BPJS Ketenagakerjaan mendorong peningkatan kualitas pelayanan dengan digitalisasi layanan melalui JamsostekMobile (JMO). Kehadirannya untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan, sehingga peserta dapat mengakses JMO kapan saja tanpa harus datang fisik ke kantor cabang.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo saat hadir di Seminar Nasional Keamanan Digital menyampaikan, Jamsostek Mobile (JMO) sebagai wujud transformasi digital BPJS Ketenagakerjaan menuju Indonesia Emas 2045

“Peran kami untuk memastikan bahwa Indonesia Emas terwujud, perlu pondasi yang kuat untuk para pekerja yang punya produktivitas yang baik dan di masa pensiun pekerja tidak jatuh miskin karena memiliki Tabungan Hari Tua (JHT), dia tidak jatuh miskin karena memiliki Jaminan Pensiun (JP) itulah peran BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung Indonesia Emas," ujar Anggoro.

Transformasi digital membuat proses klaim Jaminan Hari Tua (JHT), yang sebelumnya manual, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi JMO.

Kemudian, jika dahulu proses klaim dilakukan dengan 10 tahapan dengan Service Level Agreement (SLA) 5 hari kerja, melalui aplikasi JMO proses klaim hanya 3 tahapan dengan SLA 1 hari kerja bila berkas pencairan sudah lengkap dan sesuai.

Dengan aplikasi JMO, peserta juga tidak perlu lagi datang ke kantor cabang, hanya dengan mengunduh aplikasi JMO pencairan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

“Saat ini di JMO yang pasti peserta sudah bisa langsung melakukan checking bagaimana profil dan otentifikasi akunnya dia, pengkinian data, bagaimana kartu digital, jadi mereka tidak perlu pegang kartu fisik lagi, di handphone sudah ada kartu digital, status kepesertaan, dan yang paling banyak diakses di JMO ini adalah cek saldo," ungkap Anggoro.

Selain itu, tampilan aplikasi JMO tidak hanya berisikan informasi mengenai 5 program, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tetapi juga menampilkan value added services, seperti informasi mengenai perumahan pekerja, dana siaga, streaming, e-wallet, fitur belanja, promo dan investasi.

Dalam seminar nasional yang diselenggarakan Garuda Emas Indonesia dengan tema Membangun Kedaulatan dan Ketahanan Digital Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 ini juga ditekankan tentang keamanan digital.

Keamanan digital suatu negara sangat penting karena melibatkan perlindungan terhadap infrastruktur informasi yang vital bagi keberlangsungan ekonomi, keamanan nasional dan kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

Terkait hal itu, Anggoro mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan juga berkolaborasi dengan stakeholder dalam penguatan cyber security untuk menjaga keamanan data,

“Kami bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan bahwa apa cara-cara terbaru yang dimiliki oleh BSSN bisa kami terapkan agar kami juga tidak ketinggalan di bidang itu untuk penguatan cyber security dalam memproteksi keamanan data dari hacker," ungkap Anggoro.

Dengan transformasi digital ini diharapkan para pekerja bisa mendapatkan kemudahan dalam melakukan pendaftaran, pembayaran juga klaim, sehingga dapat terlindungi dari risiko dan dapat Kerja Keras Bebas Cemas.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyoroti kasus pailit yang dialami PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri telah meminta perusahaan tidak buru-buru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Indah menjelaskan, saat ini belum ada data resmi yang masuk soal karyawan yang terancam PHK. Indah menegaskan proses produksi di Sritex tetap berjalan dan perusahaan tetap menerima order.

"Mereka masih terima order dan berproduksi," katanya kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Indah meminta Sritex menunggu sampai adanya putusan inkrah atau putusan dari Mahkamah Agung. Perusahaan juga diminta tetap membayar hak-hak karyawan, termasuk gaji.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA," ujarnya.

Kemnaker meminta agar semua pihak, yaitu manajemen dan Serikat Pekerja di perusahaan untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan. Serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak dengan mengutamakan dialog yang konstruktif, produktif dan solutif.

Rencananya pihak manajemen Sritex akan dipanggil oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo untuk dimintai keterangan. Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, pemanggilan akan dilakukan pada Jumat Pagi, 25 Oktober 2024.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex tidak buru-buru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) usai dinyatakan pailit. Hal itu merupakan hasil dari putusan sidang di Pengadilan Negeri Niaga Semarang, Perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri meminta Sritex menunggu sampai adanya putusan inkrah atau putusan dari Mahkamah Agung.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA," kata Indah kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Indah juga meminta Sritex dan anak-anak usahanya tetap membayar gaji para karyawan.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya untuk tetap membayarkan hak-hak pekerja terutama gaji/upah," tambahnya.

Kemnaker meminta agar semua pihak, yaitu manajemen dan Serikat Pekerja di perusahaan untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan. Serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak dengan mengutamakan dialog yang konstruktif, produktif dan solutif.

Rencananya pihak manajemen Sritex akan dipanggil oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo untuk dimintai keterangan. Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, pemanggilan akan dilakukan pada Jumat Pagi, 25 Oktober 2024.

"Manajemen Sritex akan dipanggil besok pagi di Dinas Tenaga Kerja Sukoharjo guna dimintai keterangan perihal berita pailit tersebut, sehingga informasi dapat dihimpun secara resmi," katanya saat dihubungi detikcom.

Perlu diketahui, status pailit Sritex ini diputus pada hari Senin (21/10) dalam perkara terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Simak: Bahlil Blak-blakan Biang Kerok PHK Massal Pabrik Tekstil

[Gambas:Video 20detik]

Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2025 akan diumumkan bulan depan, tepatnya 24 November 2024. Apakah akan ada kenaikan?

Kementerian Ketenagakerjaan menyebut belum bisa mengatakan apakah akan ada keputusan naik atau tidaknya UMP.

"UMP kan tanggal 21 paling lambat ditetapkan November. Sekarang baru Oktober," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Indah menyebut ada usulan dari Dewan Pengupahan Nasional untuk menaikkan terkait rumus perhitungan dari UMP itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021.

"Sesuai PP 51 (alpha) sampai 0,3. Dewan pengupahan nasional sudah bersidang ada usulan ke pemerintah 0,35," terangnya.

Namun, diakui memang ada perbedaan antara keinginan dari pengusaha dan pekerja. Dirinya meyakini akan ada titik terang dari kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Menaker yang baru.

"Beda mau pengusaha dan maunya pekerja, tetapi insyaallah dari Pak Menteri," pungkasnya.

Sebagai informasi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dan berbagai serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi besar-besaran pada tanggal 24 Oktober 2024.

Aksi ini diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah Jabodetabek membawa dua tuntutan utama, pertama, naikkan upah minimum tahun 2025 minimal 8-10%, dan kedua, cabut UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8-10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti. Pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%, yang bahkan lebih rendah dari inflasi 2,8%. Ini artinya buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulan," jelas Said Iqbal, Presiden KSPI dan Partai Buruh.

Jaminan Hari Tua (JHT) selalu dijadikan jaring penyelamat bagi para pekerja saat berhenti bekerja atau tergulung gelombang PHK.

Manfaat JHT dapat dibayarkan apabila pekerja memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, termasuk saat mereka berhenti bekerja.

Klaim JHT sangatlah mudah. Agar klaim JHT dapat dicairkan dengan cepat, pastikan anda telah memenuhi syarat dan mengikuti tata cara berikut:

Bagi peserta yang memiliki saldo di bawah Rp 10 juta dapat melakukan klaim melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) yang dapat diunduh di App Store maupun Playstore.

Pertama, peserta wajib melakukan registrasi dan pengkinian data.

Selanjutnya, lakukan klaim dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Untuk mencegah kegagalan dalam proses verifikasi biometrik, pastikan anda melakukan hal-hal berikut saat melakukan foto:

Bagi yang memiliki saldo JHT di atas Rp10 juta, peserta juga tidak perlu datang ke kantor cabang. Peserta dapat memanfaatkan Layanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASIK) dengan mengikuti langkah berikut:

Selain melalui layanan digital, peserta juga bisa datang ke 324 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Peserta maupun ahli waris dapat melakukan klaim manfaat JKM dan JHT ke kantor cabang terdekat untuk mendapatkan layanan langsung dari petugas.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Mengutip dari kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan, peserta diimbau untuk menjaga privasi data pribadinya dengan tidak menggunakan jasa calo. BPJS Ketenagakerjaan menjamin bahwa seluruh proses klaim tersebut tidak dipungut biaya.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

BPJS Ketenagakerjaan mendukung penuh program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang diresmikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gelanggang Olah Raga (GOR) Desa Dolok Gede, Kabupaten Bojonegoro pada hari Sabtu siang (3/8).

Gelaran ini merupakan rangkaian usaha OJK dan berbagai pelaku jasa keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi di pedesaan, yang tujuannya untuk menggerakkan roda ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Hadir langsung dalam peresmian tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan juga Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.

“Kehadiran kami ini bentuk dukungan kepada program EKI. BPJS Ketenagakerjaan melalui program jaminan sosial dari kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan hingga jaminan kematian akan menjadi jaring pengaman dalam perjalanan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera,” ucap Anggoro.

Dirinya menambahkan, inklusi keuangan menjadi salah satu bentuk konkret dari hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Bahkan dalam rangkaian acara tersebut, Anggoro Eko Cahyo memastikan serta menyerahkan secara simbolis kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada salah satu perwakilan ketua kelompok tani di Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo.

“Inklusi keuangan mampu menjadi salah satu solusi bagi ketimpangan yang terjadi, kami terus berupaya untuk memperluas cakupan kepesertaan. Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diamanahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan diharapkan seluruh masyarakat khususnya pekerja dapat terlindungi dari risiko-risiko pekerjaan yang ada, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan kerja sama dan mendapatkan sambutan baik dari Pemerintah Bojonegoro, di mana dari 30% yang terlindungi kini menjadi 70%,” tambahnya.

Selanjutnya Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menerangkan, program EKI berperan penting dalam inklusi literasi sektor jasa keuangan. Program EKI ini akan meningkatkan pertumbuhan warga desa jadi kunci penguatan ekonomi daerah yang akhirnya dapat meningkatkan ekonomi nasional.

Hendra meyakini setiap desa memiliki keunikan yang bisa dikelola dan dimanfaatkan sebagai potensi menggerakkan roda perekonomian warga lokal. Hal ini menjadi elemen penopang ekonomi daerah.

"Desa inilah jadi prototipe pengembangan desa dilakukan dengan pemetaan, baik soal potensinya untuk didukung sektor jasa keuangan yang pada gilirannya stimulasi produktivitas desa," terang Mahendra Siregar.

Dalam kesempatan yang sama hadir juga Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur, Hadi Purnomo yang menjelaskan bahwa, pihaknya menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan kick off Ekosistem Keuangan Inklusif di wilayah pedesaan.

“Desa ini merupakan ekosistem yang juga menjadi prioritas BPJS Ketenagakerjaan, kami akan terus berupaya untuk memaksimalkan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya di wilayah kami di Jawa Timur. Sosialisasi dan edukasi secara masif kepada seluruh masyarakat pekerja akan kami dorong terus agar pekerja dapat bekerja keras dan bebas cemas karena risikonya telah dicover BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu kerja sama yang baik dengan stakeholder juga penting agar terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera,” tutup Hadi.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Telkomsel resmi meluncurkan solusi kesehatan satu pintu terbaru bernama Komunitas Sehat. Solusi inovatif ini turut menghadirkan Paket ComboFit Jamsostek berisi paket data hingga perlindungan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) dari BPJS Ketenagakerjaan (TK).

Komunitas Sehat dilengkapi dengan jaminan perlindungan dan layanan kesehatan terpadu, menawarkan sebuah ekosistem kesehatan end-to-end yang menyentuh protection, wellness, treatment, dan community. Dengan Komunitas Sehat, Telkomsel mengajak pelanggan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan mereka.

"Dengan solusi digital satu pintu yang mencakup berbagai aspek dalam layanan kesehatan, Telkomsel berharap dapat membuka lebih banyak peluang akses digital layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan komprehensif bagi seluruh pelanggan," jelas Tuty R. Afriza, VP Prepaid Consumer Marketing Telkomsel, dalam pernyataan resmi.

Dalam tahap awal pengembangan Komunitas Sehat, Telkomsel meluncurkan Paket ComboFit Jamsostek, sebuah paket bundling pertama di Indonesia yang menyediakan kuota data, layanan kesehatan, dan jaminan perlindungan sekaligus. Layanan ini bekerja sama dengan aplikasi kesehatan Fita dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pelanggan yang membeli Paket ComboFit Jamsostek akan mendapatkan kuota data 8 GB, langganan FITA Premium Plan selama 30 hari, dan perlindungan BPJS TK yang bisa diaktifkan dengan link aktivasi yang dikirim langsung melalui SMS ke perangkat pelanggan. Paket tersedia di super app Mytelkomsel dengan harga Rp 55 ribu.

"Melalui Paket ComboFit Jamsostek, kami berharap dapat memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau untuk layanan kesehatan serta perlindungan ketenagakerjaan," kata Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan, I Putu Wiradana.

Telkomsel juga meresmikan Selangkah Movement, sebuah program yang memberikan insentif buat pelanggan. Jika berhasil mencapai target jalan kaki sebanyak 10 ribu langkah setiap hari di aplikasi Fita, pelanggan bisa redeem paket data 10 GB dengan harga hanya Rp 10 perak di MyTelkomsel.

"Kolaborasi bersama Telkomsel dan BPJS Ketenagakerjaan dalam Komunitas Sehat memungkinkan kami untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan dan kesejahteraan kepada lebih banyak pengguna," ungkap CEO FITA, Reynazran Royono.

Peluncuran Komunitas Sehat bertepatan dengan festival musik dan budaya Cooltura di Bali, yang digelar dalam bentuk Cooltura Run pada 21 Juli 2024 lalu.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna meningkatkan penegakan hukum dan kepatuhan terhadap program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

PKS tersebut ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) Agus Salim dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Mintje Wattu.

Agus Salim menyebut bahwa kerja sama tersebut menjadi upaya strategis untuk memperkuat sinergi antara lembaga penegakan hukum dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan perlindungan atas hak-hak tenaga kerja di Sulawesi Selatan.

“Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban mereka dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Menurutnya permasalahan terkait ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Pihaknya juga berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Sejalan dengan itu Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan Mintje Wattu turut menggarisbawahi pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan hak dasar dan fundamental bagi setiap pekerja.

“Melalui program-program BPJS Ketenagakerjaan, kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada seluruh pekerja di Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan,” ungkap Mintje.

Lebih jauh Mintje menjelaskan bahwa dalam PKS tersebut terdapat tiga poin utama yakni Penegakan Hukum dan Kepatuhan dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya penindakan terhadap perusahaan yang tidak patuh dalam mendaftarkan tenaga kerja dan membayar iuran tepat waktu.

Selanjutnya terkait Penegakan Kepatuhan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendorong dan memperkuat kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021.

Serta yang terakhir Edukasi dan Sosialisasi kepada pemberi kerja dan tenaga kerja mengenai hak dan kewajiban mereka terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Dengan sinergi yang kuat antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan sejahtera,” tutup Mintje.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

BPJS Ketenagakerjaan resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan kembali sukses mengantongi opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian). Laporan tersebut juga dinyatakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri mengapresiasi hasil audit yang menurutnya tak lepas dari komitmen dan konsistensi dalam mengawal proses audit dengan baik.

“Predikat WTM yang diperoleh ini menjadi bukti bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”ujar Zuhri.

“Kami, Dewan Pengawas, juga senantiasa mendorong melalui saran, nasihat dan pertimbangan kepada Direksi dan manajemen untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas layanan, optimalisasi yield investasi dan khususnya peningkatan coverage kepesertaan,” imbuhnya.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulisnya menyebut publikasi laporan merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas.

“Publikasi laporan ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan keterbukaan informasi kepada publik, sekaligus menjadi bukti pengelolaan dana yang bersih, akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku,”ungkap Anggoro.

Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan berhasil mencatatkan pertumbuhan kepesertaan yang baik, di mana sektor Pekerja Non ASN, pekerja rentan serta pekerja di ekosistem desa menjadi sektor penyumbang kepesertaan terbesar. Jika di akumulasi jumlahnya mencapai 14,5 juta peserta atau tumbuh 44,96 persen dibandingkan tahun 2022 .

Sehingga secara keseluruhan jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di penghujung 2023 menembus angka 41,56 juta.

Pertumbuhan tersebut merupakan buah sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Inpres nomor 2 tahun 2021.

Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang turut mengalami kenaikan sebesar 13,48 persen. Tercatat hingga 31 Desember 2023 angkanya mencapai Rp712,3 triliun.

Anggoro menyebut dana pekerja dikelola dan dikembangkan dengan prinsip kehati-hatian guna memberikan hasil pengembangan yang optimal.

Bahkan BPJS Ketenagakerjaan memperoleh pengakuan di kancah internasional sebagai "highly commended Top Investment House" dan "The Most Astute Investors in Asian Local Currency Bonds 2023" dari The Assets.

Dari segi pembayaran manfaat, sepanjang tahun 2023 BPJS Ketenagakerjaan membayarkan 4,58 juta klaim senilai Rp53,51 triliun, di dalamnya termasuk manfaat beasiswa senilai Rp346 miliar untuk 91.050 kasus.

Jumlah klaim tersebut mengalami peningkatan yang didasari pada kenaikan yang signifikan dibanding tahun lalu pada pembayaran manfaat JKP yang memasuki implementasi tahun kedua, pembayaran manfaat pensiun dan beasiswa yang terus bergulir.

“Manfaat beasiswa merupakan salah satu bentuk jaminan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan agar para generasi muda tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak pasca ditinggal orang tuanya. Dengan demikian diharapkan dapat membentuk SDM unggul sebagai pekerja yang Kerja Keras Bebas Cemas menuju Indonesia Emas 2045” ujar Anggoro.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan desain baru di seluruh kantor cabang, optimalisasi Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), serta bekerja sama dengan 7.104 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK). BPJS Ketenagakerjaan juga membuka 64 kanal layanan khusus PMI di dalam negeri serta 3 kanal representasi di Taiwan, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam.

Untuk layanan informasi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki contact center 175 yang dapat diakses dengan mudah, di mana dan kapan saja.

Di akhir keterangannya, Anggoro berharap ke depan kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun dengan baik dapat terus ditingkatkan sehingga cakupan kepesertaan dapat kian tumbuh secara berkelanjutan (sustainable growth).

"Semoga beragam capaian dan prestasi ini dapat menjadi modal berharga bagi kami untuk mengakselerasi upaya perluasan cakupan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan agar Perlindungan Pekerja Sejahtera dan Universal Coverage Jamsostek dapat segera terwujud," pungkas Anggoro.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio