JAKARTA, KOMPAS.com -Sektor perkantoran dan logistik ternyata memiliki daya tarik bagi para investor yang berinvestasi properti di Asia Pasifik.

Laporan terbaru dari JLL menunjukan perkantoran dan logistik menyumbang lebih dari setengah nilai investasi yang tercatat.

Nilai investasi properti pada kuartal III tahun 2024 di Asia Pasifik mencapai 38,8 miliar Dolar AS atau setara dengan Rp 611,12 triliun.

Di sektor perkantoran, Seoul dan Tokyo menjadi pemain utama dengan fundamental perkantoran yang kuat.

“Pertumbuhan penyewaan pun terus melampaui tingkat inflasi di Seoul berkat permintaan yang tinggi, sampai-sampai tidak ada stok ruang perkantoran grade A yang tersisa untuk tahun 2025,” ungkap CEO Capital Markets JLL Asia Pacific Stuart Crow.

Berpindah ke daerah Tokyo, Jepang tingkat kekosongan ruang perkantoran grade A mendekati di angka 3 persen.

Sedangkan penyewaan ruang kantor tercatat naik tiga perempat dari pertumbuhan berturut-turut di kuartal ketiga.

Sementara itu, investor lokal dan asing optimistis terhadap sektor logistik juga terjadi di Jepang dan Australia, terutama di pasar-pasar strategis seperti Sydney dan Melbourne.

Investasi besar infrastruktur juga mulai muncul, bersamaan dengan alternatif real estat komersial seperti pusat data yang memanfaatkan momentum global untuk infrastruktur digital, energi terbarukan, dan keamanan energi (energy security).

Seiring lonjakan pasokan energi terbarukan di Asia Pasifik, yang mencakup 70 persen dari kapasitas listrik terbarukan secara global pada 2023, akan ada lebih banyak pendanaan yang akan tersalurkan ke sektor infrastruktur.

“Seiring meredanya inflasi di kawasan ini dan penurunan suku bunga The Fed pada bulan September, kami melihat bank sentral di Asia Pasifik mulai memasuki siklus penurunan suku bunga juga,” kata Head of Investor Intelligence, JLL Asia Pacific Pamela Ambler.

Imbal hasil properti mungkin akan mengikuti tren serupa, namun suku bunga jangka panjang diperkirakan tetap lebih tinggi dibandingkan dekade terakhir.

“Investor perlu memperhatikan bagaimana pasar meresponsnya," tandas Pamela.

JAKARTA, KOMPAS.com - Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen telah diperpanjang Pemerintah.

Menurut Head of Research Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia Yunus Karim, perpanjangan ini nyatanya berdampak positif terhadap pasar properti.

Yunus mengungkapkan hal ini dalam Jakarta Property Market Review Quarter III 2024 di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Memang, kita lihat dari ketika mulai tahun 2021 (diterapkan PPN DTP) sudah cukup berdampak ya pada pasar. Jadi, ketika ini diperpanjang untuk tahun 2024 untuk sektor properti cukup terdampak positif," jelasnya.

Yunus membeberkan, sektor yang terdampak positif dari penerapan ini adalah apartemen yang hampir selesai dibangun.

Kendati demikian, rumah tapak merasakan dampak positif yang lebih besar dari adanya kebijakan tersebut.

Berdasarkan laporan Jakarta Property Market Review Quarter III 2024 yang diterbitkan JLL Indonesia, aktivitas penjualan kondominium di Jakarta pada Kuartal III ini sebagian besar berasal dari proyek-proyek yang baru diluncurkan.

Contohnya, Two Sudirman yang berlokasi di kawasan CBD dan satu menara baru dari LRT City Tebet.

Head of Advisory JLL Indonesia Vivin Harsanto menambahkan, para pembeli lebih tertarik dengan pembangunan yang memiliki akses transportasi yang baik, terutama di wilayah Bodetabek.

Insentif PPN DTP dari pemerintah semakin mendukung penjualan kondominium yang siap huni.

"Sehingga, pembeli dapat memanfaatkan persyaratan pembelian yang menguntungkan," pungkasnnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sinyal resesi ekonomi di Amerika Serikat (AS) nyatanya berdampak pada sektor properti di Indonesia.

Menurut Country Head and Head of Logistics & Industrial Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia Farazia Basarah, tak dapat dimungkiri bahwa minat berinvestasi di Indonesia masih ada.

"Tapi, yang berubah adalah kriteria dari investasi tersebut. Jadi, misalnya return (pengembalian) yang dulu diharapkan tahun lalu cukup rendah, sekarang harus lebih tinggi," jelasnya dalam media briefing di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Sebab, apabila para investor luar negeri berinvestasi di Indonesia dengan meminjam ke bank, basis poinnya bisa naik 1 persen-2 persen dibandingkan tahun lalu.

Sehingga, mereka yang ingin berinvestasi properti di Indonesia menginginkan agar pengembalian dari investasi tersebut lebih tinggi.

Selain itu, keputusan untuk berinvestasi properti pun menjadi lama.

Memang, minat akan properti semakin banyak, namun para investor berpikir apakah keputusan berinvestasi tersebut layak atau tidak.

"Jadi, approval (persetujuan) dulunya bisa satu bulan, sekarang jadi tiga bulan. Mungkin, berkaitan juga Pilkada sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tapi yang sangat berpengaruh itu Pemilu," tambah di.

Dari sisi regulasi, Pemerintah menggenjot investasi di Indonesia melalui kebijakan Golden Visa.

Pada regulasi tersebut, investor asing berinvestasi di Indonesia dengan membuka kantor baru, baik dari individu maupun perusahaan dari 2,5 juta dollar AS hingga 50 juta dollar AS bisa mendapatkan Golden Visa 5 tahun-10 tahun.

"Jadi, hopefully (harapannya) dengan segala kriteria yang mungkin tadi menjadi strict (ketat) investasi di Indonesia, ada juga insentif dari Pemerintah terhadap investasi yang ada di Indonesia," tandas Farazia.