Untuk itu, kami ingin menstandardisasi hal tersebut melalui modul INAOPS.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong standardisasi sistem pelayanan badan usaha pelabuhan (BUP) di Indonesia lewat Inaportnet As Operator (INAOPS), sehingga bisa terintegrasi dan efisien.

"INAOPS merupakan modul yang termasuk dalam Inaportnet untuk menstandardisasi pelayanan Badan Usaha Pelabuhan agar kualitas sistem dan pelayanan yang dihasilkan seragam dan terintegrasi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi dalam peluncuran dan sosialisasi Modul Inaportnet As Operator (INAOPS), di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan, urgensi diluncurkannya INAOPS adalah eskalasi dari arahan Stranas Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang mendeteksi bahwa banyak BUP yang belum memiliki sistem yang terintegrasi dengan Inaportnet dalam menjalankan layanannya sehingga kualitas outputnya berbeda-beda.

"Untuk itu, kami ingin menstandardisasi hal tersebut melalui modul INAOPS,” katanya lagi.

Antoni mengungkapkan, INAOPS merupakan wujud konkret dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020. Peraturan tersebut memuat tentang penataan ekosistem logistik nasional, dengan digitalisasi layanan pelabuhan menjadi prioritas dalam meningkatkan efisiensi dan pengawasan.

Ia menerangkan, INAOPS difokuskan untuk memberikan kemudahan kepada para BUP yang belum memiliki sistem terintegrasi dengan Inaportnet untuk dapat menghasilkan data yang valid dan terstandardisasi.

“Launching ini bertujuan untuk memperkenalkan INAOPS sebagai inovasi terbaru dalam sistem pelabuhan Indonesia," katanya lagi.

Modul itu dirancang untuk mendukung transformasi digital di pelabuhan dan mempercepat layanan serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional di pelabuhan Indonesia.

Lebih lanjut Antoni menambahkan, implementasi INAOPS juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing pelabuhan nasional di kancah internasional serta meminimalkan kesalahan operasional yang sering terjadi dalam proses manual.

“Kami terus berkomitmen untuk mendorong pelabuhan-pelabuhan di Indonesia agar mampu bersaing secara global. Melalui INAOPS, kami berharap dapat meningkatkan kualitas layanan pelabuhan sehingga lebih cepat, efektif, efisien, dan transparan," ujarnya pula.

Pada sisi lain, pihaknya juga mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam menyukseskan transformasi digital sistem pelabuhan yang sedang diupayakan oleh pemerintah saat ini.

“Ditjen Perhubungan Laut sangat terbuka dengan adanya masukan dan kritik yang konstruktif dari para Badan Usaha Pelabuhan. Kritik dan masukan tersebut akan memberikan kami insight bagaimana kami harus berbenah dan menyempurnakan sistem ini kedepannya,” kata Antoni.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Hartanto menekankan bahwa penerapan INAOPS akan menjadi standar baru dalam pelayanan pelabuhan di Indonesia.

"Sistem ini diyakini dapat menciptakan ekosistem logistik yang lebih terintegrasi antara BUP dan para pemangku kepentingan lainnya, serta mendukung efisiensi proses bisnis di pelabuhan," kata Hartanto

Dia berharap dengan peluncuran INAOPS, seluruh badan usaha pelabuhan di Indonesia akan segera mengadopsi standar pelayanan yang seragam, memanfaatkan teknologi digital demi pelayanan yang lebih baik dan berkelanjutan.

“INAOPS merupakan langkah penting dalam transformasi digital sektor maritim Indonesia, yang juga mendukung visi pemerintah dalam mengadopsi teknologi untuk memodernisasi layanan publik," kata Hartanto.
​​​​​
K​​​​​egiatan itu dilaksanakan secara hybrid dihadiri oleh lebih dari 700 peserta yang mengikuti secara luring dan daring, terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait, serta perwakilan badan usaha pelabuhan, unit pelaksana tugas perhubungan laut dan perwakilan tersus/TUKS dari seluruh Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengajak para pelaku usaha untuk dapat berpartisipasi, berinvestasi serta melakukan kegiatan usaha dan berbisnis di Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

“Keberhasilan dari kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak akan dapat dicapai tanpa adanya peran, kontribusi, serta dukungan dan kolaborasi dari para pelaku ekonomi, bisnis dan produsen di sekitarnya,” kata Menhub dalam acara Sosialisasi Kegiatan Usaha di Pelabuhan Patimban, di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Menhub berharap Pelabuhan Patimban dapat menjadi pemantik potensi bisnis di pelabuhan serta kawasan khususnya Jawa Barat dan sekitarnya. “Dengan berkembangnya Pelabuhan Patimban, pelayanan transportasi laut dan logistik dapat lebih mudah, lebih efisien, serta meningkatkan perekonomian di Kawasan Jawa Barat dan Nasional,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI) dan PT Patimban International Car Terminal (PICT), terus mengembangkan Pelabuhan Patimban untuk memberikan fasilitas transportasi laut, sekaligus sebagai outlet bisnis bagi pelaku usaha khususnya di Jawa Barat. Pelabuhan Patimban dibangun dan dikembangkan dalam beberapa tahap, yakni tahap I-1 (tahun 2018-2021), tahap I-2 (tahun 2022-2025), dan akan dilanjutkan pada tahap II dan tahap III.

Pemerintah juga membangun ekosistem Pelabuhan Patimban dengan mengembangan backup area untuk mendukung kelancaran kegiatan kepelabuhanan. Backup area itu juga ditawarkan pada investor untuk mempercepat pembangunan backup area. Guna keperluan backup area, Kemenhub telah membebaskan tanah seluas 350 Ha. Selain untuk menunjang kegiatan utama pelabuhan dan kegiatan bongkar muat, area tersebut juga dapat digunakan untuk pengembangan kawasan industri baru yang dapat mengefisienkan biaya logistik.

Pelabuhan Patimban saat ini sudah memiliki berbagai fasilitas operasional, diantaranya automation gate di terminal internasional, receiving area di terminal domestik dan internasional, fasilitas lengkap pada area inspeksi, pre yard, storage yard, CCTV keamanan pada 20 titik, hingga lampu penerangan pada area storage dan dermaga. Pelabuhan ini juga dilengkapi dengan CIQP (Customs Immigration Quarantine Procedure) untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor. Pelayanan kapal di pelabuhan ini dilakukan secara online melalui Inaportnet.

Pelabuhan Patimban yang telah selesai di bangun pada tahap I-1 saat ini telah dioperasikan sejak tahun 2020 melalui operasional sementara dan pada tahun 2021 dioperasikan secara penuh dengan pengelolaan pelabuhan/operator yaitu Badan Usaha Pelabuhan PT PPI.

Pada tahun 2021 Terminal Kendaraan yang berkapasitas 218.000 completely built up (CBU) per tahun telah melayani operasional dengan total muatan 31.856 CBU per tahun atau 15% dari kapasitas.

Lalu pada tahun 2022 total muatan naik menjadi 198.064 CBU per tahun atau 91,1% dari kapasitas, dan tahun 2023 total muatan 224.935 CBU atau 103,18% dari kapasitas. Pada Juni 2024 total muatan sudah mencapai 90.659 CBU atau 41,59% dari kapasitas.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkomitmen untuk meningkatkan integrasi sistem layanan kepelabuhanan Indonesia, Inaportnet, dan Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara).

Budi Karya memaparkan, saat ini Inaportnet telah diterapkan pada 264 pelabuhan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 54 pelabuhan di antaranya melayani kegiatan bongkar muat komoditas mineral dan batu bara.

"Kemudian, pelabuhan-pelabuhan itu tentu memberi manfaat bagi negara, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tinggi terutama pada 20 Pelabuhan," kata Budi Karya dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (22/7/2024).

Oleh karena itu, pihaknya akan terus meningkatkan integrasi sistem antara Inaportnet dan Simbara. Budi Karya menuturkan, Integrasi kedua sistem telah berdampak pada meningkatnya keselamatan pelayaran dalam upaya verifikasi kedatangan dan keberangkatan kapal.

Penguatan Integrasi sistem Inaportnet dan Simbara ke depannya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan pengawasan muatan mineral di pelabuhan. Sehingga, produktivitas keuangan negara pun dapat terkerek naik.

"Ini adalah kolaborasi yang luar biasa intensif dan masif, sehingga kita pastikan proses optimal mulai validasi muatan, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) royalti, hingga pengawasan lembar hasil survei yang diterbitkan surveyor," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut penerapan sistem layanan kepelabuhanan digital di Indonesia melalui Inaportnet telah mendapat perhatian oleh kalangan internasional.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut, Hartanto menyebut, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang saat ini telah mencoba melakukan digitalisasi seluruh layanan pelabuhan melalui satu sistem.

Dia mengatakan, hal tersebut turut menarik minat sejumlah negara untuk melakukan studi ke Indonesia terkait sistem Inaportnet. Namun, Hartanto tidak memperinci secara detail negara-negara yang dimaksud.

Hartanto juga menyebut, hal ini mendapat apresiasi dari dunia internasional. Salah satu bukti apresiasi ini adalah pihaknya telah mempresentasikan implementasi Inaportnet di hadapan perwakilan negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO) di London, Inggris pada 2023.

Kementerian Perhubungan saat ini terus memperkuat sistem logistik nasional yang efisien dan kompetitif. Hal ini sesuai arahan Presiden RI melalui Inpres 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Karenanya peningkatan layanan logistik transportasi laut melalui aplikasi layanan kapal dan barang berbasis online atau Inaportnet, perlu di dorong dan dioptimalkan.

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam seminar dengan tema "Capaian Digitalisasi Transportasi Laut Untuk Logistik Indonesia" di Jakarta, Selasa (16/7). Seminar ini merupakan penguatan dan sosialisasi capaian kolaborasi dan integrasi aplikasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya Inaportnet, sebagai bagian dari National Single Window dan National Logistics Ecosystem (NLE). Adapun peserta seminar berasal dari 18 Kementerian/Lembaga.

"Sistem digital menjadi satu terobosan. Oleh karenanya kami terus lakukan peningkatan, bahkan nanti akan ada satu portal yang bisa mengakses ke seluruh Kementerian Perhubungan. Ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa aplikasi di seluruh Kementerian dan Pemerintah Daerah tidak usah terlalu banyak, karena akan membuat masyarakat semakin susah," kata Budi dalam siaran pers, Rabu (17/7/2024).

Dalam layanan logistik transportasi laut, Kementerian Perhubungan menggunakan aplikasi Inaportnet yang menghadirkan transparansi lebih terukur dalam pelayanan di pelabuhan. Inaportnet merupakan bagian dari Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat serta kapal meninggalkan pelabuhan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap lamanya kontainer berada di Pelabuhan.

Inaportnet sudah menjangkau 264 UPT Pelabuhan Laut dan telah terintegrasi dengan aplikasi perizinan lainnya melalui Lembaga Nasional Single Window (LNSW), khususnya pada 46 pelabuhan. "Kami terus berkolaborasi antar kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan, baik pada pelayanan dan perizinan kapal, maupun pada sistem kontrol distribusi pemanfaatan sumber daya energi dan mineral dari hulu ke hilir. Dengan integrasi dan kolaborasi ini, khususnya pada pengangkutan hilir di sektor minerba, terbukti turut menyumbang peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor kepelabuhanan," jelas Budi.

Budi menilai implementasi NLE di Indonesia menjadi semakin penting jika dikatakan dengan hasil Sidang Facilitation Committee ke-47 pada International Maritime Organization (IMO) tahun 2023 lalu. Hasil sidang tersebut telah mengadopsi amandemen terhadap Convention on Facilitation of International Maritime Traffic atau yang disebut sebagai FAL Convention, di mana semua negara anggota IMO wajib menerapkan Maritime Single Window mulai 1 Januari 2024.

Penggunaan aplikasi Inaportnet sebagai bagian dari National Single Window dan NLE juga telah menarik perhatian sejumlah negara anggota IMO untuk melakukan studi banding ke Indonesia. Hal ini terjadi setelah Kemenhub bersama LNSW mempresentasikan sistem tersebut di depan Sidang Facilitation Committee di IMO London.

"Saya berharap kepada semua lini Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan di pelabuhan agar tetap optimis terhadap perbaikan pelayanan dan dinamis dalam menghadapi tantangan global agar kita selalu siap untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi," ujar dia.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Anthoni Arif Priadi, Asisten Deputi Menko Maritim dan Investasi, Djoko Hartoyo, Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan LNSW, Ircham Habib serta perwakilan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut penerapan sistem layanan kepelabuhanan digital di Indonesia melalui Inaportnet telah mendapat perhatian oleh kalangan internasional.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut, Hartanto menyebut, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang saat ini telah mencoba melakukan digitalisasi seluruh layanan pelabuhan melalui satu sistem.

Dia mengatakan, hal tersebut turut menarik minat sejumlah negara untuk melakukan studi ke Indonesia terkait sistem Inaportnet. Namun, Hartanto tidak memperinci secara detail negara-negara yang dimaksud.

Hartanto juga menyebut, hal ini mendapat apresiasi dari dunia internasional. Salah satu bukti apresiasi ini adalah pihaknya telah mempresentasikan implementasi Inaportnet di hadapan perwakilan negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO) di London, Inggris pada 2023.

"Sampai hari ini masih ada negara yang senang datang ke Indonesia untuk bertukar data terkait penerapan Inaportnet. Mereka bahkan juga menanyakan perkembangan Inaportnet saat di London kemarin dan beberapa ingin datang lagi," jelas Hartanto dalam Seminar Capaian Digitalisasi Transportasi Laut untuk Logistik Indonesia secara daring, Selasa (16/7/2024).

Hartanto menambahkan, penerapan Inaportnet juga menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk Kemenhub. Dia mengatakan kontribusi PNPB yang didapat dari Inaportnet terus mengalami pertumbuhan sejak pertama kali diterapkan pada 2016.

Hartanto menuturkan, PNBP yang didapat Kemenhub melalui Inaportnet pada 2023 telah mencapai sekitar Rp2 triliun dari 264 pelabuhan.

Perolehan tersebut jauh meningkat dibandingkan dengan periode 2016 dengan kontribusi sebesar Rp32,6 miliar. Hartanto mengatakan, kala itu Inaportnet baru diterapkan pada 4 pelabuhan utama secara bertahap.

"Inaportnet mampu menyumbang PNBP yang cukup signifikan, ini pertumbuhannya dari miliar sampai ke triliunan," kata Hartanto.

Dia memaparkan, kontribusi PNBP dari Inaportnet terus mengalami pertumbuhan pada periode 2016-2023. Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah pelabuhan yang memberlakukan sistem ini.

Hartanto menjelaskan, kontribusi PNBP Inaportnet sebesar Rp286,6 miliar dari 12 Pelabuhan pada 2017. Kemudian, pada 2018 penerimaan dari Inaportnet mencapai Rp415,4 miliar dari 12 pelabuhan. Selanjutnya, pada 2019 jumlah penerimaan mencapai Rp460,7 miliar dari 16 Pelabuhan.

Pada 2020, jumlah PNBP yang disumbang Inaportnet adalah sebesar Rp616,9 miliar dari 22 pelabuhan. Tahun berikutnya, total penerimaan mencapai Rp778 miliar dari 26 pelabuhan.

Kemudian, pada 2022 jumlah pelabuhan yang menetapkan Inaportnet melonjak menjadi 109 unit, sehingga total penerimaan pun menembus Rp1,5 triliun.