Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) resmi menyetujui 6 usulan KEK baru serta satu proyek perluasan KEK Nongsa di Batam. Di mana, usulan KEK baru tersebut memiliki target investasi mencapai Rp1.089,84 triliun.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penetapan 6 KEK baru tersebut bakal menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan pekerjaan.

“Semua usulan KEK ini akan segera disiapkan regulasinya dan kami menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dapat rampung pada minggu kedua Oktober 2024,” jelas Airlangga dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (27/9/2024).

Sejalan dengan hal itu, Dewan Nasional KEK akan terlebih dahulu merekomendasikan kepada Presiden untuk penetapan PP atas 6 KEK baru dan penambahan luasan untuk KEK Nongsa.

Adapun, berikut rincian 6 KEK baru dan usulan perluasan KEK Nongsa yang bakal diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.

Pertama, KEK industri Halal Sidoarjo yang terletak di Jawa Timur. Kawasan ini memiliki luas lahan sebesar 796,65 Ha dengan target realisasi investasi sebesar Rp 97,8 Triliun pada 2054 dan target tenaga kerja sebanyak 317.670 orang.

KEK ini diusulkan oleh PT Makmur Berkah Amanda dengan rencana kegiatan usahanya yaitu produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi.

Kedua, KEK VCIP di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang diusulkan oleh PT Batuta Chemical Industrial Park. KEK ini dirancang untuk menjadi pusat industri yang berfokus pada sektor manufaktur dengan luas lahan mencapai 748,9 hektar.

Dengan potensi total tenaga kerja sebanyak 432.964 orang, KEK BCIP memiliki target realisasi investasi sebesar Rp 61,51 Triliun pada 2054.

Ketiga, KEK Patimban yang berlokasi di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. KEK ini akan bergerak di sektor manufaktur diusulkan oleh PT Wahana Mitra Semesta dengan kegiatan usaha produksi pengolahan hilirisasi petrokimia, baterai EV, dan semiconductor, logistik dan distribusi, serta pengembangan energi.

KEK Patimban diusulkan dengan luas lahan sebesar 511 Ha yang dengan total realisasi investasi nya sebesar Rp 141,6 Triliun di 2054 dengan target tenaga kerja sebanyak 156.154 orang.

Keempat, KEK Subang yang juga berlokasi di Provinsi Jawa Barat. KEK yang diusulkan oleh PT Aneka Bumi Cipta ini juga akan bergerak di sektor manufaktur. Di mana, KEK Subang menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 134,59 Triliun dengan luas lahan mencapai 481,93 Ha.

KEK Subang memiliki kegiatan usaha produksi dan pengolahan perakitan mobil listrik dan logistik dan distribusi. PT BYD Auto Indonesia yang bergerak di bidang mobil listrik. Ditargetkan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 95.139 orang.

Kelima, KEK Mangkupadi terletak di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, merupakan usulan oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). Dengan luas lahan mencapai 11.696,53 hektar, KEK ini ditargetkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 140.796 orang dan merealisasikan investasi sebesar Rp 504 triliun

Fokus utama dari KEK Mangkupadi adalah pengembangan sektor manufaktur, khususnya dalam produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, serta pengembangan energi terbarukan. di mana PT Kalimantan Aluminium Industri yang bergerak di bidang smelter aluminium menjadi anchor investor dari KEK ini.

Keenam, KEK Kawasan Industri Terpadu Batang yang berada di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. KEK Kawasan Industri Terpadu Batang yang diusulkan oleh PT Kawasan Industri Terpadu Batang menargetkan realisasi investasinya mencapai Rp 130,3 triliun dengan luas lahan sebesar 2.886,87 Ha dan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 325.651 orang.

Terakhir, usulan perluasan lahan di KEK Nongsa seluas 22,43 Ha dengan target realisasi investasi sebesar Rp 20,07 Triliun.

Adapun, usulan perluasan KEK Nongsa adalah untuk pengembangan data center yang di mana pengusul dari KEK ini adalah PT Taman Resor Internet dengan kegiatan usaha dari KEK Nongsa yaitu pariwisata, dan riset, pengembangan teknologi.

JAKARTA,investor.id – Pemerintah akan memberikan pembebasan pajak yang lebih panjang serta manfaat fiskal dan nonfiskal lainnya kepada investor di kawasan ekonomi khusus (KEK). Rencana ini berbarengan dengan rencana menambah empat KEK lagi dari 22 kawasan ekonomi yang telah ditetapkan, dengan total nilai investasi Rp 161 triliun.

Awal pekan ini, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin mengatakan pembebasan pajak penghasilan badan selama 20 tahun akan diberikan kepada investor dengan nilai investasi minimal Rp 1 triliun.

Bagi yang memiliki investasi minimal Rp 500 miliar akan mendapat pembebasan pajak penghasilan badan selama 15 tahun. Sedangkan pihak yang memiliki investasi Rp 100 miliar akan mendapat pembebasan pajak penghasilan badan selama 10 tahun.

Insentif fiskal lainnya bagi KEK adalah tax holiday, keringanan pajak, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan barang mewah, serta pembebasan pajak daerah.

Menurut Rizal, upaya nonfiskal antara lain bantuan pemerintah dalam memberikan fasilitas bagi investor di KEK. Misalnya hak guna bangunan hingga 80 tahun, kemudahan izin akses, hingga kepemilikan asing 100%.

Pemberian fasilitas tersebut akan diberikan demi meningkatkan daya tarik dan daya saing Indonesia untuk menarik investasi asing di KEK melalui peraturan pemerintah. Proyek ini dinilai dapat membantu meningkatkan perekonomian di daerah dan menghilangkan kesenjangan regional, kata Rizal.

Sebelumnya, tidak semua bisnis diperbolehkan 100% dimiliki oleh investor asing. Industri yang bisnisnya dapat dimiliki sepenuhnya oleh asing mencakup industri jasa konstruksi minyak dan gas, pengeboran minyak dan gas di laut, pengeboran panas bumi, industri perkayuan, dan penyedia layanan internet.

Indonesia pertama kali mulai mengembangkan KEK pada 2009, dengan disahkannya Undang-Undang Mengenai Kawasan Ekonomi Khusus.

Menurut undang-undang (UU) ini, wilayah-wilayah yang ditetapkan yang tunduk pada peraturan ekonomi yang unik harus bertujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih setara di antara berbagai wilayah yang secara tradisional terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera.

KEK pertama di Indonesia berada di Tanjung Lesung, Provinsi Banten dibuka pada 2012. Saat ini sebanyak 22 KEK yang tersebar di seluruh Indonesia terutama berfokus pada sektor industri, pariwisata, dan digital.

Rizal menambahkan, keberadaan KEK juga bermanfaat dalam memaksimalkan kegiatan industri serta mendorong ekspor dan impor barang dan jasa yang bernilai ekonomi tinggi.

Hingga semester I-2024, total investasi di KEK telah mencapai Rp 205,2 triliun dan menciptakan sekitar 132.200 lapangan kerja. Rizal menyampaikan, pada semester I-2024 investasi yang diterima mencapai Rp 31,4 triliun atau 40% dari target tahun ini sebesar Rp 78,1 triliun.

Empat KEK baru yang akan segera dibuka akan memiliki total nilai investasi sebesar Rp 161 triliun.

Dua KEK di Batam yang akan fokus pada logistik, pengembangan energi, dan wisata kesehatan. Satu lokasi di Tangerang Selatan yang fokus pada penelitian, ekonomi digital, pendidikan, kesehatan, dan industri kreatif. Sedangkan satu lagi di Morowali, Sulawesi Tengah yang akan bergerak di bidang logistik dan produksi serta pengolahan energi.

Pendirian keempat KEK baru ini masih menunggu persetujuan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), kata Rizal.

Ia menambahkan, pemerintah juga sedang mengkaji usulan pembukaan tujuh KEK baru di Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara Nusantara (IKN).

Pemerintah juga sedang mengkaji usulan pembukaan tujuh KEK baru yang tersebar di Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Timur, dekat ibu kota nusantara. Menurut Rizal, KEK baru ini merupakan permintaan investor asing dan dalam negeri.

Kedua KEK dekat Nusantara ini akan fokus memenuhi kebutuhan energi ibu kota baru dan berfungsi sebagai pusat kegiatan pertambangan.

Terkait IKN, salah satunya adalah presentasi energi seperti smelter dan produk pertambangan nikel, bauksit, dan batu bara untuk menyediakan energi bagi IKN, ungkap Rizal.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diketahui telah memiliki regulasi yang memperbolehkan untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Rizal Edwin. Dia menjelaskan saat ini pemerintah memperbolehkan mendatangkan dokter asing untuk KEK pada sektor kesehatan.

"Nah bicara dalam KEK Kesehatan itu ada juga fasilitas untuk [mendatangkan] dokter asing yang masuk ke Indonesia," kata Edwin dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Hanya saja, Edwin menegaskan perizinan untuk mendatangkan dokter asing itu bakal dilakukan secara ketat. Dia menekankan, dokter asing diperkenakan untuk masuk ke Indonesia, bila spesialisasi dokter yang dimaksud itu belum tersedia.

"Bila di Indonesia belum punya ahlinya seperti itu, itu boleh [dokter asing] bisa masuk, tapi kalau yang kita sudah punya ya memang tidak akan diberikan kesempatan itu," pungkas Edwin.

Kebijakan itu diberikan untuk melengkapi pengembangan ekosistem KEK sektor jasa kesehatan yang saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satunya, KEK Sektor Jasa Kesehatan diusulkan oleh konglomerat Dato' Sri Tahir lewat entitas usaha milik Mayapada Group yakni PT Karunia Praja Pesona yang bakal menggandeng Apollo Hospital dalam menghadirkan rumah sakit internasional di dalam negeri.

Berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, KEK Batam memiliki luas mencapai 47,17 hektare. Secara lebih rinci, lokasinya akan berada di wilayah Sekupang 23,10 hektare untuk wisata kesehatan terpadu, dan wilayah Nongsa seluas 24,08 hektare untuk kawasan pariwisata.

KEK ini mendapat proyeksi untuk merealisasikan investasi sebesar Rp6,91 triliun sampai dengan 2032, serta menyerap tenaga kerja sebanyak 105.406 orang selama 80 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah optimistis dapat bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Batam dan Bintan.

Hal tersebut disampaikan Dewan Nasional KEK untuk menanggapi rencana Malaysia dan Singapura membangun KEK lintas batas pertama di Asia Tenggara.

Plt. Kepala Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Bambang Wijanarko menjelaskan pada dasarnya pihaknya siap untuk berkompetisi memasarkan KEK di Indonesia.

“Kalau KEK Johor [yang akan dibentuk Malasia - Singapura] tadi sebetulnya ini isunya cukup ini ya, tapi prinsipnya karena mereka punya fasilitas kita juga punya fasilitas ya kita akan compete [bersaing],” kata Bambang dalam Konferensi Pers, Senin (23/7/2024).

Bambang menyebut, pemerintah bakal merumuskan pemberian insentif yang menarik untuk meningkatkan daya saing KEK RI. Salah satunya dengan mencanangkan pemberian insentif fiskal baru yang kini tengah dirumuskan Bersama Kementerian Keuangan.

Bahkan, dirinya juga menyebut saat ini tengah menggodok revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna mengakselerasi pemberian insentif bagi para calon investor.

“Kita sedang akan melakukan perubahan pada PP 40 tahun 2021. Insentif pun masih kita lihat kembali, masih kita akan diskusi dengan Kemenkeu supaya kita bisa membuat insentif fiskal yang kompetitif atau mungkin insentif lain yang kira-kira meningkatkan daya saing KEK kita. Kita di sini siap berkompetisi,” tambahnya.

Sebagai informasi, pemerintah memberikan segudang insentif bagi investor yang menanamkan modalnya di KEK. Mulai dari pemberian fasilitas fiskal berupa bebas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) hingga Kepabeanan dan Cukai.

Selain itu, pemerintah juga menangguhkan Bea Masuk, pembebasan cukai untuk bahan baku atau bahan penolong, pengurangan pajak daerah atau retribusi mencapai 50% - 100%, hingga penetapan barang terbatas tidak diberlakukan di KEK.

Secara teknis, pemberian tax holiday disesuaikan dengan nilai investasi yang ditanamkan. Untuk minimum investasi Rp100 miliar bakal dikenakan bebas pajak mencapai 10 tahun.

Kemudian, minimum investasi sebesar Rp500 miliar bakal bebas pajak selama 15 tahun dan pelaku usaha yang menanamkan modalnya minimum Rp1 triliun akan mendapat fasilitas bebas pajak selama 20 tahun.

Sementara itu, Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin memastikan pemberian insentif tersebut hingga saat ini diklaim berkontribusi positif dalam meningkatkan daya saing KEK nasional.

Atas dasar hal itu, dirinya optimis pemberian insentif fiskal yang telah ditetapkan pemerintah dapat tetap menjaga kesuburan iklim investasi hingga mampu menarik investor baik dalam maupun luar negeri.

“Pemberian fasilitas dan kemudahan memang ditujukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi, sehingga dapat mengoptimalkan industri ekspor impor dan kegiatan lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan masuknya investasi, diharapkan akan memunculkan pusat-pusat ekonomi baru, dan mendorong percepatan pembangunan daerah serta menciptakan lapangan pekerjaan,” pungkas Edwin.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah Malaysia dan Singapura mengungkap potensi kerja sama untuk membentuk KEK yang berlokasi di Johor, Malaysia Selatan.

Menteri Ekonomi Malaysia Rafizi Ramli mengungkapkan proyek yang dinamakan Kawasan Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JS-SEZ) dibangun untuk menarik perusahaan-perusahaan berteknologi tinggi yang didukung oleh para investor yang melakukan transaksi dengan cara yang "lincah".

"Kedua pihak seharusnya dapat menandatangani kesepakatan dan meresmikan zona tersebut pada September [2024]," kata Rafizi dalam pengarahan di Kuala Lumpur, seperti dikutip dari Bloomberg pada Rabu (10/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, sektor yang bakal dikembangkan di JS-SEZ itu bakal mencakup 16 sektor ekonomi. Mulai dari penyediaan energi seperti listrik dan elektronik, medis dan farmasi, penerbangan, bahan kimia khusus, logistik, perawatan kesehatan, hingga pendidikan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengungkap telah menerima 7 usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru yang tersebar di wilayah Jawa dan luar Jawa. Salah satunya, dilaporkan bakal berlokasi di dekat Ibu Kota Nusantara (IKN).

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin, menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan pada 7 usulan KEK baru tersebut.

“Kami sudah menerima 7 usulan [KEK] yang baru, sedang diperiksa atau direview usulan-usulan itu. [Salah satunya] ada yang di sekitar IKN,” kata Edwin dalam Konferensi Pers, Senin (22/7/2024).

Edwin menuturkan, usulan pembentukan KEK di dekat wilayah IKN dilakukan dalam rangka pengembangan sentra ekonomi. Nantinya, KEK tersebut akan bergerak di layanan usaha berupa penyediaan energi.

Kemudian, Edwin juga membocorkan KEK itu akan bergerak pada bidang pembentukan smelter, pengolahan hasil tambang, nikel, bauksit, hingga batu bara.

“Itu [KEK yang diusulkan] gunanya untuk bisa menyediakan energi buat IKN,” ujarnya.

Namun demikian, Edwin masih enggan merinci berapa nilai investasi dari 7 proyek yang baru diusulkan tersebut. Pasalnya, dia menegaskan 7 proyek itu masih dalam tahap pengkajian.

“Itu [detailnya] masih belum bisa kami sampaikan, tapi yang jelas ada di luar Jawa dan Jawa,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sejak 2012 hingga semester I/2024 Kawasan Ekonomi Khusus tercatat telah mencetak realisasi investasi secara kumulatif mencapai Rp205,2 triliun.

Khusus pada tahun ini, Dewan Nasional KEK membidik investasi yang masuk di KEK mencapai Rp78,1 triliun. Sedangkan, realisasinya hingga semester I/2024 sebesar Rp31,4 triliun atau sekitar 40% dari target yang ditetapkan.

Selain itu, penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan periode lalu, dengan tenaga kerja secara kumulatif hingga Juni 2024 mencapai 132.227 orang.

Adapun, tujuan pengembangan KEK dilakukan guna meningkatkan investasi, ekspor dan substitusi impor, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pembentukan model terobosan pengembangan kawasan melalui pengembangan industri, pariwisata, dan jasa lainnya.

IDXChannel - Pemerintah melalui Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menyiapkan empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru dengan potensi investasi Rp161 triliun sepanjang 2024.

Plt Sekretaris Jendral Dewan Nasional KEK Rizal Edwin menjelaskan debut empat KEK baru menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukum.

"Kita perlu ada penetapan PP yang akan di tandatangani oleh Presiden kemudian untuk investasinya jumlahnya dari 4 kek tersebut adalah Rp161 triliun," kata Edwin dalam media briefing di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Lebih lanjut, Edwin merinci 4 KEK baru tersebut Sulawesi, Kepulauan Riau, Batam, dan Banten. Pertama. KEK yang berada di Sulawesi yaitu KEK Industri Hijau Bungku di Morowali, Sulawesi Tengah dengan rencana kegiatan usaha produksi dan pengolahan logistik hingga distribusi pengembangan energi.

Kedua, KEK di Provinsi Riau yaitu KEK Nipa yang akan difungsikan untuk mendukung industri logistik dan distribusi pengembangan energi.

Ketiga, KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam yang berlokasi di Batam. Proyek KEK baru ini akan berfokus pada pariwisata kesehatan.

Terakhir, KEK Edutek Medika Internasional Banten yang berlokasi di Bumi Serpong Damai (BSD), Kabupaten Tangerang. KEK ini berfokus pada riset, ekonomi digital dan pengembangan teknologi pendidikan, kesehatan dan industri kreatif.

Edwin menjelaskan dari total proyeksi investasi Rp161 triliun itu diperkirakan berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Porsinya sekitar 71 persen PMA dan 39 persen PMDN.

"Untuk ke 4 KEK baru ini saat ini masih dalam proses penetapan PP," tutur Edwin.

(FRI)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah mengungkapkan sedang menyiapkan empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru di sejumlah wilayah. Beberapa KEK baru ini diperkirakan punya total nilai investasi mencapai Rp 161 triliun.

Empat KEK baru yang dimaksud, pertama, KEK Nipa di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang difungsikan untuk industri logistik dan distribusi pengembangan energi. Kedua, KEK Edutek Medika Internasional Banten yang berlokasi di Bumi Serpong Damai (BSD), Kabupaten Tangerang, yang akan berfokus pada riset, ekonomi digital dan pengmbangan teknologi pendidikan, kesehatan dan industri kreatif.

Ketiga, KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam yang berlokasi di Batam, yang berfokus pada pariwisata kesehatan. Serta keempat, KEK Industri Hijau Bungku di Morowali, Sulawesi Tengah, yang memiliki rencana kegiatan usaha produksi dan pengolahan logistik dan distribusi pengembangan energi.

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin mengatakan, rencana empat KEK yang dimaksud sudah disetujui. Namun demikian, perlu lebih dulu bagi pemerintah menuangkan rencana itu melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kemudian untuk investasi jumlahnya dari 4 KEK tersebut adalah Rp 161 triliun,” kata Rizal saat media sharing session Kawasan Ekonomi Khusus di Jakarta, Senin (22/7/2024), kendati belum bisa memastikan perkiraan waktu dari PP yang dimaksud bisa terbit.

Dia menyatakan bahwa dengan adanya KEK baru tersebut, pemerintah berharap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di masing-masing kawasan. Selain itu, KEK dapat menciptakan lapangan kerja dengan adanya investasi yang masuk.

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK mencatat, sejak awal dimulainya KEK hingga semester I-2024 realisasi investasi KEK telah mencapai Rp 205,2 triliun, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 132.227 orang secara kumulatif. “Untuk tahun ini, kita sudah mencapai dari target yang sebesar Rp 78,1 triliun, sudah terkumpul Rp 31,4 triliun, sudah 40% tahun ini terealisasikan,” imbuh Rizal.

Untuk 2024, pemerintah menargetkan 38.953 penyerapan tenaga kerja, sementara hingga semester I-2024 ini baru terpenuhi 39% atau sekitar 15.229 tenaga kerja. Hingga saat ini sudah ada 22 KEK yang diresmikan dengan total 368 pelaku usaha.

“Kemudian kita ingin bahwa dengan adanya pengembangan KEK ini ada perbaikan neraca perdagangan. Kemudian bagaimana kita mendorong industri 4.0 dan juga kita bisa membangun pusat-pusat ekonomi baru,” pungkas Rizal.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) membidik realisasi investasi KEK dapat mencapai Rp78 triliun sepanjang 2024.

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin menjelaskan hingga semester I/2024 pihaknya telah merealisasikan nilai investasi mencapai Rp31,4 triliun atau telah mencapai 40% dari target yang ditetapkan.

“Untuk tahun ini kita sudah dari target sebesar Rp78 triliun tahun ini sudah terkumpul Rp31,4 triliun atau sudah 40% dari target tahun ini,” kata Edwin dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Adapun, secara kumulatif sejak tahun 2012 hingga semester I/2024 nilai realisasi investasi Kawasan Ekonomi Khusus yang telah terparkir di Indonesia dilaporkan mencapai Rp205,2 triliun.

Dewan Nasional KEK mencatat realisasi investasi KEK senilai Rp205,2 triliun itu secara kumulatif menyerap tenaga kerja mencapai 132.227 orang.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Investasi, Kerja Sama dan Komunikasi Dewan Nasional KEK, Bambang Wijanarko menjelaskan secara komposisi investasi KEK itu mayoritas di injeksi oleh penanam modal asing (PMA).

Perinciannya, porsi PMA di Kawasan Ekonomi Khusus nasional dilaporkan mencapai 71%. Sementara sisanya disuntik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN).

“Komposisi [antara] PMA dan PMDN, sekitar 71% itu PMA sisanya PMDN, jadi cukup banyak,” imbuhnya.

Bambang menjelaskan, modal asing utamanya paling banyak ditanam di KEK Sei Mangkei yang berlokasi di Provinsi Sumatra Utara. Di mana, KEK itu memiliki kegiatan utama berupa industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan karet, pariwisata dan logistik.

Adapun, hingga saat ini terdapat 22 Kawasan Ekonomi Nasional yang telah ditetapkan. 22 KEK itu terdiri dari 4 sektor utama yakni Industri, Pariwisata, Digital, dan Tema Jasa Lainnya.

Berikut daftar 22 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia:

KEK Industri

1. KEK Arun Lhokseumawe
2. KEK Sei Mangkei
3. KEK Galang Batang
4. KEK Kendal
5. KEK Gresik
6. KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan
7. KEK Palu
8. KEK Bitung
9. KEK Morotai
10. KEK Sorong
11. KEK Tanjung Sauh
12. KEK Setangga

KEK Pariwisata

1. KEK Tanjung Kelayang
2. KEK Tanjung Lesung
3. KEK Lido
4. KEK Kura-Kura Bali
5. KEK Mandalika
6. KEK Likupang

KEK Digital

1. KEK Nongsa
2. KEK Singhasari

KEK Tema Jasa Lainnya

1. KEK Batam Aero Technic
2. KEK Sanur

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Nasional kawasan ekonomi khusus (KEK) mencatat realisasi investasi KEK hingga semester I/2024 mencapai Rp205,2 triliun.

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin menjelaskan realisasi investasi KEK itu secara kumulatif menyerap tenaga kerja mencapai 132.227 orang.

“Dari hasil rapat kami terakhir rapat koordinasi nasional diketahui secara kumulatif investasi di KEK sudah mencapai Rp205,2 triliun, ini sejak tahun 2012 saat dimulainya pembangunan KEK hingga semester 1 tahun ini,” kata Edwin dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Adapun, realisasi investasi tersebut berasal dari 22 Kawasan Ekonomi Khusus yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah.

Dengan capaian tersebut, pemerintah yakin KEK mampu memenuhi target investasi pada akhir tahun 2024 serta dapat memberikan multiplier effect kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan.

Lebih lanjut, Edwin menjelaskan bahwa pada tahap pertama pengembangan KEK bakal dilakukan pada sektor manufaktur dan pariwisata yang berada di luar Jawa. Alasannya, hal itu dilakukan untuk mendorong lahirnya beberapa pusat industri baru.

KEK diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi nasional dan daerah. Capaian realisasi investasi yang signifikan ini tidak lepas dari peran pemerintah melalui kebijakan insentif yang terbukti dapat menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

Edwin memberi contoh salah satu kebijakan insentif yang diterapkan untuk menarik minat investor mengembangkan KEK yakni pemberian insentif fiskal berupa pembebasan pajak, baik itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak penghasilan (PPh).

“Itu kita sebut sebagai tax holiday ada jenisnya tergantung besarnya investasi ada yang 10 - 15 tahun. 10 tahun [tax holiday] untuk investasi Rp100 miliar ke atas. Kemudian, kalau yang 15 tahun untuk investasi yang Rp500 miliar ke atas,” jelasnya.

Pemerintah juga memberikan tax holiday selama 30 tahun untuk badan usaha yang berinvestasi dengan nilai mencapai Rp1 triliun ke atas.

“Juga ada tax allowance dan berbagai macam kemudahan baik perizinan kemudahan imigrasi. Karena akan banyak menyerap tenaga kerja. Pemberian fasilitas tersebut tujuannya agar bagaimana kita meningkatkan daya tarik Indonesia dalam mengundang investasi asing masuk,” pungkas Edwin.