Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Sementara itu, pada 2025 Kementerian Desa mendapat pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, 20% di antaranya atau sekitar Ro 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

JAKARTA, investor.id - Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ulumbu mendapat penolakan warga Poco Leok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengirim tim Inspektur Panas Bumi seiring terjadinya bentrokan antara masyarakat dengan aparat keamanan pada Kamis (3/10/2024). 

PLN dan Pemkab Manggarai dikawal oleh puluhan aparat gabungan berencana melakukan pendataan lokasi PLTP pada hari itu. Namun warga menolak kegiatan tersebut sehingga insiden tak bisa dihindarkan. Aparat mengamankan sebanyak 4 warga dan satu jurnalis. Namun mereka kini sudah dibebaskan. 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan ke Polda Jateng temuan bahwa ada 70 mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang menjadi korban perundungan (bullying).

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkes, drg Murti Utami, mengatakan laporan "70" itu diserahkan ke Polda Jateng bersama hasil investigasi kasus perundungan almarhumah dr Aulia Risma Lestari.

Aulia merupakan mahasiswi PPDS Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang bertempat di RSUP Dr Kariyadi yang diduga bunuh diri akibat tidak kuat di-bully seniornya.

"Ada 70-an (korban perundungan), sudah diserahkan ke Polda untuk diproses," ujar Murti di Polda Jateng Senin (30/9).

Murti menyebut, korban yang melapor tidak hanya berasal dari Undip, melainkan dari berbagai kampus.

Tak hanya itu, hari ini dirinya bersama Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, secara khusus bertemu Kapolda Jateng, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo.

"Kami sudah siapkan bukti semuanya sesuai permintaan dari Polda Jateng untuk kasus ini, mulai dari bukti-bukti, saksi, kuasa hukum, dan lainnya," sebut Kunta.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Kombes Pol Johanson Ronald Simamora, menyebut pihaknya masih fokus menyelidiki kasus tewasnya dr Aulia. Sebanyak 46 orang sudah diperiksa sebagai saksi.

"Bukti itu yang kami tindak lanjuti. (70 korban) lainnya yang melapor mungkin porsi berbeda, tapi kami terbuka dan kerahasiaan pastinya dijamin kepolisian, Kemenkes, dan Kemendikbud Ristek," kata Johanson.

Kemudian, dalam waktu dekat polisi akan melakukan gelar perkara kasus dr Aulia untuk menentukan perkara itu bisa naik ke tahap penyidikan atau sebaliknya.

"Terkait kapan dilakukan, nanti menunggu hasil analisis, ketika sudah waktunya, kita gelar," kata Johanson.

Dalam kasus bullying, pihak Undip semula menyangkal adanya perundungan. Namun, medio September ini, Undip dan RSUP Dr Kariadi mengakui adanya perundungan atau pembullyan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

"Kami menyadari sepenuhnya, kami menyampaikan, dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami terjadi praktik-praktik atau kasus-kasus perundungan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat, dalam berbagai hal," ujar Dekan FK Undip, Yan Wisnu Prajoko, di Aula FK Undip, Semarang, Jumat (13/9).