JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memanggil redaksi Tempo pada Senin (29/7/2024) untuk memberikan klarifikasi terkait berita dugaan suap kuota haji.

Namun, redaksi Tempo diketahui tidak memenuhi undangan itu.

Ketua MKD DPR Adang Daradjatun mengatakan, pihaknya merasa perlu melakukan pemanggilan dalam rangka melaksanakan tugas.

"Tugas MKD adalah menjaga etika dan kehormatan anggota Dewan. Kalau kita baca di depan majalah Tempo halaman utama, jelas sangat merasakan perlunya ada pendalaman atau klarifikasi. Jelas di situ dikatakan ada dugaan jual beli kuota dan suap miliaran rupiah kepada anggota DPR," kata Adang di ruang sidang MKD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Menurutnya, MKD harus meluruskan terkait pemberitaan yang menyangkut anggota DPR.

Adang sebagai pimpinan MKD merasa bertanggung jawab atas berita tersebut.

"Oleh karena itu, hari ini kami mengundang majalah Tempo dan redaksinya, terutama rekan kita yang berbicara di satu media, suatu rekaman, sehingga jelas," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ia menegaskan, undangan tersebut bersifat klarifikasi. Meski memanggil Tempo, MKD mengaku sangat menghormati Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers.

"Tetapi tolonglah kita juga dihormati sebagai MKD yang harus menjaga kehormatan dan etika anggota DPR perlu mengundang dan meminta penjelasan, apa yang sebetulnya terjadi, sumber mana yang menyatakan bahwa anggota DPR memperoleh miliaran rupiah," ungkapnya.

Sementara itu, anggota MKD Habiburokhman mendapatkan informasi dari Sekretariat Jenderal bahwa redaksi Tempo tidak berkenan untuk hadir hari ini.

"Kami mencoba lagi, siapa tahu teman-teman itu berkenan lagi di Minggu yang akan datang, untuk memberikan keterangan di sini. Bentuknya atau mekanismenya kami serahkan kepada teman-teman. Kalau ingin di persidangan tertutup, kami siap mengikutinya," kata Habiburokhman.

Menurut catatan Kompas.com, dugaan suap kuota haji justru pernah diutarakan oleh anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah.

Luluk mendapatkan informasi dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan juga stakeholder haji sebenarnya termasuk juga dari beberapa biro perjalanan haji dan umrah yang memberikan informasi yang sangat berharga, terkait dengan indikasi korupsi itu," kata Luluk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Politikus PKB itu menyebutkan, indikasi korupsi tersebut menggunakan modus mengeluarkan uang tertentu untuk mendapatkan kuota haji yang menguntungkan sebagian pihak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latief menanggapi pernyataan panitia khusus (Pansus) Angket Haji DPR-RI yang menyebut ada indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji 2024.

Dia meminta agar pansus angket membuktikan tudingan tersebut. Hilman merasa tak perlu menjawab tudingan yang disebutkan.

"Enggak usah dijawab, dibuktikan saja," ujarnya saat ditemui di Aryaduta Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

Dia mengatakan, telah memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk tuduhan indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji tambahan untuk kuota haji khusus.

Hilman menjelaskan, kuota haji khusus yang diambil dari kuota tambahan adalah ketentuan dari pihak Kerajaan Arab Saudi.

"Dalam MoU antar menterinya (Kemenag RI dan Menteri Haji Arab Saudi), angkanya memang segitu, kan kita enggak boleh jual-jual sembarangan," tandasnya.

Sebelumnya, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 Luluk Nur Hamidah mengatakan, pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji tambahan.

Dugaan itu terjadi dalam kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) mengalihkan kuota haji tambahan dengan persentase 50 persen ke program haji plus.

“Pansus Hak Angket kita harapkan dapat membongkar kotak pandora pengalihan kuota haji, yang seharusnya berdasarkan undang-undang hanya diperbolehkan digunakan 8 persen untuk haji plus,” ujar Luluk dalam keterangannya, Rabu (10/8/2024).

“Tapi, justru digunakan 50 persen oleh Kemenag ke haji khusus,” sambungnya.

Ia menuturkan, indikasi yang ditemukan bukan sekedar penyalahgunaan kewenangan oleh Kemenag.

Tapi, juga dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengambilan kebijakan itu.

“Ada informasi yang kami terima jika pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50 persen itu terindikasi ada korupsi,” sebut dia.

Maka dari itu, nantinya Pansus Angket Haji bakal memanggil sejumlah pihak untuk mendalami dugaan korupsi tersebut.

Terakhir, ia menekankan Kemenag juga tak bersikap adil dan pro pada masyarakat ketika memutuskan untuk mengalihkan kuota haji tambahan ke haji khusus.

Pasalnya, banyak masyarakat yang menunggu antrian bertahun-tahun dengan program haji reguler.

“Ada rasa keadilan yang diabaikan oleh pemerintah atau Kemenag dari pengalihan ini. Apalagi antrean jemaah yang sangat panjang,” imbuh dia.