Banyak perusahaan teknologi berlomba-lomba membangun data center untuk menyokong pelatihan dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). Melihat ini, pemerintah juga membuka peluang bagi perusahaan asing yang mau berinvestasi dan membangun infrastruktur di RI.

Meski begitu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin mengatakan pemerintah masih perlu duduk bersama untuk benar-benar menyatukan persepsi apakah industri ini memang strategis.

"Jangan sampai nanti data center ini kan kita taruh di suatu tempat, dia akan makan sumber daya kan, dia membutuhkan listrik, apalagi misalnya listrik hijau, dia butuh misalnya air untuk cooling," kata Rachmat saat ditemui wartawan di kantor Kemenko Marves, Jumat (11/10/2024).

"Nah kita harus juga pikir kalau kita bikin banyak nih di Indonesia, bisa nggak kita hilirisasi gitu misalnya, bisa nggak server-nya kita rakit di Indonesia jadi bikin lapangan kerjaan baru gitu. Kalau nggak nanti kita jadi tempat parkir aja kan. Jadi itu juga yang perlu kita coba (lihat), strategi kita seperti apa nih untuk meningkatkan multiplier efect untuk industri ini," jelasnya lagi.

Lebih lanjut, Rachmat menekankan industri data center yang cenderung baru ini juga perlu dipikirkan seperti apa peluang nilai tambahnya di masa depan. Semisal terkait penyerapan tenaga kerja hingga transfer pengetahuan.

"Jadi apa lagi yang kita dapat gitu, misalnya tadi manufaktur atau perakitan server, terus misalnya juga orang-orangnya lebih ngerti tentang data center, tentang AI atau apapun itu gitu, ini juga perlu kita bundle gitu, kita bundling ya, supaya jangan sampai nanti kita jadi tempat orang naruh server, kita cuma dapat fee aja gitu, nggak ada multiplier efek yang lain gitu," ucapnya.

Jika memang dianggap investasi data center ini benar salah satu sektor strategis yang bisa menguntungkan Indonesia, mana pemerintah bisa memberikan sejumlah insentif. Hal ini tentu dimaksudkan untuk menarik minat perusahaan asing masuk RI.

"Pertama perlu memutuskan apakah investasi data center ini kita anggap sebagai industri strategis? Jika iya, dan sepertinya mungkin seperti itu yang kita ingin coba, itu ada preseden-preseden sebenarnya kita memberikan insentif-insentif," terang Rachmat.

Ia sendiri belum bisa memastikan insentif apa yang bisa diberikan pemerintah untuk menarik perusahaan asing ini membangun pusat data di RI. Namun ia mencontohkan bisa diberikan energi murah.

"Kayak misalnya kayak batu bara ada (industri) yang kita berikan (harga) lebih rendah, misalnya atau gas untuk industri tertentu, ya energi-energi ini kan ada aja kita anggap preseden," terangnya.

"Bahkan contoh kecil aja, setahu saya, kalau misalnya mau bikin charging station itu bisa beli listrik, harganya curah (murah) gitu kan, harganya juga berbeda. Jadi presidennya ada, tinggal nanti mungkin pemerintah bisa duduk bareng, kita lihat aja bahwa ini industrinya seberapa strategis, kita mau diberikan insentif apa," tegasnya lagi.

Bisnis.com, JAKARTA - Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) meminta Pakistan untuk berhenti mendirikan zona industri apa pun yang menawarkan insentif bagi investasi. Langkah ini berpotensi menghambat upaya Pakistan untuk menarik lebih banyak industri China masuk ke negara tersebut.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (11/10/2024), permintaan tersebut tercantum dalam laporan IMF yang dirilis 10 Oktober 2024. Dalam laporan tersebut, IMF meminta pemerintah Pakistan menahan diri untuk memberikan insentif seperti keringanan pajak dan subsidi ke zona ekonomi khusus yang baru atau yang sudah ada.

Nathan Porter, kepala misi IMF untuk Pakistan mengatakan, pihaknya meminta Pakistan untuk menawarkan kondisi yang setara kepada dunia usaha untuk menarik investasi tanpa merusak basis pajak negara tersebut.

Persyaratan IMF ini diungkapkan ketika Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, tengah berusaha meyakinkan perusahaan-perusahaan China untuk mengalihkan lebih banyak industri ke Pakistan sehingga memberikan momentum baru bagi proyek-proyek di bawah program Belt and Road Initiative (BRI).

Pakistan telah merencanakan untuk membangun setidaknya sembilan zona ekonomi khusus di bawah proyek Koridor Ekonomi China-Pakistan yang sedang dalam berbagai tahap pembangunan.

Porter mengatakan, Pakistan telah memberikan perlindungan atau konsesi kepada sektor-sektor yang produktivitasnya rendah. Hal tersebut menjadi alasan mengapa Pakistan belum mampu mencapai tingkat pertumbuhan berkelanjutan seperti yang dimiliki banyak negara lain di kawasan.

Permintaan dari IMF diperkirakan akan segera mencapai zona pemrosesan ekspor baru yang rencananya akan dibangun pemerintah di lokasi Pabrik Baja Pakistan di Karachi, ibu kota komersial Pakistan di selatan.

Pemerintah Pakistan, yang baru saja mendapatkan pinjaman US$7 miliar dari IMF, berupaya mengundang sekitar 100 industri besar China untuk berinvestasi di kawasan tekstil yang akan mulai dibangun oleh Ruyi Shandong Group di provinsi Sindh selatan dan Punjab tengah pada akhir tahun ini.

Pemerintahan Sharif telah merayu investor dengan menawarkan insentif pajak khusus, termasuk pengecualian pembayaran pajak dan bea masuk atas barang impor, kepada bisnis yang didirikan di kawasan industri tersebut.

China telah membangun proyek infrastruktur dan energi besar di Pakistan untuk mendorong proyek koridor ekonomi andalan mereka yang telah membantu negara tersebut namun membuat negara tersebut terbebani oleh utang yang sangat besar.

Sebelumnyam IMF telah menyetujui untuk memulai program pinjaman kepada Pakistan senilai US$7 miliar. Kesepakatan ini membuka pendanaan penting untuk mempertahankan pemulihan ekonomi Pakistan dari krisis.

Dewan eksekutif IMF memberikan persetujuan akhir untuk program 37 bulan tersebut pada 25 September 2024 lalu, kata kantor perdana menteri dan IMF dalam pernyataan terpisah.

Adapun, Gubernur Bank Negara Pakistan, Jameel Ahmad menuturkan, langkah ini memungkinkan pencairan segera pinjaman tersebut sebanyak sekitar US$1,1 miliar.

“Program baru ini memerlukan kebijakan dan reformasi yang baik untuk mendukung upaya berkelanjutan pihak berwenang dalam memperkuat stabilitas makroekonomi, mengatasi tantangan struktural yang besar, dan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan yang lebih kuat, lebih inklusif, dan tangguh,” kata IMF dalam pernyataannya.

JAKARTA,investor.id – Pemerintah akan memberikan pembebasan pajak yang lebih panjang serta manfaat fiskal dan nonfiskal lainnya kepada investor di kawasan ekonomi khusus (KEK). Rencana ini berbarengan dengan rencana menambah empat KEK lagi dari 22 kawasan ekonomi yang telah ditetapkan, dengan total nilai investasi Rp 161 triliun.

Awal pekan ini, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin mengatakan pembebasan pajak penghasilan badan selama 20 tahun akan diberikan kepada investor dengan nilai investasi minimal Rp 1 triliun.

Bagi yang memiliki investasi minimal Rp 500 miliar akan mendapat pembebasan pajak penghasilan badan selama 15 tahun. Sedangkan pihak yang memiliki investasi Rp 100 miliar akan mendapat pembebasan pajak penghasilan badan selama 10 tahun.

Insentif fiskal lainnya bagi KEK adalah tax holiday, keringanan pajak, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan barang mewah, serta pembebasan pajak daerah.

Menurut Rizal, upaya nonfiskal antara lain bantuan pemerintah dalam memberikan fasilitas bagi investor di KEK. Misalnya hak guna bangunan hingga 80 tahun, kemudahan izin akses, hingga kepemilikan asing 100%.

Pemberian fasilitas tersebut akan diberikan demi meningkatkan daya tarik dan daya saing Indonesia untuk menarik investasi asing di KEK melalui peraturan pemerintah. Proyek ini dinilai dapat membantu meningkatkan perekonomian di daerah dan menghilangkan kesenjangan regional, kata Rizal.

Sebelumnya, tidak semua bisnis diperbolehkan 100% dimiliki oleh investor asing. Industri yang bisnisnya dapat dimiliki sepenuhnya oleh asing mencakup industri jasa konstruksi minyak dan gas, pengeboran minyak dan gas di laut, pengeboran panas bumi, industri perkayuan, dan penyedia layanan internet.

Indonesia pertama kali mulai mengembangkan KEK pada 2009, dengan disahkannya Undang-Undang Mengenai Kawasan Ekonomi Khusus.

Menurut undang-undang (UU) ini, wilayah-wilayah yang ditetapkan yang tunduk pada peraturan ekonomi yang unik harus bertujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih setara di antara berbagai wilayah yang secara tradisional terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera.

KEK pertama di Indonesia berada di Tanjung Lesung, Provinsi Banten dibuka pada 2012. Saat ini sebanyak 22 KEK yang tersebar di seluruh Indonesia terutama berfokus pada sektor industri, pariwisata, dan digital.

Rizal menambahkan, keberadaan KEK juga bermanfaat dalam memaksimalkan kegiatan industri serta mendorong ekspor dan impor barang dan jasa yang bernilai ekonomi tinggi.

Hingga semester I-2024, total investasi di KEK telah mencapai Rp 205,2 triliun dan menciptakan sekitar 132.200 lapangan kerja. Rizal menyampaikan, pada semester I-2024 investasi yang diterima mencapai Rp 31,4 triliun atau 40% dari target tahun ini sebesar Rp 78,1 triliun.

Empat KEK baru yang akan segera dibuka akan memiliki total nilai investasi sebesar Rp 161 triliun.

Dua KEK di Batam yang akan fokus pada logistik, pengembangan energi, dan wisata kesehatan. Satu lokasi di Tangerang Selatan yang fokus pada penelitian, ekonomi digital, pendidikan, kesehatan, dan industri kreatif. Sedangkan satu lagi di Morowali, Sulawesi Tengah yang akan bergerak di bidang logistik dan produksi serta pengolahan energi.

Pendirian keempat KEK baru ini masih menunggu persetujuan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), kata Rizal.

Ia menambahkan, pemerintah juga sedang mengkaji usulan pembukaan tujuh KEK baru di Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara Nusantara (IKN).

Pemerintah juga sedang mengkaji usulan pembukaan tujuh KEK baru yang tersebar di Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Timur, dekat ibu kota nusantara. Menurut Rizal, KEK baru ini merupakan permintaan investor asing dan dalam negeri.

Kedua KEK dekat Nusantara ini akan fokus memenuhi kebutuhan energi ibu kota baru dan berfungsi sebagai pusat kegiatan pertambangan.

Terkait IKN, salah satunya adalah presentasi energi seperti smelter dan produk pertambangan nikel, bauksit, dan batu bara untuk menyediakan energi bagi IKN, ungkap Rizal.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News