Kementerian Koperasi dan UKM terus mengawasi proses penyelesaian kasus delapan koperasi bermasalah. Pasca berakhirnya masa tugas Satgas Koperasi Bermasalah, Kementerian Koperasi dan UKM telah menggantinya dengan Tim Pendamping dan Pemantau Koperasi Bermasalah.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan utang atau penggantian dana kepada anggota kedelapan koperasi itu mencapai Rp 26 triliun. Namun, baru dibayarkan Rp 3,4 triliun.

"Melalui tim tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM mendampingi dan memantau proses pembayaran pada tiap kasus, di mana dari total tagihan sebesar Rp 26 triliun telah dibayarkan sebesar Rp 3,4 triliun," kata dia dalam konferensi pers di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Ahmad mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Bermasalah memang telah diselesaikan tugasnya sejak dua tahun lalu. Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurusi kedelapan koperasi yang bermasalah.

"Terkait dengan Satgas Koperasi Bermasalah, itu sudah selesai tugas Satgas itu sejak dua tahun lalu, sudah tutup Satgas itu," jelasnya.

Ahmad mengatakan, saat ini Satgas tersebut tugasnya menjadi tim yang memantau berlangsungnya proses hukum yang berjalan sampai saat ini. Apalagi, beberapa koperasi tercatat mengalami kerugian yang harus digantikan kepada anggotanya hingga triliunan.

"Tetapi tugas satgas tetap kami lanjutkan terhadap koperasi bermasalah. Kita bentuk tim monitoring, pendampingan terhadap koperasi bermasalah dari 8 koperasi bermasalah yang sudah diputus homologasi pada sidang PKPU ini kita kawal," terangnya.

Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurus 8 koperasi. Selain itu satgas juga bertugas membantu menampung keluhan dari anggota atau korban dari koperasi bermasalah itu

Adapun 8 koperasi bermasalah di antaranya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi korban koperasi Indosurya meminta penjualan aset untuk membayar kerugian dari nasabah.

Salah satu perwakilan Aliansi korban Koperasi Indosurya Teddy Adrian mengungkapkan, sampai saat ini korban juga belum menerima penggantian kerugian dari aset yang disita.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar aset sitaan berupa 202 aset properti dan 180 unit mobil segera dilelang untuk membayar kerugian kepada korban.

Total aset tersebut ditaksir sekitar Rp 2,4 triliun.

"Walaupun kesemua aset sitaan dilelangkan tetapi masih jauh dari cukup karena aset tersebut diprediksi telah turun banyak nilainya karena berbagai macam kondisi," ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, ditulis Kamis (11/7/2024).

Audit forensik penyidik menemukan kerugian seluruh korban dari kasus Indosurya ini mencapai Rp 16,08 triliun.

Tak hanya itu, Teddy juga meminta Mahkamah Agung (MA) dan aparat penegak hukum menolak permohonan peninjauan kembali (PK) terdakwa kasus tersebut.

Pasalnya, korban merasa khawatir ketika ada peninjauan kembali.

Untuk itu, ia berharap PK tersebut tidak disetujui oleh Mahkamah Agung karena akan pihaknya merasa belum menerima keadilan dari perkara ini.

"Jika itu terjadi (persetujuan PK) bisa menimbulkan kemarahan serta kesedihan dari 23.000 korban," ungkap dia.

Sebagai informasi, kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya ini bermula pada 2018. Saat itu Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) pernah menjatuhkan sanksi administratif karena disebut terdapat indikasi penyimpangan di KSP Indosurya.

Salah satu kejanggalan yang terjadi adalah KSP Indosurya tidak menyampaikan laporan keuangan dan Rapat Anggota Tahunan pada 2019. Padahal semestinya laporan itu disampaikan pada kuartal ke-1 pada 2020.

Kemudian pada 10 Februari 2020 terjadi gagal bayar yang dialami sejumlah nasabah. Lalu pada 24 Februari 2020, sejumlah nasabah menerima surat dari KSP Indosurya yang menyatakan uang mereka yang berada di deposito tidak bisa dicairkan.

Setelah itu para nasabah mulai mengeluh tidak bisa menarik simpanan pokok dan imbal hasil yang dijanjikan KSP Indosurya.

Saat itu KSP Indosurya memberi syarat nasabah baru bisa mencairkan uang dalam jangka waktu 6 bulan sampai 4 tahun tergantung nilai asset under management (AUM).

Pada Maret 2020, para nasabah KSP Indosurya diberi tahu melalui pesan WhatsApp yang menyatakan mereka bisa menarik tabungan dengan batas Rp 1 juta per nasabah.

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi korban koperasi Indosurya meminta Mahkamah Agung dan aparat penegak hukum menolak permohonan peninjauan kembali atau PK terdakwa kasus tersebut. Perwakilan korban, Teddy Adrian, mengaku khawatir permohonan akan diterima, “Jika itu terjadi, bisa menimbulkan kemarahan serta kesedihan dari 23 ribu korban,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Senin, 8 Juli 2024.

Teddy mengatakan, mereka sempat lega dengan putusan kasasi Makamah Agung yang memvonis bersalah direktur utama dan direktur keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, yakni Henry Surya dan June Indria. Namun mereka gamang karena salah seorang terdakwa yakni June Indria mengajukan permohonan PK dengan nomor perkara 878 PK/Pid.Sus/2024.

Selain menolak PK, para korban koperasi Indosurya juga berharap para penegak hukum melelang aset sitaan yang berupa 202 properti dan 180 unit mobil. Teddy berharap penegak hukum bisa mengembalikan hasil pelelangan kepada korban.

Nilai pelelangan semua aset pun menurut Teddy masih jauh dari cukup karena kemungkinan banyak aset yang nilainya menurun. Sementara total kerugian yang menimpa para korban berkisar Rp 16 triliun.

Ia percaya pejabat yang berwenang dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. “Sehingga pada akhirnya kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan hak hak para korban bisa dipulihkan,” ujarnya.

Perkara Indosurya telah bergulir sejak laporan pertama ke Bareskrim Polri di 2020. Pada 16 Mei 2023, Henry Surya divonis penjara 18 tahun dan denda Rp 15 miliar subsider 8 bulan di tingkat kasasi. Selain itu, June Indria divonis 14 tahun penjara dan denda Rp 12 miliar subsider 6 bulan.

Dalam laman resmi kepaniteraan Mahkamah Agung, pengajuan peninjauan kembali masuk pada Senin 20 Mei 2024 dengan nomor perkara 878 PK/Pid.Sus/2024, atas nama pemohon June Indria. Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari June Indria terkait pengajuan peninjauan kembali. Tempo kesulitan menghubungi pihak Jane dan kuasa hukum.

ILONA ESTHERINA | EKA YUDHA

Korban koperasi Indosurya terus memperjuangkan haknya selama hampir 4 tahun. Teddy Adrian salah satu Perwakilan Aliansi Korban Koperasi Indosurya mengatakan perjuangan mereka mencari keadilan kerap berujung pada kegagalan dan kekalahan.

Ia menyebut pihaknya mulai menemui keadilan dengan putusan kasasi Makamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 yang menghukum pelaku utama Henry Surya 18 tahun penjara dan pelaku lainnya June Indria 14 Tahun penjara. Namun, para korban kini mengaku khawatir atas langkah June yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

"Tetapi perjuangan kami tidak berhenti sampai di sini, karena June Indria dengan nomor perkara 878 PK/ pidsus/ 2024 mengajukan Peninjauan Kembali (PK)," katanya dalam keterangan yang diterima detikcom, Senin (8/7/2024).

"Terus terang kami merasa kuatir dengan adanya Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh June Indria, jangan sampai keadilan yang belum kami terima seutuhnya lalu dikoyakan kembali dengan disetujuinya Peninjauan Kembali June Indria dan jika itu terjadi bisa menimbulkan kemarahan serta kesedihan dari 23 ribu korban," tambah dia.

Ia meminta pihak berwenang menolak permohonan PK tersebut. Teddy mengaku khawatir hal tersebut dimanfaatkan Henry Surya untuk bisa bebas.

"Yang Mulia Hakim Agung harap perhatikan teriakan dan tangisan para korban, gunakan hati nurani Yang Mulia Hakim Agung untuk menolak PK June Indria, jangan sampai PK ini menjadi jalan bagi aktor utamanya Henry Surya untuk memperoleh kebebasan," ungkapnya.

Menurutnya, banyak juga korban yang hingga saat ini belum menerima penggantian kerugian dari aset yang disita. Ia menyebut jika para pelaku dibebaskan maka dirasakan keadilan telah dirampas.

"Selain menolak PK June Indria , kami para korban koperasi Indosurya juga berharap kepada JAMPIDUM, PPA, LPSK agar aset sitaan yang berupa 202 Aset Property & 180 Unit mobil segera dilelang dan dikembalikan ke korban mengingat korban sudah lebih dari 1 tahun sejak keputusan MA ditetapkan (16 Mei 2023)," ujar dia.

Menurutnya, jangan sampai timbul kecurigaan oleh para korban terkait proses lelang yang ditunda. Ia mempertanyakan apakah memang ada hambatan dalam proses lelang senilai Rp 2,4 triliun, atau ada permainan oknum mafia di belakangnya.

Meskipun, kata dia, aset yang dilelang kan masih jauh dari cukup dibanding total kerugian nasabah senilai Rp 16 triliun. Aset-aset tersebut diprediksi turun nilainya karena berbagai macam kondisi.

"Oleh karena itu kami meminta dengan sangat kepada Kejaksaan dalam hal ini JAMPIDUM agar kasus dokumen palsu koperasi Indosurya yang sudah P21 dan sudah dinyatakan lengkap dan dokumen sudah diserahkan ke Kejaksaan sejak tanggal 12 Mei 2023 agar segera disidangkan," pintanya.

"Dari hasil kasus tersebut para korban dapat berharap agar aset sitaan bisa bertambah mengingat sejak awal penangkapan polisi mengincar aset yang bakal disita senilai 3 Triliun," ujar Teddy.

JAKARTA, investor.id – Sejumlah nasabah KSP Indosurya menyampaikan aspirasi secara damai di Jakarta, pada Senin (8/7/2024). Mereka tengah dilanda kecemasan atas upaya salah satu terdakwa megaskandal KSP Indosurya yang melakukan peninjauan kembali (PK), dan dapat menjadi ajang cek ombak bagi bagi aktor utama yaitu Henry Surya melakukan hal serupa.

Christian, salah satu anggota dari Aliansi Korban Koperasi Indosurya menerangkan, salah satu terdakwa yang sedang proses pengajuan PK adalah June Indria. PK ini sebetulnya telah diajukan sejak Desember 2023 lalu dan diperkirakan masuk persidangan dalam waktu dekat. Sebelumnya, June Indria telah divonis bersalah dengan hukuman penjara selama 14 tahun.

Dia bilang, June Indria berperan sebagai Direktur Keuangan (Dirkeu) KSP Indosurya dan berstatus ipar dari Henry Surya, sang aktor utama dalam megaskandal tersebut. Di perkara yang sama, Henry Surya juga telah divonis kurungan penjara selama 18 tahun.

“Jika PK dikabulkan dan June Indria dilepaskan atau dibebaskan, maka Henry Surya akan mengikuti jejaknya dan mengajukan PK,” ujar Christian kepada Investor Daily, Senin (8/7/2024).

Untuk itu, kata dia, sejumlah nasabah yang tergabung dalam Aliansi Korban Koperasi Indosurya melakukan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi atau kecemasan tersebut pada hari ini di Jakarta. Lebih dari itu, para nasabah khawatir aset sitaan senilai triliun rupiah juga ikut lolos jika June Indria bebas lewat proses PK. Apalagi sampai saat ini nasabah belum menerima haknya dari aset sitaan yang ada.

Kekhawatian para nasabah diungkapkan lebih lanjut oleh Teddy Adrian, yang juga ikut tergabung dalam Aliansi Korban Koperasi Indosurya. Para nasabah berharap kepada JAMPIDUM, PPA, LPSK agar aset sitaan yang berupa 202 aset properti dan 180 unit mobil segera dilelang dan dikembalikan ke 23 ribu korban mengingat sudah lebih dari satu tahun sejak putusan MA ditetapkan (16 Mei 2023).

“Jangan sampai timbul kecurigaan oleh para korban, kenapa untuk proses lelang seperti ditunda tunda? Apakah ada sesuatu yang menghambat atau ada sesuatu yang bermain di belakangnya? Mengingat jumlah total aset cukup besar mencapai ± Rp 2,4 triliun, yang tentu cukup menggiurkan bagi para oknum mafia hukum,” beber Teddy.

Jauh dari Cukup

Selanjutnya, menurut dia, kendati semua aset sitaan sudah masuk proses lelang, tetapi sejatinya nominal kerugian yang dialami nasabah masih jauh dari cukup. Audit Forensik Penyidik menyatakan kerugian para nasabah mencapai Rp 16,08 triliun. Selain itu, nilai lelang diprediksi ikut menurun imbas kondisi aset saat ini yang tak kunjung tuntas dalam pelelangan.

“Oleh karena itu, kami meminta dengan sangat kepada Kejaksaan dalam hal ini JAMPIDUM agar kasus dokumen palsu koperasi Indosurya yang sudah P21 dan sudah dinyatakan lengkap dan dokumen sudah diserahkan ke Kejaksaan sejak tanggal 12 Mei 2023 agar segera disidangkan,” harap Teddy.

Lewat upaya tersebut, para korban tentu dapat berharap agar aset sitaan bisa bertambah. Harapan ini didasarkan bahwa sejak awal penangkapan, polisi mengincar sita aset senilai Rp 3 triliun.

“Kami percaya bahwa hukum tetap menjadi panglima tertinggi di negara ini dan sungguh berharap agar para pejabat yang berwenang dapat memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Sehingga pada akhirnya kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan hak hak para korban bisa dipulihkan, serta para pelaku kejahatan tetap menerima hukuman yang setimpal,” pungkas Teddy.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News