JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian menangkap seorang pelaku yang diduga akan menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan di wilayah Lampung Selatan.

Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim patroli perairan Direktorat Polairud Baharkam Polri pada 9 Oktober 2024, di sekitar Pelabuhan Ketapang, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan.

Kasubdit Gakkum Korpspolairud Baharkam Polri Kombes Donny Charles Go mengungkapkan bahwa pelaku yang ditangkap berinisial Y.

“Yang bersangkutan ditangkap saat akan menaiki kapal penyeberangan, dan setelah diperiksa, ditemukan bahan-bahan peledak di dalam tasnya,” ungkap Donny di Polairud Baharkam Polri Jakarta Utara, Kamis (17/10/2024).

Barang bukti yang disita dari tersangka meliputi 30 helai sumbu, setengah kilogram potasium yang sudah dicampur dengan cat bron, 2 kilogram potasium putih, 11 botol kosong, 1 unit handphone, dan sebuah tas hitam.

Donny menambahkan, berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku mengakui bahwa bahan-bahan tersebut diperoleh dari seorang tekong kapal dan rencananya akan digunakan untuk menangkap ikan secara ilegal.

“Ini memperkuat dugaan kami bahwa bahan peledak ini akan digunakan untuk aktivitas penangkapan ikan,” tambahnya.

Polisi telah menetapkan Y sebagai tersangka dan saat ini sedang mengejar pelaku lain yang diduga terlibat.

Kasus ini akan diproses berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membagikan empat ton ikan kepada masyarakat. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan empat ton ikan ini impor ikan ilegal yang didatangkan dari Malaysia.

"Ini merupakan hasil pengawasan kegiatan pemasaran dan distribusi ikan oleh Pengawas Perikanan di Batam, Kepulauan Riau (Kepri)," ujar Pung dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Pung mengatakan barang bukti yang diamankan yaitu berupa empat ton ikan terdiri atas 260 boks ikan tongkol dan 150 boks ikan selar dengan pemilik PT SLA yang rencananya akan dipasarkan di Kota Batam. Pung menyampaikan SLA melanggar ketentuan impor komoditas perikanan dan telah dikenakan Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 26,5 juta dan SLA melakukan penyerahan secara sukarela Ikan impor tersebut untuk diberikan kepada masyarakat.

Pung menyampaikan kegiatan impor ikan illegal tersebut apabila tidak dihentikan dan ditindak tegas akan berdampak terganggungnya stabilitas harga ikan di Kota Batam. Pung menyebut ikan impor tersebut akan dijual dengan harga yang lebih murah sehingga ikan lokal hasil tangkapan dari nelayan kalah bersaing dengan ikan impor ilegal tersebut.

"Kegiatan pengawasan ikan impor ini wujud komitmen kami dan menegaskan bahwa Ditjen PSDKP berkomitmen menjaga dan melindungi nelayan. Kami harap para pelaku usaha tersebut tidak melakukan impor secara ilegal lagi," ucap Pung.

Pung menyampaikan ikan hasil pengawasan tersebut akan diserahkan diharapkan membantu untuk pemenuhan gizi di masyarakat, di mana ikan merupakan sumber protein yang tinggi. Pung menilai bantuan ikan ini juga akan meningkatkan konsumsi ikan nasional, solusi pangan, mengatasi dan menangkal kekurangan gizi dan tengkes (stunting), yang sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Turman Hardianto Maha menjelaskan kepada 97 kepala keluarga dan 45 Panti Asuhan di Kota Batam. Turman menjamin mutu ikan tersebut dan layak konsumsi.

"Harapan kami masyarakat menjadi informan bagi kami. Apabila ada aktivitas ilegal segera melaporkan ke pangkalan PSDKP Batam," kata Turman.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan nelayan melalui kebijakan Ekonomi Biru. Hal ini termasuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang mampu mengancam pendapatan atau nilai tukar nelayan lokal.

JAKARTA, investor.id–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui kegiatan operasi di laut secara mandiri berhasil mengamankan 112 kapal ikan yang kedapatan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia sepanjang semester I-2024. Setelah dikenai hukuman yang umumnya berupa denda administrasi, kapal-kapal tersebut tidak ditenggelamkan melainkan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti keperluan pendidikan dan nelayan.

Kapal-kapal yang melanggar aturan itu terdiri atas 97 kapal ikan Indonesia (KII) dan 15 kapal ikan asing (KIA). Menurut Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono, operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara mandiri dilakukan KKP dengan operasi laut dan operasi udara. Selama semester I-2024, operasi laut dilakukan 28 hari dengan kapal pengawas dan operasi udara 109 hari menggunakan pesawat.

Dalam operasi laut mandiri itu, Ditjen PSDKP memeriksa kepatuhan 2.535 kapal ikan dan 102 objek kelautan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). “Kapal yang diduga melanggar kami hentikan, total kami menertibkan 112 kapal ikan dalam penegakan hukum dengan 97 unit di antaranya KII yang lebih banyak mendapatkan denda administrasi, juga ada tujuh rumpon ilegal, dan satu objek kelautan lainnya pada semester I-2024. Valuasi kerugian yang dapat kami selamatkan Rp 3,1 triliun,” jelas Pung.

Dalam konferensi pers yang digelar Jumat (02/08/2024), Pung menuturkan, terdapat lima kasus besar dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan di semester I-2024. Pertama, penangkapan kapal illegal fishing bendera Rusia RZ 03 dan pengungkapan dugaan illegal fishing, illegal oil, perdagangan orang (people smuggling), serta perbudakan (slavery).

Kedua, pengamanan pelaku transshipment dari kapal ikan asing ke kapal pengangkut ikan Indonesia. Ketiga, penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh kapal ikan tanpa nama yang melibatkan enam WNI dan enam WNA China yang akan dibawa ke Australia. Keempat, penangkapan dua kapal ikan Filipina di WPPNRI 717 Laut Samudra Pasifik. Kelima, penangkapan dua KIA berbendera Vietnam, dari laporan nelayan di wilayah Natuna yang ditindaklanjuti dengan gerak cepat Ditjen PSDKP dan berhasil menangkap kapal-kapal itu.

Pung Nugroho menjelaskan, Ditjen PSDKP mendapatkan mandat khusus dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal agenda ekonomi biru yang menjadikan ekologi sebagai panglima. Di era Menteri Trenggono, sumber daya kelautan dan perikanan benar-benar ditata dan dikelola termasuk melalui penegakan pengawasan di lapangan.

“Pengawasan laut kami lakukan melalui sistem terintegrasi menggunakan kapal pengawas yang didukung operasi udara dan command center. Kami bisa mendeteksi kapal ikan dan operasionalnya di laut. Jadi, sekalipun ketika kami tidak ada di laut, kami tetap bisa memantau kapal-kapal itu melalui Pusdal yang kami miliki,” tutur dia.

Selain operasi mandiri, KKP juga melakukan patroli laut bersama penegak hukum lainnya, seperti Bakamla, Kepolisian RI, dan TNI AL. Di sisi lain, KKP melakukan operasi bersama dengan aparat penegak hukum laut dari negara lain, seperti Australia dan Malaysia, untuk mengawal perairaan di perbatasan.

Tidak Ditenggelamkan

Dalam kesempatan itu, Pung mengatakan, kapal yang berhasil ditangkap dan telah mendapat hukuman inkrah dari pengadilan tidak ditenggelamkan, melainkan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, yakni dihibahkan untuk sarana edukasi di sekolah milik KKP dan digunakan ulang oleh nelayan yang membutuhkan.

“Kebijakan Pak Menteri (Sakti Wahyu Trenggono) adalah memanfaatkan kapal hasil tangkapan untuk kegiatan produktif. KKP saat ini lebih mengedepankan manfaat,” ujar Pung. Hal itu dilakukan setelah KKP melakukan evaluasi atas kebijakan penenggelaman kapal yang pernah dilakukan sebelumnya, penenggelaman kapal mendapat protes dari pemerhati lingkungan karena menimbulkan pencemaran berupa sampah dan tumpahan minyak, belum lagi biaya yang dibutuhkannya cukup besar.

Pada 2021-2024, Ditjen PSDKP KKP telah mengajukan permohonan pemanfaatan 50 unit kapal hasil tangkapan kepada Kejaksaan RI. Rinciannya, dua kapal dalam proses hibah menjadi barang milik negara (BMN) Pemkab Banyuwangi, empat kapal telah menjadi BMN KKP, satu kapal proses penerbitan penetapan status pengunaan barang rampasan dari Kementerian Keuangan, dan tiga kapal dalam proses penentuan nilai barang/taksasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Lalu, tiga kapal dalam proses hibah, empat kapal berpotensi dimanfaatkan, tiga kapal dalam kondisi rusak berat, 25 kapal dalam proses lelang oleh Kejaksaan RI di daerah, empat kapal telah dimusnahkan, dan satu kapal diserahterimakan ke Universitas Hasanuddin. “Kami yang melakukan permohonan pemanfaatan kapal kepada Kejaksaan RI, lalu Kejaksaan RI menyerahkan ke kami, kami menyerahkannya ke lembaga pendidikan untuk praktik atau kepada nelayan,” tutur dia.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah sudah tidak lagi menenggelamkan kapal ilegal pencuri ikan diperairan Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Pung Nugroho mengatakan kebijakan penenggelaman kapal kerap mendapatkan protes dari berbagai orang termasuk pemerhati lingkungan.

Pasalnya, saat kapal itu ditenggelamkan dan di bom hasilnya justru menyebabkan pencemaran lingkungan dari limbah kapal itu sendiri.

"Kita evalusi, banyak mudorotnya, selain itu biayanya pun tinggi saat kita melakukan penenggelaman maupun pengeboman," jelas Pung dalam Konferensi Pers Kinerja KKP di Semester I-2024, Jum'at (2/8).

Alih-alih melakukan penenggelaman, KKP ingin memanfaatkan kapal tersebut untuk disalurkan kepada kelompok nelayan kurang mampu.

Selain itu, kapal juga bisa dihibahkan kepada sekolah atau pendidikan perguruan untuk pelatihan.

"Jadi banyak jurusan kelautan perikanan di Indonesia itu yang hanya teori dari sana. Nah ketika ada kapalnya ini mereka bisa melakukan praktek di laut," lanjut Pung.

Diketahui, kebijakan penenggalam kapal ini mulanya dilakukan oleh Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti.

Susi menerapkan kebijakan itu karena menurutnya kedaulatan atas perairan harus dimiliki bangsa Indonesia. Ia berujar, laut yang dimiliki harus bisa dikuasai bangsa sendiri. Karena itulah ia menjadikan kedaulatan sebagai pilar utama dalam kebijakan-kebijakannya saat itu.

Kebijakan Susi menenggelamkan kapal asing pencuri ikan saat menjabat menteri juga menuai pro-kontra. Bahkan, pernah dikritik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Luhut saat itu, harus ada batasan dalam kebijakan tersebut.

Banda Aceh: Dua kapal nelayan diduga melakukan penangkapan ikan menggunakan bom diamankan oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo di perairan Pulo Aceh. Penangkapan tersebut guna melindungi ekosistem laut yang semakin terancam.

Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo, Sahono Budianto, mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan dari masyarakat.

"Kami berhasil mengamankan dua unit kapal ikan, KM Tanpa Nama (GT 1) dan tanpa dokumen, yang diduga pelaku bom ikan di sekitar perairan Pulo Aceh," kata Sahono, Selasa, 30 Juli 2024.
Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan penangkapan ikan menggunakan bom, seperti kompresor, sepatu katak, dan wadah kantong ikan.

"Meskipun belum ditemukan ikan hasil tangkapan, namun dari barang bukti yang ditemukan, kami yakin kedua kapal ini akan melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak," ujarnya.

Baca juga: Penangkapan Ilegal Hingga Kerusakan Mangrove Mengancam Laut Aceh

Pihaknya menjelaskan, penggunaan bom ikan merupakan ancaman serius bagi kelestarian ekosistem laut. Ledakan bom tidak hanya membunuh ikan dalam jumlah besar, tetapi juga merusak terumbu karang dan habitat laut lainnya.

"Perbuatan ini melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan dapat dipidana hingga enam tahun penjara," jelasnya.

Panglima Laot Aceh, Miftach Cut Adek, turut mengapresiasi tindakan tegas PSDKP Lampulo dalam memberantas praktik penangkapan ikan yang merusak.

"Menangkap ikan dengan bom ikan melanggar hukum adat Aceh. Kami berharap pengawasan oleh PSDKP Lampulo terus dilakukan untuk menjaga kelestarian laut Aceh," tutur Miftach.

(MEL)

IDXChannel - Penenggelaman kapal yang terbukti melakukan illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal dinilai kurang efektif. Staff Ahli Menteri Kelautan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, menilai banyak kapal hasil rampasan yang sebenarnya bisa memberikan manfaat.

Hendra mengatakan kapal rampasan tersebut bisa dipergunakan kembali.

"Banyak kapal yang bisa dimanfaatkan seperti untuk pendidikan, penyelidikan, bahkan untuk wisata. Sangat disayangkan kalau dihancurkan atau ditenggelamkan," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (24/7/2024).

Hendra mencontohkan, kapal yang berhasil ditangkap di sekitar perairan Papua telah dimanfaatkan untuk pendapatan negara.

"Akhirnya kita bisa menjadikan itu sebagai produk yang bisa dijual kembali untuk pendapatan negara," ujar dia.

Untuk diketahui, penenggelaman kapal sering dilakukan oleh Menteri KKP di era sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Selain untuk memberikan efek jera, penenggelaman kapal dianggap berguna untuk menciptakan rumah-rumah baru bagi ikan.

(NIA DEVIYANA)