Bisnis.com, JAKARTA – Industri plastik di dalam negeri kian terjepit oleh agresi barang impor. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan lonjakan drastis impor komoditas plastik pada September 2024.

Industri plastik nasional sudah digempur impor bahan baku plastik jenis polyethylene (PE) dan polypropylene (PP) dalam beberapa warsa terakhir. Data PT Chandra Asri Perkasa Tbk. (TPIA) mencatat impor nasional kedua bahan baku itu naik 29% sepanjang 2020 – 2023. Dengan volume lebih dari 6,88 juta ton.

Jakarta -

Indonesia dibanjir bahan baku plastik (BBP) hingga produk jadi plastik impor. Bahkan, angka impor terus meningkat dari tahun ke tahun.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eko Harjanto memaparkan, impor plastik terbanyak berasal dari China, dengan persentase mencapai 51,9%. Kemudian disusul Jepang 8,16%, Malaysia 6,4%, Thailand 5,3%, lalu Korea 4,31%, dan Singapura 4,21%.

Menurutnya, impor Indonesia untuk produk plastik cenderung mengalami kenaikan. Sedangkan ekspornya stagnan. Defisit neraca perdagangan plastik di Indonesia cenderung membesar, hingga pada 2023 mencapai US$ 1,7 miliar.

"Jadi ekspor tahun 2023 mencapai US$ 1,49 miliar, sementara impornya mencapai US$ 3,27 miliar," kata Eko, dalam acara FGD Membedah Tingkat Daya Saing Industri Plastik Hilir Indonesia di Tengah Maraknya Impor Produk Jadi Plastik, di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Sedangkan untuk data neraca perdagangan pada tahun ini, hingga April tercatat nilai impor mencapai US$ 233,15 miliar. Sedangkan ekspor stagnan US$ 103,47 juta. Impor ini terus mengalami peningkatan karena produksi belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Menurut Eko, kebutuhan plastik hilir di Indonesia terus bertambah. Lebih lanjut, ia pun merincikan data jumlah produksi, kebutuhan, ekspor, hingga impor plastik hilir berdasarkan pada klasifikasi penggunaannya.

Berikut Rincian Datanya:

1. Plastik Kebutuhan Rumah Tangga

- Produksi: 963.752 ton
- Kebutuhan: 605.960 ton
- Ekspor: 522.125 ton
- Impor: 164.333 ton.

2. Plastik Bahan Bangunan

- Produksi: 67.996 ton
- Kebutuhan: 79.763 ton
- Ekspor: 5.488 ton
- Impor: 17.225 ton.

3. Plastik Kemasan

- Produksi: 112.532 ton
- Kebutuhan: 116.946 ton
- Ekspor: 2.916 ton
- Impor: 7.330 ton.

3. Plastik Lainnya

- Produksi: 67.996 ton
- Kebutuhan: 79.763 ton
- Ekspor: 5.488 ton
- Impor: 17.225 ton.

"Ternyata dari kesemuanya untuk plastik rumah tangga, kebutuhan bahan bangunan, kemasan, dan plastik lainnya, total kita masih lebih besar impornya ya daripada ekspornya," kata dia.

Eko menambahkan, Indonesia juga belum dapat mengandalkan bahan baku plastik dari produsen dalam negeri lantaran kemampuan produksinya belum mencukupi. Bahan baku plastik untuk jenis PE, PP, PS, PVC dan PET oleh produsen dalam negeri saat ini baru bisa terpenuhi 50-60% dari total kebutuhan bahan baku plastik nasional.

"Impor bahan baku plastik didominasi oleh polyolefin yang terdiri dari impor polietilena (PE) sebesar 605 ribu ton dan impor polipropilena (PP) sebesar 599 ribu ton," pungkasnya.

(shc/ara)

Jakarta (ANTARA) - Para pelaku industri plastik hilir meminta perlindungan dari pemerintah agar dapat bersaing di pasar domestik di tengah gempuran impor produk jadi plastik di dalam negeri.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis, juru bicara Forum Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI) Henry Chevalier mengatakan bahwa kapasitas industri hulu domestik dalam memasok bahan baku plastik belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri.

Ia menyebut saat ini industri hulu hanya mampu memenuhi sekitar 60 persen dari kebutuhan bahan baku plastik lokal, sementara sisanya impor.

“Kalau impor ada biaya lain-lain seperti bea masuk. Jika kami impor dari Timur Tengah misalnya, bea masuknya bisa sampai 15 persen,” kata dia.

Bea masuk yang tinggi ini, menurut dia, semakin membebani biaya produksi industri plastik dalam negeri. Kondisi tersebut membuat harga jual produk dalam negeri menjadi lebih mahal dibandingkan produk impor yang masuk ke Indonesia.

Sementara itu, negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam menawarkan bea masuk bahan baku yang jauh lebih rendah, bahkan bisa sampai 0--3 persen.

Kondisi ini memungkinkan mereka untuk memproduksi dan mengekspor produk plastik dengan biaya yang jauh lebih rendah, sehingga produk plastik impor dari negara-negara tersebut dapat memasuki pasar Indonesia dengan harga yang lebih murah.

Kondisi itu membuat industri hilir dalam negeri sulit bersaing dengan industri hilir luar negeri. Pasalnya, biaya bahan baku yang mencapai 66,5 persen dari total biaya produksi menjadi faktor penentu harga jual produk akhir.

Upah buruh Indonesia yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, semakin menyulitkan industri dalam negeri untuk bersaing.

Para pelaku industri plastik hilir berharap pemerintah dapat memberikan solusi atas permasalahan ini. Henry menyarankan agar pemerintah memberikan proteksi kepada industri hulu, tetapi bukan melalui instrumen bea masuk impor.

Henry menilai proteksi yang diberikan pemerintah melalui tarif bea masuk justru akan menyebabkan harga bahan baku plastik di dalam negeri menjadi lebih tinggi dan membuat daya saing produk jadi plastik Indonesia menjadi relatif lebih rendah.

Sebagai solusi, FLAIPHI menyarankan pemerintah untuk menerapkan kebijakan-kebijakan pajak yang lebih mendukung, seperti keringanan pajak badan usaha.

“Boleh-boleh saja pemerintah memberikan proteksi terhadap industri hulu. Namun, jangan berupa tariff barrier, melainkan keringanan pajak. Kalau tariff barrier, bea masuk, ya mati kami di hilir,” ujar dia.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia untuk produk plastik hilir selalu mengalami defisit dalam 10 tahun terakhir. Defisit neraca perdagangan plastik hilir Indonesia pada 2023 mencapai 1,7 miliar dolar AS.

Ekspor plastik hilir Indonesia pada 2023 mencapai 1,49 miliar dolar AS, sementara impor mencapai 3,27 miliar dolar AS. Negara asal impor produk plastik hilir berasal dari China (51,9 persen), Jepang (8,16 persen), Malaysia (6,4 persen), Thailand (5,3 persen), Korea (4,3 persen), dan Singapura (4,2 persen).

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap tak hanya industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, hingga keramik yang membutuhkan perlindungan. Industri plastik juga kini dalam ancaman penurunan kinerja.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, selain dari tujuh komoditas yang tengah digodok regulasi pengamanan dari serbuan barang impor, khususnya barang jadi atau produk hilir, pihaknya menilai pengamanan terhadap produk plastik impor juga diperlukan.

"Ada ya kita lihat kemarin plastik, plastik bukan dumping, tetapi ini soal perlu dilartaskan [larangan terbatas] atau pembatasan restriksi," kata Febri saat ditemui di Kantor Kemenperin, Rabu (7/8/2024).

Sejumlah komponen dalam industri plastik terancam lantaran tidak lagi dikenakan komponen (larangan dan pembatasan) yang lengkap. Terlebih, jumlah restriksi atau pembatasan perdagangan yang minim di Indonesia.

"Jumlah restriksi Indonesia itu sedikit dibandingkan dengan Amerika, China. Kalau kita ekspor hasil manufaktur ke China itu ada lebih dari 3.000 jenis restriksi, ke Amerika juga begitu. Kita baru ada 100-an," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah tengah merancang aturan yang dapat membatasi laju importasi produk hilir guna menjaga daya saing produk lokal.

Namun, saat ini, pihaknya baru akan mengamankan tujuh sektor, seperti tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.

"Kita lihat bahwa tujuh sektor ini yang kemarin direlaksasi dalam Permendag 8/2024, kemudian kita berharap tujuh sektor ini jadi game changer untuk meningkatkan kinerja industri yang ditunjukkan oleh IKI [Indeks Kepercayaan Industri], PMI [Purchasing Managers' Index]," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menilai industri hilir harus mampu memproduksi dengan harga yang lebih murah untuk bersaing dengan produk jadi plastik impor.

Aphindo menilai kunci untuk bisa memproduksi produk jadi yang bedaya saing tinggi adalah bahan baku plastik di dalam negeri harus lebih murah dibandingkan dengan harga BBP di negara pesaing.

Sekjend Aphindo Henry Chevalier mengatakan, pemerintah tidak perlu lagi memberikan proteksi karena hanya akan berdampak pada mahalnya bahan baku plastik di dalam negeri.

"Dengan perlindungan terhadap produk jadi, khususnya dalam hal ini adalah produk jadi plastik, maka secara otomatis akan meningkatkan utilisasi industri hilir plastik," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menilai industri hilir harus mampu memproduksi dengan harga yang lebih murah untuk bersaing dengan produk jadi plastik impor.

Aphindo menilai kunci untuk bisa memproduksi produk jadi yang bedaya saing tinggi adalah bahan baku plastik di dalam negeri harus lebih murah dibandingkan dengan harga BBP di negara pesaing.

Sekjend Aphindo, Henry Chevalier mengatakan, pemerintah tidak perlu lagi memberikan proteksi karena hanya akan berdampak pada mahalnya bahan baku plastik di dalam negeri.

Industri Hulu sampai saat ini masih mendapatkan perlindungan dari pemerintah sejak tahun 2009 yaitu berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2009 yang di dalamnya mengatur Bea Masuk terhadap Bahan Baku Plastik yang diimpor dari negara non-FTA dengan tarif bea masuk antara 10 sampai 15 persen.

Menurut Henry Chevalier, terbitnya Permendag Nomor 36/2023 khusus untuk 12 HS Code ini, yang sudah direvisi sebanyak 3 kali dnilai sudah cukup baik karena bertujuan memberi perlindungan kepada industri barang jadi plastik dalam negeri.

Sesuai dengan semangat pemerintah yaitu Hilirisasi. "Jika pemerintah ingin melakukan hilirisasi, syarat utamanya adalah ketersediaan bahan baku yang akan diolah/diproses oleh Industri hilir dengan harga yang murah atau setidaknya sama dengan harga dari negara pesaing,” katanya.

"Dengan perlindungan terhadap produk jadi, khususnya dalam hal ini adalah produk jadi plastik, maka secara otomatis akan meningkatkan utilisasi industri hilir plastik."

Utilisasi industri plastik hilir meningkat, maka akan meningkatkan kebutuhan bahan baku plastik, yang seharusnya menjadi berita baik untuk industri hulu.

IDXChannel - Dampak merebaknya produk impor ilegal tidak hanya menghancurkan industri tekstil, tetapi juga industri plastik dalam negeri. Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Fajar Budiyono, mengatakan bahkan utilisasi hulu industri plastik sudah di bawah 70 persen.

"Artinya kan sudah di di bawah rata-rata ideal utilisasi normal," kata Fajar dalam Market Review IDX Channel, Senin (5/8/2024).

Kemudian untuk industri hilir sudah di bawah 50 persen sehingga harus mengurangi jam kerja karyawan.

"Artinya ini juga menandakan bahwa deindustrialisasi sudah di depan mata," kata dia.

Fajar mengakui sektor manufaktur Indonesia sedang tidak baik-baik saja, terutama dengan banjirnya produk impor di tingkat domestik.

Dia mengatakan suplai barang impor di pasar domestik telah mencapai rata-rata di atas 30 persen per bulannya. Dominasi produk impor tersebut berasal dari China.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Ketua Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengkhawatirkan program makan siang gratis milik Presiden terpilih, Prabowo Subianto berisiko mendatangkan produk barang plastik dari luar (impor). Mengingat, produk plastik impor tersebut akan dipakai sebagai pembungkus makanan dalam program ini.

"Kita khawatir pakai produk impor, karena packaging cukup mudah masuknya," ujar Fajar dalam Forum Diskusi Wartawan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Fajar memastikan program makan siang gratis akan menggunakan packaging dengan berbahan dasar plastik. Baik sebagai kebutuhan primer packaging, sekunder packaging, ataupun tersier packaging.

Produk plastik dalam negeri

"Makan siang gratis tentu kita butuh packaging yang pasti menggunakan plastik. Di antaranya premier packaging (packaging yang langsung berhubungan dengan makanan), sekunder packaging (untuk membungkus makanan yang telah dibungkus), dan tersier packaging untuk hantaran-hantaran (paket makanan)," jelas dia.
Namun demikian, dirinya optimistis program tersebut dapat terlaksana dengan menggunakan produk plastik dalam negeri. Sehingga, Ia mengatakan program ini akan menjadi hal yang positif dan bisa membangkitkan pasar plastik lokal.

"Jika itu terealisasi, maka industri makanan-minuman akan bagus. Tetapi jika itu tergantung daerah masing-masing kita siap juga, karena pasti pasar tradisional akan hidup," kata dia. (Syarief Muhammad Syafiq)

(AHL)