan detail desainnya, lalu pembelasan lahan, baru fisiknya," ujar dia.

Sebelum pembangunannya dipangkas, Tol Getaci sepanjang 206,65 km ini menelan anggaran Rp 56,2 triliun. Kemudian setelah dipangkas menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km menjadi Rp 37,64 triliun. Belum diketahui berapa besaran anggaran usai prioritasnya dipangkas menjadi hanya sampai Tasikmalaya.

Komisi V DPR RI mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) untuk mengawal keputusan kenaikan tarif jalan tol. Langkah ini menyusul sejumlah keluhan masyarakat tentang kenaikan tarif tol yang tak sejalan dengan pelayanannya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pihaknya menerima sejumlah keluhan dari masyarakat tentang banyaknya tarif tol yang naik. Padahal di sisi lain, masyarakat menilai pelayanan jalan tol terkait terbilang masih buruk.

"Komisi V sebagai tempat masyarakat mengadu sering kali mengeluh 'pak ketua, pak anggota Komisi V, bapak/ibu sekalian, ini tarif tol naik tapi pelayanannya buruk'. Ini PR ke depan yang akan kita perbaiki," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lasarus mengatakan, keputusan kenaikan tarif tol di Indonesia mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai salah satu poin utamanya. Namun untuk penilaian SPM sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan banyak pihak.

"Ke depan, kita ketika pemerintah mengajukan kenaikan tarif jalan tol, Komisi V kemungkinan bisa saja kita bentuk Panja. Di sini apakah ruas tol yang akan dinaikkan tersebut sudah memenuhi SPM atau belum sesuai undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Ke depannya, pihaknya berencana akan membahas persoalan SPM dan kenaikan tarif tol ini lebih lanjut. Hal ini termasuk terkait siapa pihak yang boleh mengaudit dan menyatakan pemenuhan SPM ini.

"Siapa yg boleh mengaudit bahwa ini sudah memenuhi SPM atau belum ini nanti kita bicarakan. Ini bagian dari PR penting yang nanti kita lihat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 38/2004 tentang Jalan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) boleh mengajukan kenaikan tarif tol setiap 2 tahun sekali.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan punya peran dalam persetujuan penyesuaian tarif jalan tol. Hal ini ditetapkan melalui penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR, usai hasil identifikasi dan audit dilakukan dalam menilai apakah seluruh syarat dan ketentuan untuk naik tarif telah terpenuhi.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Cimanggis – Cibitung Tollways (PT CTT) buka suara mengenai besaran tarif Tol Cimanggis-Cibitung yang disebut cenderung mahal.

Pasalnya, saat ini tarif tol termahal yang harus dibayar para pengguna Tol Cimanggis - Cibitung ada yang tembus Rp97.000 untuk kendaraan golongan V asal JC Cibitung (GT Cibitung 5) menuju GT Jatikarya Utama.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Keuangan PT CCT, Yefri Rahardja menjelaskan bahwa pada dasarnya mahal atau tidaknya tarif tol Cimanggis – Cibitung dinilai relatif.

Dirinya memastikan, besaran tarif yang dikeluarkan pengguna akan sebanding dengan kemudahan dan waktu tempuh yang cenderung jauh lebih cepat bila melintas di Tol Cimanggis – Cibitung.

“Mahal atau tidak itu relatif, jadi memang yang penting itu yang kita tekankan adalah manfaatnya dari tol itu. Terbukti misalnya sekarang warga Cibubur menuju ke bandara dengan memotong lewat tol Cimanggis – Cibitung kurang dari sejam ini,” kata Yefri saat ditemui di Hotel St Regis, Kamis (26/9/2024).

Di samping itu, Tol Cimanggis – Cibitung juga memang ditujukan sebagai konektivitas yang mengakomodasi arus logistik di sejumlah kawasan industri yang terdapat di sekitarnya.

Mempertimbangkan hal itu, Yefri optimistis manfaat Tol Cimanggis – Cibitung dapat jauh lebih besar daripada besarnya tarif yang dibayarkan oleh pengguna.

“Memang ada tarif [yang lebih besar] tapi itu kan pilihan, yang mana yang penting kita utamakan itu adalah manfaatnya dari tol itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya manfaat tersebut ya lebih tinggi dari costnya,” ujarnya.

Untuk diketahui, besaran tarif Tol Cimanggis – Cibitung telah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.1627/KPTS/M/2024.

Dijelaskan bahwa, pengguna jalan yang menggunakan kendaraan golongan I dari arah Cimanggis menuju ke Cibitung akan melakukan transaksi awal (tap in) di Gerbang Tol Jatikarya Utama dengan membayar tarif tol sebesar Rp5.500.

Adapun, tarif tol yang dikenakan berikutnya adalah sesuai dengan jarak tempuh dan tujuan akhir pengguna jalan diantaranya di Gerbang Tol Narogong, Gerbang Tol Burangkeng, Gerbang Tol Setu Utara, dan Gerbang Tol Cibitung. Berikut rincian tarif Tol Cimanggis – Cibitung.

Asal Jati Karya (GT Jatikarya Utama)

• SS Cikeas (GT Nagrak): Gol I Rp8000, Gol II dan III Rp11.500, Gol IV dan V Rp15.500
• SS Narogong (GT Narogong): Gol I Rp14.000, Gol II dan III Rp21.000, Gol IV dan V Rp28.500
• SS Setu Selatan (GT Burangkeng): Gol I Rp27.500, Gol II dan III Rp41.000, Gol IV dan V Rp54.500
• SS Setu Utara (GT Setu Utara 1): Gol I Rp43.500, Gol II dan III Rp65.500, Gol IV dan V Rp87.000
• JC Cibitung (GT Cibitung 6 & GT Cibitung 7): Gol I Rp48.500, Gol II dan III Rp72.500, Gol IV dan V Rp97.000

Asal Cikeas (GT Nagrak)

• SS Narogong (GT Narogong): Gol I Rp6.500, Gol II dan III Rp9.500, Gol IV dan V Rp12.500
• SS Setu Selatan (GT Burangkeng): Gol I Rp19.500, Gol II dan III Rp29.000, Gol IV dan V Rp39.000
• SS Setu Utara (GT Setu Utara 1): Gol I Rp35.500, Gol II dan III Rp53.500, Gol IV dan V Rp71.500
• JC Cibitung (GT Cibitung 6 & GT Cibitung 7): Gol I Rp40.500, Gol II dan III Rp61.000, Gol IV dan V Rp81.000
• Jatikarya (GT Jatikarya Utama): Gol I Rp8.000, Gol II dan III Rp11.500, Gol IV dan V Rp15.500

Asal SS Narogong (GT Narogong)

• SS Setu Selatan (GT Burangkeng): Gol I Rp13.000, Gol II dan III Rp19.500, Gol IV dan V Rp26.500
• SS Setu Utara (GT Setu Utara 1): Gol I Rp29.500, Gol II dan III Rp44.000, Gol IV dan V Rp58.500
• JC Cibitung (GT Cibitung 6 & GT Cibitung 7): Gol I Rp34.000, Gol II dan III Rp51.500, Gol IV dan V Rp68.500
• Jatikarya (GT Jatikarya Utama): Gol I Rp14.000, Gol II dan III Rp21.000, Gol IV dan V Rp28.500
• SS Cikeas (GT Nagrak): Gol I Rp6.500, Gol II dan III Rp9.500, Gol IV dan V Rp12.500

SS Setu Selatan (GT Burangkeng)

• SS Setu Utara (GT Setu Utara 1): Gol I Rp16.000, Gol II dan III Rp24.500, Gol IV dan V Rp32.500
• JC Cibitung (GT Cibitung 6 & GT Cibitung 7): Gol I Rp21.000, Gol II dan III Rp31.500, Gol IV dan V Rp42.000
• Jatikarya (GT Jatikarya Utama): Gol I Rp27.500, Gol II dan III Rp41.000, Gol IV dan V Rp54.500
• SS Cikeas (GT Nagrak): Gol I Rp19.500, Gol II dan III Rp29.000, Gol IV dan V Rp39.000
• SS Narogong (GT Narogong): Gol I Rp13.000, Gol II dan III Rp19.500, Gol IV dan V Rp26.500

SS Setu Utara (GT Setu Utara 1 dan 2)

• JC Cibitung (GT Cibitung 6 & GT Cibitung 7): Gol I Rp5.000, Gol II dan III Rp7.500, Gol IV dan V Rp10.000
• Jatikarya (GT Jatikarya Utama): Gol I Rp43.500, Gol II dan III Rp65.500, Gol IV dan V Rp87.000
• SS Cikeas (GT Nagrak): Gol I Rp35.500, Gol II dan III Rp53.500, Gol IV dan V Rp71.500
• SS Narogong (GT Narogong): Gol I Rp29.500, Gol II dan III Rp44.000, Gol IV dan V Rp58.500
• SS Setu Selatan (GT Burangkeng): Gol I Rp16.000, Gol II dan III Rp24.500, Gol IV dan V Rp32.500

JC Cibitung (GT Cibitung 5)

• Jatikarya (GT Jatikarya Utama): Gol I Rp48.500, Gol II dan III Rp72.500, Gol IV dan V Rp97.000
• SS Cikeas (GT Nagrak): Gol I Rp40.500, Gol II dan III Rp61.000, Gol IV dan V Rp81.000
• SS Narogong (GT Narogong): Gol I Rp34.000, Gol II dan III Rp51.500, Gol IV dan V Rp68.500
• SS Setu Selatan (GT Burangkeng): Gol I Rp21.000, Gol II dan III Rp31.500, Gol IV dan V Rp42.000
• SS Setu Utara (GT Setu Utara 2): Gol I Rp5.000, Gol II dan III Rp7.500, Gol IV dan V Rp10.000

KOMPAS.com - Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang akan mengelola Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung telah dibentuk.

Sebab, konsorsium PT Persada Utama Infra (PUI), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), dan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) telah membentuk perusahaan patungan sebagai BUJT dengan nama PT Bogor Serpong Infra Selaras pada Rabu (11/9/2024).

Hal itu terungkap dalam laporan informasi yang disampaikan oleh Jasa Marga dan ADHI di laman Keterbukaan Informasi BEI pada Kamis (12/9/2024).

Merangkum dari laporan informasi kedua perusahaan pelat merah tersebut, keempat perusahaan itu melakukan pernyataan saham pada PT Bogor Serpong Infra Selaras sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bogor Serpong Infra Selaras No. 05 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati SH., M.Kn. di Jakarta.

Modal dasar PT Bogor Serpong Infra Selaras sebesar Rp 67,6 miliar, sedangkan setoran modal pendiriannya sebesar Rp 16,9 miliar (tunai).

PUI memegang saham sebesar 52 persen, Jasa Marga sebesar 26 persen, ADHI sebesar 12 persen, dan HKI sebesar 10 persen.

Ada pun Jasa Marga melakukan penyertaan saham pada PT Bogor Serpong Infra Selaras sebesar Rp 4.394.000.000 atau sebanyak 4.394 lembar saham, atau sebesar 26 persen dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam PT Bogor Serpong Infra Selaras.

Sementara ADHI menyetorkan modal sebesar Rp 2.028.000.000 atau setara dengan 12 persen dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam PT Bogor Serpong Infra Selaras.

Pembentukan usaha patungan sebagai BUJT ini dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung nomor BM 0701-Mn/692 tanggal 25 Juli 2024.

Tentunya dalam rangka proyek Jalan Tol Bogor Serpong (via Parung) yang meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai informasi, Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung direncanakan memiliki total panjang 31,12 kilometer.