JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global memang membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Terlebih lagi, Jakarta tak lagi menyandang ibu kota dan beralih menjadi pusat bisnis nasional setelah pemindahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

"Memang membangun Jakarta membutuhkan biaya banyak untuk nasional nanti," kata Heru saat ditemui di Cikoko, Jakarta Selatan, Jumat (11/7/2024).

Heru mengatakan, Jakarta membutuhkan biaya besar, khususnya dalam melaksanakan pembangunan transportasi publik mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT).

Selain itu, Jakarta juga menyediakan banyak program bantuan sosial untuk warganya.

"Pembangunan DKI tidak bisa berhenti, ada pembangunan MRT, ada pembangunan LRT, ada subsidi-subsidi lainnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, Jakarta membutuhkan anggaran Rp 600 triliun untuk bisa mewujudkan rencana menjadi kota global.

Besaran anggaran itu diperoleh berdasarkan kalkulasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

"Bappeda telah mengalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia, (Jakarta) membutuhkan anggaran sekitar Rp 600 triliun," kata Joko dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Bersama Kemendagri, melalui kanal YouTube, Selasa (9/7/2024).

Joko menuturkan, saat ini APBD DKI Jakarta berkisar antara Rp 80 triliun sampai Rp 84 triliun. Angka itu jauh dari hasil kalkulasi Bappeda.

Sementara dari sisi Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, Jakarta membutuhkan persiapan yang matang untuk menjadi kota global bukan hanya sekedar anggaran Rp 600 triliun.

"Anggaran yang besar saja tidak cukup. Pengelolaan kota yang berpikir secara global juga sangat penting," ucap Yuke dikutip dalam keterangannya, Kamis (11/7/2024).

Yuke mengatakan, kota global bisa terwujud apabila pemerintah memastikan penggunaan anggaran tersebut secara transparan dan tepat sasaran.

"Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk merealisasikan visi ini," ujarnya.