Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sujatmiko menuturkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM menjadi salah satu jembatan untuk menuju nol kemiskinan di Indonesia, salah satunya melalui kontribusi di program makan bergizi gratis.

Bukan hanya sekadar UMKM, namun harus mulai pada pada tingkat produksi atau Industri Kecil Menengah (IKM). Namun bukan hal baru, pada pemerintahan Jokowi lalu pun IKM didorong untuk penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di Nusantara.

Budiman menyampakan pada pemerintahan kali ini, Prabowo mengarahkan untuk bekerja secara gotong royong bahkan dalam skala IKM dan UMKM agar membentuk usaha atau jejaring kelompok yang lebih besar.

"Buatlah korporasi pertanian dengan cara gotong royong, kalau bicara small holding pertanian, ya kelindes [para IKN dan UMKM dengan vendor besar]," tuturnya dalam Bisnis Indonesia Forum, Senin (4/11/2024).

Sebagai contoh, UMKM dan IKM yang berdiri sendiri tidak akan mampu menopang program Makan Bergizi Gratis milik Prabowo.

Sementara apabila pemerintah membiarkan program tersebut diisi oleh vendor-vendor besar, bertolak belakang dengan tujuan program Prabowo-Gibran yang berkeinginan MBG menjadi stimulus permintaan bagi IKM dan UMKM.

Untuk itu, IKM perlu bekerja sama dengan IKM lainnya untuk memasok suplai dalam menjalankan program MBG.

Terlebih, apabila MBG berjalan secara penuh, akan ada Rp460 triliun anggaran yang beredar setiap tahunnya. Harapannya, anggaran ini masuk ke kantong-kantong para IKM dan UMKM sehingga menambah pendapatan dan pada akhirnya membantu mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan.

"Saya bilang ke Kepala Badan Gizi Nasional [Dadan Hindayana] harus ada kontribusi orang miskin dalam produksi beras, kangkung, produksi telur, daging, untuk kasih makan 82 juta orang [dalam program makan bergizi gratis]," ujarnya.

Misalnya, beras yang dihasilkan harus berasal dari orang-orang miskin yang telah naik level dan kini memproduksi beras raskin. Jika tidak mendorong IKM dan UMKM, kemiskinan hanya akan terus menjadi isu yang tidak terselesaikan.

Budiman juga mendorong agar setiap kementerian/lembaga (K/L) untuk memiliki program pengentasan kemiskinan masing-masing yang ditunjukkan melalui KPI. Baik di kementerian yang mengatur soal investasi, perdagangan, industri, komunikasi dan digital, bahkan Kementerian Luar Negeri pun harus ambil bagian dalam menurunkan angka kemiskinan.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyampaikan memang menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan kontribusi IKM untuk nasional, yakni sebagai penyokong industri-industri besar yang ada.

"Ada hotel restoran, kami ingin yang pasok itu IKM. IKM jadi rantai pasok atau supply chain," tuturnya.

Pasalnya saat ini baru IKM di sektor otomotif yang memberikan dampak nyata dan menjadi rantai pasok terhadap industri otomotif. Harapannya, sejalan dengan peningkatan rantai pasok IKM terhadap industri dapat mengerek ekonomi masyarakat dan keluar dari kemiskinan.

Tercatat per 2024, total penduduk miskin dengan indikator pendapatan perkapita Rp500.000 per bulan, sebanyak 25,42 juta jiwa dari total penduduk 281,6 juta jiwa. Total penduduk miskin terbanyak berada di perdesaan yang mencapai 13,58 juta jiwa.

Secara spasial, penduduk miskin di perkotaan terbanyak berada di Jawa Barat yang mencapai 2,92 juta jiwa. Untuk penduduk miskin di perdesaan terbanyak berada di Jawa Timur yang mencapai 1,86 juta jiwa.

JAKARTA - Kementerian Perindustrian ( Kemenperin ) dalam penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 tahun 2024 melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) memfasilitasi sebanyak 31 industri kecil dan menengah ( IKM ) dari berbagai sektor untuk ikut pameran.

Langkah itu dilakukan Kemenperin untuk mendukung pertumbuhan pelaku IKM dalam memperluas pasar dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Kemenperin juga mendorong perluasan akses pasar para pelaku IKM tersebut, baik tingkat nasional maupun internasional.

"Melalui partisipasi IKM unggulan ini, kami berharap para pelaku usaha dapat menciptakan hubungan yang kuat dan berkelanjutan antara produsen produk berkualitas dengan pasar bisnis internasional," kata Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita, dalam keterangannya, Minggu (13/10/2024).

Reni menjelaskan, IKM yang difasilitasi tersebut telah melalui program pembinaan dan dinyatakan lolos proses kurasi dan seleksi yang ketat. Salah satu aspek penting dalam seleksi itu selain kualitas produk yang baik, yakni kemampuan dan potensi untuk melakukan ekspor, sehingga diharapkan kesempatan dan peluang untuk memasarkan produk secara global melalui TEI 2024 akan lebih besar.

Sebanyak 31 IKM yang difasilitasi oleh Ditjen IKMA terdiri dari 10 IKM penerima Penghargaan OVOP yang telah menerima pendampingan dalam Program One Village One Product (OVOP) Go global, dan 5 IKM penerima Penghargaan Upakarti tahun 2022 dan 2014.

Selanjutnya, 4 IKM binaan Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut yang dipilih berdasarkan pengalaman ekspor yang relevan dengan target pasar pameran, serta 12 IKM makanan dan minuman binaan Direktorat IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang telah memenuhi sertifikasi standar keamanan pangan serta peserta kompetisi Indonesia Food Innovation (IFI).

"Momentum ini menjadi panggung bagi IKM untuk unjuk gigi di kancah internasional, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal yang memiliki keunikan dan identitasnya masing-masing," tutur Reni.

Diperkirakan lebih dari 30.000 pengunjung potensial termasuk importir, distributor, wholesaler, retailer dan investor dari berbagai negara turut hadir pada TEI 2024. Melalui pameran ini, diharapkan IKM memperoleh peluang untuk memperluas jaringan, mendapatkan inspirasi produk, serta pasar ekspor.

JAKARTA - Lahirnya Permenperin 46/22 dirancang sebagai upaya Kemenperin membuka kesempatan bagi para pelaku usaha industri kecil menengah untuk ikut berpartisipasi memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah .Hanya saja dalam prakteknya, diduga banyak perusahaan-perusahaan berskala besar juga ikut memanfaatkan regulasi yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan IKM itu.

Dalam Permenperin tersebut, pemerintah mewajibkan IKM memenuhi syarat 40% TKDN sebagai syarat untuk ikut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.Merespons hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengatakan, ketentuan TKDN 40% itu mestinya dibarengi pengawasan yang ketat.

"Sebab dalam implementasinya syarat 40% TKDN banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk ikut proyek-proyek pemerintah. Harusnya ditertibkan praktek semacam ini. Imbasnya cukup serius terhadap iklim investasi nantinya," ungkap Bendahara Megawati Institute itu.

Mestinya, lanjut dia, pemerintah tidak gampang memberikan sertifikat TKDN 40% kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki size modal yang unlimited.

"Perusahaan besar enggak boleh dikasih TKDN IK, tapi disiasati saja tanpa harus membuka peluang kepada perusahaan-perusahaan besar yang ujungnya justru mengambil porsi TKDN IKM. Pemerintah mestinya melakukan verifikasi dan validasi secara kredible sebelum menyetujui pemberian sertifikat TKDN 40%," tandasnya.

Darmadi menegaskan, lemahnya pengawasan terkait implementasi TKDN justru bisa kontraproduktif dan bahkan menghambat pertumbuhan investasi dalam negeri. ?Lemahnya pengawasan di lapangan, justru berpotensi membuat investor hengkang,? ujarnya.

Sambung Darmadi menjelaskan, kemudahan yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha dengan modal dibawah lima milyar untuk mendapatkan sertifikat TKDN IK dengan penetapan perhitungan besaran TKDN 40% justru membuka celah terjadinya penyimpangan.

Privilege inilah yang menurutnya dimanfaatkan sebagai celah bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan. Modus yang ditempuh pelaku bisnis tak bertanggung jawab ini, menurut Darmadi, dilakukan dengan sistematis.

"Diawali dengan membuat dan mendaftarkan perusahaan dalam skala yang memenuhi klasifikasi industri kecil, dengan verifikasi dari pejabat pemerintah terkait yang dilakukan secara daring hanya berdasarkan dokumen yang disampaikan, pelaku usaha ini dengan mudah mendaftarkan usahanya sebagai pabrikan atau produsen produk tertentu," bebernya.

Modal kelengkapan dokumen inilah, ungkap dia, yang kemudian digunakan untuk menawarkan produk-produk yang sebenarnya bukan merupakan produksinya. "Jelas kondisi ini bertentangan dengan semangat penerapan TKDN itu sendiri,? ujarnya pula.

Tak hanya itu, Darmadi menduga modus sejenis juga terjadi pada kebutuhan sistem pendingin udara (air conditioning ? AC) dalam proyek-proyek pemerintah. Padahal, kata dia, terjadinya hal ini, dapat menimbulkan beberapa kerugian bagi pemerintah.

"Pertama, TKDN IK yang diharapkan dapat menumbuhkan industri kecil justru tidak mencapai sasarannya karena dimanfaatkan pelaku bisnis yang tak bertanggung jawab. Sementara di sisi lain, hal ini justru menjadi pintu masuknya sistem pendingin udara dari merek yang sebenarnya tak memenuhi besaran nilai TKDN sesuai disyaratkan pemerintah," urainya.

Kerugian lebih besar lagi, menurut Darmadi Durianto, ada pada potensi terjadinya negatif investasi bagi tumbuhnya industri pendingin dan refrigerasi di Indonesia.

?Padahal sejalan dengan penerapan TKDN oleh pemerintah, telah mendorong lebih banyak merek pendingin dan refrigerasi dari luar untuk mendirikan fasilitas produksinya di Indonesia,? paparnya.

Bahkan terbaru, menurutnya lagi, ada perusahaan asal Jepang yang tengah bersiap mendirikan fasilitas produksi baru di Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp3,3 triliun. Dijadwalkan siap beroperasi di tahun depan, kata Darmadi, perusahaan ini bakal menyerap sekitar 2,500 tenaga kerja.

?Sedemikian besar investasi dan efeknya bagi perekonomian Indonesia, membuat kondisi ini pantas menjadi kekhawatiran karena dapat mengganggu keberlangsungan investasi bagi para anggota kami. Dorongan produksi dalam negeri dari pemerintah, justru dikalahkan dengan kondisi ini,? tandasnya.

Lebih lanjut Ia mengharapkan pemerintah untuk mengambil tindakan nyata melalui koordinasi berbagai kementerian terkait untuk menangani kondisi ini.

?Disinilah pemerintah mesti hadir. Tak hanya mendorong investasi, namun pula memastikan kenyamanannya melalui penguatan pengawasan dengan koordinasi berbagai kementerian terkait. Selekasnya, sebelum menjadi semakin masif dan mengancam investasi dalam negeri,? pungkasnya.

Bisnis.com, PURWAKARTA - PT Arkha Industries Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang pengecatan untuk plastik part, menuai berkah usai menjadi salah satu dari sekian banyak industri kecil menengah atau IKM binaan Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA).

Sebagai informasi, produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat itu sebagian besar dari PT Astra Komponen Indonesia, seperti rear grip untuk motor ADV yang disuplai ke PT Astra Honda Motor, cover mirror untuk motor Scoopy, trim speedometer, dan sebagian body set cover dari motor Vario, untuk customer lain selain PT Astra Komponen Indonesia (Aski).

Direktur Operasional PT Arkha Industries Indonesia, Bagus Setiawan, menyampaikan, program pendampingan dari tim YDBA memberikan manfaat signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Untuk proses internal, dia mengklaim kini menjadi lebih efisien. Misalnya, sistem yang sudah ada dan berjalan dapat terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, untuk produk yang dijalankan PT Arkha Industries Indonesia seperti produk rear flip, dikirim ke PT Astra Company Indonesia, lalu dikirim ke PT Astra Honda Motor, dan selanjutnya di ekspor ke beberapa negara tetangga.

“Ini di proses internal, yang tadinya di 2022 kita rasio itu di angka 65%. Kemudian di 2023 hingga sekarang, rasio kita stabil di angka 85%. Ini adalah manfaat langsung yang kita dapatkan dari hasil training YDBA,” kata Bagus saat ditemui, Kamis (29/8/2024).

Lebih lanjut, Bagus menyebut bahwa metode peningkatan kapabilitas, sebagai bagian dari program YDBA, langsung dirasakan manfaatnya oleh PT Arkha Industries Indonesia.

Hal ini terlihat dari pemenuhan order dari PT Astra Komponen Indonesia, yang dapat mencapai 100%. Bagus juga mengungkapkan, kapasitas produksi internal perusahaan mengalami peningkatan dan kemampuan untuk membuat produk menjadi lebih bervariasi.

Peningkatan kapabilitas ini, kata Bagus, berdampak positif terhadap omset perusahaan per tahun. Di 2023, Bagus menyebut bahwa omset perusahaan terkerek sebesar 10% berkat program-program yang diterapkan PT Arkha Industries Indonesia dari YDBA.

“Kemudian di 2024, kita ada kenaikan omset sebesar 7%. Jadi total untuk kenaikan omset dari dua tahun kebelakang kita 17%,” ungkapnya.

Manfaat lain yang dirasakan perusahaan adalah dari sisi pembiayaan. Bagus menuturkan, perusahaan mendapat akses finansial dan pembiayaan dari program YDBA. Pembiayaan ini telah membantu mengembangkan internal dan meningkatkan kapasitas perusahaan.

Purchasing and Administration Division Head PT Astra Komponen Indonesia, Calvin Mayrs, menambahkan, perusahaannya tidak hanya fokus pada pengadaan penyediaan dari suplai komponen, tapi juga komitmen untuk mengembangkan dan mendevelop secara kompetensi, kualitas, dan delivery dari IKM tersebut.

“Jadi pengembangan IKM ini, memang manfaatnya karena kita develop bukan hanya terlihat para IKM tersebut, tapi kita punya tier 1 juga mendapatkan manfaatnya,” tuturnya.

Menurutnya, PT Arkha Industries Indonesia merupakan salah satu IKM yang berhasil membuat perubahan dan improvement secara kualitas dan delivery, yang tidak lepas dari bimbingan dan pendampingan oleh PT Astra Honda Motor dan YDBA.

Dia mengharapkan, kinerja positif ini akan terus berjalan dan berkembang lebih baik kedepannya. Mengingat, kebutuhan permintaan sparepart khususnya kendaraan roda dua semakin meningkat, baik di dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) Rahmat Samulo mengungkapkan bahwa Astra beserta anak-anak perusahaannya memiliki semacam kebijakan untuk membina IKM. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong IKM untuk masuk ke rantai pasok.

“Kita bina dulu supaya QCD-nya (Quality Cost Delivery) masuk. Setelah itu baru dia bisa suplai, ini penting sekali,” kata Rahmat.

Selanjutnya, YDBA akan mendidik para IKM agar dapat naik kelas, dan kualitas produknya sesuai dengan standar kualitas anak perusahaan Astra. Lalu, tugas IKM adalah menjaga keberlanjutannya agar kinerja perusahaan terus meningkat.

Adapun hingga saat ini, YDBA telah membina sekitar 13.000 UMKM, termasuk IKM, yang tersebar di seluruh Indonesia. Setidaknya, sebanyak 1.300 UMKM akan mendapat pembinaan dari YDBA tahun ini.

JAKARTA, investor.id – Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sedang mengalami persoalan hingga sejumlah perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan. Ada banyak sebab industri TPT sedang kesulitan, salah satunya membanjirnya produk impor.

Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian Reny Yanita mengungkapkan, persetujuan impor (PI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tidak mempertimbangkan faktor supply dan demand-nya.

Dikatakan Reny, membanjirnya produk impor yang dijual melalui marketplace dan media sosial seperti TikTok Shop, serta maraknya impor ilegal hingga impor pakaian bekas (thrifting) juga turut mempengaruhi pertumbuhan industri TPT.

“Ada pula stigma sunset industry yang menyulitkan industri TPT dan mengakses sumber pembiayaan, padahal presentasi permesinan industri TPT saat ini rata-rata di atas 20 tahun,” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Kemenperin di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Permendag Nomor 8 Tahun 2024 terkait kebijakan impor juga disebut menjadi penyebab juga industri TPT anjlok. Dijelaskan Reny, akibat aturan itu Industri Kecil Menengah (IKM) sulit mendapatkan pesanan karena kalah saing dengan produk luar negeri yang murah di pasaran.

Semenjak pemberlakuan Permendag 8 Tahun 2024, terjadi penurunan utilisasi industri konveksi dan industri kecil menengah (IKM) sebesar rata-rata 70%. Padahal, adanya Permendag 36 menyebabkan IKM memperoleh banyak pesanan. Kemudian mereka melakukan pembelian bahan baku dan juga mempekerjakan beberapa tenaga kerja tambahan.

“Tapi dengan berlakunya Permendag 8 tanggal 17 mei yang lalu menyebabkan beberapa kontrak ataupun beberapa pesanan dibatalkan,” lanjutnya.

Faktor lain yang menyebabkan industri TPT terpuruk karena faktor geopolitik global. Hal ini berimplikasi terhadap permintaan pakaian jadi dan alas kaki dari negara tujuan ekspor menurun, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Di sisi lain, negara seperti India, Turki, dan Vietnam sudah menerapkan restriksi perdagangan melalui kebijakan trade-remedies seperti anti dumping dan safeguard serta kebijakan non tarif barrier seperti penerapan Quality Control Orders oleh India untuk produk viscose staple fiber dan alas kaki.

Reny juga menyebut kerjasama perdagangan I-E CEPA yang belum ditandatangani untuk mendapatkan preferensi tarif menyebabkan produk tekstil sulit masuk ke Uni Eropa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Padang: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menampung masukan dan keluhan dari sejumlah pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Padang, Sumatra Barat, untuk dicarikan solusi konkret.

"Ada beberapa masukan dan keluhan dari pelaku IKM di Padang. Ini kita tampung dan carikan solusi agar ke depan bisa terus berkembang dan bisa menembus pasar ekspor," kata Zulkifli di Padang, Minggu, 7 Juli 2024.

Ia mengatakan itu usai bertemu dan berdiskusi dengan sekitar 30 pelaku IKM terdiri dari IKM randang, makanan olahan lain, fesyen dan cenderamata di Padang.

Zulkifli menyebut keluhan dari pelaku IKM itu diantaranya terkait sertifikasi produk IKM sebagai syarat ekspor, dan fasilitasi mekanisme ekspor retail bagi IKM skala kecil.

Para pelaku IKM juga mengeluhkan ketiadaan sarana display promosi di daerah, kurangnya agenda promosi produk unggulan, dan meminta dukungan jajaran Kemendag di luar negeri (Indonesian Trade Promotion Centre/ ITPC dan Atase Perdagangan KBRI) untuk promosi produk IKM unggulan.

Zulkifli menyebut pihaknya akan mengkaji dukungan lanjutan pengembangan SDM melalui Export Coaching Program (ECP) yang sudah terlaksana dua tahun ini di Sumbar.

"Kita juga akan coba fasilitasi promosi melalui event Trade Export Indonesia dan menjajaki kemungkinan kolaborasi display promosi dengan Dekranasda," kata dia.

Baca juga: Bualan Peluang Ekspor di Tengah Pelemahan Rupiah

Pendampingan pelaku usaha berorientasi ekspor

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar Novrial mengatakan program Export Coaching Program (ECP) merupakan program pendampingan untuk pelaku usaha berorientasi ekspor yang dilaksanakan dengan tujuh tahapan selama kurang lebih delapan bulan sampai dengan satu tahun.

Tujuan program pendampingan ini adalah agar para pelaku usaha mampu menjalankan bisnis ekspornya secara efektif sehingga dapat melakukan ekspor secara mandiri.

Ia mengatakan pada 2023, program ECP di Sumbar diikuti oleh 30 peserta terpilih. Hasilnya, setelah mengikuti program, sebanyak 16 IKM peserta langsung mengeksekusi ekspornya tahun tersebut.

Menurutnya, tahun ini sebanyak 30 orang peserta terpilih tengah mengikuti program ECP. Diharapkan jumlah eksportir dari Sumbar itu nanti bisa bertambah.

(HUS)