Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) Rini Widiyantini buka-bukaan terkait nasib tunjangan kinerja (tukin) para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah kementerian. Adapun pemindahan kementerian ini seiring dengan perombakan struktur kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rini memastikan, tukin yang diterima ASN masih akan tetap mengacu pada kementerian tempat ia bekerja sebelum dipindahkan sehingga tidak akan ada penurunan tukin. Hal ini sembari menunggu rampungnya Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB).

"Kalau misalnya di kementerian yang berbeda-beda (penempatannya), maka tetap dia akan menggunakan (tukin) yang lama sambil kita sedang menyesuaikan juga PermenPAN-RB untuk penyesuaian," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ia pun mencontohkan dengan tukin Kementerian Imigrasi. Adapun di pemerintahan sebelumnya, persoalan imigrasi masuk ke dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, Kementerian Imigrasi nantinya akan mengikuti besaran tukin yang lama.

Tukin pegawai ASN sendiri berbeda-beda menyesuaikan jabatan dan asal kementerian. Ada kementerian yang tukinnya 80% dan ada juga yang sudah mencapai 100%. Rini menekankan kembali, untuk tahap awalnya ini tukin pegawai ASN yang pindah kementerian masih akan tetap mengacu pada tukin di kementerian lama.

"Ada yang dipindahkan ke mana, ada (kementerian) yang masih 80%, dia sudah 100 dan sebagainya, dia masih mengikuti yang lama dulu, sesuai dengan organisasi asal. Pokonya tidak merugikan ASN," ujarnya.

Rini mengatakan, proses transisi ini akan berlangsung hingga bulan Desember 2024. Proses tersebut pun telah berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Seiring dengan itu, ke depan juga akan terbit aturan turunan lainnya.

"Transisi ini kan sampai bulan Desember harus kita selesaikan, mudah-mudahan nanti Januari sudah mulai ada peraturan. Jadi KemenPAN-RB lagi ngebut nih, banyak yang harus diselesaikan hari ini," kata dia.

Selaras dengan kebijakan menyangkut tukin ini, Rini juga memastikan kebijakan serupa terhadap gaji ASN yang pindah kementerian. Ia memastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif terhadap para pegawai bersangkutan.

"Keberlangsungan dari penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan. Bagi pegawai yang tidak berubah, tetap menerima penghasilan. Tapi kalau yang berpindah, menerima penghasilan sesuai KL aslinya," ujar Rini, dalam Raker.

Rini menambahkan, persoalan penggunaan dan pengalihan SDM ini juga diatur dalam Perpres No. 139 tahun 2024 atau Perpres Transisi. Di dalamnya, diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian hingga pemecahan substansi penggabungan, serta kedudukan SDM.

"Termasuk bagaimana kita bagi SDM yang menduduki jabatan dengan catatan SDM yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugas dan fungsinya," katanya.

Prabowo Subianto akan memiliki 4 ajudan baru dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden ke-8 RI. Para ajudan ini dipilih dari para perwira berprestasi TNI-Polri sesuai Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 12 Tahun 2016.

Dalam Permensesneg 12 Tahun 2016 itu dijelaskan kedudukan ajudan presiden dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Militer Presiden. Adapun para anggota yang bertugas sebagai ajudan presiden ini tidak akan kehilangan statusnya di kesatuannya masing-masing.

"Anggota TNI dan Polri yang diangkat menjadi Ajudan dan Asisten Ajudan Presiden/Wakil Presiden dan Ajudan Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden tidak kehilangan statusnya sebagai Anggota TNI dan Polri," terang Petunjuk Pelaksanaan dalam Lampiran Permensesneg 12 Tahun 2016.

Mengingat para ajudan ini berasal dari kalangan TNI-Polri dan tetap memiliki status keanggotaan, maka besaran gaji yang mereka terima akan disesuaikan berdasarkan pangkat dan golongannya di kesatuannya masing-masing.

Hal ini dipertegas kembali dalam Bab II bagian D nomor 2 Petunjuk Pelaksanaan Permensesneg tadi. Di mana dalam hal ini para ajudan presiden terdiri dari perwira menengah berpangkat kolonel yang berasal dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU dan berpangkat komisaris besar polisi yang berasal dari Polri.

"Anggota TNI dan Polri yang diangkat menjadi Ajudan dan Asisten Ajudan menerima gaji, fasilitas serta dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis aturan itu.

Sehingga untuk besaran gaji ajudan baru Prabowo yang berasal dari kalangan TNI akan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2024 mengenai Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan gaji Tentara Nasional Indonesia.

Di mana dalam aturan itu besaran gaji pokok seorang Kolonel Rp 3.446.000-5.663.000 per bulan. Besaran ini tentu belum termasuk fasilitas keuangan lain seperti tunjangan jabatan dan tunjangan melekat.

Secara khusus tunjangan jabatan anggota TNI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Besaran tunjangan ini akan berbeda-beda tergantung dari kelas jabatannya.

Meski tidak diketahui para ajudan ini nanti akan masuk dalam kelas jabatan berapa, namun besaran tukin terkecil anggota TNI berada di angka Rp 1.968.000 untuk kelas jabatan 1 dan terbesar Rp 37.810.500 untuk KSAD, KSAL, KSAU.

Begitu juga dengan ajudan Prabowo yang berasal dari kalangan Polri akan mendapat gaji sesuai Peraturan Presiden (PP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di mana dalam aturan itu besaran gaji pokok seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Rp 3.446.000-5.663.000 per bulan. Besaran ini juga belum termasuk fasilitas keuangan lain seperti tunjangan jabatan dan tunjangan melekat.

Secara khusus tunjangan jabatan anggota TNI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018. Di mana besaran tukin terkecil anggota Polri berada di angka Rp 1.968.000 untuk kelas jabatan 1 dan terbesar di Rp 34.902.000 untuk Wakapolri; sedangkan tukin Kapolri sebesar 150% dari tunjangan kinerja kelas jabatan 17.

Simak Video Polri Ajukan Nama Kandidat Ajudan Presiden-Wapres Terpilih ke Setmilpres

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendapat kenaikan tunjangan kinerja (tukin). Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Aturan diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum purnatugas pada 18 Oktober 2024. Beleid ini merupakan pembaruan atas Perpres Nomor 67 Tahun 2017 dan Perpres 93 Tahun 2018 tentang tukin di Kemnaker.

"Tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti," tulis Perpres baru tersebut, dikutip pada Rabu (23/10/2024).

Berdasarkan Pasal 2 Perpres tersebut, pegawai Kemnaker akan mendapat tunjangan kinerja setiap bulan selain penghasilan utama mereka.

Tunjangan diberikan dengan mempertimbangkan capaian kinerja masing-masing pegawai sesuai ketentuan berlaku.

Sebagai catatan, Menteri Ketenagakerjaan akan mendapat tunjangan kinerja 150 persen dari tunjangan tertinggi.

"Menteri Ketenagakerjaan yang mengepalai dan memimpin Kementerian Ketenagakerjaan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari tunjangan tertinggi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan," bunyi pasal 5 ayat 1.

Tunjangan kinerja tertinggi adalah untuk kelas jabatan 17 yang sebesar Rp33.240.000. Jadi, tukin Menaker adalah 150 persen dari Rp33.240.000, yaitu Rp49.860.000 per bulan.

"Tunjangan kinerja bagi Menteri Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diberikan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku," bunyi Pasal 5 Ayat 2.

Berikut rincian tukin Kemnaker berdasarkan kelas jabatan:

- Kelas jabatan 17: Rp33.240.000
- Kelas jabatan 16: Rp27.577.500
- Kelas jabatan 15: Rp19.280.000
- Kelas jabatan 14: Rp17.064.000
- Kelas jabatan 13: Rp10.936.000
- Kelas jabatan 12: Rp9.896.000
- Kelas jabatan 11: Rp8.757.600
- Kelas jabatan 10: Rp5.979.200
- Kelas jabatan 9: Rp5.079.200
- Kelas jabatan 8: Rp4.595.150
- Kelas jabatan 7: Rp3.915.950
- Kelas jabatan 6: Rp3.510.400
- Kelas jabatan 5: Rp3.134.250
- Kelas jabatan 4: Rp2.985.000
- Kelas jabatan 3: Rp2.898.000
- Kelas jabatan 2: Rp2.708.250
- Kelas jabatan 1: Rp2.531.250.

(Dhera Arizona)

Sebelum lengser Jokowi rajin menaikkan tunjangan kinerja (tukin) kepada PNS di sejumlah kementerian. Paling baru, Jokowi menaikkan tukin pegawai DPR tiga hari menjelang pelantikan presiden baru.

Beberapa Kementerian yang dinaikan tukinnya yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN.

Kementerian Perhubungan dikabarkan akan ada kenaikan tukin sebesar 100 persen. Rencana ini dikonfirmasi oleh Menhub Budi Karya pada Kamis (10/10). Kenaikan tukin tersebut juga telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Abdullah Azwar kala itu.

Jokowi juga menaikkan tukin PNS Kementerian ESDM. Namun, tidak disebutkan berapa besar kenaikan tukin tersebut.

Kabar ini dia sampaikan karena Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral sangat besar ke kas negara setiap tahunnya.

Jokowi bilang Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sangat antusias agar kesejahteraan PNS di kementeriannya naik dan meminta Jokowi untuk segera menandatangani kenaikan tukin ini. Hal ini disampaikan Jokowi dalam Penghargaan Subroto 2024 di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (10/10).

"Pak menteri ini bolak-balik mendorong saya, menyanyangkan ke saya enggak sekali-dua kali. Saya akan tanda tangan kalau barangnya itu sampai di meja saya, sampai malam ini belum. Jadi begitu sampai di meja saya akan saya tanda tangani yang namanya tunjangan tadi," kata Jokowi.

Sementara itu, Airlangga Hartarto pernah mengatakan, tunjangan kinerja Kemenko Perekonomian naik 100 persen. Dia menyebut, kenaikan tukin tersebut sudah disetujui oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

"100 persen (kenaikan tukin). Sudah, sudah (disetujui Menteri PAN-RB Azwar Anas)," kata Airlangga di kantornya, Kamis (3/10).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga pernah membuat gebrakan besar dalam reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai hingga 300 persen. Kebijakan ini diambil untuk mendorong profesionalisme dan mengurangi potensi korupsi di lingkungan Kemenkeu.

Sri Mulyani mengatakan, keputusan untuk menaikkan Tukin hingga 300 persen dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai Kemenkeu. Dia meyakini pegawai Kemenkeu tidak akan bisa bekerja dengan optimal ketika masih memikirkan perutnya yang kosong.

"Kalau mereka kerja perutnya belum tenang, memikirkan anaknya sekolah tidak cukup segala macam, ya you cannot expect mereka benar. Tidak berarti mereka tidak korupsi juga, makanya kita mengatakan itu adalah necessary condition, tapi tidak sufficient," ungkapnya

Lebih lanjut, Menteri BUMN Erick Thohir juga pernah mengatakan bahwa pemerintah sudah sepakat untuk menaikkan tunjangan kinerja pegawai ASN di Kementerian BUMN. Dikabarkan kenaikan tukin mencapai 100 persen.

"Justru bagaimana kalau kita gagal bisa kembali bangkit, salah satunya keberhasilan kita mengegolkan tukin kita naik," ungkap Erick dalam sebuah video Instagram pribadinya @ericktohir.

Sebelumnya, Tukin untuk pegawai di lingkungan Kementerian BUMN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Dalam aturan tersebut, nilai Tukin dari berbagai kelas jabatan beragam, dari Rp 2.531.250 sampai Rp 33.240.000.

Pemerintah melakukan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) untuk pegawai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 135 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan Presiden ini telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024 oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dan Presiden RI Joko Widodo.

Perpes ini merupakan pembaruan dari Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2O16 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Adapun tunjangan kinerja pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan kelas jabatan itu beragam, dari Rp 2.575.000 sampai Rp 41.550.000.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini tak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menjadi berita salah satu populer di kumparanBisnis sepanjang Selasa (22/10).

Selain itu, berita mengenai mantan Presiden Jokowi meneken regulasi kenaikan tunjangan kinerja (tukin) untuk pegawai DPR RI pada Jumat (18/10) atau 3 hari jelang lengser, juga ramai dibaca publik. Berikut rangkumannya:

Presiden Prabowo Subianto merombak struktur tugas dan fungsi berbagai kementerian dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029. Perubahan ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara.

Selama masa pemerintahan Jokowi, Kemenkeu berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Namun, dengan Perpres baru ini, Kementerian Keuangan langsung berada di bawah koordinasi presiden bersama dengan Kementerian PANRB, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Sekretariat Negara.

“Sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Tapi langsung di bawah presiden,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, kepada wartawan, Selasa (22/10).

Selain Kemenkeu, beberapa kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, serta Kementerian ATR/BPN juga dikeluarkan dari struktur koordinasi Kemenko Perekonomian.

Kini, Kemenko Perekonomian mengkoordinir Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata, dan instansi lainnya yang dianggap perlu.

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 135 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam Perpres itu disebutkan, pada pasal 2 ayat 1 yaitu Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Perpres ini merupakan pembaruan dari Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berdasarkan kelas jabatan, tukin tertinggi yakni Non Grade dan Kelas Jabatan 17 sebesar Rp 41.550.000, mengalami kenaikan 57,84 persen. Sementara tukin terendah Kelas Jabatan 1 sebesar Rp 2.575.000, naik 30,84 persen.

Pemerintah melakukan penyesuaian tunjangan kinerja untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyesuaian itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 135 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Perpres itu ditetapkan oleh Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi), dua hari sebelum berakhirnya masa jabatannya sebagai presiden, tepatnya 18 Oktober 2024.

"Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia," tulis pasal 1 nomor 1, dikutip Selasa (22/10/2024).

Tunjangan kinerja itu diberikan setiap bulan dan mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu tertuang dalam pasal 2 nomor 1 dan 2.

"(2) Pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis pasal tersebut.

Sebelumnya tukin pegawai DPR diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berikut Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah

Kelas jabatan 1: Rp 2.575.000 sebelumnya Rp 1.968.000
Kelas jabatan 2 : Rp 3.154.000 sebelumnya Rp 2.089.000
Kelas jabatan 3: Rp 3.980.000 sebelumnya Rp 2.216.000
Kelas jabatan 4: Rp 4.179.000 sebelumnya Rp 2.350.000
Kelas jabatan 5: Rp 4.607.000 sebelumnya Rp 2.493.000
Kelas jabatan 6: Rp 4.837.000 sebelumnya Rp 2.702.000
Kelas jabatan 7: Rp 5.079.000 sebelumnya Rp 2.928.000
Kelas jabatan 8: Rp 6.349.000 sebelumnya Rp 3.319.000
Kelas jabatan 9: Rp 7.474.000 sebelumnya Rp 3.781.000
Kelas jabatan 10: Rp 8.458.000 sebelumnya Rp 4.551.000
Kelas jabatan 11: Rp 10.947.000 sebelumnya Rp 5.183.000
Kelas jabatan 12: Rp 12.370.000 sebelumnya Rp 7.271.000
Kelas jabatan 13: Rp 13.670.000 sebelumnya Rp 8.562.000
Kelas jabatan 14: Rp 21.330.000 sebelumnya Rp 11.670.000
Kelas jabatan 15: Rp 24.100.000 sebelumnya Rp 14.721.000
Kelas jabatan 16: Rp 32.540.000 sebelumnya Rp 20.695.000
Kelas jabatan 17: Rp 41.550.000 sebelumnya Rp 26.324.000
Non grade: Rp 41.550.000 sebelumnya Rp 26.324.000

Simak Video: Bawaslu soal Jokowi Teken Perpres Kenaikan Tukin Pegawai: Alhamdulillah

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hingga Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Luhut dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, sedangkan Terawan dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Kesehatan Nasional.

Pengangkatan ini sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 140 tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden. Keputusan Presiden 76 M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden 2024-2029.

Dengan posisi barunya di pemerintahan itu, baik Luhut dan Terawan bersama Penasihat Khusus Presiden lainnya akan menerima gaji serta tunjangan dari negara. Hal ini sebagaimana yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasihat khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri," tulis pasal 6 aturan itu.

Sementara itu, besaran gaji menteri sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000. Dalam Pasal 2 PP tersebut, disebut menteri negara mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 setiap bulan.

Selain gaji pokok per bulannya, menteri negara juga menerima tunjangan seperti dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat (2), sebesar Rp 13.608.000 setiap bulan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak mendapat tunjangan dan fasilitas lain.

Dalam aturan itu tertulis seorang menteri negara berhak mendapatkan fasilitas seperti biaya perjalanan dinas, rumah dan mobil dinas serta biaya pemeliharaannya, fasilitas kesehatan berupa pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bila sakit atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan selama menjabat.

Artinya penasihat khusus seperti Luhut dan Terawan akan menerima pendapatan bulanan hingga Rp 18.648.000 per bulan (gaji Rp 5.040.000 + tukin Rp 13.608.000), belum termasuk tunjangan dan fasilitas lain.

Namun setelah masa bakti penasihat dan utusan khusus presiden berakhir, mereka tidak akan mendapat uang pensiun dari pemerintah. Adapun masa bakti Luhut dan Terawan ini berlaku selama Prabowo menjabat.

"Masa bakti Penasihat Khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersama dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan," jelas Pasal 7 Perpres 137 Tahun 2024.

"Penasihat Khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon," tulis Pasal 8 aturan itu.

Presiden Jokowi meneken regulasi kenaikan tunjangan kinerja (tukin) untuk pegawai DPR RI pada Jumat (18/10) atau 3 hari jelang lengser di Minggu (20/10).

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 135 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam Perpres itu disebutkan, pada pasal 2 ayat 1 yaitu Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Adapun isi pasal 2 ayat 2 berbunyi Pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, untuk pajak penghasilan atas tunjangan kinerja dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tunjangan kinerja tersebut diberikan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku. Peraturan Presiden ini telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024 oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dan Presiden RI Joko Widodo.

Perpes ini merupakan pembaruan dari Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berikut ini Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan kelas jabatan.

Non Grade: Rp 41.550.000 naik 57,84 persen

Kelas Jabatan 17: Rp 41.550.000 naik 57,84 persen

Kelas Jabatan 16: Rp 32.540.000 naik 57,24 persen

Kelas Jabatan 15: Rp 24.100.000 naik 63,71 persen

Kelas Jabatan 14: Rp 21.330.000 naik 82,78 persen

Kelas Jabatan 13: Rp 13.670.000 naik 59,66 persen

Kelas Jabatan 12: Rp 12.370.000 naik 70,13 persen

Kelas Jabatan 11: Rp 10.974.000 naik 111,73 persen

Kelas Jabatan 10: Rp 8.458.000 naik 85,85 persen

Kelas Jabatan 9: Rp 7.474.000 naik 97,67 persen

Kelas Jabatan 8: Rp 6.349.000 naik 91,29 persen

Kelas Jabatan 7: Rp 5.079.000 naik 73,46 persen

Kelas Jabatan 6: Rp 4.837.000 naik 79,02 persen

Kelas Jabatan 5: Rp 4.607.000 naik 84,80 persen

Kelas Jabatan 4: Rp 4.179.000 naik 56,23 persen

Kelas Jabatan 3: Rp 3.980.000 naik 79,60 persen

Kelas Jabatan 2: Rp 3.154.000 naik 50,98 persen

Kelas Jabatan 1: Rp 2.575.000 naik 30,84 persen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Badan Pencarian dan Pertolongan (Badan SAR Nasional/Basarnas). Kenaikan tunjangan kinerja Basarnas terakhir kali dilakukan pada 2015.

Keputusan kenaikan tukin Basarnas ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Beleid itu ditekan langsung oleh Jokowi pada 11 Oktober 2024.

"Sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja," bunyi pertimbangan aturan baru tersebut, dikutip Selasa (15/10/2024).

Tunjangan kinerja diberikan pada 17 kelas jabatan. Dengan tunjangan paling rendah sebesar Rp 2,53 juta, dan yang tertinggi mencapai Rp 33,24 juta.

Besaran tukin terbaru di Basarnas:

- Kelas jabatan 17 Rp 33.240.000
- Kelas jabatan 16 Rp 27.577.500
- Kelas jabatan 15 Rp 19.280.000
- Kelas jabatan 14 Rp 17.064.000
- Kelas jabatan 13 Rp 10.936.000
- Kelas jabatan 12 Rp 9.896.000
- Kelas jabatan 11 Rp 8.757.600
- Kelas jabatan 10 Rp 5.979.200
- Kelas jabatan 9 Rp 5.079.200
- Kelas jabatan 8 Rp 4.595.150
- Kelas jabatan 7 Rp 3.915.950
- Kelas jabatan 6 Rp 3.510.400
- Kelas jabatan 5 Rp 3.134.250
- Kelas jabatan 4 Rp 2.985.000
- Kelas jabatan 3 Rp 2.898.000
- Kelas jabatan 2 Rp 2.708.250
- Kelas jabatan 1 Rp 2.531.250

Simak: Soal Polemik Tukin, Komisi X DPR Minta Kemdikbudristek Berikan Hak Dosen ASN

[Gambas:Video 20detik]

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap, dirinya telah kembali mendatangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperjuangkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin). Bahlil mengatakan, sebentar lagi Jokowi memberikan teken untuk kenaikan tukin ini.

Dia bahkan meyakini, urusan tukin ini selesai sebelum 18 Oktober 2024. "Bapak ini semua, saya kemarin datang lagi kepada Bapak Presiden. Untuk memperjuangkan apa yang menjadi sebuah keharusan dan tanggung jawab seorang pemimpin tertinggi di kementerian. Alhamdulillah, sedikit lagi sudah mulai paraf, sudah diparaf," kata Bahlil dalam acara ESDM Fun Run di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Namun, Bahlil kemudian mengatakan urusan tukin ini bisa rampung sebelum tanggal 19 Oktober. Pada kesempatan itu, ia juga berharap pemimpin di Kementerian ESDM bisa didukung dengan baik.

"Saya berjanji sama kalian, sebelum tanggal 19, saya akan menyelesaikan untuk kesejahteraan kalian semua. Siapapun pengganti saya ke depan, baik saya atau siapapun, mudah-mudahan kalian bisa support dengan baik, kerja sama yang baik," terangnya.

Selain itu, ia juga berpesan agar para pegawai tidak menzalimi masyarakat yang berada di lokasi tambang. Tak hanya itu, ia juga meminta pegawai tidak melupakan hak-hak masyarakat yang berada di sekitar pengeboran minyak.

"Dan tolong jangan kita khianati, zalimi rakyat-rakyat yang ada di daerah-daerah yang punya tambang dulu. Jangan sampai kita dirayu untuk kasih keperluan di Jakarta. Jaga, kalau pas pengeboran minyak. Jangan sampai kita lupa hak-hak masyarakat di daerah sekitar minyak. Jaga gunung berapi. Jangan sampai sudah meletus baru kalian kasih laporan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan tambah tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan pegawai ESDM ketika memberikan pidato dalam Penghargaan Subroto 2024 di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (10/10/2024) malam.

"Pak Menteri [ESDM] bolak balik mendorong saya menanyakan ke saya gak sekali dua kali, saya akan tandatangan kalau barang itu sampai di meja saya, sampai malam ini belum sampai di meja saya, begitu sampai saya akan tanda tangan yang namanya tunjangan," ujarnya.

Jokowi menuturkan, Bahlil sangat antusias dan terus mendorong dirinya untuk menandatangani tambahan tukin ke ESDM. Hal ini untuk mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan PNS di kementerian tersebut.

Presiden ke-7 RI itu tidak ragu untuk memberikan lantaran melihat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian ESDM dalam 10 tahun terakhir sangat besar hingga mencapai Rp1.800 triliun.

"Kita tahu dari 2014 sampai hari ini PNBP yang diterima negara dari ESDM berarti 10 tahun besar sekali kurang lebih Rp1.800 triliun. Kalau lihat 2 tahun lalu 2022 Rp348 triliun, kemudian di tahun 2023 itu Rp229 triliun, total nya juga sangat besar sekali," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berjanji bakal menaikkan tunjangan kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian ESDM.

Bahlil menilai para ASN di Kementerian ESDM selama ini telah bekerja keras. Dia mengibaratkan, para abdi negara itu sampai harus bekerja di pelosok-pelosok Tanah Air hingga di bawah gunung berapi. Namun, kata Bahlil, pemerintah belum memperhatikan kesejahteraan anak buahnya itu.

"Karena itu, izinkan saya lewat kesempatan yang berbahagia ini saya berjanji kepada Bapak-Ibu semua saya mohon doanya kiranya bisa mendapat tambahan tukin sebelum berakhir masa pemerintahan yang ada," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji bakal menandatangani kenaikan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) jika dokumennya sudah sampai di mejanya.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Malam Puncak HUT ke-79 Pertambangan dan Energi yang dihadiri pegawai Kementerian ESDM di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Ia mengatakan, hingga malam ini dokumen persetujuan kenaikan tukin tersebut belum sampai di mejanya. Maka dari itu dia belum meneken persetujuan kenaikan tukin pegawai Kementerian ESDM.

PEXELS/AHSANJAYA Ilustrasi gaji, tunjangan.

"Sampai malam ini belum, belum sampai di meja saya, tetapi memang sudah sedikit lagi. Jadi begitu sampai di meja saya, akan saya tandatangani yang namanya tunjangan," ujarnya.

Menurut Kepala Negara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berulang kali mendorongnya untuk menandatangani dokumen persetujuan tukin.

"Pak menteri ini, bolak-balik mendorong saya, menanyakan ke saya, enggak sekali dua kali. Saya akan tanda tangan kalau barang itu sampai di meja saya," imbuhnya.

Jokowi menambahkan, dirinya bisa saja menyatakan sudah menandatangani dokumen persetujuan tukin agar menyenangkan pegawai Kementerian ESDM. Namun, dia mengaku memilih untuk bersikap jujur karena dokumen tersebut memang belum diterimanya.

"Saya sebetulnya bisa saja ngomong, sudah saya tandatangani, tapi saya enggak mau. Memang belum, saya harus ngomong apa adanya. Belum saya tandatangani, belum sampai meja saya. Kalau saya jawab (ya), bohong namanya," ucap dia.