ekBis#1

Dua Perusahaan Asuransi Dikabarkan Mau Nyerah Gegara Modal Cekak

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan terdapat dua perusahaan asuransi bermodal cekak yang mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usaha. Mengingat batas waktu pemenuhan ekuitas minimum semakin dekat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan kedua perusahaan tersebut mempertimbangkan untuk mundur karena kepentingan efisiensi dan konsolidasi.

"Saat ini ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usahanya karena kepentingan efisiensi dan konsolidasi dan atau kemungkinan tidak akan dapat memenuhi persyaratan modal tersebut," kata Ogi dalam jawaban tertulis, dikutip Kamis (12/9/2024).

Ogi menilai saat ini cukup banyak jumlah pelaku asuransi dengan modal terbatas. Maka proses merger, akuisisi dan konsolidasi menjadi suatu keniscayaan sebagaimana yang terjadi di industri perbankan.

"Sejalan dengan roadmap yang menuju kepada penguatan perusahaan asuransi, maka proses merger, akuisisi dan konsolidasi menjadi suatu keniscayaan sebagaimana yang terjadi di perbankan. Sebagian besar perusahaan asuransi masih wait and see terkait pemenuhan modal pada tahun 2026 dan 2028," tutur Ogi.

Sebagai informasi, modal inti asuransi tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Aturan tersebut menyebutkan bahwa modal disetor bagi perusahaan asuransi yang baru berdiri minimum Rp 1 triliun, sementara untuk perusahaan reasuransi yakni Rp 2 triliun.

Lalu untuk perusahaan asuransi yang telah berdiri, wajib memiliki ekuitas minimum Rp 250 miliar dan Rp 100 miliar untuk perusahaan asuransi syariah paling lambat 31 Desember 2026. Bagi perusahaan reasuransi wajib memiliki ekuitas minimum Rp 500 miliar dan Rp 250 miliar untuk perusahaan reasuransi syariah.

Pada tahap kedua, OJK mengelompokkan dua perusahaan asuransi. Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 paling lambat 31 Desember 2028 wajib memiliki ekuitas minimum paling sedikit Rp 500 miliar dan asuransi syariah Rp 200 miliar.

Perusahaan reasuransi konvensional yang masuk KPPE 1 wajib memiliki ekuitas minimum Rp 1 triliun dan reasuransi syariah Rp 400 miliar.

Perusahaan asuransi KPPE 2 wajib memiliki ekuitas minimum Rp 1 triliun dan asuransi syariah Rp 500 miliar. Bagi perusahaan reasuransi KPPE 2, ekuitas minimumnya adalah Rp 2 triliun dan Rp 1 triliun untuk reasuransi syariah.

Simak juga Video 'Investasi & Asuransi: Pilar Penting dalam Perencanaan Keuangan':

(aid/kil)

Pisau Bermata Dua bagi Industri Keuangan Bernama Teknologi AI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ibarat pisau bermata dua, teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) memiliki sejumlah risiko di balik banyak kemudahan dan manfaat yang ditawarkan bagi pelaku industri.

Sejumlah risiko implementasi teknologi AI juga membayangi para pelaku industri keuangan, khususnya perbankan.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengakui, AI memiliki sejumlah manfaat bagi lembaga atau pelaku industri jasa keuangan.

Adapun saat ini, BI telah memanfaatkan teknologi AI, untuk mengolah "data besar" yang nantinya digunakan sebagai acuan perumusan kebijakan bank sentral.

Akan tetapi, Destry bilang, terdapat juga sejumlah risiko yang perlu dicermati dalam implementasi teknologi AI di industri keuangan.

"Penggunaan AI ini memang di satu sisi banyak memberikan manfaat buat kita, tapi di sisi lain memang ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita," kata dia dalam gelaran acara Banking AI Day, di Jakarta, Senin (9/9/2024).

Risiko pertama yang perlu diwaspadai ialah terkait keamanan data pribadi, sebagai basis data yang diolah oleh teknologi AI.

Kemudian, Destry menyoroti potensi kesalahan hasil AI, apabila terdapat kesalahan pemanfaatan data yang digunakan sebagai basis penghitungan.

"Kalau datanya salah, apalagi banyak data besar, nah ini tentunya akan membuat juga interpretasi yang menjadi berbeda," ujarnya.

Selain itu, adopsi teknologi AI di industri keuangan berpotensi meningkatkan kompleksitas dari produk keuangan, yang pada akhirnya berimbas terhadap pemahaman nasabah.

Dengan produk keuangan yang semakin kompleks, potensi perilaku nasabah yang irasional atau biasa disebut herding behaviour dan menciptakan kerugian menjadi meningkat.

"Namun demikian, tentunya risiko semacam ini akan bisa kita mitigasi, karena kita harus cepat adjust dengan berbagai risiko yang ada," tutur Destry.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keaungan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman juga menyoroti risiko-risiko yang ditimbulkan dari adopsi teknologi AI.

Seiring dengan semakin masifnya implementasi teknologi AI di industri keuangan, Agusman menyoroti potensi kejahatan siber, utamanya terkait kebocoran data pribadi masyarakat.

"Banyak sekali yang merasa dirugikan karena data kita tersebar di mana-mana tanpa ada yang melindungi dan memproteksi itu," ujarnya.

Oleh karena itu, OJK bersama empat asosiasi fintech di Indonesia telah meluncurkan Panduan Kode Etik AI pada pengujung tahun lalu.

Panduan tersebut diharapkan dapat menyusun 'code of conduct' dalam rangka mengoptimalkan fungsi AI, sehingga dapat memberikan manfaat dalam pengembangan Inovasi di sektor fintech dan memitigasi risiko yang muncul di kemudian hari.

"Dengan kerangka regulasi yang kuat, pengembangan yang berkelanjutan, serta penerapan AI yang etis dan bertanggung jawab, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi pemain utama dalam AI di sektor keuangan di tingkat global," ucap Agusman.

OJK Ungkap Total Aset Industri Jasa Keuangan RI Capai Rp34 Kuadriliun

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa total aset dan kapitalisasi industri jasa keuangan di Indonesia telah mencapai Rp34 kuadriliun atau Rp34.000 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) di Jakarta pada hari ini. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir dalam pergelaran tersebut.

“Memang sebagiannya ada duplikasi antara total aset dengan kapitalisasi tersebut. Namun, angka ini menunjukkan kontribusi yang sangat signifikan bagi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya di Jakarta International Expo (Jiexpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Meskipun terlihat jumbo dari segi nominal, Mahendra menyebut bahwa rasio aset tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB) masih terbilang kecil ketika dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya.

Menurut dia, hal ini berarti bahwa masih terdapat banyak ruang untuk peningkatan nilai tambah dari sektor jasa keuangan, mengingat kontribusi terhadap perekonomian nasional yang masih sangat besar.

Mahendra berpendapat, penguatan dan pengembangan ke depan juga akan meningkatkan efisiensi sektor jasa keuangan dalam menurunkan cost of fund alias dana yang dipinjamkan kepada masyarakat.

“Untuk itu, tidak bisa tidak, penguatan dan pengembangan industri jasa keuangan menjadi prioritas mendesak,” sambungnya.

Dirinya menambahkan, ruang untuk pengembangan jasa keuangan masih terbuka lebar apabila mengacu pada tingkat inklusi dan literasi keuangan Tanah Air saat ini.

Berdasarkan hasil sigi antara pihaknya dengan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusivitas keuangan di Indonesia baru mencapai 75%, beriringan dengan tingkat literasi keuangan sebesar 65,4%.

“Literasi dan inklusi keuangan merupakan kunci pengetatan likuiditas dan pendalaman pasar terhadap daya ekonomi nasional,” tandas Mahendra.

Adapun, OJK telah resmi mencanangkan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan pada hari ini. OJK menyatakan bakal mendorong literasi dan inklusi keuangan melalui pembentukan dan pemberdayaan 2 juta duta dan agen.

Beberapa segmen masyarakat menjadi target dari program ini. Pada 2025, setidaknya 90% pelajar Indonesia dicanangkan memiliki tabungan melalui program Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar) dan tabungan SiMuda (Simpanan Mahasiswa dan Pemuda), termasuk kepemilikan rekening baru di tahun 2025 bagi 2,5 juta mahasiswa dan pemuda.

OJK juga akan mendorong akses kredit UMKM melalui kredit pembiayaan melawan rentenir, sehingga dapat menjangkau 1,6 juta debitur, sekaligus mengakselerasi penggunaan produk keuangan oleh sepertiga kelompok penyandang disabilitas.

Dengan demikian, OJK menargetkan bahwa indeks inklusi keuangan nasional dapat mencapai 98% pada perayaan Indonesia Emas tahun 2045.

Citi: AI Berpotensi Dongkrak Keuntungan Industri Perbankan Global

JAKARTA, KOMPAS.com - Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mengubah masa depan industri keuangan. CEO Citi Indonesia Batara Sianturi menyatakan, AI bisa berpotensi meningkatkan keuntungan industri perbankan global.

Batara menyebut, AI dapat mendongkrak keuntungan industri perbankan global hingga 2 triliun dollar AS pada tahun 2028. Angka itu naik 9 persen dalam lima tahun ke depan.

"Industri keuangan, sebuah industri yang kaya akan data dengan klien yang cepat mengadopsi AI, akan menjadi yang terdepan dalam perubahan ini," kata Batara dalam siaran pers Citi Indonesia Digital Leaders Summit 2024, Kamis (8/8/2024).

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI CEO Citi Indonesia Batara Sianturi usai konferensi pers, Rabu (22/5/2024)

Batara menyebut, pihaknya terus melakukan upaya untuk memodernisasi sistem dan kapabilitas, serta meningkatkan fokus kami pada inovasi dan digitalisasi produk, untuk memposisikan diri sebagai pilar penting stabilitas pasar domesik dan klien.

Sebagai contoh adalah unit bisnis Citi, yakni Citi Commercial Bank (CCB) dan Citi Treasury and Trade Solutions (TTS). CCB menyediakan solusi perbankan global bagi perusahaan skala menengah yang ingin tumbuh pesat dan berekspansi ke skala internasional.

CCB melayani perusahaan skala menengah di berbagai sektor utama seperti teknologi digital, ritel, layanan kesehatan, dan industri melalui jaringan Citi yang luas dan hadir di lebih dari 90 pasar di seluruh dunia.

"Melalui solusi yang ditawarkan oleh CCB, perusahaan skala menengah dapay mengakses layanan perbankan global yang sama dengan klien korporat besar kami. Dengan jaringan global Citi yang luas, solusi yang dirancang khusus, dan keahlian industri yang mendalam, kami dapat mendukung perusahaan skala menengah di berbagai sektor dalam berbagai tahap pertumbuhan mereka," ungkap Edwin Pribadi, Head of Citi Commercial Bank Citi Indonesia.

SHUTTERSTOCK/ANTON_AV Ilustrasi bank.

Sementara itu, TTS Citi memfasilitasi transaksi pembayaran senilai lebih dari 5 triliun dollar AS setiap harinya di 180 negara dan lebih dari 135 mata uang.

Yoanna Darwin, Country Head of Treasury and Trade Solutions Citi Indonesia menyatakan, membantu aktivitas perdagangan digital atau digital commerce menjadi prioritas bagi pihaknya. Ini terutama karena aktivitas perdagangan kini semakin beralih ke online dan model bisnis klien perseroan juga beralih ke skala solusi digital.

"Di berbagai area termasuk pembayaran dan likuiditas, kami terus berinvestasi untuk menghadirkan solusi yang inovatif, digital, dan terintegrasi sepenuhnya untuk memberikan pengalaman klien yang mengesankan dan mendukung strategi pertumbuhan klien kami," ujar Yoanna.

Batara menuturkan, pihaknya telah mencapai kemajuan signifikan melalui bisnis kami yang saling terhubung di Indonesia, termasuk Citi Commercial Bank serta Treasury & Trade Solutions, yang merupakan bagian dari bisnis layanan perseroan.

"Citi Commercial Bank merupakan bagian penting dari strategi Citi sebagai pendorong pertumbuhan utama, sementara Treasury & Trade Solutions sangat penting bagi ribuan perusahaan global, dengan jaringan globalnya yang luas menjadi inti strategi," imbuh dia.