JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) berencana mengembangkan proyek amonia hijau hybrid pertama di dunia. Untuk mewujudkannya, perseroan melakukan kerja sama dengan dua korporasi asal Jepang yaitu ITOCHU Corporation (ITOCHU) dan Toyo Engineering Corporation (TOYO).

Kerja sama strategis ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pengembangan/Joint Development Agreement (JDA) bertajuk Green Ammonia Initiative from Aceh (Project GAIA) yang dilaksanakan langsung oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi bersama dengan Presiden dan COO ITOCHU, Keita Ishii serta Presiden dan CEO TOYO, Eiji Hosoi.

Rahmad menjelaskan Project GAIA akan menjadi langkah penting dalam mendorong pengembangan ammonia hijau yang dinilai akan berdampak terhadap perekonomian nasional. Pupuk Indonesia akan memproduksi amonia hijau menggunakan pabrik amonia yang teknologi prosesnya dirancang dan dibangun oleh TOYO pada tahun 2000-an lalu.

"Amonia hijau ini kemudian akan dipasok kepada ITOCHU sebagai bahan baku marine fuel, sehingga membentuk sebuah value chain yang komprehensif, sekaligus menjadi yang pertama di Indonesia dan dunia,? jelasnya dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Rabu (21/8/2024).

Baca Juga: Pupuk Indonesia ke 202 Distibutor: Optimalkan Penyerapan Pupuk Bersubsidi

Produksi amonia hijau akan dilakukan di pabrik pupuk PIM-2 milik Pupuk Iskandar Muda yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Aceh. Produksinya akan menggunakan teknologi electrolyzer untuk mendapatkan unsur hidrogen dari senyawa air dengan sumber energi untuk proses elektrolisis air yang berasal dari sumber energi terbarukan. Hidrogen yang dihasilkan dalam proses tersebut kemudian direaksikan dengan nitrogen untuk kemudian menjadi amonia. Proses ini tidak menghasilkan jejak karbon sama sekali, sehingga disebut juga dengan amonia hijau.

Nantinya inisiatif ini juga akan diperluas ke pabrik-pabrik amonia lain yang ada di bawah Pupuk Indonesia Grup maupun pabrik amonia di negara lainnya pada masa mendatang. Project GAIA ini sendiri dipilih oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) sebagai salah satu proyek dalam Global South Future-Oriented Co-Creation Business Expense Subsidy. Program ini memberikan subsidi kepada 13 proyek yang berorientasi masa depan di ASEAN.

Baca Juga: Komitmen Lindungi Pekerja, Pupuk Kaltim Raih Paritrana Award 2024 Tingkat Provinsi

Pengembangan tahap awal, yakni Front End Engineering Design Project GAIA akan dimulai pada Agustus 2024. Bersamaan dengan itu, Pupuk Indonesia, ITOCHU, dan TOYO akan membentuk perusahaan patungan (Joint Venture Company) dengan keputusan investasi final (Final Investment Decision) diharapkan dapat dicapai pada paruh pertama 2025 dan target operasi komersial pada 2027.

Jakarta - Industri pupuk memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi Indonesia. Ketersediaan pangan nasional dapat terpenuhi melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman, dan pupuk menjadi faktor kunci keberhasilan ketahanan pangan tersebut.

Pemerintah mendukung revitalisasi infrastruktur industri pupuk melalui modernisasi. Untuk itu, industri, lembaga penelitian, dan Kementerian/Lembaga terkait harus berkolaborasi mengembangkan pupuk yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya menghadapi tantangan global seperti fluktuasi harga bahan baku dan perubahan iklim.

"Tujuan membangun pabrik pupuk, bukan untuk petrokimia, tapi tujuan utamanya untuk (produksi) beras. Tidak ada revolusi pertanian tanpa pupuk. Makanan utama masyarakat Indonesia adalah beras, sehingga kita berhasil swasembada beras," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

"Tetapi pasca reformasi, pembangunan pabrik pupuk dan turunannya relatif lebih lambat. Padahal, pembangunan sebuah pabrik adalah employment terbesar untuk masyarakat sekitar pada industri yang sifatnya capital intensive," sambungnya.

Hal tersebut dijelaskan Airlangga dalam Kunjungan Kerja ke PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (13/8). Turut hadir dalam kegiatan ini yakni Anggota DPR RI, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Tim Ahli Kemenko Perekonomian, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, dan Direktur Utama PT Pupuk Kaltim.

Airlangga juga mengapresiasi peran penting Pupuk Kaltim dalam mendukung kebijakan pupuk nasional dalam mengembangkan green technology dan sedang menuju blue technology yang diharapkan menjadi cikal-bakal industri yang ramah lingkungan dan menjadi benchmark industri lainnya. Kontribusi perusahaan ini sangat berarti dalam pembangunan daerah dan nasional.

"Penting untuk pupuk bisa tepat sasaran, (misalnya) untuk pengembangan hortikultura karena dia nilai tambah rakyat, (setelahnya) baru pengembangan dari segi petrokimia. Saya juga yakin kita akan bisa menjadi negara pertama di Asia Pasifik (yang memproduksi) green fertilizer terbesar," ungkap Airlangga.

"Jadi, itu mungkin tantangan ke depan yang saya ingin bisa berjalan, karena ini sesuai dengan rencana transisi energi," sambungnya.

Menurut Airlangga, sumber energi dunia di masa depan mengarah kepada hidrogen, tetapi Indonesia juga kuat karena punya kemampuan untuk ammonia. Kekuatan ammonia itulah yang harus didorong karena di beberapa negara sudah menggunakan 20% ammonia untuk batu bara.

"Jadi kombinasi antara ammonia dan carbon capture and storage akan membuat kita juga punya green energy. Tujuan kita kan emisi menuju nol, bukan menghapus (sumber) energi kuat yang sudah ada di Indonesia," kata Airlangga.

"Nah, kemampuan luar biasa dari Grup Pupuk Indonesia harus dikapitalisasi ke depan," lanjutnya.

Pemerintah telah menetapkan alokasi volume pupuk bersubsidi tahun 2024 sebesar 9,55 juta ton dengan didukung data sesuai nama dan alamat sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Internal tanggal 26 Februari 2024 tentang Lanjutan Pembahasan Kebijakan Perberasan. Volume ini naik dari alokasi awal pupuk bersubsidi sebesar 4,7 juta ton.

Anggaran subsidi pupuk tahun 2024 juga ditambahkan sebesar Rp 7,1 triliun dari nilai awal Rp 26,68 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp 33,78 triliun.

Pemerintah saat ini juga sedang berupaya terus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Adopsi teknologi digital dilakukan untuk meningkatkan pengawasan distribusi dan penyaluran sampai ke petani agar tepat sasaran.

Salah satu upaya penting dalam hal ini yaitu mengintegrasikan data dan sistem dalam satu platform terintegrasi dan real-time. Misalkan integrasi data dan sistem Kementerian Pertanian RI dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui aplikasi i-Pubers. Ke depannya, diharapkan dapat terintegrasi dengan data dan sistem perbankan dalam e-wallet juga.

"Dan yang juga menjadi PR dari Pupuk Indonesia adalah untuk membuat distribusi pupuk tepat sasaran. Nah, tentu untuk tepat sasaran perlu sistem, dan saya rasa sistem digitalnya sudah lengkap," kata Airlangga.

"Tinggal (menjalankan) arahan Bapak Presiden untuk bagaimana piloting pupuk itu tepat sasaran," pungkasnya. (akn/ega)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan alokasi gas untuk kebutuhan industri pupuk dalam negeri bisa terpenuhi.

"Industri pupuk menjadi salah satu dari enam industri prioritas, yang pastinya akan mendapatkan pasokan gas bumi," kata Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Mirza Mahendra lewat siaran pers, Rabu (17/7/2024).

Menurut Mirza, hal itu penting, mengingat multiplier effect yang diciptakan dari operasional industri pupuk mampu menggerakkan roda ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan di Indonesia.

Dari cadangan gas yang dimiliki Indonesia, Mirza mengatakan, lebih dari setengahnya dimanfaatkan untuk industri lokal.

"Apalagi Pupuk Indonesia yang dapat penugasan untuk menyalurkan stok pupuk bagi masyarakat," tukasnya.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2010, Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam Negeri dilaksanakan dengan urutan prioritas. Industri Pupuk salah satu yang menjadi prioritas.

Berdasarkan data milik Kementerian ESDM, realisasi serapan gas murah pada 2023 berada di angka 686,28 british thermal unit per day (BBtud) untuk industri pupuk, hanya 84,3% dari alokasi saat itu di level 814,06 BBtud.

Sementara itu, realisasi serapan HGBT sepanjang 2022 berada di level 708 BBtud atau 82,8% dari kuota yang lebih besar saat itu di angka 855,06 BBtud.

Adapun, realisasi serapan gas murah di industri pupuk sempat mengalami lonjakan ke level 738 BBtud atau 87,6% dari alokasi yang ditetapkan pada 2021 di level 842,26 BBtud.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Pupuk Indonesia (Pesero) meminta kebijakan HGBT untuk industri berlanjut setelah tahun 2024. Hal ini untuk memastikan kelancaran distribusi subsidi pupuk ke berbagai wilayah.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan pihaknya sangat terbantu dengan harga gas murah yang disalurkan pemerintah untuk produksi pupuk subsidi.

"Dengan HGBT itu, sebagian besar untuk subsidi kita lebih kompetitif. Kalau produk lebih kompetitif, tagihan subsidi pemerintah tidak berlebihan. Jadi buat Pupuk Indonesia itu sangat sangat membantu," kata Rahmad, dikutip Minggu, (3/3/2024).

Terlebih, Pupuk Indonesia tengah mengembangkan dua pabrik pupuk NPK berbasis nitrat dengan kapasitas 100.000 ton per tahun. Pabrik pertama akan dibangun di Bontang, Kalimantan Timur oleh anak usahanya PT Pupuk Kaltim pada akhir tahun ini.

Dengan kepastian keberlanjutan harga gas bumi tertentu (HGBT), maka produktivitas ekspansi kapasitas untuk pupuk subsidi pun dapat semakin digenjot.

"Memang, HGBT berakhir 2024, kita berharap HGBT ini dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Kalau harga gas mahal, maka tagihan subsidi [pupuk] pasti mahal jadi mudah-mudahan kebijakan HGBT dilanjutkan," ujarnya.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan alokasi gas untuk kebutuhan industri pupuk akan terpenuhi. Sebab, produsen pupuk merupakan bagian dari industri prioritas.

"Industri pupuk menjadi salah satu dari enam industri prioritas, yang pastinya akan mendapatkan pasokan gas bumi," kata Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi (Migas), Mirza Mahendra, di Jakarta, Rabu (17/7/2024)..

Menurut Mirza, hal itu penting karena multiplier effect yang diciptakan dari operasional industri pupuk mampu menggerakkan roda ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di Indonesia.

Dari cadangan gas yang dimiliki Indonesia, kata Mirza, lebih dari setengahnya dimanfaatkan untuk industri lokal. "Apalagi (Pupuk Indonesia) yang dapat penugasan untuk menyalurkan stok pupuk bagi masyarakat," ujarnya.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2010, Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam Negeri dilaksanakan dengan urutan prioritas. Industri Pupuk salah satu yang menjadi prioritas.

(FRI)