Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajarannya, pelaku industri pengolahan nonmigas atau manufaktur menantikan jurus terakhir pemerintah untuk memberantas mafia impor ilegal.

Kekuatan besar di balik selundupan barang impor disebut menjadi biang kerok ambruknya industri padat karya dalam negeri. Hal ini tercerminkan dari banyaknya pabrik yang tutup disertai PHK massal.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan langkah pemerintah dengan menghadirkan satgas impor ilegal saja tak cukup. Pihaknya ingin Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung membongkar sarang produk impor ilegal.

"Ya harus [diberantas], nanti kita bisa melihat seberapa besar kekuatan mafia impor dan seberapa besar keberpihakan pemerintahan Pak Jokowi pada sektor manufaktur padat karya," kata Redma saat dihubungi, Selasa (30/7/2024).

Redma juga mendukung rencana pemerintah untuk mengalihkan gerbang masuknya impor 7 komoditas manufaktur ke wilayah timur Indonesia, seperti Sulawesi dan Papua.

Menurutnya, bergesernya pintu masuk importasi ke wilayah timur dapat mempermudah pengawasan oleh Bea Cukai sehingga apabila terdapat impor 7 komoditas di gerbang selain pelabuhan tersebut dapat langsung ditindak.

"Tidak akan berdampak bagi biaya produksi di industri, karena itu berupa barang jadi. Tapi sangat penting karena akan mengurangi banyak praktik importasi ilegal," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Budi Susanto Sadiman, mengatakan pemindahan gerbang masuk impor ke Indonesia Timur merupakan ide bagus agar pengendaliannya lebih baik.

"Pihak yang menyalahgunakan produk impor untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan industri dalam negeri akan berpikir dua kali karena biaya transport yang lebih tinggi kalau di kirim ke Jawa. Jadi ada nilai perlindungan industri dalam negeri," tuturnya.

Budi menyebut biaya logistik dari wilayah timur bisa meningkat 2-3 kali lipat apabila tujuan pemasaran di Jawa atau Sumatra.

Terlebih, penggunaan pelabuhan di Indonesia Timur akan menghidupkan transportasi laut dan mengurangi biaya produk ke Indonesia Timur, karena sebelumnya biaya kapal dibebani biaya pulan pergi karena kurang barang dari Indonesia Timur.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji kemungkinan pemindahan pintu masuk impor untuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur, tepatnya ke Pelabuhan Sorong, Papua Barat dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan, usulan tersebut rencananya akan disampaikan kepada Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas).

Selain tujuh komoditas, kedua kementerian juga berencana untuk mengusulkan komoditas lain yang akan dipindah pintu masuk impornya ke kawasan Indonesia Timur.