JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, langkah DPR yang tidak memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam daftar usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 sangat mengecewakan publik.

"Kabar bahwa hingga saat ini Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset belum dimasukkan ke dalam program legislasi nasional 2025-2029 tentu sangat mengecewakan bagi publik," kata Peneliti ICW Diky Anandya saat dihubungi, Selasa (29/10/2024).

Diky mengatakan, seluruh anggota DPR harus memahami bahwa RUU Perampasan Aset merupakan instrumen yang penting untuk menjadi stimulus dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia terutama dari pemulihan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan catatan ICW dalam laporan hasil pemantauan proses persidangan kasus korupsi sepanjang tahun 2015-2023, kerugian negara yang ditimbulkan dari perkara korupsi mencapai Rp279,2 triliun

Akan tetapi, pemulihan kerugian melalui pidana tambahan uang pengganti hanya Rp37,2 triliun, sehingga ia menilai RUU Perampasan Aset mesti segera dituntaskan.

Diky pun mendorong Presiden Prabowo Subianto agar memasukkan RUU Perampasan Aset dalam daftar usulan Prolegnas dari pemerintah.

Ia mengingatkan, RUU Perampasan Aset memang merupakan RUU usulan pemerintah.

"Seharusnya bukan tugas yang berat bagi Prabowo untuk dapat meyakinkan DPR agar segera membahas RUU Perampasan Aset, kerena mayoritas anggota DPR berasal dari partai koalisi pemerintahannya," kata Diky.

Di samping itu, ia juga menaruh harapan agar Komisi XIII DPR dapat mengusulkan RUU Perampasan Aset sebagai prolegnas, bahkan prolegnas prioritas.

"Ini sebagai komitmen bahwa RUU ini merupakan carry over dari periode sebelumnya," ujar Diky.

Sebelumnya, Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak ada di dalam daftar usulan RUU yang masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

Hal itu berdasarkan daftar yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024), yang membahas evaluasi periode sebelumnya dan usulan prolegnas 2025-2029.

Berdasarkan surat Komisi III DPR RI per 24 Oktober lalu, hanya ada RUU tentang hukum acara perdata dan RUU tentang hukum perdata internasional yang dicanangkan di dalam prolegnas.

Anggota Baleg yang juga eks Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Daulay, mengungkapkan bahwa secara politik RUU ini memang tidak mudah.

"Kami sudah membahas itu dan kami sudah komunikasi dengan partai-partai lain. Tetapi kelihatannya di partai-partai lain juga tidak mudah, kan mereka semuanya sama seperti kita," ujar Saleh usai rapat Baleg, Senin (28/10/2024).

"Saya juga menunggu inisiatif dari pemerintah seperti apa. Ini kan inisiatif pemerintah. Jadi jangan semua mata tertuju ke Baleg DPR," kata dia.

Dengan tak masuknya RUU Perampasan Aset ke Prolegnas, artinya RUU yang sudah diusulkan pemerintah ini lagi-lagi tak jelas nasibnya.

Padahal, DPR periode lalu sempat berdalih bahwa RUU yang diyakini dapat memiskinkan koruptor itu tak dapat dikerjakan karena waktu yang mepet.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak swasta, pegawai pemerintah daerah, sampai kepala desa (Kades) menduduki posisi 3 teratas terkait jumlah latar belakang pekerjaan terdakwa kasus korupsi sepanjang 2023.

Data itu diungkap oleh Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam hasil kajian pemantauan persidangan korupsi 2023.

Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, sepanjang 2023 tercatat terdapat 252 pihak swasta yang menjadi terdakwa kasus korupsi.

"Ini merupakan temuan baru, sebab, sejak lima tahun terakhir klaster swasta selalu berada di peringkat 2 atau 3," kata Kurnia dalam keterangannya seperti dikutip pada Selasa (15/10/2024).

Sedangkan terdakwa kasus korupsi berlatar belakang pegawai Pemda mencapai 207 orang, dan berada di tempat kedua.

"Korupsi birokrasi di pemerintahan daerah kondisinya begitu amat mengkhawatirkan. Dari sini tentu peran inspektorat dipertanyakan, khususnya dalam konteks menjalani fungsi pengawasan dan pencegahan praktik korupsi," ujar Kurnia.

Sedangkan Kades yang tercatat menjadi terdakwa kasus korupsi sepanjang 2023 mencapai 139 orang.

Menurut Kurnia, jumlah Kades yang menjadi terdakwa rasuah menunjukkan korupsi kian mewabah di desa.

"Jumlah itu terbilang besar dan diketahui seringkali muncul pada pemantauan tren vonis tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut salah satunya mengartikan bahwa evaluasi dan pengawasan penyaluran dana desa tidak maksimal dilakukan oleh pemerintah," papar Kurnia.

Sedangkan terdakwa korupsi dari lingkup politikus sepanjang 2023 tercatat hanya 29 orang.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis usia koruptor termuda dan tertua sepanjang 2023. Hal ini terungkap dalam laporan pemantauan proses persidangan dan perkara korupsi yang dilakukan ICW dari 1 Januari hingga 31 Desember 2023.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebutkan, koruptor termuda berusia 22 tahun, sedangkan yang tertua berusia 75 tahun.

"Pelaku paling muda berusia 22 tahun atas nama Rici Sadian Putra. Akibat perbuatannya, negara rugi Rp389 juta," kata Kurnia di Cikini Lima, Jakarta Pusat, pada Senin (14/10/2024).

"Sedangkan yang paling tua bernama Fazwar Bujang, 75 tahun, yang berprofesi sebagai Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2007-2012. Ia melakukan praktik korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp6,7 triliun," sambungnya.

Kurnia juga menjelaskan, sepanjang 2023 terdapat sebanyak 1.649 perkara dengan 1.718 terdakwa. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan 2022, yang mencatat 2.056 perkara dan 2.249 terdakwa.

"Angkanya menurun dari 2022. Namun, pada 2022 ke bawah, kita masih menggabungkan jumlah terdakwa pengadilan tingkat pertama dan banding, serta kasasi dan peninjauan kembali. Sekarang, kami hanya mencatat tingkat pertama saja," ujarnya.

Lebih lanjut, Kurnia menambahkan bahwa laporan tersebut juga memuat latar belakang atau pekerjaan para terdakwa.

Terdakwa terbanyak berasal dari kalangan swasta (252), pegawai pemda (207), kepala desa (139), perangkat desa (51), pegawai (49), pegawai BUMN (43), pegawai BUMD (26), dan lainnya.

"Perangkat desa dan kepala desa jumlahnya cukup signifikan, dan ini selalu menjadi temuan ICW. Perangkat desa dan kepala desa sering kali menjadi lima besar pelaku korupsi," tutupnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Laporan ICW: Koruptor Termuda 22 Tahun, Tertua 75 Tahun", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/14/16294381/laporan-icw-koruptor-termuda-22-tahun-tertua-75-tahun.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Syafrina menilai, wacana mengganti rumah jabatan anggota DPR RI periode 2024-2029 dengan tunjangan perumahan per bulan sekedar disebut untuk efisiensi.

Dalam hal ini, ICW melihat seharusnya disertai juga hitungan-hitungan berapa alokasi anggaran untuk tunjangan dan perbandingan dengan rumah dinas seperti saat ini. Terlebih, kalau disebut-sebut besarannya Rp 30 juta-Rp 50 juta. "Mana yang lebih efisien, memberi tunjangan bulanan atau sewa rumah tahunan, atau rumah dinas?," katanya kepada KONTAN, Senin (7/10/2024)

Almas berhitung, kalau sewa rumah misalnya Rp 30 juta kali 12 bulan saja sudah Rp 360 juta. Kalau ternyata lebih besar anggaran untuk tunjangan rumah (dibanding rudin dan sewa), maka motifnya jadi perlu dipertanyakan.

Selain itu, anggota DPR juga selama ini disebut-sebut banyak yang tidak menempati rumah dinas. Bisa jadi karena sudah punya rumah sendiri di Jakarta dan sekitarnya, atau menganggap rudin sudah tidak layak. "Kalau jadi konversi ke tunjangan rumah, saya rasa ini perlu jadi pertimbangan juga. Seharusnya tidak disamakan besarannya," terang dia.

Almas menekankan agar pemerintah harus membiasakan menyusun kebijakan berdasarkan kajian dan data yang memadai. Pasalnya, punya konsekuensi anggaran yang sangat besar. Lantas, kajian atas rencana kebijakan ini patut juga disampaikan ke publik.

"Rp 360 juta itu sudah dapat sewa rumah luar biasa elit di Jakarta. Miris sekali di tengah kondisi pajak rakyat naik dan anggaran pelayanan publik dasar banyak dipotong," kritiknya.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA . Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, sebanyak 354 dari 580 orang anggota DPR RI Periode 2024-2029 terafiliasi dengan bisnis.

Angka tersebut diperoleh ICW berdasarkan penelusuran menggunakan data terbuka sejak 31 Juli 2024 sampai dengan 22 September 2024.

"Jadi kalau kemarin dilantik 580 anggota, setidaknya ini ada 60 persen dari 580 itu punya afiliasi dengan bisnis," kata Staf Divisi Korupsi Politik ICW, Yassar Aulia, yang disiarkan kanal YouTube ICW, Jumat (4/10/2024).

Yassar mengatakan, afiliasi bisnis dilihat dari hubungan langsung dan tidak langsung anggota DPR dengan semua badan hukum swasta, baik mereka maupun keluarganya memiliki jabatan direktur, komisaris, CEO, dan pemegang saham.

"Dan afiliasi diri langsung itu kami kerucutkan saja ketika misalkan mereka punya relasi keluarga terdekat istri, suami, anak, ayah, ibu mereka misalnya punya bisnis, itu kami kategorikan juga memiliki afiliasi," ujar dia.

Yassar mengatakan, semua partai politik yang lolos ke parlemen berkontribusi menyumbang anggota DPR yang terafiliasi dengan bisnis.

Berdasarkan data ICW, anggota DPR terafiliasi bisnis paling banyak dari Partai Gerindra, yaitu sebanyak 65 dari 86 anggota Gerindra di DPR.

Disusul PDI-P, yaitu sebanyak 63 dari 110 anggota PDI-P di DPR terafiliasi bisnis. Lalu, Golkar yaitu sebanyak 60 dari 102 anggota PDI-P di DPR terafiliasi bisnis.

Selanjutnya, PKB yaitu sebanyak 42 dari 68 anggota PKB di DPR terafiliasi bisnis. Lalu, Partai Nasdem yaitu sebanyak 41 dari 69 anggota Nasdem di DPR terafiliasi bisnis.

Kemudian, PKS sebanyak 30 dari 53 anggota PKS di DPR terafiliasi bisnis, sedangkan PAN sebanyak 28 dari 48 anggota di DPR terafiliasi bisnis.

Terakhir, Demokrat yaitu sebanyak 24 dari 44 anggota Partai Demokrat di DPR terafiliasi bisnis.

"Semua partai ada begitu legislatif yang dapat dikategorikan oleh ICW sebagai politisi pebisnis," ujar dia.

Ia juga mengatakan, dari sebaran provinsi, anggota DPR yang terafiliasi bisnis paling banyak berasal dari Jawa Timur (63 orang), Jawa Barat (53 orang), dan Jawa Tengah (50 orang).

Biaya politik mahal Yassar mengatakan, tren meningkatnya anggota DPR terafiliasi dengan bisnis ini salah satunya disebabkan mahalnya biaya politik di Indonesia baik untuk berkampanye dan berorganisasi di internal partai.

"Bahkan untuk anggota DPR kemarin yang berkontestasi di legislatif itu sempat ada yang mengatakan ya harus dikeluarkan uang 80 M (miliar rupiah)," kata dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan, kondisi tersebut akan menghasilkan demokrasi yang sangat transaksional dan perburuan rente atau rent seeking, di mana fungsi publik dalam penyusunan legislasi dijadikan sarana untuk mempertahankan kekayaan.

"Fungsi-fungsi legislasi yang seharusnya mengakomodir kepentingan sebanyak-banyak orang itu justru dijadikan sarana untuk mengakumulasi dan mempertahankan kekayaan mereka," ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "ICW: 60 Persen Anggota DPR RI Terafiliasi Bisnis", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/04/10381901/icw-60-persen-anggota-dpr-ri-terafiliasi-bisnis.