Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Sementara itu, pada 2025 Kementerian Desa mendapat pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, 20% di antaranya atau sekitar Ro 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanudddin menegaskan bahwa jajaran kejaksaan harus bersikap netral pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang.

Bruhanuddin juga menekankan persiapan dan kesiapan jajarannya dalam menghadapi ajang pilkada pada November mendatang.

“Saya tegaskan, tidak ada ruang politik praktis bagi kita. Netralitas Adhyaksa, harga mati!" kata Burhanuddin dalam pidatonya pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-64 Tahun 2024, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (22/7/2024).

Burhanuddin pun berharap kinerja jajarannya semakin baik dan instansi kejaksaan semakin jaya.

Ia juga meminta eluruh jajaran Kejaksaan untuk melakukan introspeksi atas kinerja mereka masing-masing.

“Mulai tahun depan, setiap tanggal 22 Juli kita hanya akan memperingatinya dengan upacara sebagai momen berkontemplasi secara internal dan edukasi kepada masyarakat atas peran dan kedudukan Kejaksaan," kata dia.

Burhanuddin mengatakan, sebagai lembaga hukum yang strategis, Kejaksaan harus menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya secara profesional, proporsional dan tuntas.

Burhanuddin mengeklaim, kinerja Kejaksaan menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir.

“Kejaksaan mampu hadir untuk menjawab harapan masyarakat dan bangsa dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta mampu melaksanakan penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan tanpa pandang bulu namun dengan tetap menjaga sisi humanis,” kata dia.

Menurut Jaksa Agung, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan Adhyaksa dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Dia pun meminta keberhasilan kinerja tersebut bisa dijaga, dirawat, dan terus ditingkatkan.

“Pencapaian ini sebagai hasil dari kombinasi pelaksanaan tugas dan wewenang penanganan perkara yang tepat dan dilakukan oleh orang yang tepat dalam artian integritas dan kapabilitasnya yang mumpuni,” kata Burhanuddin.