Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama International Finance Corporation (IFC) menjalin kerja sama untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) dalam penerbitan obligasi/sukuk daerah.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Advisory Engagement Letter yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan bersama IFC, anggota dari World Bank Group, yang diwakili Manager Upstream & Advisory, INR Asia Pacific Department IFC Victoria Delmon.

"Hal itu guna memperkuat ekosistem dalam mendorong penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah,” ujar Ferry dalam keterangan resminya, Minggu (20/10).

Pasca penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN), Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, telah secara aktif mendorong Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pembiayaan kreatif guna memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah yang tinggi di tengah keterbatasan anggaran dari Pemerintah Pusat maupun Daerah sendiri.

Adapun salah satu instrumen pembiayaan kreatif yang bisa dipilih oleh Pemda sebagaimana diatur dalam UU HKPD dan PP HKFN yaitu obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.

Ferry mengatakan, upaya Pemerintah Pusat mendorong Pemda dalam penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah bukanlah hal yang baru. Saat ini, beberapa daerah telah menyampaikan minat penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, seperti Provinsi Sumatra Barat dan Sumatra Selatan di 2024.

"Sebelumnya, Provinsi Jawa Barat juga pernah menyampaikan minat yang sama, namun rencana tersebut akan dilanjutkan pada periode pasca Pemilihan Kepala Daerah 2024,” kata Ferry.

Kemenko Perekonomian menyadari bahwa dukungan dari IFC, sebagai lembaga pembangunan global terbesar yang berfokus pada sektor swasta di pasar negara berkembang, menjadi sangat strategis dalam merealisasikan peningkatan kapasitas Pemda. Terutama dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah saat ini, serta untuk mendukung penguatan ekosistem pembiayaan infrastruktur daerah.

Melalui Advisory Engagement Letter ini, IFC bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian, berkomitmen memberikan pendampingan ke Pemda untuk meningkatkan kapasitas Pemda dalam persiapan penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, terutama terkait Standar Kinerja IFC dalam hal lingkungan dan sosial pada saat project screening.

Selanjutnya, IFC akan membagikan pembelajaran serta international best practices terkait penerbitan municipal bond di berbagai negara.

Kemenko Perekonomian yakin bahwa tambahan dukungan dari IFC ini akan semakin memperkuat ekosistem penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, yang juga telah mendapat dukungan dari lembaga internasional lainnya seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI), United Nations Development Programme (UNDP), dan Commercial Law Development Programme (CLDP).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Gunung Raja Paksi Tbk. (GGRP) mendapatkan pembiayaan senilai US$60 juta atau setara dengan Rp927 miliar untuk investasi dari International Finance Corporation (IFC).

Chairman of Executive Committee GGRP Kimin Tanoto mengatakan pembiayaan dari IFC tersebut akan digunakan untuk memproduksi baja rendah karbon dalam upaya perusahaan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Ini menjadi investasi pertama bagi IFC di sektor baja Asia dalam lebih dari satu dekade.

"Ini akan membantu perusahaan meningkatkan produksi baja rendah karbon berkualitas tinggi di pabrik seluas 200 hektare di Jawa Barat," katanya.

Adapun melalui kemitraan dengan IFC, GGRP menyatakan akan terus menetapkan standar baru untuk dekarbonisasi produksi baja di Asia.

Kemudian, untuk penandatanganan perjanjian pembiayaan antara GGRP dengan IFC telah berlangsung di Jakarta, pada Jumat (6/9/2024).

"Jika perusahaan baja tidak beradaptasi dengan transisi hijau, aset mereka bisa menjadi tidak bernilai. Keberlanjutan selalu menjadi panduan GRP ke depan," ujarnya.

Selain pembiayaan, IFC juga telah menandatangani Advisory Engagement Letter dengan GRP untuk membantu mengembangkan dan menerapkan strategi dekarbonisasi serta mendukung upaya GRP mengurangi emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan standar internasional.

Adapun, dukungan ini mencakup berbagai opsi pendanaan untuk mendukung keputusan GRP menonaktifkan Blast Furnace yang baru dibangun tetapi belum pernah dioperasikan, serta meningkatkan efisiensi energi teknologi EAF dan menilai opsi dan teknologi proses hilir yang baru.

Kimin menambahkan bahwa permintaan baja global diperkirakan akan meningkat 30% pada 2050 dan sebagian besar dari peningkatan tersebut akan dipenuhi oleh Asia. Menurutnya, produksi baja di Indonesia sendiri telah meningkat lebih dari 90% sejak 2019, dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun ini.

"Investasi IFC di GRP datang pada waktu yang tepat, seiring dengan ambisi Indonesia untuk menjadi produsen baja global dan mencapai emisi nol bersih pada 2060. Investasi ini juga membantu GRP mencapai target mereka untuk emisi nol bersih pada 2050," ujarnya.

Chief Transformation Officer GRP Kelvin Fu mengatakan bahwa perusahaan berencana memanfaatkan kemitraan dengan IFC untuk meningkatkan daya saing dalam mengekspor baja rendah karbon ke Eropa.