KOMPAS.com - Peserta yang masih aktif bekerja dapat mencairkan saldo JHT (Jaminan Hari Tua) BPJS Ketenagakerjaan. Pencairan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi pekerja bisa dilakukan melalui kantor cabang BPJamsostek.

Dilansir dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang masih aktif bekerja hanya bisa mencairkan sebagian saldo JHT-nya, dengan syarat minimal kepesertaan selama 10 tahun;

"Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif bekerja bisa mencairkan sebagian saldo JHT sebesar 30 persen untuk kepemilikan rumah atau 10 persen untuk persiapan masa pensiun dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun dalam keterangan tertulis pada Agustus 2024.

Lantas, bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di kantor cabang?

Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang

Menurut informasi resmi, cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi peserta yang masih aktif bekerja di kantor cabang sebagai berikut:

• Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat
• Bawa dokumen asli dan mengisi formulir pengajuan 'Klaim JHT'
• Setelah mengisi data formulir pengajuan 'Klaim Jaminan Hari Tua', ambil nomor antrean pada mesin atau bagian pencetak nomor antrean yang tersedia di kantor cabang
• Duduk di ruang tunggu untuk menunggu giliran diwawancara
• Saat tahap wawancara Anda akan melalui sesi tanya jawab dan verifikasi data dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan
• Setelah wawancara, proses pengajuan klaim JHT sudah selesai.

Peserta dapat menunggu saldo JHT cair. Saldo JHT akan ditransfer ke rekening peserta sesuai yang diisikan dalam formulir.

Sementara itu, syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja untuk program JHT 10 persen yaitu:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• KTP elektronik (e-KTP)
• Buku tabungan
• Kartu Keluarga (KK)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untuk pencairan saldo JHT sebesar 30 persen, membutuhkan dokumen tambahan sebagai berikut:

• Dokumen perbankan, yang tergantung dari peruntukannya dan diperoleh dari bank yang telah bekerjasama
• Buku tabungan bank kerjasama pembayaran JHT 30 persen untuk kepemilikan rumah.
• Bagi Anda yang mencairkan BPJS Ketenagakerjaan secara langsung di kantor cabang, bisa menunjukkan dokumen syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas untuk diproses lebih lanjut.

Sebagai catatan, pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja hanya bisa dilakukan di kantor cabang dan Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan.

Itulah ulasan mengenai bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi pekerja di kantor cabang dan syarat pencairannya.

KOMPAS.com - Peserta yang masih aktif bekerja dapat mencairkan saldo JHT (Jaminan Hari Tua) BPJS Ketenagakerjaan. Pencairan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi pekerja bisa dilakukan melalui kantor cabang BPJamsostek.

Dilansir dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang masih aktif bekerja hanya bisa mencairkan sebagian saldo JHT-nya, dengan syarat minimal kepesertaan selama 10 tahun;

"Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif bekerja bisa mencairkan sebagian saldo JHT sebesar 30 persen untuk kepemilikan rumah atau 10 persen untuk persiapan masa pensiun dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun dalam keterangan tertulis pada Agustus 2024.

Lantas, bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di kantor cabang?

Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang

Menurut informasi resmi, cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi peserta yang masih aktif bekerja di kantor cabang sebagai berikut:

• Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat
• Bawa dokumen asli dan mengisi formulir pengajuan 'Klaim JHT'
• Setelah mengisi data formulir pengajuan 'Klaim Jaminan Hari Tua', ambil nomor antrean pada mesin atau bagian pencetak nomor antrean yang tersedia di kantor cabang
• Duduk di ruang tunggu untuk menunggu giliran diwawancara
• Saat tahap wawancara Anda akan melalui sesi tanya jawab dan verifikasi data dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan
• Setelah wawancara, proses pengajuan klaim JHT sudah selesai.

Peserta dapat menunggu saldo JHT cair. Saldo JHT akan ditransfer ke rekening peserta sesuai yang diisikan dalam formulir.

Sementara itu, syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja untuk program JHT 10 persen yaitu:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• KTP elektronik (e-KTP)
• Buku tabungan
• Kartu Keluarga (KK)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untuk pencairan saldo JHT sebesar 30 persen, membutuhkan dokumen tambahan sebagai berikut:

• Dokumen perbankan, yang tergantung dari peruntukannya dan diperoleh dari bank yang telah bekerjasama
• Buku tabungan bank kerjasama pembayaran JHT 30 persen untuk kepemilikan rumah.
• Bagi Anda yang mencairkan BPJS Ketenagakerjaan secara langsung di kantor cabang, bisa menunjukkan dokumen syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas untuk diproses lebih lanjut.

Sebagai catatan, pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja hanya bisa dilakukan di kantor cabang dan Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan.

Itulah ulasan mengenai bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi pekerja di kantor cabang dan syarat pencairannya.

KOMPAS.com - Peserta yang masih aktif bekerja dapat mencairkan saldo JHT (Jaminan Hari Tua) BPJS Ketenagakerjaan. Pencairan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi pekerja bisa dilakukan melalui kantor cabang BPJamsostek.

Dilansir dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang masih aktif bekerja hanya bisa mencairkan sebagian saldo JHT-nya, dengan syarat minimal kepesertaan selama 10 tahun;

"Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif bekerja bisa mencairkan sebagian saldo JHT sebesar 30 persen untuk kepemilikan rumah atau 10 persen untuk persiapan masa pensiun dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun dalam keterangan tertulis pada Agustus 2024.

Lantas, bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di kantor cabang?

Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang

Menurut informasi resmi, cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi peserta yang masih aktif bekerja di kantor cabang sebagai berikut:

• Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat
• Bawa dokumen asli dan mengisi formulir pengajuan 'Klaim JHT'
• Setelah mengisi data formulir pengajuan 'Klaim Jaminan Hari Tua', ambil nomor antrean pada mesin atau bagian pencetak nomor antrean yang tersedia di kantor cabang
• Duduk di ruang tunggu untuk menunggu giliran diwawancara
• Saat tahap wawancara Anda akan melalui sesi tanya jawab dan verifikasi data dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan
• Setelah wawancara, proses pengajuan klaim JHT sudah selesai.

Peserta dapat menunggu saldo JHT cair. Saldo JHT akan ditransfer ke rekening peserta sesuai yang diisikan dalam formulir.

Sementara itu, syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja untuk program JHT 10 persen yaitu:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• KTP elektronik (e-KTP)
• Buku tabungan
• Kartu Keluarga (KK)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untuk pencairan saldo JHT sebesar 30 persen, membutuhkan dokumen tambahan sebagai berikut:

• Dokumen perbankan, yang tergantung dari peruntukannya dan diperoleh dari bank yang telah bekerjasama
• Buku tabungan bank kerjasama pembayaran JHT 30 persen untuk kepemilikan rumah.
• Bagi Anda yang mencairkan BPJS Ketenagakerjaan secara langsung di kantor cabang, bisa menunjukkan dokumen syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas untuk diproses lebih lanjut.

Sebagai catatan, pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja hanya bisa dilakukan di kantor cabang dan Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan.

Itulah ulasan mengenai bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi pekerja di kantor cabang dan syarat pencairannya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, hingga September 2024, jumlah klaim Jaminan Hari Tua (JHT) yang telah dibayarkan sebanyak 2,3 juta pekerja dengan nominal Rp 35,6 triliun.

Angka tersebut turun sebesar 15% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun mengatakan bahwa dari total kasus klaim JHT tersebut, sebesar 29% atau 693,6 ribu penerima manfaat merupakan pekerja terkena dampak PHK, dan sisanya karena mengundurkan diri.

“Di mana, angka tersebut meningkat 26% secarayear on year(YoY), dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Oni kepada KONTAN, Selasa (29/10).

Lebih lanjut, Oni menyebutkan bahwa hingga Setember 2024, BPJS Ketenagakerjaan juga telah membayarkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sekitar 40 ribu lebih pekerja ter PHK dengan total nominal mencapai Rp 289,96 miliar. Nominal tersebut meningkat 14% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Hingga September 2024, untuk penerima manfaat JKP meningkat 14% atau sebanyak 23.545 pekerja lebih banyak dibandingkan September 2023," imbuhnya.

Perlu diketahui, gelombang PHK semakin marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah pekerja terkena PHK Januari—Septmeber 2024 mencapai 52.993 pekerja.

Dengan kondisi tersebut, ditambah perekonomian global dan nasional yang masih mengalami volatilitas luar biasa, ia menuturkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk mengelola JHT dan JKP secara profesional dan selalu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Lebih lanjut, dia memprediksi, hingga tahun depan, gelombang PHK kemungkinan masih akan terus berlanjut, maka dari itu pihaknya menyiapkan strategi yang antisipatif dalam mengelola portofolio investasi dengan memperhatikan kondisi likuiditas, solvabilitas, optimasi hasil investasi, dan prinsip kehati-hatian.

“Untuk itu, kami senantiasa akan mengelola dengan prinsipliability driven, yang artinya kita tidak hanya mencarireturn, tapi kita juga memastikan bahwa klaim dari peserta bisa kita bayarkan,” kata dia kepada Kontan.co.id, Senin (23/9).

Selaras dengan hal ini, Ekonom Permata Bank, Josua Pardede memprediksi, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia akan meningkat hingga tahun 2025. Sehingga hal ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat yang akhirnya dapat mengurangi konsumsi domestik.

Josua menilai, aktivitas ekonomi dan pendapatan perusahaan yang turun berimbas pada penerimaan pajak dari sektor korporasi dan pajak penghasilan individu juga akan menurun.

"Dan pada akhirnya, pemerintah memang perlu meningkatkan anggaran belanja terutama untuk program-program sosial, seperti bantuan pengangguran yang juga akan berpotensi menambah beban fiskal," terang Josua kepada KONTAN, Selasa (29/10).

Bisnis.com, JAKARTA -- Maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) turut membuat pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) ramai di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Banyaknya peserta program jaminan sosial untuk pekerja yang hendak mencairkan klaim terlihat di salah satu kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di Pasar Minggu di Jl. Raya Pasar Minggu No.5 RT.7/RW.8 Kalibatan Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan.

Dari pantauan Bisnis di lokasi sekitar pukul 13.15 WIB, terlihat kantor yang berdiri di deretan ruko ini tetap sesak dengan peserta yang akan mencairkan klaim mereka. Bahkan, beberapa orang terlihat berdiri di luar karena tempat duduk di dalam penuh.

Dari keterangan sekuriti kantor, mayoritas peserta yang datang adalah mereka yang akan mencairkan klaim program Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

"Kalau datang jam segini [13.15 WIB], paling harus antre 2 jam baru dipanggil. Sehari itu bisa sampai 70 orang yang datang," kata sekuriti yang tidak bersedia namanya ditulis itu saat berbincang dengan Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Dari pantauan di lapangan, tempat duduk yang tersedia sudah mengantre 13 orang. Sementara, jumlah petugas yang melayani sebanyak dua orang, plus satu sekuriti yang juga turut membantu peserta saat kesulitan mengisi atau memahami formulir pengajuan klaim.

Salah satu peserta yang tidak kebagian tempat antre berkeluh kesah. "Ya terpaksa di luar, full tempatnya," kata ibu-ibu tersebut saat ditanya kenapa tidak masuk saja.

Padatnya kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan oleh peserta yang mencairkan klaim akhir-akhir ini juga dibagikan seorang warganet di media sosial X. Akun X @thepan_316 mencuitkan bahwa dirinya mendapat info dari sebuah grup WA yang berisi bagaimana banyaknya peserta yang harus dilayani pegawai BPJS Kesetanakerjaan ketika PHK melonjak.

"Makin ke sini makin banyak yang klaim tarik saldo BPJS dengan alasan PHK. Rata-rata usia 20-an sampai 30-an. Per hari bisa interview 50-an orang per pegawai BPJS. Saldo yang bisa ditarik rata-rata tidak sampai Rp20 juta," tulis akun tersebut.

Dalam catatan Bisnis, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengungkap pihaknya telah membayarkan klaim dan manfaat sebanyak Rp25,43 triliun sampai dengan Juni 2024. Pembayaran tersebut diberikan untuk 1,6 juta persetujuan. Sementara itu pada posisi akhir 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim dan manfaat sebanyak Rp52,72 triliun dengan total 4 juta klaim.

“Sampai dengan posisi Juni, total klaim yang masuk adalah 1,6 juta klaim dengan nominal klaim yang sudah dibayarkan adalah Rp25 triliun. Sampai dengan Juni polanya hampir mirip mendekati Rp25 triliun sampai akhir tahun Rp50–54 triliun,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan DPR RI Komisi IX, beberapa waktu lalu (2/7/2024).

Perinciannya untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 89.178 klaim dengan nominal Rp1,57 triliun. Sementara program Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 38.214 klaim dengan nominal Rp1,79 trilliun.

Di sisi lain, program Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai 1,44 juta klaim dengan nominal Rp21,12 triliun. Untuk klaim program Jaminan Pensiun (JP) mencapai 54.860 dengan nominal Rp751 miliar. Sementara program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) klaimnya mencapai 24.618 dengan nominal Rp184 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) turut membuat pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) ramai di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Banyaknya peserta program jaminan sosial untuk pekerja yang hendak mencairkan klaim terlihat di salah satu kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di Pasar Minggu di Jl. Raya Pasar Minggu No.5 RT.7/RW.8 Kalibatan Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan.

Dari pantauan Bisnis di lokasi sekitar pukul 13.15 WIB, terlihat kantor yang berdiri di deretan ruko ini tetap sesak dengan peserta yang akan mencairkan klaim mereka. Bahkan, beberapa orang terlihat berdiri di luar karena tempat duduk di dalam penuh.

Dari keterangan sekuriti kantor, mayoritas peserta yang datang adalah mereka yang akan mencairkan klaim program Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

"Kalau datang jam segini [13.15 WIB], paling harus antre 2 jam baru dipanggil. Sehari itu bisa sampai 70 orang yang datang," kata sekuriti yang tidak bersedia namanya ditulis itu saat berbincang dengan Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Dari pantauan di lapangan, tempat duduk yang tersedia sudah mengantre 13 orang. Sementara, jumlah petugas yang melayani sebanyak dua orang, plus satu sekuriti yang juga turut membantu peserta saat kesulitan mengisi atau memahami formulir pengajuan klaim.

Salah satu peserta yang tidak kebagian tempat antre berkeluh kesah. "Ya terpaksa di luar, full tempatnya," kata ibu-ibu tersebut saat ditanya kenapa tidak masuk saja.

Padatnya kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan oleh peserta yang mencairkan klaim akhir-akhir ini juga dibagikan seorang warganet di media sosial X. Akun X @thepan_316 mencuitkan bahwa dirinya mendapat info dari sebuah grup WA yang berisi bagaimana banyaknya peserta yang harus dilayani pegawai BPJS Kesetanakerjaan ketika PHK melonjak.

"Makin ke sini makin banyak yang klaim tarik saldo BPJS dengan alasan PHK. Rata-rata usia 20-an sampai 30-an. Per hari bisa interview 50-an orang per pegawai BPJS. Saldo yang bisa ditarik rata-rata tidak sampai Rp20 juta," tulis akun tersebut.

Dalam catatan Bisnis, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengungkap pihaknya telah membayarkan klaim dan manfaat sebanyak Rp25,43 triliun sampai dengan Juni 2024. Pembayaran tersebut diberikan untuk 1,6 juta persetujuan. Sementara itu pada posisi akhir 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim dan manfaat sebanyak Rp52,72 triliun dengan total 4 juta klaim.

“Sampai dengan posisi Juni, total klaim yang masuk adalah 1,6 juta klaim dengan nominal klaim yang sudah dibayarkan adalah Rp25 triliun. Sampai dengan Juni polanya hampir mirip mendekati Rp25 triliun sampai akhir tahun Rp50–54 triliun,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan DPR RI Komisi IX, beberapa waktu lalu (2/7/2024).

Perinciannya untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 89.178 klaim dengan nominal Rp1,57 triliun. Sementara program Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 38.214 klaim dengan nominal Rp1,79 trilliun.

Di sisi lain, program Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai 1,44 juta klaim dengan nominal Rp21,12 triliun. Untuk klaim program Jaminan Pensiun (JP) mencapai 54.860 dengan nominal Rp751 miliar. Sementara program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) klaimnya mencapai 24.618 dengan nominal Rp184 miliar.

KOMPAS.com - Peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan bisa melakukan cek saldo JHT online melalui aplikasi JMO Mobile.

Cara cek saldo JHT online ini cukup mudah, dengan terlebih dahulu harus memiliki akun di aplikasi JMO Mobile.

Sebagai informasi, Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dengan tujuan menjamin agar peserta menerima uang tunai saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Lantas, bagaimana cara cek saldo JHT online di aplikasi JMO Mobile?

Cara cek saldo JHT online di JMO Mobile

Dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, cara ek saldo JHT online di JMO Mobile sebagai berikut:

• Buka aplikasi dan login menggunakan akun peserta yang sudah terdaftar
• Pada halaman utama, pilih menu Jaminan Hari Tua
• Pilih Cek Saldo, pilih Nomor Kartu Peserta KPJ yang akan dicek saldo JHT-nya
• Setelah itu, saldo program JHT dari peserta tersebut akan ditampilkan secara detail lengkap dengan data yang dilaporkan.
• Sebagai informasi, menurut Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, peserta program JHT yaitu Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU).

Untuk diketahui, peserta akan mendapatkan manfaat program JHT berupa uang tunai dengan besaran akumulasi semua iuran yang dibayarkan ditambah hasil pengembangannya.

Lebih lanjut, peserta juga bisa mencairkan saldo JHT secara online. Cara klaim JHT online di JMO Mobile sebagai berikut:

• Buka aplikasi JMO, pilih menu Jaminan Hari Tua, lalu klik Klaim JHT
• Bagi peserta yang memenuhi syarat, akan muncul tiga centang hijau pada persyaratan pengajuan klaim JHT melalui aplikasi JMO, kemudian klik Selanjutnya
• Pilih salah satu Sebab Klaim, kemudian klik Selanjutnya
• Lakukan Pengecekan Data Kepesertaan, dan jika telah benar pilih Sudah
• Swafoto dengan klik Ambil Foto dengan ketentuan yang tertera
• Setelah itu, isikan Data NPWP dan Nomor Rekening yang aktif, kemudian klik Selanjutnya
• Pada halaman Rincian Saldo JHT akan tampil rincian saldo yang akan dibayarkan, klik Selanjutnya
• Lakukan pengecekan ulang keseluruhan data untuk memastikan data sudah benar, lalu klik Konfirmasi dan klik Simpan.

Nantinya, peserta yang mengajukan klaim JHT di JMO Mobile akan memperoleh jadwal wawancara online untuk proses verifikasi melalui video call dengan petugas BPJS Ketenagakerjaan.

Setelah proses pengajuan klaim selesai, peserta dapat menunggu uang tunai saldo JHT dan pengembangannya ditransfer ke nomor rekening peserta.

Itulah rangkuman mengenai cara cek saldo JHT online di JMO Mobile dan cara klaim JHT online di JMO Mobile.

KOMPAS.com -Cara klaim JHT atau program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, yang dulu dikenal sebagai BP Jamsostek, bisa dilakukan secara online di aplikasi JMO Mobile.

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Peserta program JHT akan menerima manfaat berupa uang tunai dengan besaran akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah hasil pengembangannya.

Lantas, bagaimana cara klaim JHT di JMO Mobile?

Cara klaim JHT via aplikasi JMO Mobile

Dikutip dari informasi resmi, cara klaim JHT online di aplikasi BPJS Ketenagakerjaan (JMO Mobile) sebagai berikut:

• Buka aplikasi JMO, pilih menu “Jaminan Hari Tua”, lalu klik "Klaim JHT"
• Bagi peserta yang memenuhi syarat, akan muncul tiga centang hijau pada persyaratan pengajuan klaim JHT melalui aplikasi JMO, kemudian klik "Selanjutnya"
• Pilih salah satu "Sebab Klaim", kemudian klik "Selanjutnya"
• Lakukan "Pengecekan Data Kepesertaan", dan jika telah benar pilih "Sudah"
• Swafoto dengan klik "Ambil Foto" dengan ketentuan yang tertera
• Setelah itu, isikan "Data NPWP dan Nomor Rekening" yang aktif, kemudian klik "Selanjutnya"
• Pada halaman "Rincian Saldo JHT" akan tampil rincian saldo yang akan dibayarkan, klik "Selanjutnya"
• Lakukan pengecekan ulang keseluruhan data untuk memastikan data sudah benar, lalu klik "Konfirmasi" dan klik "Simpan"
• Anda akan memperoleh jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui e-mail, untuk proses verifikasi via video call.

Setelah proses klaim JHT selesai, manfaat berupa uang tunai sesuai saldo JHT peserta akan ditransfer ke nomor rekening yang diisikan dalam formulir saat pencairan.

Peserta yang mengajukan klaim JHT bisa mengecek prosesnya secara online melalui laman www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking, dengan memasukkan nomor KPJ dan klik informasi status klaim.

Selain itu, proses klaim yang dilakukan juga dapat dilihat juga melalui aplikasi JMO dengan memilih menu Tracking Klaim.

Sebagai tambahan informasi, program JHT bisa diklaim oleh peserta yang sudah tidak bekerja lagi di suatu perusahaan, baik dikarenakan usia pensiun, resign, atau sebab lainnya sesuai kriteria.

Adapun kriteria peserta yang bisa melakukan pengajuan klaim JHT tersebut antara lain:

• Peserta mencapai usia pensiun 56 tahun
• Peserta mengundurkan diri
• Peserta mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)
• Peserta mencapai usia pensiun karena perjanjian kerja bersama (PKB) perusahaan
• Perjanjian kerja paruh waktu tertentu (PKWT)
• Berhenti usaha bukan penerima upah (BPU)
• Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
• Cacat total tetap
• Meninggal dunia
• Klaim sebagian jaminan hari tua (JHT) 10 persen
• Klaim sebagian jaminan hari tua (JHT) 30 persen

Itulah ulasan mengenai cara klaim JHT online di JMO Mobile dan kriteria peserta yang bisa mengajukan pencairan JHT.

KOMPAS.com -Cara klaim JHT atau program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, yang dulu dikenal sebagai BP Jamsostek, bisa dilakukan secara online di aplikasi JMO Mobile.

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Peserta program JHT akan menerima manfaat berupa uang tunai dengan besaran akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah hasil pengembangannya.

Lantas, bagaimana cara klaim JHT di JMO Mobile?

Cara klaim JHT via aplikasi JMO Mobile

Dikutip dari informasi resmi, cara klaim JHT online di aplikasi BPJS Ketenagakerjaan (JMO Mobile) sebagai berikut:

• Buka aplikasi JMO, pilih menu “Jaminan Hari Tua”, lalu klik "Klaim JHT"
• Bagi peserta yang memenuhi syarat, akan muncul tiga centang hijau pada persyaratan pengajuan klaim JHT melalui aplikasi JMO, kemudian klik "Selanjutnya"
• Pilih salah satu "Sebab Klaim", kemudian klik "Selanjutnya"
• Lakukan "Pengecekan Data Kepesertaan", dan jika telah benar pilih "Sudah"
• Swafoto dengan klik "Ambil Foto" dengan ketentuan yang tertera
• Setelah itu, isikan "Data NPWP dan Nomor Rekening" yang aktif, kemudian klik "Selanjutnya"
• Pada halaman "Rincian Saldo JHT" akan tampil rincian saldo yang akan dibayarkan, klik "Selanjutnya"
• Lakukan pengecekan ulang keseluruhan data untuk memastikan data sudah benar, lalu klik "Konfirmasi" dan klik "Simpan"
• Anda akan memperoleh jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui e-mail, untuk proses verifikasi via video call.

Setelah proses klaim JHT selesai, manfaat berupa uang tunai sesuai saldo JHT peserta akan ditransfer ke nomor rekening yang diisikan dalam formulir saat pencairan.

Peserta yang mengajukan klaim JHT bisa mengecek prosesnya secara online melalui laman www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking, dengan memasukkan nomor KPJ dan klik informasi status klaim.

Selain itu, proses klaim yang dilakukan juga dapat dilihat juga melalui aplikasi JMO dengan memilih menu Tracking Klaim.

Sebagai tambahan informasi, program JHT bisa diklaim oleh peserta yang sudah tidak bekerja lagi di suatu perusahaan, baik dikarenakan usia pensiun, resign, atau sebab lainnya sesuai kriteria.

Adapun kriteria peserta yang bisa melakukan pengajuan klaim JHT tersebut antara lain:

• Peserta mencapai usia pensiun 56 tahun
• Peserta mengundurkan diri
• Peserta mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)
• Peserta mencapai usia pensiun karena perjanjian kerja bersama (PKB) perusahaan
• Perjanjian kerja paruh waktu tertentu (PKWT)
• Berhenti usaha bukan penerima upah (BPU)
• Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
• Cacat total tetap
• Meninggal dunia
• Klaim sebagian jaminan hari tua (JHT) 10 persen
• Klaim sebagian jaminan hari tua (JHT) 30 persen

Itulah ulasan mengenai cara klaim JHT online di JMO Mobile dan kriteria peserta yang bisa mengajukan pencairan JHT.

KOMPAS.com -Cara klaim JHT atau program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, yang dulu dikenal sebagai BP Jamsostek, bisa dilakukan secara online di aplikasi JMO Mobile.

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Peserta program JHT akan menerima manfaat berupa uang tunai dengan besaran akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah hasil pengembangannya.

Lantas, bagaimana cara klaim JHT di JMO Mobile?

Cara klaim JHT via aplikasi JMO Mobile

Dikutip dari informasi resmi, cara klaim JHT online di aplikasi BPJS Ketenagakerjaan (JMO Mobile) sebagai berikut:

• Buka aplikasi JMO, pilih menu “Jaminan Hari Tua”, lalu klik "Klaim JHT"
• Bagi peserta yang memenuhi syarat, akan muncul tiga centang hijau pada persyaratan pengajuan klaim JHT melalui aplikasi JMO, kemudian klik "Selanjutnya"
• Pilih salah satu "Sebab Klaim", kemudian klik "Selanjutnya"
• Lakukan "Pengecekan Data Kepesertaan", dan jika telah benar pilih "Sudah"
• Swafoto dengan klik "Ambil Foto" dengan ketentuan yang tertera
• Setelah itu, isikan "Data NPWP dan Nomor Rekening" yang aktif, kemudian klik "Selanjutnya"
• Pada halaman "Rincian Saldo JHT" akan tampil rincian saldo yang akan dibayarkan, klik "Selanjutnya"
• Lakukan pengecekan ulang keseluruhan data untuk memastikan data sudah benar, lalu klik "Konfirmasi" dan klik "Simpan"
• Anda akan memperoleh jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui e-mail, untuk proses verifikasi via video call.

Setelah proses klaim JHT selesai, manfaat berupa uang tunai sesuai saldo JHT peserta akan ditransfer ke nomor rekening yang diisikan dalam formulir saat pencairan.

Peserta yang mengajukan klaim JHT bisa mengecek prosesnya secara online melalui laman www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking, dengan memasukkan nomor KPJ dan klik informasi status klaim.

Selain itu, proses klaim yang dilakukan juga dapat dilihat juga melalui aplikasi JMO dengan memilih menu Tracking Klaim.

Sebagai tambahan informasi, program JHT bisa diklaim oleh peserta yang sudah tidak bekerja lagi di suatu perusahaan, baik dikarenakan usia pensiun, resign, atau sebab lainnya sesuai kriteria.

Adapun kriteria peserta yang bisa melakukan pengajuan klaim JHT tersebut antara lain:

• Peserta mencapai usia pensiun 56 tahun
• Peserta mengundurkan diri
• Peserta mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)
• Peserta mencapai usia pensiun karena perjanjian kerja bersama (PKB) perusahaan
• Perjanjian kerja paruh waktu tertentu (PKWT)
• Berhenti usaha bukan penerima upah (BPU)
• Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
• Cacat total tetap
• Meninggal dunia
• Klaim sebagian jaminan hari tua (JHT) 10 persen
• Klaim sebagian jaminan hari tua (JHT) 30 persen

Itulah ulasan mengenai cara klaim JHT online di JMO Mobile dan kriteria peserta yang bisa mengajukan pencairan JHT.

KOMPAS.com -BPJS Ketenagakerjaan mempunyai sejumlah program di antaranya program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Perlu diketahui bahwa kedua program tersebut mempunyai tujuan dan manfaat yang berbeda-beda.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Sementara itu, program Jaminan Pensiun (JP) adalah program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilan karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

Dilansir dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, perbedaan JHT dan JP terletak pada manfaat program, tujuan, peserta program, dan besaran iuran.

Lantas, bagaimana detail mengenai perbedaan program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP)?

Perbedaan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP)

1. Manfaat progam

Pada program JHT, manfaat uang tunai meliputi:

• Pembayaran sekaligus

Ini berlaku bagi peserta yang mencapai usia pensiun (56 tahun), berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja di mana pun.

Selain itu, pembayaran program JHT sekaligus juga berlaku untuk peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Apabila peserta meninggal dunia, maka uang tunai akan diserahkan pada ahli waris yang ditunjuk.

• Pembayaran sebagian

Pembayaran sebagian berlaku untuk peserta yang berada dalam masa persiapan masa pensiun (sebesar 10 persen dari total saldo).

Ini juga berlaku bagi peserta yang berencana untuk ikut program kepemilikan rumah setelah menjadi peserta paling sedikit 10 tahun (maksimal 30 persen). Khusus manfaat tambahan ini, peserta hanya dapat mengambil maksimal 1 kali.

Pada program JP, manfaat uang tunai mencakup:

• Pensiun hari tua: uang bulanan apabila peserta telah memenuhi iuran minimum 15 tahun atau setara 180 bulan saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia
• Pensiun janda/duda: uang bulanan untuk janda/duda yang berstatus ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi
• Pensiun cacat: uang bulanan apabila peserta mengalami cacat total tetap dan kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan density rate 80 persen
• Pensiun anak: uang bulanan kepada anak dari ahli waris peserta (maksimal 2 orang yang didaftarkan pada program JP) sampai dengan usia 23 tahun, menikah, bekerja, atau meninggal dunia.

2. Tujuan

Program JHT memiliki tujuan mendukung finansial peserta saat menghadapi tiga kondisi, yaitu pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Sementara itu, program JP mempunyai misi yang lebih besar dari sekadar menyokong status finansial peserta. Sebab, jaminan sosial ini perlu menjamin derajat kehidupan yang layak saat peserta pensiun atau mengalami cacat total tetap.

3. Peserta program

Berdasarkan Pasal 4 PP 46/2015, peserta program JHT adalah Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU), di mana:

PU mencakup pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan, sedangkan BPU mencakup pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja selain pekerja mandiri.

Sementara itu, peserta JP adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, di mana:

• Pekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara adalah CPNS, PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara, pengawai pemerintah non-pegawai negeri, prajurit siswa TNI, dan peserta didik POLRI; dan
• pekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara adalah orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri, menjalankan perusahaan bukan miliknya, atau mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Dengan demikian, kelompok BPU tidak tergolong sebagai peserta program JP.

4. Besar iuran

Peserta PU membayar iuran sebesar 5,7 persen dari upah sebulannya, terdiri dari 2 persen ditanggung pekerja dan 3,7 persen ditanggung perusahaan/pemberi kerja.

Bagi peserta BPU membayar iuran yang disesuaikan dengan penghasilan masing-masing peserta, dengan iuran terendah sebesar Rp 20.000 dan tertinggi sebesar Rp 414.000.

Sementara pada program JP, ketentuan besaran iuran untuk pekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara adalah 3 persen, terdiri dari 2 persen ditanggung perusahaan/pemberi kerja dan 1 persen ditanggung pekerja.

Demikian rangkuman mengenai perbedaan program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan.