Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta maaf kepada Komisi V DPR RI atas ulah salah satu jajarannya yang disebut berlaku arogan. Dudy menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan selalu menghormati forum DPR RI.

"Saya mau menyampaikan permohonan maaf Pak, atas sikap oknum-oknum yang bagaimana disampaikan oleh Ibu tadi, saya yakinkan bahwa tidak ada dari pimpinan Kementerian, baik itu pejabat eselon 1, bahwa kami sangat menghargai forum ini," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia menyebut rapat di DPR menjadi forum komunikasi Kemenhub dan juga sebagai bentuk transparansi. Forum di DPR juga menjadi tempat Kemenhub mendengarkan aspirasi-aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menuding salah satu pejabat di Kemenhub berlaku arogan. Menurut Yasti, oknum tersebut enggan mendengar aspirasi dari anggota parlemen.

"Di dalam kementerian bapak ada mantan Sesditjen, salah satu direktur sekarang pindah, itu menyampaikan bahwa tidak ada itu yang namanya aspirasi-aspirasi anggota DPR RI, ada pak. Dan kami tidak takut dengan DPR RI. Saya bukan soal takut atau tidak takut, kami menjalankan sumpah kami sebagai anggota DPR RI," ujarnya.

Yasti berharap Menhub dapat mengevaluasi oknum yang dimaksud. Ia juga menyatakan bahwa Kemenhub dan Komisi V adalah mitra yang seharusnya dapat bekerja dengan baik.

"Nanti kita bilang kepada Pak Menteri supaya bisa dievaluasi orang ini, nggak sopan. Kita tahu nggak boleh seperti itu, kita itu bermitra. Kalau bermitra kita tahu tupoksi kita seperti apa. Jangan arogan gitu," tutupnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto mengatakan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru agar berpihak kepada semua kalangan.

Edy menuturkan bahwa pihaknya menunggu arahan dari pimpinan DPR untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut. Menurutnya, waktu dua tahun yang diberikan untuk menyusun UU tersebut terbilang pas.

“Dalam penyusunan UU yang baru ini tentu akan melibatkan partisipasi aktif dari publik. Sehingga hasilnya dapat berpihak pada semua,” ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (3/11).

Edy mengingatkan, UU Ketenagakerjaan yang baru nantinya harus linier dengan program pemerintah, mendukung iklim investasi, dan berpihak pada masyarakat. Dia bilang, kepentingan seluruh pihak harus diakomodasi agar UU yang baru dapat menjadu payung hukum yang tidak menyebabkan kontroversi.

“Saya kira semua pihak harus menang dan nantinya undang-undang ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan zaman,” katanya.

Lebih lanjut, Edy menambahkan, terkait pengupahan yang memperhatikan komponen hidup layak, pada UU Cipta Kerja, komponen ini hilang.

“Pada UU Cipta Kerja, komponen ini hilang. “Adanya komponen hidup layak ini berpihak pada pekerja yang dampaknya dia juga dapat optimal dalam bekerja karena kebutuhannya terpenuhi secara layak,” tandasnya.

Untuk diketahui, MK mengamanahkan agar pemerintah dan DPR untuk membentuk undang-undang Ketenagakerjaan baru yang diberi waktu paling lama dua tahun. Ini merupakan dampak dari putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan serikat pekerja terhadap Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut rencana pemberian tunjangan perumahan atau rumah dinas kepada anggota DPR periode 2024-2029 merupakan pemborosan anggaran negara.

Untuk diketahui, anggota DPR yang baru dilantik itu nantinya tidak lagi mendapatkan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA) melainkan dalam bentuk tunjangan. Hal itu tertuang pada surat Setjen DPR No.B/733/RT.01/09/2024 yang telah ditandatangani pada 25 September 2024.

ICW menyebut total pemborosan anggaran oleh anggota DPR untuk tunjangan perumahan berkisar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Untuk itu, kebijakan tunjangan baru tersebut dinilai merupakan pemborosan uang negara.

"Kami memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan uang negara dan tidak berpihak pada kepentingan publik," ujar Staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara melalui siaran pers, Kamis (10/10/2024).

Adapun, informasi mengenai pemborosan uang tunjangan itu didapatkan dengan membandingkan antara pola belanja untuk pengelolaan RJA periode 2019-2024 dengan tunjangan perumahan bagi anggota DPR selama satu periode.

ICW lalu melakukan penelusuran terhadap belanja pengadaan oleh Setjen DPR melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Caranya dengan menyortir sejumlah kata kunci yakni Rumah Jabatan Anggota, RJA, Kalibata, dan Ulujami pada periode 2019-2024.

Hasilnya, terdapat 27 paket pengadaan dengan total kontrak senilai Rp374,53 miliar. Dua paket di antaranya dilakukan pada 2024 untuk pemeliharaan mekanikal elektrikal dan plumbing dengan total kontrak sebesar Rp35,8 miliar.

ICW menilai hal itu menunjukan bahwa sudah ada perencanaan yang dirancang agar anggota DPR dapat menempati RJA.

Di sisi lain, ICW juga menghitung tunjangan yang nantinya akan didapatkan oleh 580 anggota DPR selama 2024-2029. Berdasarkan catatan Bisnis, Sekjen DPR Indra Iskandar sempat menyampaikan bahwa besaran tunjangan perumahan untuk anggota DPR bakal berbeda dengan DPRD.

Apabila tunjangan untuk anggota DPRD sekitar Rp40 juta sampai dengan Rp50 juta, maka rumah dinas anggota DPR di Jakarta bisa jadi lebih tinggi mengingat harga properti.

ICW lalu melakukan kalkulasi dengan perkiraan tunjangan Rp50 juta sampai dengan Rp70 juta untuk setiap anggota DPR, yang keseluruhan mencapai 580 orang untuk 60 bulan alias lima tahun.

Hasilnya, total anggaran yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp1,74 triliun sampai dengan Rp2,43 triliun dalam satu periode jabatan.

ICW lalu menyebut bakal ada pemborosan anggaran sekitar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan apabila perhitungan itu terwujud. Perhitungan itu didapatkan dari pengurangan antara tunjangan yang didapatkan oleh anggota DPR selama lima tahun dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki RJA menggunakan mekanisme pengadaan.

"Selain itu, ICW menduga bahwa kepentingan tersebut tidak memiliki perencanaan sehingga patut diduga gagasan pemberian tunjangan hanya untuk memperkaya anggota DPR tanpa memikirkan kepentingan publik," ujar Seira.

LSM yang bertugas mengawasi pemberantasan korupsi itu menilai, akan sulit untuk mengawasi penggunaan tunjangan agar sesuai dengan kebutuhan. Apalagi, tunjangan tersebut ditransferkan secara langsung ke rekening pribadi masing-masing anggota dewan.

ICW mendesak agar Setjen DPR mencabut surat No.B/733/RT.01/09/2024 yang salah satu poinnya berkaitan dengan pemberian tunjangan perumahan DPR. Anggota dewan juga diminta tetap menggunakan RJA tanpa adanya pemberian tunjangan.

"Sekretaris Jenderal DPR melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak disertai dengan proses pengadaan yang transparan dan akuntabel," pungkas ICW.

Reporter: Dadan M. Ramdan, Dendi Siswanto, Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota DPR RI 2024-2029 tidak lagi mendapatkan Rumah Jabatan Anggota (RJA). Pasalnya, rumah dinas anggota DPR RI disebut tidak layak huni karena rusak, tua dan banyak tikus serta rayap.

Mengutip dari KOMPAS.COM, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Indra Iskandar mengatakan sebagian anggota DPR RI mengeluhkan tentang banyaknya tikus, rayap, atap bocor, saluran air macet, dan banjir saat menempati rumah dinas.

Iskandar menegaskan rumah dinas memang terlihat masih bagus dari luar, namun banyak masalah saat ditempati.

Asal tahu saja, keluhan tersebut muncul dari anggota DPR RI yang menempati rumah dinas di komplek Kalibata, Jakarta Selatan.

Sekjan DPR RI mengaku bahwa semua keluhan tersebut sudah ditampung dalam aplikasi Perumahan Jabatan Anggota Kalibata (PEJAKA).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sebagian rumah di komplek tersebut memang terlihat kosong padahal masih layak huni meskipun memerlukan beberapa perbaikan seperti plafon di kamar dan garasi bocor, dinding yang perlu di cat ulang karena banyak coretan krayon.

RUMAH DINAS DIGANTIKAN TUNJANGAN UANG

Lantaran tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota, sebagai gantinya anggota DPR RI akan mendapatkan tunjangan perumahan.

Indra mengatakan, tunjangan sewa rumah tersebut akan dimasukkan ke dalam gaji yang diterima setiap bulan oleh anggota DPR RI.

Sayangnya, sampai saat ini DPR RI belum menentukan nilai tunjangan perumahan tersebut. Sebab, tunjangan itu belum diberlakukan pada bulan Oktober 2024.

Indra menambahkan, pihaknya akan menyesuaikan nilai tunjangan perumahan dengan harga rumah sewa tiga kamar di sekitar Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru.

Selain itu, Indra mengaku anggota DPR RI bebas menggunakan tunjangan perumahan tersebut untuk menyewa rumah atau membeli rumah.

Tunjangan perumahan yang akan diberikan kepada anggota DPR RI rupanya menuai kritik.

Tubagus Haryo Karbyanto, Analis Kebijakan Publik FAKTA Indonesia mengatakan bahwa tunjangan perumahanan yang dibayarkan bulanan jumlahnya bisa lebih besar dibandingkan dengan biaya pemeliharaan rumahn dinas.

Selain itu, belum adanya kepastian tunjangan perumahan tersebut dikhawatirkan akan membebani anggaran negara.

"Mengingat sebagian besar anggota DPR sudah memiliki kondisi ekonomi yang mapan, perlu dipertimbangkan apakah tunjangan tersebut memang mendesak atau sekadar menghabiskan anggaran tanpa urgensi," katanya kepada KONTAN, Senin (7/10/2024).

Tubagus menegaskan penentuan nilai tunjangan perumahan harus dilakukan secara transparan dan diatur dengan baik.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tunjangan perumahan yang akan diberikan pada anggota DPR RI harus diberikan hitung-hitungan yang jelas.

"Mana yang lebih efisien, memberi tunjangan bulanan atau sewa rumah tahunan, atau rumah dinas?," kata Almas Syafrina kepada KONTAN, Senin (7/10/2024).

Almas berhitung, kalau sewa rumah misalnya Rp 30 juta kali 12 bulan saja sudah Rp 360 juta. Kalau ternyata lebih besar anggaran untuk tunjangan rumah (dibanding rudin dan sewa), maka motifnya jadi perlu dipertanyakan.

Ia menekankan agar pemerintah harus membiasakan menyusun kebijakan berdasarkan kajian dan data yang memadai.

Pasalnya, punya konsekuensi anggaran yang sangat besar. Lantas, kajian atas rencana kebijakan ini patut juga disampaikan ke publik.

NASIB RUMAH DINAS DPR

Rumah dinas yang tidak lagi ditempati oleh Anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan akan dikembalikan ke negara.

Indra mengaku DPR RI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara terkait pengembalian aset tersebut.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Setneg, karena aset tersebut memang tercatat di Kemenkeu dan Setneg,” ujar Indra saat dihubungi KOMPAS.COM, Kamis (3/10/2024).

Saat ini pihak Sekretariat Jenderal sudah menarik pemberian fasilitas RJA dari anggota DPR RI periode 2019-2024.

"Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR RI masih dalam proses pembahasan di DJKN, jadi masih belum ada wacana-wacana kedepannya," ujar Direktur Hukum dan Humas DJKN Tedy Syandriadi dalam Media Briefing di Kantor Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Senin (7/10).

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto juga mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Namun pihaknya siap apalagi ditugaskan untuk melalukan optimalisasi atas aset tersebut.

Berbeda dengan rumah dinas anggota DPR RI di Ulujami, Indra mengatakan rumah-rumah tersebut akan digunakan sebagai tempat pelatihan ASN. Sebab, rumah dinas di kawasan Ulujami merupakan aset DPR RI.

"Kami sudah mengidentifikasi, sebagian akan kami gunakan, karena kami selama ini sedang menata kembali reformasi birokrasi, percepatan percepatan, sebagian nanti untuk peningkatan SDM DPR untuk peningkatan kemampuan-kemampuan teknis pegawai," ujar dia.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Syafrina menilai, wacana mengganti rumah jabatan anggota DPR RI periode 2024-2029 dengan tunjangan perumahan per bulan sekedar disebut untuk efisiensi.

Dalam hal ini, ICW melihat seharusnya disertai juga hitungan-hitungan berapa alokasi anggaran untuk tunjangan dan perbandingan dengan rumah dinas seperti saat ini. Terlebih, kalau disebut-sebut besarannya Rp 30 juta-Rp 50 juta. "Mana yang lebih efisien, memberi tunjangan bulanan atau sewa rumah tahunan, atau rumah dinas?," katanya kepada KONTAN, Senin (7/10/2024)

Almas berhitung, kalau sewa rumah misalnya Rp 30 juta kali 12 bulan saja sudah Rp 360 juta. Kalau ternyata lebih besar anggaran untuk tunjangan rumah (dibanding rudin dan sewa), maka motifnya jadi perlu dipertanyakan.

Selain itu, anggota DPR juga selama ini disebut-sebut banyak yang tidak menempati rumah dinas. Bisa jadi karena sudah punya rumah sendiri di Jakarta dan sekitarnya, atau menganggap rudin sudah tidak layak. "Kalau jadi konversi ke tunjangan rumah, saya rasa ini perlu jadi pertimbangan juga. Seharusnya tidak disamakan besarannya," terang dia.

Almas menekankan agar pemerintah harus membiasakan menyusun kebijakan berdasarkan kajian dan data yang memadai. Pasalnya, punya konsekuensi anggaran yang sangat besar. Lantas, kajian atas rencana kebijakan ini patut juga disampaikan ke publik.

"Rp 360 juta itu sudah dapat sewa rumah luar biasa elit di Jakarta. Miris sekali di tengah kondisi pajak rakyat naik dan anggaran pelayanan publik dasar banyak dipotong," kritiknya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan keputusan menghapus fasilitas rumah dinas anggota DPR RI yang kemudian digantikan dengan tunjangan rumah telah melalui kajian yang dilakukan sejak dua tahun lalu.

Dia pun mengungkap dua alasan menghapuskan kebijakan fasilitas rumah jabatan bagi anggota legislatif periode 2024-2029. Pertama, kata dia, rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping itu, sebagian besar itu kondisi fisik rumah dinas sudah cukup parah.

Kedua, yang melandasi keputusan DPR untuk mengubah kebijakan meniadakan rumah dinas juga guna menyikapi proyeksi anggota Dewan akan berpindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Jadi kajian tentang ini kami sudah buat dari 2 tahun lalu ya, menghitung kalau ada pergantian dewan ini ke depannya seperti apa gitu,” ujarnya di Gedung Serbaguna Kompleks Perumahan DPR Kalibata.

Indra menyebut kajian tersebut didasarkan pada efisiensi dan akuntabilitas. Adapun, kajian ini telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI.

“Tentu kalau kajian kami ini mendasari pada kaitan efisiensi, kaitan akuntabel itu yang utama, dua hal itu menjadi cara pandang kami. Nah, kajian ini kami sampaikan kepada pimpinan gitu, kalau dalam bentuk tunjangan seperti apa, kalau direvitalisasi seperti apa,” tutur Sekjen DPR tersebut.

Menurut Indra, jika kompleks rumah dinas anggota direvitalisasi, harus dilakukan dengan serius mulai dari perbaikan atap, struktur rumah, dan pasaknya. Namun demikian, untuk melakukan hal tersebut pastinya dibutuhkan stamina yang sangat besar.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa terkait besaran nominal uang tunjangan rumah kepada anggota DPR masih dalam tahap pembahasan.

Untuk itu, pihaknya menggunakan konsultan appraisal untuk menghitung besaran tunjangan yang jika sudah dalam tahap final akan dilaporkan kepada AKD.

“Makanya kami menggunakan konsultan appraisal untuk itu, dasar itulah yang nanti menjadikan kami untuk melakukan finalisasi yang akan kami laporkan kepada alat kelengkapan dewan yang namanya BURT setelah nanti terbentuk,” ujarnya.

Indra turut menyampaikan besaran tunjangan DPR pasti akan berbeda dengan DPRD mengingat pertimbangan biaya sewa rumah di Jakarta.

“Pasti berbeda dengan kalau misalnya teman-teman mendengar di DPRD, provinsi atau kabupaten kota, uang perumahannya Rp40 juta, Rp50 juta gitu ya, tentu secara apple to apple kita juga harus memandang apakah Jakarta dengan tempat lain itu besaran properti, harga properti itu sama, sewanya, saya kira itu juga harus jadi pertimbangan kami,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menghapus operasional rumah dinas (rumdin) anggota DPR RI dan menggantinya dengan tunjangan sewa untuk dikelola sendiri menuai pro-kontra di masyarakat.

Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI di Kalibata akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan sebagai pengelola aset. Adapun, wilayah Kalibata tersebut meliputi blok A, B, C, D, E dan komplek F yang berada di samping sungai Ciliwung.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar seusai acara kunjungan ke RJA Kalibata bersama media pada Senin (7/10/2024) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Indra menjelaskan pemeliharaan rumah jabatan anggota tersebut menggunakan aplikasi bernama Perjaka atau Perawatan Rumah Jabatan Anggota Kalibata. Setiap harinya, terdapat 10-15 keluhan dalam aplikasi tersebut. Ketika hujan, lanjutnya, banyak keluarga anggota dewan yang mengeluhkan atap bocor.

“Tapi pada saat musim hujan keluhannya itu cukup banyak, banyak sekali akibat khususnya bocoran gitu ya. Nah, dalam aplikasi kami keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya,” ujarnya di Gedung Serbaguna Kompleks Perumahan DPR RI Kalibata, Senin (7/10/2024).

Tak hanya itu, Indra mengungkapkan masalah lain yang sulit diselesaikan adalah banyaknya tikus dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap.

Perbesar

Kondisi Rumah Dinas Anggota DPR RI

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi RJA Kalibata pada Senin (7/10/2024) pukul 10.10 WIB, nampaknya suasana terlihat agak sepi dan hanya beberapa rumah saja yang mobilnya terparkir rapi di garasi. Rata-rata rumah yang ada di sana adalah rumah bertingkat dua.

Setidaknya ada dua rumah yang ditunjukkan Sekjen DPR Indra Iskandar kepada media. Rumah tersebut berada di blok A dan B. Luas tanahnya sebesar 188 meter persegi dan luas bangunan sebesar 100 meter persegi.

Di lantai 1 rumah bertingkat itu terdapat satu kamar tidur dengan kamar mandi dalam, ruang kerja, dapur, ruang tamu, ruang tengah, garasi, dan toilet.

Sementara itu, di lantai 2 terdapat 3 kamar tidur dan salah satunya dilengkapi dengan kamar mandi dalam, tempat cuci baju dan jemur pakaian, kamar kecil pembantu, dan kamar mandi dengan toilet jongkok.

Dari dua rumah tersebut terlihat plafon kamar yang sudah kusam karena bocor. Tembok rumah yang kotor dan ditambah dengan bau pengap karena sudah lama ditinggalkan. Tak hanya itu, tirai gorden pun sudah terlihat rusak.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menghapus operasional rumah dinas (rumdin) anggota DPR RI dan menggantinya dengan tunjangan sewa untuk dikelola sendiri menuai pro-kontra di masyarakat.

Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI di Kalibata akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan sebagai pengelola aset. Adapun, wilayah Kalibata tersebut meliputi blok A, B, C, D, E dan komplek F yang berada di samping sungai Ciliwung.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar seusai acara kunjungan ke RJA Kalibata bersama media pada Senin (7/10/2024) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Indra menjelaskan pemeliharaan rumah jabatan anggota tersebut menggunakan aplikasi bernama Perjaka atau Perawatan Rumah Jabatan Anggota Kalibata. Setiap harinya, terdapat 10-15 keluhan dalam aplikasi tersebut. Ketika hujan, lanjutnya, banyak keluarga anggota dewan yang mengeluhkan atap bocor.

“Tapi pada saat musim hujan keluhannya itu cukup banyak, banyak sekali akibat khususnya bocoran gitu ya. Nah, dalam aplikasi kami keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya,” ujarnya di Gedung Serbaguna Kompleks Perumahan DPR RI Kalibata, Senin (7/10/2024).

Tak hanya itu, Indra mengungkapkan masalah lain yang sulit diselesaikan adalah banyaknya tikus dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap.

Perbesar

Kondisi Rumah Dinas Anggota DPR RI

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi RJA Kalibata pada Senin (7/10/2024) pukul 10.10 WIB, nampaknya suasana terlihat agak sepi dan hanya beberapa rumah saja yang mobilnya terparkir rapi di garasi. Rata-rata rumah yang ada di sana adalah rumah bertingkat dua.

Setidaknya ada dua rumah yang ditunjukkan Sekjen DPR Indra Iskandar kepada media. Rumah tersebut berada di blok A dan B. Luas tanahnya sebesar 188 meter persegi dan luas bangunan sebesar 100 meter persegi.

Di lantai 1 rumah bertingkat itu terdapat satu kamar tidur dengan kamar mandi dalam, ruang kerja, dapur, ruang tamu, ruang tengah, garasi, dan toilet.

Sementara itu, di lantai 2 terdapat 3 kamar tidur dan salah satunya dilengkapi dengan kamar mandi dalam, tempat cuci baju dan jemur pakaian, kamar kecil pembantu, dan kamar mandi dengan toilet jongkok.

Dari dua rumah tersebut terlihat plafon kamar yang sudah kusam karena bocor. Tembok rumah yang kotor dan ditambah dengan bau pengap karena sudah lama ditinggalkan. Tak hanya itu, tirai gorden pun sudah terlihat rusak.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa anggota legislatif bakal diberikan keleluasaan untuk mengelola tunjangan yang bakal diberikan akibat penghapusan kebijakan adanya rumah dinas (rumdin).

Indra menyebut anggota DPR bakal mendapatkan tunjangan untuk menggantikan pemberian rumah dinas. Nantinya, setiap anggota boleh mengelola tunjangan rumah sebagai ganti rumah jabatan yang dikembalikan ke negara.

"Tidak ada pertanggungjawaban, mereka diberikan terserah, mau untuk sewa rumah, mau untuk nyicil rumah silakan. Jadi tidak ada pertanggungjawaban terkait kontraktual dengan pihak ketiga," katanya kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Oleh sebab itu, dia mengatakan saat ini mengingat kebijakan tersebut masih dalam kajian sehingga besaran tunjangan per anggota Dewan untuk pengganti rumah dinas belum ditentukan.

Indra mengatakan bahwa fokus DPR saat ini adalah agar rumah anggota Dewan dapat segera dikembalikan kepada negara.

"Jadi besarannya sekali lagi belum fix diputuskan, kami masih menunggu setelah terbentuknya AKD yang namanya BURT kami akan laporkan dan diskusikan. Nanti akan diputuskan bahwa di Jakarta besarannya berbeda-beda nanti akan jadi pertimbangan kami," ujarnya.

Di sisi lain, dia tak menampik bahwa saat ini DPR tengah melakukan survei rumah di sekitaran Senayan hingga Kebayoran untuk menentukan tunjangan pengganti rumah dinas bagi anggota DPR.

Hasil survei tersebut, kata Indra, akan menjadi salah satu landasarn untuk kebutuhan tunjangan bagi anggota legislatif tersebut. Mengingat hingga kini belum ada jumlah pasti berapa tunjangan bagi anggota DPR terkait rumah dinas.

"Kami dari tim biro perencanaan di bawah deputi administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di sekitaran Senayan, Semanggi sampai dengan daerah Kebayoran. Bahkan juga di beberapa tempat, titik di Jabotabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa," tuturnya.

Meski begitu, dia melanjutkan bahwa DPR melakukan survei secara adil dengan tak mengambil kisaran harga yang paling mahal atau terendah dari rumah dinas tersebut

Sekjen DPR lebih memprioritaskan untuk mendapatkan patokan harga hunian layak dengan tiga kamar. Sehingga, dia menekankan bahwa membutuhkan kehati-hatian dalam penentuan jumlah tunjangan pengganti rumah dinas. Apalagi, setiap tahun, anggaran rumah dinas bakal terus berfluktuasi sehingga perlu adanya evaluasi mengikuti harga pasar.

"Ini adalah tingkat kehati-hatian kami sehingga untuk mulai dengan periode 2024-2029 sudah diputuskan diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan. Nanti tunjangan perumahan itu akan masuk ke dalam komponen gaji setiap bulan,” pungkas Indra.

KOMPAS.com - Annisa Maharani Alzahra Mahesa menjadi Anggota DPR RI periode 2024-2029 termuda dari total 580 Anggota DPR RI yang dilantik pada Selasa (1/10/2024).

Perempuan berusia 23 tahun itu merupakan politikus Partai Gerindra untuk daerah pemilihan (dapil) Banten II, sekaligus putri almarhum politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa.

Meski masih berusia muda, Annisa tercatat memiliki harta kekayaan dengan nilai total sebesar Rp 5,87 miliar.

Hal itu berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 15 Agustus 2024.

Salah satu wujud harta kekayaannya yaitu 12 properti berupa tanah dengan total nilai Rp 2,57 miliar. Lokasinya tersebar di Serang dan Pandeglang.

Asal usul seluruh bidang tanah yang dimiliki Annisa tercatat dari hibah tanpa akta. Sehingga bukan berasal dari hasil sendiri ataupun warisan.

Perlu diketahui, berdasarkan dokumen Frequently Asked Questions (FAQ) E-LHKPN, hibah adalah pengalihan hak atas sesuatu kepada orang lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.

Kembali mengenai 12 harta properti milik Annisa, untuk rincian selengkapnya sebagai berikut:

1. Tanah seluas 6.841 m2 di Kab/Kota Serang, hibah tanpa akta, Rp 684.100.000
2. Tanah seluas 17.667 m2 di Kab/Kota Serang, hibah tanpa akta, Rp 529.940.000
3. Tanah seluas 546 m2 di Kab/Kota Serang, hibah tanpa akta, Rp 70.000.000
4. Tanah seluas 22.624 m2 di Kab/Kota Pandeglang, hibah tanpa akta, Rp 175.000.000
5. Tanah seluas 39.124 m2 di Kab/Kota Pandeglang, hibah tanpa akta, Rp 195.620.000
6. Tanah seluas 1.963 m2 di Kab/Kota Pandeglang, hibah tanpa akta, Rp 20.000.000
7. Tanah seluas 45.670 m2 di Kab/Kota Pandeglang, hibah tanpa akta, Rp 324.285.000
8. Tanah seluas 20.763 m2 di Kab/Kota Pandeglang, hibah tanpa akta, Rp 201.000.000
9. Tanah seluas 13.640 m2 di Kab/Kota Pandeglang, hibah tanpa akta, Rp 136.400.000
10. Tanah seluas 2.000 m2 di Kab/Kota Pandeglang, hibah tanpa akta, Rp 30.000.000
11. Tanah seluas 18.010 m2 di Kab/Kota Pandeglang, hibah tanpa akta, Rp 180.100.000
12. Tanah seluas 923 m2 di Kab/Kota Pandeglang, hibah tanpa akta, Rp 25.000.000.

KOMPAS.com - Rusdi Kirana menjadi Anggota DPR RI periode 2024-2029 yang terkaya dari total sebanyak 580 Anggota DPR RI yang dilantik pada Selasa (1/10/2024).

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 31 Juli 2024, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 2,6 triliun.

Salah satu wujud kekayaan pria yang kini didapuk sebagai Wakil Ketua MPR dari fraksi PKB ini yaitu aset properti berupa tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 289,09 miliar.

Pria yang juga bos maskapai Lion Air ini tercatat memiliki 10 tanah dan bangunan yang lokasinya tidak hanya di Indonesia, melainkan juga ada di Singapura dan Malaysia.

Lalu, keterangan tentang sumber perolehan seluruh tanah dan bangunan yang dimiliki Rusdi Kirana juga tertulis dari hasil sendiri. Sehingga bukan berasal dari warisan maupun hibah.

Untuk lebih jelasnya, berikut daftar 10 tanah dan bangunan milik Rusdi Kirana yang tertuang di dalam LHKPN:

1. Tanah dan bangunan seluas 202 m2/180 m2 di Kab/Kota Jakarta Barat, hasil sendiri, Rp 397.540.000
2. Tanah dan bangunan seluas 75 m2/50 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp 278.703.480
3. Tanah dan bangunan seluas 100 m2/70 m2 di Singapura, hasil sendiri, Rp 12.340.785.000
4. Tanah dan bangunan seluas 110 m2/80 m2 di Singapura, hasil sendiri, Rp 14.102.361.744
5. Tanah dan bangunan seluas 2.010 m2/300 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp 29.000.000.000
6. Tanah dan bangunan seluas 180 m2/170 m2 di Singapura, hasil sendiri, Rp 182.581.740.600
7. Tanah dan bangunan seluas 6.000 m2/500 m2 di Malaysia, hasil sendiri, Rp 8.728.365.455
8. Tanah dan bangunan seluas 1.124 m2/350 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp 34.722.458.349
9. Tanah dan bangunan seluas 86 m2/74 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri, Rp 2.600.000.000
10. Tanah dan bangunan seluas 504 m2/100 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp 4.342.000.000

Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan artis sekaligus politisi Partai Gerindra Ahmad Dhani Prasetya dan Mulan Jameela tiba di gedung parlemen untuk mengikuti pelantikan anggota DPR/MPR/DPD RI periode 2024-2029 pada Selasa (1/10/2024).

Berdasarkan streaming atau siaran langsung pelantikan anggota DPR/MPR/DPD periode 2024-2029, Ahmad Dhani dan Mulan Jameela tiba secara bersamaan di kompleks gedung parlemen di Senayan, Jakarta Senayan sekitar pukul 08.50 WIB.

Ahmad Dhani tampil necis dengan setelan jas dan celana hitam, kemeja putih, dan dasi merah. Pentolan grup band Dewa 19 tersebut juga mengenakan peci hitam di kepalanya.

Berdiri di belakang Dhani, Mulan Jameela terlihat cantik dan anggun dengan setelan kebaya kutubaru modern berwarna krem dan kerudung cokelat muda.

Sebagai informasi, Ahmad Dhani dan Mulan lolos ke parlemen RI mewakili Partai Gerindra. Ahmad Dhani merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur I, sementara Mulan Jameela mewakili dapil Jawa Barat XI.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, Ahmad Dhani berhasil meraup suara 134.227 suara sehingga ditetapkan lolos ke Senayan. Adapun, Mulan Jameela mendapat 83.256 suara di dapil Jabar XI yang meliputi wilayah Garut dan Tasikmalaya.

Perbesar

Acara pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD RI periode 2024-2029 akan berlangsung pada Selasa, (1/10/2024) di ruang sidang paripurna, Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta Selatan. Anda bisa menyaksikan siaran langsung atau live streaming pelantikan.

Sebagai informasi, sebanyak 580 anggota yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dilantik hari ini. Penetapan tersebut mengacu pada Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum 2024.

Selain itu, penetapan juga mengacu pada Keputusan KPU Nomor 1401 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum 2024.

Acara pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD periode 2024-2029 dapat disaksikan secara langsung melalui Youtube resmi DPR RI: https://www.youtube.com/watch?v=2z-4obILjpo