Bisnis.com, BANDUNG--Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar akan menindaklanjuti arahan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin terkait pentingnya humas melahirkan konten-konten edukasi mengenai pinjaman online (pinjol) dan judi online hingga urusan sampah.

Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah mengatakan pihaknya akan mendorong insan humas baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk membuat konten-konten edukasi bagi masyarakat.

"Seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur ya, beliau menyampaikan bahwa Jabar terbesar judi online dan pinjaman onlinenya," katanya usai Festival Literasi Digital (Viral) 2024 di Aryaduta, Bandung, Kamis (31/10/2024).

Menurutnya selain mendorong humas kabupaten/kota, Diskominfo juga akan mendorong komunitas informasi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan untuk membuat konten-konten edukasi.

"Yang memang untuk mengedukasi warga agar hati-hati terhadap pinjol dan judol," ujarnya.

Karena itu Ika memastikan catatan-catatan yang diberikan Pj Gubernur akan menjadi bahan perbaikan bagi acara Viral 2025 mendatang. Menurutnya sebagian catatan itu sebetulnya sudah dilakukan pada tahun ini, seperti konten pemilahan sampah yang digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup Jabar.

"Itu menjadi the rising star lah ya. Jadi yang sekali followernya dan yang melihatnya. Viewernya karena tentunya tadi mengenai persampahan gitu kan? Konten-kontennya seperti itu, jadi yang disampaikan Pak Gubernur misalnya untuk edukasi ke masyarakat mengenai bagaimana mengolah sampah, memilih sampah sudah (dilakukan) Dinas Lingkungan Hidup," tuturnya.

Viral 2024 sendiri menghadirkan Humas Jabar Award 2024 yang memberikan penghargaan pada kabupaten/kota yang aktif mendukung saber hoaks, teraktif hingga paling banyak melahirkan konten."
Ya apa yang disampaikan Pak Gubernur tentunya nanti juga akan kami jadikan bahan untuk tahun depan ya," katanya.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Jabar Viky Edya Martina menjelaskan, penghargaan yang diberikan dibagi menjadi beberapa kategori yang ditentukan.

"Dalam Humas Jabar Awards kategorinya seperti, progres sosial media perangkat daerah, kategori performa konten, narasi tunggal of the year, dan pengelolaan media sosial pemerintahan kecamatan hingga kelurahan dan desa," sebut Viky.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah terobosan dalam implementasi teknologi blockchain, khususnya pada aplikasi fitur kepegawaian.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar Ika Mardiah menuturkan, implementasi teknologi blockchain tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan data dan informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jabar.

“Alhamdulillah bisa (mengimplementasikan teknologi blockchain), dan ini satu-satunya yang pertama kali di Indonesia. Jawa Barat perdana gunakan blockchain untuk keamanan data dan informasi ASN di Pemprov Jabar,” kata Ika dikutip Jumat (9/8/2024).

Menurut Ika, implementasi teknologi blockchain di Lingkungan Pemprov Jabar dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Ada berbagai tahapan yang sudah dilakukan, mulai dari seminar, penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM, sampai pelatihan bersama ahli IT.

Implementasi teknologi blockchain yang dilakukan Pemprov Jabar dapat juga diterapkan oleh pemda kabupaten dan kota di Jabar.

"Menilik kejadian beberapa waktu lalu, terkait pembobolan pusat data nasional, teknologi ini bisa menjadi alternatif, dan Jabar sudah mulai merealisasikannya," tutur Ika.

"Kami di provinsi siap membantu Diskominfo di kabupaten dan kota jika ingin memanfaatkan blockchain ini," imbuhnya.

Blockchain adalah basis data terdistribusi yang tahan terhadap gangguan, yang terdiri dari blok-blok catatan yang ditautkan dan diamankan dengan kriptografi.

Diharapkan dengan penerapan teknologi blockchain, kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah akan semakin meningkat. Selain itu, blockchain juga dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.

Teknologi blockchain telah dibangun di beberapa node berbeda yang tersebar di beberapa pusat data. Hal ini bertujuan untuk memastikan keandalan dan keamanan data.

Ika menyatakan, implementasi teknologi blockchain merupakan langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya. Tahap selanjutnya akan dilakukan implementasi blockchain menyeluruh di seluruh fitur aplikasi kepegawaian.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menghadirkan layanan publik yang aman, nyaman, dan terpercaya. Implementasi teknologi blockchain merupakan salah satu upaya kami untuk mewujudkan komitmen tersebut,” ujar Ika.

Bisnis.com, BANDUNG--Tantangan pranata hubungan masyarakat atau humas pemerintahan semakin kompleks di era digital, seperti kehadiran artificial intelligence (AI) dan dinamika karakter masyarakat.

Kapabilitas pranata humas pemerintahan pun harus terus ditingkatkan untuk menjawab tantangan yang hadir.

Peningkatan kapabilitas pranata humas pemerintahan menjadi salah satu fokus Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat. Hal itu terlihat dalam gelaran IKP Fest 2024 di Kabupaten Karawang yang berlangsung selama dua hari pada Kamis (18/7/2024) dan Jumat (19/7/2024).

Plh. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Hening Widiatmoko menuturkan, selain meningkatkan kapabilitas pranata humas pemerintahan, baik di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota, IKP Fest 2024 dapat menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi.

"Diskominfo kabupaten dan kota sama pentingnya dengan kami di provinsi. Kepala Bidang IKP (Informasi Komunikasi Publik) menentukan posisi untuk merangkul banyak pihak agar informasi tidak disalahartikan. Artinya, di situ narasi tunggal diperlukan," ucap Hening.

Kolaborasi menjadi penting, terutama dalam menyampaikan program-program prioritas pemerintah. Menurut Hening, dengan kolaborasi, pranata humas pemerintahan dapat menghadirkan pembaruan-pembaruan dalam menjawab tantangan di era digital.

"Terus mencoba pembaruan dan kita sadari memang tidak mudah. Ada tahapan-tahapan yang perlu ditempuh dengan proses bisnis yang jelas dan itu membutuhkan orang-orang yang cakap, yang kompeten," tuturnya.

Hal senada dikatakan Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah. Menurutnya, pranata humas pemerintahan perlu merespons kehadiran artificial intelligence dengan mengasah kapabilitas. Tujuannya agar pranata humas pemerintahan dapat memanfaatkan artificial intelligence.

"Artificial intelligence tentunya berpotensi membantu kegiatan komunikasi publik dalam merancang strategi komunikasi yang efektif melalui analisis data dan informasi secara cepat. Pemerintah dapat memahami kebutuhan publik dan menyusun strategi komunikasi berdasarkan data real time," ucap Ika.

"Tentunya pemanfaatan artificial intelligence juga harus tetap mengedepankan prinsip keamanan, kredibilitas, dan etika yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi," imbuhnya.

Ika pun berharap IKP Fest 2024 yang dihadiri pranata humas perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar dan Pemkab/pemkot di Jabar dapat melahirkan ide-ide kreatif dalam melakukan komunikasi publik.

"Di acara ini, IKP Fest, kami mengharapkan ide-ide kreatif dalam menyampaikan komunikasi publik di tengah tren pemanfaatan artificial intelligence," tuturnya.

Diskominfo Jabar melalui Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) menggelar banyak aktivasi dalam IKP Fest 2024, mulai dari IKP Talks, Podcast Ngonci, Penyusunan Narasi Tunggal, sampai Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang IKP DIskominfo se-Jabar.

Kepala Bidang IKP Diskominfo Jabar Viky Edya Martina mengatakan dalam Rakor Bidang IKP DIskominfo se-Jabar, semua kepala bidang IKP menyampaikan pengalaman dan tantangan dalam melaksanakan komunikasi publik.

"Salah satu tujuan dari rakor adalah menyelaraskan pandangan dan menyatukan tujuan, agar tercipta orkestrasi komunikasi publik di Jabar," ucap Viky.

Viky juga menuturkan, orkestrasi dalam komunikasi publik pemerintah perlu dioptimalkan melalui perencanaan yang matang. Selain sebagai upaya mencegah hoaks, orkestrasi berfungsi meredam misinformasi maupun disinformasi di masyarakat. Dengan begitu, informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

"Orkestrasi komunikasi publik sendiri menampilkan informasi yang terkonfirmasi dan dalam bingkai keserempakan pesan. Keserempakan menjadi krusial untuk mencegah kebingungan di masyarakat. Itu karena program, imbauan, pencapaian, maupun kebijakan pemerintah disampaikan dengan pesan dan informasi yang sama oleh banyak pihak," tuturnya.