Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengungkapkan sedang mengerjakan sederet tugas sebagai syarat untuk aksesi menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Nasional OECD menyampaikan tugas berupa perbaikan-perbaikan public service tersebut sebagai upaya agar standar pelayanan dapat setara dengan negara maju, sesuai dengan standar OECD.

“Kami berharap bahwa proses ini yang akan kita kerja sama antar-Kementerian/Lembaga, kita kerja sama juga dengan masyarakat, dengan institusi termasuk di sini dari KPK,” tuturnya dalam usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD, Kamis (3/10/2024).

Pemerintah pun terus melakukan benchmarking atau tolok ukur dengan negara-negara yang telah menjadi anggota OECD.

Menteri Keuangan yang menjadi Wakil Ketua Tim Nasional OECD, dalam hal ini Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan instansinya terus melakukan reformasi seperti pengelolaan APBN, fiskal, perpajakan, belanja, pembiayaan maupun reformasi yang tercantum dalam UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

“Jadi, banyak yang masuk di dalam OECD itu sebetulnya sudah masuk di dalam reform yang sudah kita kerjakan,” ujar Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan tugas instansinya untuk mendukung aksesi keanggotaan OECD, yakni dalam perbaikan tata kelola perusahaan dan terkait penyuapan pejabat asing.

Pasalnya, saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan terkait bribery swap atau kriminalisasi suap terhadap pejabat publik asing atau internasional di Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pada 2003.

“Salah satunya adalah kebutuhan kita untuk menkriminalisasi bagi penyuapan terhadap sektor ataupun pejabat asing, yang diundang-undang korupsi kita belum ada,” jelasnya.

Untuk mempercepat transparansi, proses kerja, waktu, dan aksesi OECD, pemerintah meluncurkan platform digital menggunakan platform INA yaitu INA OECD. Alhasil, proses aksesi Indonesia dapat terpantau dalam laman tersebut.

Saat ini, platformhttps://inadigital.co.id masih dalam proses pengembangan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota OECD dan menargetkan rampung dalam waktu tiga tahun mendatang.

Upaya bergabung dengan OECD menjadi peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Burhanuddin Abdullah blak-blakan soal upaya Indonesia untuk bergabung menjadi anggota Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD).

Burhanuddin menyambut positif upaya yang saat ini telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung ke OECD. Namun, dia menyebut keinginan itu belum tentu bisa diwujudkan sebagaimana target yang dipasang pemerintahan saat ini.

"Saya pernah diberikan [cerita] oleh Duta Besar Inggris, bahwa pemerintah indonesia berniat dalam tempo dua tahun bisa menjadi member dari negara OECD, tapi dia terus meneruskan sampai sekarang ini tidak ada yang dua tahun. Paling kurang dari Korea Selatan itu lima tahun baru jadi member," ujarnya pada saat memberikan keynote speech pada acara IKA Unpad, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Kendati adanya tantangan tersebut, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) 2003-2008 itu berharap agar RI bisa segera masuk ke OECD.

"Tapi tentu saya sering mengatakan kepada diri sendiri sebetulnya, di balik yang semua kita yakini tersembunyi kesangsian-kesangsian. Tapi karena itu pula kita harus berusaha sebaik-baiknya," papar Burhanuddin.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota OECD dalam waktu tiga tahun mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Kepala Negara menerima Sekjen OECD Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (28/5/2024).

Airlangga mengaku bahwa upaya bergabung dengan OECD menyandang peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Dia mengatakan upaya penguatan kerja sama internasional yang dilakukan Pemerintah melalui penyampaian intensi untuk bergabung dalam keanggotaan OECD kian menunjukkan kepastian dengan berbagai tahapan yang berlangsung dengan optimal.

"Ini merupakan pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann terkait dengan Proses Aksesi Indonesia," ujar Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD) dalam sesi konferensi pers di Istana Bogor, Selasa (28/5/2024).

Kami sangat senang dan mendukung proses aksesi Indonesia dalam OECD, dan ICC terbuka untuk membantu menyukseskan aksesi tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kamar Dagang Internasional (International Chamber of Commerce/ICC) John WH Denton mendukung proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Hal itu disampaikannya saat mengunjungi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (23/7).

“Kami sangat senang dan mendukung proses aksesi Indonesia dalam OECD, dan ICC terbuka untuk membantu menyukseskan aksesi tersebut,” kata Sekjen ICC Denton dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Pertemuan tersebut merupakan diskusi tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilakukan saat Forum Bisnis Kawasan Ekonomi Khusus di London, Inggris pada April lalu.

Melalui pertemuan tersebut, Sekjen ICC Denton mewakili segenap investor dan pelaku bisnis Internasional dalam naungannya mengungkapkan dukungannya atas aksesi Indonesia ke dalam OECD.

Airlangga menyambut baik bantuan tersebut, yang diharapkan nantinya akan berlanjut dengan kerja sama.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen ICC Denton juga menyampaikan informasi mengenai program ICC Center of Enterpreneurship (ICC CoE) di Jakarta yang bertujuan untuk mengembangkan jejaring ekosistem kewirausahaan global.

Selain itu, keduanya juga membahas terkait posisi Indonesia dalam World Trade Organization (WTO) E-Commerce Moratorium.

“Posisi Indonesia mengacu pada prinsip level playing field agar terdapat kebijakan yang sama antara pasar digital dan pasar fisik, khususnya bagi negara berkembang,” tegas Airlangga.

Sekjen ICC Denton memahami posisi Indonesia dan terbuka untuk mendiskusikan potensi ekonomi digital yang lebih luas.

Dalam hal ini, Indonesia juga mengangkat capaian ASEAN dalam Digital Economy Framework Agreement (DEFA) sebagai wadah untuk mengakselerasi transformasi ASEAN menjadi kawasan ekonomi digital terkemuka.

Lebih lanjut, Airlangga dan Sekjen ICC Denton juga sepakat mengenai pentingnya kolaborasi global di bidang rantai pasok pangan.

ICC telah menginisiasi program ini dengan dukungan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) dan mengundang partisipasi Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan inisiatif tersebut.

Beberapa aspek yang didukung oleh inisiatif ini, antara lain menghubungkan petani dengan pasar, traceability, dan standardisasi rantai pasok dari komoditas pangan.

Selain itu, diskusi juga membahas berbagai peluang ekonomi di tengah tantangan situasi geopolitik dunia.

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga turut didampingi oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Netty Muharni, sedangkan Sekjen ICC didampingi oleh Shinta Kamdani selaku Wakil Ketua Umum II Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Anggota Dewan Eksekutif ICC.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024