Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan tambah tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan pegawai ESDM ketika memberikan pidato dalam Penghargaan Subroto 2024 di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (10/10/2024) malam.

"Pak Menteri [ESDM] bolak balik mendorong saya menanyakan ke saya gak sekali dua kali, saya akan tandatangan kalau barang itu sampai di meja saya, sampai malam ini belum sampai di meja saya, begitu sampai saya akan tanda tangan yang namanya tunjangan," ujarnya.

Jokowi menuturkan, Bahlil sangat antusias dan terus mendorong dirinya untuk menandatangani tambahan tukin ke ESDM. Hal ini untuk mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan PNS di kementerian tersebut.

Presiden ke-7 RI itu tidak ragu untuk memberikan lantaran melihat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian ESDM dalam 10 tahun terakhir sangat besar hingga mencapai Rp1.800 triliun.

"Kita tahu dari 2014 sampai hari ini PNBP yang diterima negara dari ESDM berarti 10 tahun besar sekali kurang lebih Rp1.800 triliun. Kalau lihat 2 tahun lalu 2022 Rp348 triliun, kemudian di tahun 2023 itu Rp229 triliun, total nya juga sangat besar sekali," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berjanji bakal menaikkan tunjangan kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian ESDM.

Bahlil menilai para ASN di Kementerian ESDM selama ini telah bekerja keras. Dia mengibaratkan, para abdi negara itu sampai harus bekerja di pelosok-pelosok Tanah Air hingga di bawah gunung berapi. Namun, kata Bahlil, pemerintah belum memperhatikan kesejahteraan anak buahnya itu.

"Karena itu, izinkan saya lewat kesempatan yang berbahagia ini saya berjanji kepada Bapak-Ibu semua saya mohon doanya kiranya bisa mendapat tambahan tukin sebelum berakhir masa pemerintahan yang ada," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa ada beberapa janji kampanye yang belum terpenuhi.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai permintaan maaf Jokowi merupakan suatu kewajaran. Dia pun meyakini, masyarakat akan memaafkan Jokowi secara pribadi namun tidak sebagai presiden karena harus ada pertanggungjawaban.

"Sebagai pribadi, Pak Presiden akan dimaklumi. Tetapi sebagai presiden, masyarakat Indonesia akan mencatat mana yang belum selesai, mana yang sudah selesai, mana yang tidak sesuai dengan janjinya," kata Jazilul kepada wartawan, Jumat (2/8/2024).

Wakil ketua MPR ini mencontohkan, orang nomor satu di Indonesia itu belum pernah memenuhi target pertumbuhan ekonomi 7%. Jokowi, lanjutnya, juga belum penuhi janji menegakkan demokrasi dan memindahkan ibu kota negara (IKN).

Jazilul mengingatkan, Jokowi merupakan sosok yang diberikan kepercayaan masyarakat untuk mengembang tugas membangun bangsa dan negara. Oleh sebab itu, ucapan permintaan maaf harus diikuti pertanggungjawaban.

"Karena masyarakat berharap pelaksanaan dari janji-janji itu dan presiden, pejabat negara, juga digaji," jelasnya.

Adapun, Jokowi menyampaikan permintaan maaf dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis (1/8/2024) malam.

"Saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.

Dia mengaku belum bisa menyenangkan semua pihak sepanjang 10 tahun memimpin bersama dengan Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin. Menurutnya, tidak ada manusia yang sempurna menjalin hidup.