Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang. Pertemuan itu disebut menghasilkan kontrak bisnis lebih dari US$ 10 miliar atau Rp 156,19 triliun (kurs Rp 15.619).

Bahlil mengharapkan kerja sama ini dapat mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia.

"Bapak Presiden @prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang bertemu di Beijing untuk menekankan pentingnya memperkuat kemitraan Indonesia-Tiongkok. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan kontrak bisnis bernilai lebih dari US$ 10 miliar antara perusahaan kedua negara, yang diharapkan mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia," kata Bahlil dalam unggahan di Instagram resminya, Minggu (10/11/2024).

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat Indonesia untuk belajar dari pengalaman Tiongkok dalam memberantas kemiskinan.

Sedangkan di bidang pendidikan, Prabowo menyatakan keinginan Indonesia untuk mengirim lebih banyak pelajar ke institusi pendidikan tinggi di Tiongkok. Hal ini bertujuan untuk membangun generasi muda yang terdidik dan mampu menghadapi tantangan global.

"Indonesia berencana belajar dari keberhasilan Tiongkok dalam pengentasan kemiskinan dan mengirim lebih banyak pelajar untuk studi di Tiongkok, guna meningkatkan kualitas SDM dan membentuk generasi muda Indonesia yang siap menghadapi tantangan global," ucapnya.

Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, yang akan merayakan peringatan 75 tahun pada tahun 2025. Di tengah tantangan global, pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk terus mempererat kerja sama dan membangun masa depan bersama yang lebih sejahtera.

Selain Bahlil, turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali.

Demi menjaga ketahanan pangan nasional, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan keseriusannya dengan menggelar rapat marathon, hari ini. Tak tanggung-tanggung, rapat dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari untuk membahas strategi percepatan swasembada pangan.

Rapat pertama dimulai pukul 6 pagi di kediaman Amran. Amran memulainya dengan berdiskusi intensif mengenai rencana aksi dan program prioritas. Tak berhenti di situ, pada pukul 13.00 siang, rapat kembali digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Rapat kedua ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, para pejabat eselon I, Tenaga Ahli Menteri (TAM), Staf Ahli Menteri (SAM), serta sejumlah staf kementerian lainnya.

Amran menekankan pentingnya langkah konkret untuk memastikan swasembada pangan segera tercapai.

"Kami tidak ingin hanya sekadar wacana. Kita harus bergerak cepat dan tepat agar masyarakat Indonesia dapat terus menikmati akses pangan yang mudah dan terjangkau," kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto inginkan lompatan besar sektor pertanian dalam mencapai swasembada. Rapat maraton ini membahas detail strategi dan langkah taktis untuk memperkuat produksi pangan lokal, mulai dari penguatan sistem distribusi hingga optimalisasi program bantuan pertanian di daerah.

Amran beserta jajaran membahas progres optimalisasi lahan tahun 2024, proyeksi optimalisasi lahan tahun 2025, cetak sawah 2025, pompanisasi tadah hujan, dan penanaman padi gogo untuk peningkatan produksi padi dan beras nasional. Upaya ini juga menjadi bukti nyata komitmen Menteri Amran dalam memastikan Indonesia mampu mencapai swasembada pangan.

"Ketahanan pangan adalah prioritas utama. Kita harus berlari lebih cepat untuk mewujudkan swasembada agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks," lanjutnya.

Seperti diketahui, Kementan di bawah komando Amran dan Wamentan Sudaryono terus bergerak untuk menjalankan program peningkatan produksi pangan. Dalam berbagai kesempatan, Amran menyampaikan ke jajarannya bahwa tidak ada tanggal merah untuk bekerja demi membangun pertanian Indonesia. Keseriusan ini menjadi angin segar bagi para petani dan masyarakat luas, menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjaga ketahanan pangan demi kesejahteraan.

Video Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

Video Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menyebutkan Indonesia telah melakukan penandatanganan MoU dengan Pemerintah China terkait dengan Deepening Blue Economy Cooperation atau ekonomi biru. Langkah itu dilakukan untuk memaksimalkan potensi sektor kelautan di Indonesia.

Adapun penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan RRT (MOFCOM) Wang Wentao di Great Hall of the People di Beijing, RRT, Sabtu (9/11/2024). Penandatangan MoU itu turut disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping.

MoU ini mencakup kerja sama multisektoral, blue economy atau ekonomi biru yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan energi laut terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan perikanan dan akuakultur, pariwisata maritim, inovasi, dan kerja sama industri.

Airlangga mengatakan sektor yang akan dikerjasamakan antara lain industri hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta kerja sama industri pembuatan dan perbaikan kapal, transportasi laut, pembangunan dermaga dan pelabuhan. Selain itu MoU ini akan menjadi landasan dalam kerja sama dua negara di sektor pariwisata dan layanan rekreasi bahari, serta pengembangan sumber energi bersih seperti: fotovoltaik, tenaga angin, tenaga pasang surut, maupun jaringan transmisi antar pulau.

"Kesepakatan ini menegaskan komitmen yang kuat antara kedua negara untuk bekerja sama di bidang Blue Economy. Kolaborasi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan RRT yang merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi kelautan yang sangat cepat di dunia, seperti pada industri pembuatan dan pembangunan kapal, biofarmasi laut dan merupakan salah satu negara asal wisatawan kelautan terbesar bagi Indonesia," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Dia mengatakan implementasi kerja sama dalam MoU ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari produk dan jasa dari sektor kelautan Indonesia.

"Laut yang merupakan proporsi terbesar wilayah Indonesia dan memiliki potensi yang luas untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor kelautan akan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Kerja sama dengan RRT dapat menjadi langkah awal untuk memanfaatkan potensi dari laut nusantara," ungkapnya.

Dia menjelaskan melalui MoU ini Indonesia dan RRT sepakat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau rendah emisi dengan meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan mempromosikan inovasi teknologi kelautan, green carbon, serta upaya rendah emisi. Kerja sama dalam MoU ini melibatkan juga Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Lembaga Penelitian, Lembaga Keuangan, dan pelaku bisnis, untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama antara kedua negara.

"Kerja sama ini diharapkan juga akan dapat mendorong peran sektor ekonomi di bidang kelautan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 dan 2029," tutupnya.

Turut serta pada acara kunjungan kenegaraan ke Beijing RRT tanggal 8 - 11 November 2024, beberapa Menteri di bidang koordinasi Perekonomian, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Menteri ESDM, dan turut mendampingi pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Video Momen-momen Indonesia Dibekuk China, Garuda Masih di Peringkat Kelima

Video Momen-momen Indonesia Dibekuk China, Garuda Masih di Peringkat Kelima

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Deepening Blue Economy Cooperation dengan Menteri Perdagangan RRT (MOFCOM), Wang Wentao.

Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping, dalam acara pertemuan bilateral antara kedua Kepala Negara pada Sabtu sore 9 November 2024 di Great Hall of the People di Beijing, RRT.

MoU ini mencakup kerja sama multisektoral, Blue Economy atau Ekonomi Biru yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan Energi Laut Terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan Perikanan dan Akuakultur, Pariwisata Maritim, Inovasi, dan Kerja sama Industri.

Sektor yang akan dikerjasamakan antara lain industri hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta kerja sama industri pembuatan dan perbaikan kapal, transportasi laut, pembangunan dermaga dan pelabuhan. Selain itu MoU ini juga akan menjadi landasan dalam kerja sama dua negara di sektor pariwisata dan layanan rekreasi bahari, serta pengembangan sumber energi bersih seperti: fotovoltaik, tenaga angin, tenaga pasang surut, maupun jaringan transmisi antar pulau.

"Kesepakatan ini menegaskan komitmen yang kuat antara kedua negara untuk bekerja sama di bidang Blue Economy. Kolaborasi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan RRT yang merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi kelautan yang sangat cepat di dunia, seperti pada industri pembuatan dan pembangunan kapal, biofarmasi laut dan merupakan salah satu negara asal wisatawan kelautan terbesar bagi Indonesia," kata Airlangga dalam siaran pers ditulis Minggu (10/11/2024).

Implementasi kerja sama dalam MoU ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari produk dan jasa dari sektor kelautan Indonesia. "Laut yang merupakan proporsi terbesar wilayah Indonesia dan memiliki potensi yang luas untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor kelautan akan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Kerja sama dengan RRT dapat menjadi langkah awal untuk memanfaatkan potensi dari laut nusantara", ungkap Menko Perekonomian.

Melalui MoU ini Indonesia dan RRT juga sepakat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau rendah emisi dengan meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan mempromosikan inovasi teknologi kelautan, green carbon, serta upaya rendah emisi. Kerja sama dalam MoU ini melibatkan juga Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Lembaga Penelitian, Lembaga Keuangan, dan pelaku bisnis, untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama antara kedua negara.

Kerja sama ini diharapkan juga akan dapat mendorong peran sektor ekonomi di bidang kelautan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 dan 2029.

Turut serta pada acara kunjungan kenegaraan ke Beijing RRT tanggal 8 - 11 November 2024, beberapa Menteri di bidang koordinasi Perekonomian, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Menteri ESDM, dan turut mendampingi pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. (dep7)

Bisnis.com, JAKARTA — Investor individu dengan kepemilikan jumbo di sejumlah emiten, Haiyanto, muncul berbelanja saham pada awal November 2024.

Tidak jauh berbeda dengan Lo Kheng Hong, Haiyanto merupakan investor individu yang memegang saham sejumlah emiten dengan kepemilikan di atas 5%.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan penandatanganan pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG) dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Han Jun, di Beijing, China, Sabtu (9/11) sore waktu setempat. Proses penandatangan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden China Xi Jinping pada acara pertemuan kenegaraan.

Penandatanganan TCG menjadi bagian dari Implementing Arrangement yang sebelumnya sudah ditandatangani kedua belah pihak pada awal September tahun lalu. Penandatanganan ini sekaligus mempererat kerja sama perikanan yang berkelanjutan antara kedua negara.

"Tiongkok merupakan mitra kerja sama yang strategis dan masuk dalam lima besar pasar perikanan Indonesia. Dengan penandatanganan TCG ini, kerjasama perikanan dua negara bisa memperkuat sektor perikanan kita," ujar Trenggono, dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Adapun TCG mencakup 12 bagian pengaturan kerja sama Indonesia - China, diantaranya mengenai perusahaan patungan, kapal hingga kuota penangkapan ikan. Sedangkan ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan meliputi bidang perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan sesuai ketentuan hukum di Indonesia.

Di dalamnya juga mencakup perjanjian terkait pembangunan fasilitas perikanan di darat, termasuk pelabuhan perikanan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan data relevan terkait sektor perikanan, serta kolaborasi untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan pekerja perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah penangkapan ikan dengan peningkatan sektor hilirisasi hasil perikanan.

Dalam pelaksanaanya kedua belah pihak saling berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat dan kontinu agar sumber daya ikan dan lingkungan tetap terjaga dengan baik serta mencegah terjadinya kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing).

"TCG ini merupakan bagian dari hubungan kerja sama RI-RRT di bidang perikanan," terang Trenggono.

Selain itu, Trenggono menambahkan, TCG merupakan perjanjian strategis untuk membangun ketahanan pangan serta dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan negara bagi kesejahteraan masyarakat nelayan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Kerja Sama Mineral Hijau dan Kerja Sama Sumber Daya Mineral dengan China. Hal itu dilakukan di sela kunjungan kenegaraan delegasi Indonesia mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mengatakan kolaborasi ini tidak hanya akan memperkuat rantai pasok mineral yang berkelanjutan, tetapi juga mendorong investasi signifikan dalam pengembangan energi bersih di kedua negara.

"MoU ini menandai babak baru dalam kerja sama strategis Indonesia dan Tiongkok," kata Bahlil di Great Hall of the People, China dikutip dalam keterangan resmi, Minggu (10/11/2024).

Adanya kerja sama ini juga disebut menunjukkan keseriusan Indonesia dan Tiongkok dalam mewujudkan komitmen global mempercepat proses transisi energi yang berkelanjutan. "Kita bersama-sama berkontribusi dalam mencapai tujuan global untuk transisi energi yang adil dan insklusif," sambungnya.

MoU dilakukan dengan Menteri Perdagangan (MOFCOM) H.E. Wang Wentao dan Ketua National Development and Reform Commission (NDRC) H.E. Zheng Shanjie. Keduanya merupakan badan penting pemerintah Tiongkok yang berwenang memberikan persetujuan investasi outbond oleh perusahaan-perusahaan dari negara tersebut ke luar negeri.

MoU Kerja Sama Mineral Hijau dengan MOFCOM yang ditandatangani bertujuan untuk mendorong pengembangan industri mineral hijau mulai penambangan sampai hilirisasinya di Indonesia, yang sejalan dengan komitmen kedua negara dalam mengatasi perubahan iklim. Istilah mineral hijau mengacu pada produk mineral yang diperlukan untuk pengembangan industri hijau dan rendah karbon, serta eksplorasi, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di semua tahapan.

"Bagi Indonesia, ini bisa membuka peluang besar untuk mengembangkan industri mineral hijau yang bernilai tambah tinggi. Ke depan, mineral hijau akan menjadi kunci dalam pengembangan energi bersih sebagaimana arahan Presiden Prabowo," tegasnya.

Sementara itu, MoU Bidang Mineral dengan NDRC berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan mineral yang sangat dibutuhkan dalam industri modern, membuka kesempatan kedua belah pihak untuk menjajaki peluang investasi dan kerja sama di sektor sumber daya mineral mulai penambangan sampai hilirisasinya, serta memperkuat rantai pasok sumber daya mineral yang aman dan berkelanjutan.

"Melalui kerja sama ini, Kementerian ESDM akan memainkan peran penting dalam memperkuat kerja sama bilateral kedua negara di bidang mineral, serta diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor mineral Indonesia," tuturnya.

Indonesia dan RRT sendiri memiliki forum bilateral rutin dua tahunan yaitu Indonesia-China Energy Forum (ICEF), yang ke-7 baru saja diselenggarakan di Bali pada 3 September 2024. Pertemuan tersebut menekankan kembali komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di bidang pengembangan migas konvensional dan non-konvensional, batu bara, ketenagalistrikan dan energi bersih.

Di samping itu, pihak Indonesia juga menawarkan berbagai peluang investasi di sub sektor migas, batu bara, ketenagalistrikan dan EBT. Forum ini juga membahas peluang pendanaan proyek-proyek energi yang didukung oleh lembaga finansial seperti Sinosure, China Development Bank, dan Exim Bank of China.

Pejabat negara diminta melakukan efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas (Perdinas) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permintaan tersebut merupakan tindak lanjut dari sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Dalam surat tertanggal 7 November 2024 itu, terdapat tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024. Berikut Rinciannya:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:
a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bakal melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat minggu depan, 15 November 2024. Dalam RUPSLB itu dikabarkan bahwa Garuda bakal melakukan pergantian jajaran direksi.

Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, menjelaskan RUPSLB tersebut memang memiliki agenda utama untuk melakukan perubahan pada jajaran pengurus, baik di level direksi maupun komisaris perusahaan.

"Tanggal 15 RUPS oke, memang ada RUPS tanggal 15 (November) RUPSLB agendanya adalah perubahan pengurus. Pengurus itu adalah direksi dan komisaris," ujar Irfan, dilansir dari Antara, Sabtu (9/11/2024).

Irfan merespons juga soal beredarnya kabar Plt CEO Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan bakal mennggantikan dirinya sebagaiDirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Irfan menegaskan segala keputusan berada di tangan pemegang saham. Sebagai informasi, mayoritas saham garuda dipegang pemerintah melalui Menteri BUMN.

"Ini seluruhnya kewenangan pemegang saham dan kita menghormati itu," ujar Irfan.

Irfan menambahkan, sebagai seorang profesional, dirinya siap menjalankan amanah jika masih dipercaya menjadi dirut dan ikhlas apabila diganti, sesuai keputusan para pemegang saham.

"Kami ini profesional, jadi ketika diminta (menjadi dirut) kita terima kasih, ketika diganti kita juga terima kasih, kalau memang perlu diganti," kata Irfan.

Ia juga menyatakan menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh pemegang saham tanpa mempertanyakan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

"Pemegang saham tentu pasti punya banyak pertimbangan yang kita juga tidak akan tanyakan karena kita ini profesional," katanya pula.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan RUPSLB Garuda bakal menjelaskan alasan perubahan pengurus tersebut. Lantas, ia meminta untuk menunggu hasil rapat itu terlebih dahulu.

"Belum RUPS, tunggu aja RUPS-nya," ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).
Ketika ditanya apakah akan ada perombakan Direksi Garuda, Erick mengatakan belum bisa dijelaskan dan itu akan terjawab saat RUPSLB nanti.
"Nanti kalau sudah RUPS, diceritakan," ujar Erick.

Simak juga Video Peraih detikcom Awards Tokoh Inspirasi Publik: Juragan 99-Dirut Garuda

[Gambas:Video 20detik]

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bakal melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat minggu depan, 15 November 2024. Dalam RUPSLB itu dikabarkan bahwa Garuda bakal melakukan pergantian jajaran direksi.

Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, menjelaskan RUPSLB tersebut memang memiliki agenda utama untuk melakukan perubahan pada jajaran pengurus, baik di level direksi maupun komisaris perusahaan.

"Tanggal 15 RUPS oke, memang ada RUPS tanggal 15 (November) RUPSLB agendanya adalah perubahan pengurus. Pengurus itu adalah direksi dan komisaris," ujar Irfan, dilansir dari Antara, Sabtu (9/11/2024).

Irfan merespons juga soal beredarnya kabar Plt CEO Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan bakal mennggantikan dirinya sebagaiDirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Irfan menegaskan segala keputusan berada di tangan pemegang saham. Sebagai informasi, mayoritas saham garuda dipegang pemerintah melalui Menteri BUMN.

"Ini seluruhnya kewenangan pemegang saham dan kita menghormati itu," ujar Irfan.

Irfan menambahkan, sebagai seorang profesional, dirinya siap menjalankan amanah jika masih dipercaya menjadi dirut dan ikhlas apabila diganti, sesuai keputusan para pemegang saham.

"Kami ini profesional, jadi ketika diminta (menjadi dirut) kita terima kasih, ketika diganti kita juga terima kasih, kalau memang perlu diganti," kata Irfan.

Ia juga menyatakan menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh pemegang saham tanpa mempertanyakan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

"Pemegang saham tentu pasti punya banyak pertimbangan yang kita juga tidak akan tanyakan karena kita ini profesional," katanya pula.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan RUPSLB Garuda bakal menjelaskan alasan perubahan pengurus tersebut. Lantas, ia meminta untuk menunggu hasil rapat itu terlebih dahulu.

"Belum RUPS, tunggu aja RUPS-nya," ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).
Ketika ditanya apakah akan ada perombakan Direksi Garuda, Erick mengatakan belum bisa dijelaskan dan itu akan terjawab saat RUPSLB nanti.
"Nanti kalau sudah RUPS, diceritakan," ujar Erick.

Simak juga Video Peraih detikcom Awards Tokoh Inspirasi Publik: Juragan 99-Dirut Garuda

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dengan sejumlah perusahaan raksasa China hari ini, Minggu (10/11/2024).

Dalam pertemuan ini Kadin dengan para pengusaha China akan melakukan penandatanganan perjanjian investasi senilai lebih dari US$ 10 miliar atau sekitar Rp 156,54 triliun (kurs Rp 15.654/US$)

Adapun agenda penandatanganan kontrak kerja sama ini sudah disampaikan Prabowo dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Li Qiang di Great Hall of the People, Beijing, pada Sabtu (9/11) siang kemarin.

"Investasi patungan dari perusahaan China ke ekonomi Indonesia sangat besar. Bahkan besok sore kamar dagang dan industri akan ada acara penandatanganan kontrak antar pengusaha Indonesia dan China senilai US$ 10 miliar," terang Prabowo dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden.

Investasi ini diharapkan akan memperkuat kolaborasi antar korporasi kedua negara, serta mendorong keterlibatan yang lebih mendalam antara masyarakat Indonesia dan China.

"Saya pikir ini menunjukkan kolaborasi yang erat dan juga partisipasi serta integrasi yang meningkat antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan Indonesia," jelasnya.

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat pemerintah untuk belajar dari China dalam hal memberantas kemiskinan. Menurutnya pemerintahan saat ini akan meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

"Kita akan meningkatkan upaya kita untuk memberantas kemiskinan, dan saya kira kita ingin belajar lebih banyak dari pengalaman Tiongkok juga," terang Prabowo.

Pertemuan bilateral ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, yang akan merayakan peringatan 75 tahun pada tahun 2025. Di tengah tantangan global, pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk terus mempererat kerja sama dan membangun masa depan bersama yang lebih sejahtera.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali.

IDXChannel – Perusahaan pengembang pembangkit listrik sektor Energi Baru Terbarukan (EBT), PT Hero Global Investment (HGI), terus mencari sumber-sumber potensial aliran air atau sungai untuk dijadikan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM). Pembangkit jenis ini menjadi pilihan karena menghasilkan biaya pokok produksi (BPP) per kWh yang kompetitif dan mampu memproduksi listrik sepanjang tahun.

“Pembangkit minihidro yang dikembangkan oleh HGI, memanfaatkan sumber daya alam berupa aliran sungai dengan skema run-off river sehingga menghasilkan energi bersih untuk peningkatan kualitas kehidupan warga yang dijangkau oleh aliran listrik yang dihasilkan,” ujar Direktur Utama PT Hero Global Investment Robin Sunyoto di Jakarta, belum lama ini.

Potensi EBT dari hidro di Indonesia berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai 95 Gigawatt (GW), tetapi baru dimanfaatkan sekitar 6,7 GW atau 7,1 persen. Adapun berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), per 2022, total kapasitas pembangkit EBT 12.925 MW atau 13,36 persen dari total kapasitas pembangkit.

Sementara itu, jika melihat komposisi pembangkit EBT terdiri atas air saat ini baru sebesar 7,35 persen, panas bumi sebesar 5,48 persen dan EBT lain sebesar 0,48 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pembangkit hidro masih menjadi yang terbesar dan penopang pembangkit EBT pada saat ini.

Robin menambahkan, HGI akan terus mencari lokasi-lokasi potensial aliran air atau sungai di berbagai wilayah Indonesia untuk dimanfaatkan menjadi PLTM/PLTA.

"Kata kunci bagi para IPP energi baru terbarukan yang fokus di tenaga air seperti HGI dalam pengembangan PLTM/PLTA adalah daya serap listrik (demand) dan kesiapan gardu induk serta transmisi distribusi karena umumnya PLTM/PLTA berada di rural area," tutup Robin.

Sekadar informasi, HGI melalui anak perusahaannya PT Seluma Clean Energy (SCE) saat ini mengembangkan PLTM Parmonangan-1 dan PT Bina Godang Energi (BGE) yang mengelola PLTM Parmonangan-2. Proses konstruksi PLTM Parmonangan-1 berkapasitas 9 MW mulai awal 2015 dan beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD) pada Juli 2017. Sementara itu, konstruksi PLTM Parmonangan-2 berkapasitas 10 MW mulai awal 2019 hingga beroperasi secara komersial pada Mei 2021. (Wahyu Dwi Anggoro)