ekBis#1

Eks Dirut dan Mantan Gubernur Uji Materi UU Tipikor

JAKARTA, investor.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi (judicial review) terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31/1999 jo Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Permohonan uji materi diajukan oleh Syahril Japarin (mantan Direktur Utama Perum Perindo), Kukuh Kertasafari (mantan pegawai Chevron Indonesia) dan Nur Alam (mantan Gubernur Sulawesi Tenggara). Pemohon meminta kedua pasal tersebut dibatalkan atau ditambahkan syarat adanya bukti suap menyuap jika tetap diberlakukan.

Kuasa hukum para pemohon, Maqdir Ismail mengatakan, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dengan cara meminta, menerima suap atau memeras. Akan tetapi, dalam praktik hukum di Indonesia, seseorang dapat disangka atau didakwa melakukan perbuatan korupsi dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Tipikor.

Sementara itu, penerapan kedua pasal tersebut kerap mengalami deviasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Bahkan, orang-orang yang beriktikad baik dan tidak punya niat untuk korupsi, dan orang yang menjalankan kewajibannya tanpa menerima suap,bisa menjadi terpidana korupsi. Hal ini terjadi karena perkara korupsi selalu dikaitkan dengan kerugian negara yang tidak nyata dan pasti,” ujar Maqdir.

Dalam hal ini, lanjut Maqdir, pemberantasan korupsi telah gagal menegakkan hukum yang berkeadilan berdasarkan kebenaran. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihitung tidak berdasarkan standar yang jelas dan tidak berdasarkan atas hukum.

“Acapkali, nilainya mencengangkan, meski kemudian faktanya selalu ditolak dan dinyatakan tidak benar dalam putusan pengadilan,” sebut Maqdir.

Menurut Maqdir, hal tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan proses hukum yang dilakukan justru menciptakan ketidakadilan. Cepat atau lambat ketidakpastian hukum ini akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat dan menakutkan para investor.

“Bagi investor, kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan adalah syarat utama di atas kemudahan-kemudahan ekonomi,” tandas Maqdir.

UU Tipikor tidak memiliki pedoman yang jelas, sehingga dalam membuat tafsir terkait dengan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dilakukan oleh Mahkamah Agung yang didasarkan pada besarnya kerugian.

Sebagaimana tertera dalam SEMA 7/2012 seseorang akan dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor apabila kerugian keuangan negara melebihi Rp100 juta. Apabila kerugian keuangan negara tidak mencapai Rp 100 juta, maka yang dikenakan adalah Pasal 3 UU Tipikor.

“Begitu juga halnya dengan ancaman hukuman. Misalnya, berdasarkan Perma 1/2020 Pasal 5, berat ringannya hukuman ditentukan oleh kategori kerugian, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, yang memberatkan dan meringankan,” imbuh Maqdir.

Menurut Maqdir, apabila diperlukan pedoman dalam menjatuhkan pidana, seharusnya dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang. Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk membuat ketentuan yang seharusnya diatur oleh undang-undang.

“Karena itulah, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan kedua pasal ini. Seandainya Mahkamah Konstitusi menganggap kedua pasal ini tetap diperlukan, maka pada kedua pasal ini harus ditambahkan syarat adanya suap menyuap,” tandas Maqdir.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sorotan kepada Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor bermunculan. Bahkan, beberapa orang menggugat dua pasal UU ini ke Mahkamah Konstitusi.

Sorotan juga muncul dari mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amien Sunaryadi. Amien berharap UU ini bisa direvisi agar bisa lebih fokus kepada suap.

"Fokus ke depan jangan (dimulai dari) merugikan keuangan negara, tapi suap," kata Amien dalam Siniar Gultik di Youtube Katadata Indonesia yang disiarkan pada 3 Juli 2024 lalu.

Amien mengatakan indikator keuangan negara terkadang tak jelas dalam menentukan korupsi. Dampaknya, birokrat hingga eksekutif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa dipenjara karena kesalahan prosedur atau kebijakannya dianggap merugikan keuangan negara.

Ia mencontohkan kasus yang menimpa eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawa yang sempat tersandung kasus investasi di Blok Busker, Manta, Gummy.

Namun Mahkamah Agung memutuskan bebas karena yang dilakukan bukan pidana tetapi business judgement rule alias keputusan bisnis. "Masa publik harus lihat hal seperti itu, sampai (Karen) kadung ditahan," kata Amien.

Amien, yang juga Komisaris PT PGN itu juga berharap pemidanaan korupsi tak menggunakan pasal yang meragukan. Hal ini menurutnya penting untuk menggali niat jahat pelaku.

Menurutnya, penegak hukum harus menelusuri niat pelaku kejahatan korupsi dan bukan saja kerugian negara. Ia khawatir korupsi tak akan hilang jika pemberantasan korupsi hanya bersandar pada kerugian negara.

"Kalau yang dipidana adalah orang yang dilihat punya niat jahat oleh publik, maka akan memberikan efek yang bagus," katanya.

UU Tipikor Digugat

Mantan Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, dan mantan Koordinator Tim Environmental Issues Settlement PT Chevron Kukuh Kertasafari menggugat UU Tipikor ke MK pada Senin (23/9). Permohonan diajukan terkhusus untuk Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU tersebut.

Kuasa hukum ketiga pemohon, Maqdir Ismail mengatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berpeluang membuka ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi.

Maqdir mengatakan faktor kerugian negara sebagai tolok ukur sebuah tindak pidana korupsi tak selalu benar. Menurut para pemohon, pengambil keputusan bisa saja terkena risiko kerugian negara.

"Mereka tidak serakah, menjalankan tugas dengan baik, tetapi diberi predikat koruptor karena ada kerugian keuangan negara," kata Maqdir di Gedung MK, Jakarta, Senin (23/9).

Ia berpandangan, di dalam korupsi itu terdapat penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Oleh sebab itu, perlu diperjelas apa relasi antara kerugian negara dengan perbuatan-perbuatan tersebut.

"Menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini penyebabnya apa? Bukan karena ada kerugian negara tetapi karena ada suap menyuap," kata Maqdir.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M Hamzah menyampaikan pandangan terkait frasa kerugian negara dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Menurut Chandra, konsep kerugian negara yang sering dijadikan indikasi adanya korupsi memiliki sejumlah kelemahan dalam praktiknya.

"Saya melihat ada kecenderungan akhir-akhir ini bahwa kerugian dijadikan faktor utama untuk menentukan apakah seseorang terlibat korupsi. Padahal, dalam konteks bisnis dan aktivitas negara, kerugian sangat mungkin terjadi," ungkap Chandra seperti dikutip dari podcast Gultik Katadata.co.id, Selasa (24/9).

Menurut Chandra dalam kegiatan bisnis, termasuk di perusahaan milik negara (BUMN), kerugian bukanlah hal yang luar biasa. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kerugian, seperti fluktuasi harga, gejolak pasar, hingga penugasan pemerintah yang memang sudah diproyeksikan tidak menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, ia menilai penegakan hukum berkaitan dengan korupsi yang cenderung berfokus pada kerugian negara bisa mendatangkan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Chandra mengkritik bahwa dalam beberapa kasus, kerugian negara seringkali dijadikan dasar untuk menuduh terjadinya korupsi. Padahal menurut dia, persoalan utama korupsi terdapat pada tindakan memperkaya diri dengan melawan hukum. Adapun melawan hukum bisa terjadi karena adanya persekongkolan, penyalahgunaan wewenang dan suap menyuap.

"Bila kerugian negara dijadikan pintu masuk atau indikasi adanya korupsi, dan menurut saya pola pikir ini keliru," ujar Chandra.

Lebih jauh, Chandra menguraikan sejarah rumusan delik dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor pada mulanya merujuk pada peraturan militer tahun 1957 yang dikeluarkan saat Indonesia berada dalam kondisi darurat militer. Saat itu fokus kerugian negara adalah pada upaya nasionalisasi perusahaan asing yang tak lepas dari adanya praktik kongkalikong dalam peralihan kepemilikan perusahaan. Frasa tersebut menurut Chandra tidak lagi relevan dengan situasi hari ini.

Di sisi lain, ia juga menyoroti bahwa konsep kerugian negara dalam UU Tipikor ini menjadi masalah dalam kerjasama hukum internasional. Pasal tersebut menurut Chandra tidak diakui di negara lain sehingga menghambat proses Mutual Legal Assistance (MLA) atau bantuan hukum antarnegara.

Chandra menjelaskan bahwa korupsi, sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah melalui penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, kerugian negara hanyalah dampak dan bukan inti dari perbuatan korupsi itu sendiri. "Abuse of function itu yang jadi inti masalahnya, bukan kerugian negara," jelasnya.

Menurut Chandra, revisi terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor perlu dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan yang eksesif. Ia mengusulkan agar DPR, pemerintah, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) menginisiasi perubahan tersebut. "Urgensinya adalah kita bisa melakukan MLA dengan negara lain dan tidak lagi menggunakan pasal yang menganggap setiap kerugian adalah tindak pidana korupsi," ujar Chandra.

Ajukan Uji Materi

Pada Senin (23/9) dua Pasal dalam Undang-Undang Undang-undang Nomor 31/1999 juncto Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) digugat ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi diajukan oleh tiga orang pemohon terdiri dari mantan Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, dan mantan Koordinator Tim Environmental Issues Settlement PT Chevron Kukuh Kertasafari.

Permohonan atas uji materi 2 Pasal di UU Tipikor itu disampaikan oleh kuasa hukum yang ditunjuk yaitu Maqdir Ismail, Illian Deta Arta Sari dan Annissa Ismail. Usai menyerahkan permohonan, Maqdir mengatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berpeluang membuka ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi bila digunakan hanya berfokus pada soal kerugian negara.

Maqdir mengatakan adanya frasa kerugian negara yang dijadikan tolok ukur sebuah tindak pidana korupsi dinilai tidak selalu relevan dalam perkara korupsi yang tengah diusut penegak hukum. Penggunaan delik kerugian negara menurut Maqdir berpotensi menyulitkan posisi seorang pengambil kebijakan.

“Pada dasarnya kita ini bukan tidak setuju dengan pemberantasan korupsi. Kita setuju dengan itu. Korupsi itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Tapi yang menjadi persoalan pokok adalah jangan sampai pemberantasan korupsi ini menimbulkan ketidakadilan baru,” ujar Maqdir saat memberikan penjelasan kepada wartawan di Gedung MK.

Menurut Maqdir dalam pemberantasan korupsi penegak hukum harus lebih fokus pada adanya kejahatan. Kejahatan yang ia maksud berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kongkalikong dan suap menyuap.

Ia menilai dalam sebuah keputusan bisnis tidak ada kepastian mengenai apakah kebijakan yang diambil menguntungkan atau merugikan di kemudian hari. Hal terpenting menurut Maqdir dalam pengambilan keputusan bisnis adalah tidak adanya unsur itikad jahat dan kongkalikong serta dilakukan dengan prosedur yang benar. Atas alasan itu ia mengatakan pengambil keputusan tidak bisa dipidana hanya atas dasar dugaan kerugian negara.

"Mereka tidak serakah, mereka menjalankan tugas dengan baik, tetapi mereka diberi predikat sebagai koruptor karena ada kerugian keuangan negara," kata dia.

Lebih jauh ia berpandangan, dalam sebuah tindak korupsi terdapat unsur kesengajaan berupa penyalahgunaan kewenangan serta perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal ini berbeda dengan kerugiaan negara yang timbul dalam sebuah keputusan bisnis.

Adapun, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Selanjutnya merujuk Pasal 3 Tipikor disebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maqdir menilai bila penegak hukum hanya fokus pada kerugian keuangan negara maka pengambil kebijakan yang memiliki itikad baik juga bisa dikenai pidana.

"Oleh karena itu kemudian kami berpikir, kami sampaikan di dalam permohonan ini, alternatifnya adalah Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ini dibatalkan,” ujar Maqdir.

Ia menyebutkan, pemohon menilai terlalu banyak kasus hukum yang justru menjerat orang-orang dengan itikad baik tetapi dianggap salah lantaran terdapat kerugian negara dalam kebijakan yang diambil. “Tetapi karena ada kerugian di BUMN misalnya mereka dipidana meskipun mereka tidak mengambil apa pun," kata Maqdir.

Di sisi lain, Maqdir mengatakan para pemohon tidak menutup peluang bisa hakim Mahkamah Konstitusi bakal menolak uji materi untuk membatalkan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3. Meski begitu, Maqdir mengatakan bila hal itu yang terjadi maka diperlukan prasyarat akan kedua pasal bisa diterapkan.

Ia menyebut penggunaan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 harus memenuhi unsur suap menyuap. "Tanpa ada suap menyuap, orang tidak boleh dikenakan dengan pasal ini. Apalagi kan orang mengambil kebijakan dengan itikad baik," kata dia.

Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) disoroti karena dinilai hanya fokus pada kerugian negara. Oleh sebab itu, sejumlah pihak mengajukan judicial review atau permohonan uji materi UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Mereka yang mengajukan uji materi adalah mantan Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, dan mantan Koordinator Tim Environmental Issues Settlement PT Chevron Kukuh Kertasafari. Permohonan diajukan terkhusus untuk Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU tersebut.

Kuasa hukum ketiga pemohon, Maqdir Ismail mengatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berpeluang membuka ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi.

Maqdir mengatakan faktor kerugian negara sebagai tolok ukur sebuah tindak pidana korupsi tak selalu benar. Menurut para pemohon, pengambil keputusan bisa saja terkena risiko kerugian negara.

"Mereka tidak serakah, menjalankan tugas dengan baik, tetapi diberi predikat koruptor karena ada kerugian keuangan negara," kata Maqdir di Gedung MK, Jakarta, Senin (23/9).

Ia berpandangan, di dalam korupsi itu terdapat penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Oleh sebab itu, perlu diperjelas apa relasi antara kerugian negara dengan perbuatan-perbuatan tersebut.

"Menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini penyebabnya apa? Bukan karena ada kerugian negara tetapi karena ada suap menyuap," kata Maqdir.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta rupiah dan paling banyak Rp 1 miliar rupiah."

Kemudian, Pasal 3 menyebutkan

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta rupiah dan maksimal Rp 1 miliar."

Pendapat Mantan Pimpinan KPK

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011, Chandra M Hamzah juga menyoroti aturan lama dalam UU Tipikor yakni soal kerugian negara. Ia juga mencontohkan pasal ini berpotensi tak tepat sasaran.

Chandra mencontohkan, tak semua Badan Usaha Milik Negara atau BUMN meraup untung. Namun mereka terancam aturan kerugian negara. "Dalam aktivitas negara dan bisnis rugi itu sangat mungkin terjadi," kata Chandra dalam program Katadata "Pergulatan Politik" atau Gultik awal Agustus 2024.

Chandra menjelaskan, bunyi Pasal 2 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Tipikor sekarang meniru delik yang ada di Undang-Undang tahun 1957. Salah satu tujuannya adalah mencegah penyelewengan saat nasionalisasi perusahaan Belanda.

Padahal menurutnya, korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara tidak halal secara melawan hukum. Menurutnya, tolok ukur kerugian negara sebagai korupsi sudah tidak tepat.

"Perbuatannya itu adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum itu korupsi," kata dia.

Chandra menkhawatirkan hal ini bisa membuat penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor tak pernah diterapkan di negara lain.

"Di negara lain tidak diakui pasal itu," kata Chandra.

Sedangkan mantan Wakil Ketua KPK 2003-2007 Amien Sunaryadi juga berpandangan senada. Ia menyebut sebaiknya pemidanaan tak dilakukan dengan pasal yang meragukan.

"Pemidanaan jangan menggunakan pasal meragukan yang debatable. Karena itu menurut saya ke depan pakai pasal suap saja, sama seperti negara lain," kata Amien dalam siniar yang sama.

Amien berkaca pada kasus mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan dalam Blok Busker, Manta Gummy (BMG). Karen bebas di tingkat kasasi karena tak dianggap melakukan tindak pidana koupsi.

"Tidak ada konflik kepentingan, tak ada suap, keputusan (bisnis dilakukan) lewat review," kata dia.

Dua Pasal dalam Undang-Undang Undang-undang Nomor 31/1999 juncto Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) digugat ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (23/9). Uji materi diajukan oleh tiga orang pemohon terdiri dari mantan Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, dan mantan Koordinator Tim Environmental Issues Settlement PT Chevron Kukuh Kertasafari.

Permohonan atas uji materi 2 Pasal di UU Tipikor itu disampaikan oleh kuasa hukum yang ditunjuk yaitu Maqdir Ismail, Illian Deta Arta Sari dan Annissa Ismail. Usai menyerahkan permohonan, Maqdir mengatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berpeluang membuka ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi bila digunakan hanya berfokus pada soal kerugian negara.

Lebih jauh Maqdir mengatakan adanya frasa kerugian negara yang dijadikan tolok ukur sebuah tindak pidana korupsi dinilai tidak selalu relevan dalam perkara korupsi yang tengah diusut penegak hukum. Penggunaan delik kerugian negara menurut Maqdir berpotensi menyulitkan posisi seorang pengambil kebijakan.

“Pada dasarnya kita ini bukan tidak setuju dengan pemberantasan korupsi. Kita setuju dengan itu. Korupsi itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Tapi yang menjadi persoalan pokok adalah jangan sampai pemberantasan korupsi ini menimbulkan ketidakadilan baru,” ujar Maqdir saat memberikan penjelasan kepada wartawan di Gedung MK.

Menurut Maqdir dalam pemberantasan korupsi penegak hukum harus lebih fokus pada adanya kejahatan. Kejahatan yang ia maksud berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kongkalikong dan suap menyuap.

Uji materi Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi, Senin (23/9) (Katadata/Ade Rosman)

Pemohon Nilai Kerugian Negara Belum Tentu Korupsi

Menurut Maqdir, dalam sebuah keputusan bisnis tidak ada kepastian mengenai apakah kebijakan yang diambil menguntungkan atau merugikan di kemudian hari. Hal terpenting menurut Maqdir dalam pengambilan keputusan bisnis adalah tidak adanya unsur itikad jahat dan kongkalikong serta dilakukan dengan prosedur yang benar.

Atas alasan itu menurut Maqdir pengambil keputusan tidak bisa dipidana hanya atas dasar dugaan kerugian negara. "Mereka tidak serakah, mereka menjalankan tugas dengan baik, tetapi mereka diberi predikat sebagai koruptor karena ada kerugian keuangan negara," kata dia.

Ia berpandangan, dalam sebuah tindak korupsi terdapat unsur kesengajaan berupa penyalahgunaan kewenangan serta perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal ini berbeda dengan kerugiaan negara yang timbul dalam sebuah keputusan bisnis.

“Menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini penyebabnya apa? Bukan karena ada kerugian negara tetapi karena ada suap menyuap," kata Maqdir.

Adapun, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Fokus pada Unsur Kongkalikong

Hal lain yang menjadi sorotan adalah ihwal kerugian negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dinilai seringkali menjadi fokus penegak hukum dalam mengungkap kasus. Padahal menurut Maqdir hal utama dari Pasal itu adalah adanya unsur kongkalikong.

Merujuk Pasal 3 Tipikor disebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta rupiah dan maksimal Rp 1 miliar. Tidak jelasnya batas dalam pasal ini menurut Maqdir seringkali penegak hukum hanya melihat unsur kerugian negara.

"Oleh karena itu kemudian kami berpikir, kami sampaikan di dalam permohonan ini, alternatifnya adalah Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ini dibatalkan,” ujar Maqdir.

Ia menyebutkan, pemohon menilai terlalu banyak kasus hukum yang justru menjerat orang-orang dengan itikad baik tetapi dianggap salah lantaran terdapat kerugian negara dalam kebijakan yang diambil. “Tetapi karena ada kerugian di BUMN misalnya mereka dipidana meskipun mereka tidak mengambil apa pun," kata Maqdir.

Di sisi lain, Maqdir mengatakan para pemohon tidak menutup peluang bisa hakim Mahkamah Konstitusi bakal menolak uji materi untuk membatalkan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3. Meski begitu, Maqdir mengatakan bila hal itu yang terjadi maka diperlukan prasyarat akan kedua pasal bisa diterapkan.

Ia menyebut penggunaan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 harus memenuhi unsur suap menyuap. "Tanpa ada suap menyuap, orang tidak boleh dikenakan dengan pasal ini. Apalagi kan orang mengambil kebijakan dengan itikad baik," kata dia.

Delik Korupsi di Konvensi Internasional

Dalam momen penyerahan dokumen uji materi itu, turut hadir mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Erry Riyana Hardjapamekas. Ery mengatakan memberikan dukungan kepada Maqdir dan para pemohon untuk meminta MK meninjau kedua pasal dalam UU Tipikor tersebut.

"Apapun kalau ada suap, kita nggak ada masalah, semua kita setuju (dengan UU tersebut). Tapi kalau tidak ada suap, korupsi, pemidanaan kebijakan, pemidanaan kasus perdata, itu yang menimpa teman-teman kita semua," kata Erry.

Erry juga mengatakan dalam pemberantasan korupsi prinsip yang dipegang tidak hanya berkaitan dengan upaya menghukum. Pemberantasan itu sendiri menurut dia harus juga didorong dengan upaya pencegahan dan peningkatan integritas. Karena itu Erry menilai pelaksanaan UU Tipikor harus bisa dijalankan dengan tepat agar tepat sasaran.

Ia pun mengingatkan adanya konvensi internasional tentang korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang secara spesifik menyebut korupsi sebagai adanya pejabat publik yang menggunakan fungsinya, kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah untuk dirinya sendiri atau orang lain atau badan usaha itu korupsi. Di dalam definisi korupsi yang berlaku global itu tidak ada unsur kerugian negara melainkan fokus pada perilaku suap menyuap dan penalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan.

Atas dasar itu Erry mengatakan uji materi Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 merupakan salah satu upaya untuk meluruskan proses penegakan hukum berkaitan dengan korupsi. Ia mengingatkan pemberantasan korupsi yang telah berjalan harus terus dikuatkan dengan tidak mengabaikan keadilan bagi semua orang.

“Ini hanya salah satu hal yang penting untuk kita luruskan agar supaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif,” ujar Erry menjelaskan.

Mantan Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin dan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam mengajukan judicial review atau permohonan uji materi terhadap Undang-undang Nomor 31/1999 jo Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Uji Materi juga diajukan oleh mantan Koordinator Tim Environmental Issues Settlement PT Chevron Kukuh Kertasafari

Para pemohon menilai uji materi dilakukan lantaran aparat terlalu berfokus pada aspek kerugian negara yang ditimbulkan sehingga mengaburkan esensi korupsi. Penerapan klausul kerugian negara bahkan dinilai berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebijakan yang dibuat petinggi BUMN.

Melalui kuasa hukumnya Maqdir Ismail para pemohon mengatakan permohonan itu menyoroti Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Dua ketentuan ini disebut menjadi pasal kunci yang sering digunakan aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi karena cakupannya yang luas dan ancaman hukumannya yang cukup berat.

Maqdir mengatakan, dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menekankan pada dua aspek utama yakni perbuatan melawan hukum dan dampak berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian Pasal 3 UU Tipikor, lebih spesifik mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatannya, yang juga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

"Dalam praktiknya, penerapan kedua pasal ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian dan interpretasi hukum, yang cenderung lebih menekankan pada aspek kerugian negara daripada unsur memperkaya diri secara melawan hukum," kata Maqdir seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (23/9).

Maqdir menilai, pendekatan yang berfokus pada kerugian negara tersebut kerap didorong oleh desakan untuk menunjukkan besarnya dampak ekonomi dari korupsi. Namun, pada sisi lain, penggunaan pasal itu mengaburkan esensi korupsi yakni perbuatan curang yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara tidak sah, baik bagi diri sendiri maupun pihak lain.

Ia pun mengatakan, dalam beberapa kasus, fokus yang berlebihan pada kerugian negara menimbulkan konsekuensi yang tidak adil bagi terdakwa. Perlakukan tak adil itu terutama ketika tidak ada niat jahat untuk memperkaya diri secara melawan hukum.

Menurutnya, permasalahan semakin kompleks ketika penegak hukum mulai memperluas definisi kerugian perekonomian dan keuangan negara untuk mencakup berbagai bentuk kerugian, termasuk kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pilihan ini menurut Maqdir membuat direksi BUMN berada dalam posisi yang rentan.

Ia mencontohkan keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dapat dipandang sebagai tindak pidana korupsi. Padahal menurut Maqdir bisa jadi keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

"Di negara lain, misalnya Amerika Serikat, keputusan bisnis yang berujung pada kerugian perusahaan termasuk dalam ranah business judgement rule. Jadi, bukan pidana, selama keputusan tersebut diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Maqdir.

Titik Lemah Pasal Kerugian Negara

Maqdir menilai fokus berlebihan pada aspek kerugian bukan saja menimbulkan kriminalisasi terhadap kebijakan, namun juga menyebabkan pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif dan efisien karena di sisi lain banyak kasus suap justru tidak tersentuh.

"Pejabat publik, termasuk direksi BUMN dan BUMD menjadi takut membuat keputusan strategis yang bisa menimbulkan risiko keuangan, meski keputusan tersebut bertujuan untuk kebaikan publik," katanya.

Melalui permohonan itu, para pemohon meminta agar MK membatalkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor karena menurut mereka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal kedua pasal tetap akan dipakai, pemohon meminta harus ada klausul tambahan yang menegaskan delik korupsi.

“Dalam hal ini frasa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi harus ditambahkan dengan syarat adanya unsur suap atau akibat penyuapan," kata Maqdir.

Sebelumnya eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra M Hamzah juga pernah menyorot penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Dalam diskusi dalam siniar Gultik Katadata.co.id, Chandra mengatakan pasal kerugian negara tidak lazim digunakan di negara lain. Akibatnya Indonesia sulit melakukan kerja sama dengan negara lain untuk mengusut hal tersebut bila dibutuhkan akses lintas negara.

“Kesulitannya adalah kita tidak bisa melakukan proses mutual legal assistance yaitu proses kerja sama antara penegak hukum negara lain dengan Indonesia di mana kita minta bantuan dia untuk buka rekening, untuk menangkap orang, untuk menahan orang,” ujar Chandra dalam podcast bersama Wahyu Muryadi yang disapa Om Why di siniar itu.

Menurut Chandra dibanding melihat unsur kerugian negaranya, penegak hukum lebih baik fokus pada adanya upaya untuk memperkaya diri sendiri atau kongkalikong dalam pengambilan suatu keputusan. Hal ini menurut dia akan membuat proses penegakan hukum lebih jelas dan tidak mudah dipolitisasi.

Hadirkan Kepastian Hukum bagi Pelaku Bisnis, Pemerintah Diminta Revisi UU Tipikor

IDXChannel - Pemerintah diminta segera merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), khususnya terkait pasal kerugian negara, yang dinilai kerap didefinisikan secara sembarangan sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Praktik semacam inilah, di antaranya, yang menjadi penyebab tidak adanya kepastian hukum bagi aktivitas bisnis di Indonesia.

"Revisi ini sangat penting untuk kepastian hukum bagi pelaku bisnis, terutama yang beroperasi di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kita butuh aturan yang lebih adil. Jangan sampai setiap keputusan bisnis yang membawa risiko dianggap sebagai tindak pidana korupsi hanya karena ada potensi kerugian," ujar Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011, Chandra Hamzah, dalam keterangan resminya, Sabtu (21/9/2024).

Pasal kerugian negara, sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, menjadi dasar dalam banyak kasus korupsi di Indonesia.

Namun, menurut Chandra, pasal tersebut sering digunakan tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Karenanya, dikatakan Chandra, sangat penting untuk bisa membedakan antara kerugian negara yang nyata dengan potensi kerugian yang belum pasti terjadi.

"Banyak kasus yang hanya melihat potensi kerugian, lalu langsung dianggap sebagai kerugian negara, padahal dalam bisnis ada dinamika yang harus diperhatikan," ujar Chandra.

Dari kondisi tersebut, Chandra mengusulkan agar pasal kerugian negara dalam UU Tipikor bisa lebih diperjelas lagi, agar dalam praktik penggunaannya tidak lagi mudah disalahgunakan.

Definisi yang lebih tegas dan pembagian yang jelas antara kerugian nyata dan potensi kerugian tersebut, disebut Chandra, diperlukan agar tidak ada kriminalisasi berlebihan terhadap tindakan bisnis yang sah.

Upaya perubahan tersebut, dikatakan Chandra, harus segera dilakukan agar tidak mengganggu iklim investasi dan keberlanjutan perusahaan BUMN yang sering terlibat dalam proyek-proyek besar.

Chandra juga menekankan bahwa akuisisi atau keputusan bisnis yang diambil oleh BUMN seharusnya dievaluasi berdasarkan hasil akhirnya, bukan sekadar potensi kerugiannya.

"Tidak semua potensi kerugian bisa dianggap sebagai tindak pidana. Negara harus mampu membedakan mana risiko bisnis dan mana yang betul-betul merugikan negara secara nyata," ujar Chandra.

Chandra pun berharap agar penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di BUMN bisa lebih adil dan berdasarkan prinsip-prinsip yang lebih matang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat penerapan hukum yang kurang tepat.

Sebagai contoh, Chandra juga mengungkapkan bahwa kasus-kasus akuisisi di BUMN seringkali ditangani secara tidak tepat.

Dalam konteks akuisisi, nilai aset yang fluktuatif atau keputusan bisnis yang dianggap tidak menguntungkan, kerap dijadikan dasar untuk menuduh adanya kerugian negara, meski belum tentu terjadi kerugian yang faktual.

Misalnya saja, Chandra mencontohkan kasus akuisisi yang dilakukan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Akuisisi ini dipandang sebagai tindakan yang merugikan negara oleh sebagian pihak, meski pada kenyataannya terdapat aspek bisnis dan risiko yang wajar dalam setiap akuisisi.

"Seharusnya, penegakan hukum terhadap akuisisi di BUMN memperhatikan aspek bisnis secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada satu sisi potensi kerugian," ujar Chandra.

Chandra menilai bahwa dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum terlalu cepat menggunakan pasal kerugian negara untuk menjerat pelaku, tanpa mempertimbangkan dinamika bisnis yang kompleks.

"Penegak hukum perlu memahami bahwa risiko kerugian dalam bisnis, termasuk akuisisi, adalah hal yang wajar dan tidak selalu mencerminkan tindak pidana korupsi," ujar Chandra.

(taufan sukma)

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pasal Kerugian Negara dalam UU Tipikor

IDXChannel - Pasal kerugian negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dinilai kerap kali didefinisikan secara sembarangan dan dengan standar pemahaman yang juga tidak terukur.

Hal ini disampaikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011, Chandra Hamzah, yang menyebut bahwa praktik semacam itu dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

"Sangat penting untuk bisa membedakan antara kerugian negara yang nyata dan potensi kerugian yang belum pasti," ujar Chandra, dalam keterangan resminya, Sabtu (21/9/2024).

Pasal kerugian negara, sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, menjadi dasar dalam banyak kasus korupsi di Indonesia. Namun, menurut Chandra, pasal tersebut sering digunakan tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Banyak kasus yang hanya melihat potensi kerugian, lalu langsung dianggap sebagai kerugian negara, padahal dalam bisnis ada dinamika yang harus diperhatikan," ujar Chandra.

Karenanya, Chandra mengusulkan agar pasal kerugian negara dalam UU Tipikor bisa lebih diperjelas lagi, agar dalam praktik penggunaannya tidak lagi mudah disalahgunakan.

Definisi yang lebih tegas dan pembagian yang jelas antara kerugian nyata dan potensi kerugian tersebut, disebut Chandra, diperlukan agar tidak ada kriminalisasi berlebihan terhadap tindakan bisnis yang sah.

Chandra pun menekankan bahwa revisi ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis, terutama yang beroperasi di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kita butuh aturan yang lebih adil. Jangan sampai setiap keputusan bisnis yang membawa risiko dianggap sebagai tindak pidana korupsi hanya karena ada potensi kerugian," ujar Chandra.

Chandra menambahkan, perubahan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu iklim investasi dan keberlanjutan perusahaan BUMN yang sering terlibat dalam proyek-proyek besar.