Bisnis.com, JAKARTA - Hari ulang tahun ke-56 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diselimuti awan kelabu. Keharmonisan yang selama ini terjaga harus retak akibat perselisihan internal.

Puncaknya, konvensi anggota luar biasa menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dengan hasil Anindya Bakrie diklaim sebagai ketua umum baru menggantikan Arsjad Rasjid.

Proses yang berlangsung sangat cepat yakni konvensi dilaksanakan hari Jumat (13/9/2024) dan dilanjutkan Munaslub keesokan harinya, Sabtu (14/9/2024) membuat kudu Arsjad hanya mampu menerbitkan surat yang menyatakan bahwa 21 pengurus Kadin daerah menyatakan penolakan.

Beruntung, kedua kubu - Anindya Bakrie dan Arsjad Arsjad - tetap menggunakan kepala dingin untuk menjaga iklim usaha Tanah Air tetap kondusif.

Syahdan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan menjadi penengah dan memberikan solusi terbaik. Meskipun belakangan, Kepala Negara memutuskan untuk tidak turut campur.

Polemik yang diprediksi menjadi bola panas di akhir masa jabatan sang Presiden, harus diselesaikan secara damai oleh Kadin sendiri.

Rayakan HUT di Kantor Darurat

Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid memperingati HUT ke-56 Kadin Indonesia di kantor darurat, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Momen tersebut dibagikan Arsjad melalui platform Instagram resminya @arsjadrasjid, Selasa (24/9/2024).

“Hari ini tepat tanggal 24 September ada yang ulang tahun loh, namanya Kadin Indonesia,” ujar Arsjad, Selasa (24/9/2024).

Arsjad menyampaikan, ulang tahun Kadin kali ini digelar di kantor darurat, alih-alih di di Menara Kadin Indonesia yang berlokasi di Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Hari ini saya berada di kantor yang namanya kantor darurat untuk sementara seperti saya katakan kita ini harus agile. Jadi kita tetap bekerja di mana pun kita berada,” tutur Arsjad.

Lantaran tak diizinkan masuk, Arsjad sempat berinisiatif untuk menyewa tambahan kantor di lantai 3 gedung yang sama.

“Karena statusnya tidak jelas, kita pindahkan semua aset ke lantai 3 dengan sewa kantor yang jelas. Itu hak kita dan harusnya tidak ada yang bisa melarang kita untuk masuk ke Kantor Kadin tersebut,” tutur Arsjad dalam keterangannya, Senin (16/9/2024).

Hanya Ada Satu Kadin

Meskipun demikian, Arsjad tetap bersyukur karena bisa merayakan HUT ke-56 Kadin bersama dengan kaum lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1, di bilangan Jakata Timur. Dia pun mengaku terharu atas doa dan harapan dari banyak orang di hari lahir Kadin ini.

"Saya terharu ternyata banyak doa dan harapan dari setiap lapisan masyarakat. Dari pelaku UMKM, buruh, hingga pengusaha besar agar Kadin Indonesia dapat terus berdampak bagi perekonomian Indonesia.

Arsjad mengakui bahwa saat ini kondisi Kadin Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Dia mengatakan bahwa Kadin tengah bekerja keras untuk menjaga muruah organisasi, salah satunya dengan jalur hukum.

Meskipun demikian, Arsjad tetap mengajak seluruh pihak terkait untuk duduk bersama, mengesampingkan ego dan mencari solusi sesuai aturan yang berlaku.

"Ini bukan tentang saya, ini bukan tentang Arsjad, ini bukan tentang Anin, ini bukan tentang kekuasaan. Ini tentang bagaimana Kadin dapat berkolaborasi dan bersatu sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia," ujarnya dalam video yang diunggah di akun Instagram @arsjadrasjid, Selasa (24/9/2024).

Perbesar

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid (kiri) memberikan paparan didampingi Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi, Yukki Nugrahawan Hanafi saat konferensi pers menanggapi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 di Jakarta, Minggu (15/9/2024). / Bisnis - Abdurachman

Arsjad pun menegaskan bahwa Kadin Indonesia hanya satu dan memiliki misi memajukan Indonesia yakni mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% serta Indonesia Emas 2045.

Setali tiga uang, Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih versi Musyawarah Umum Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie menegaskan bahwa Indonesia hanya memiliki satu organisasi Kadin berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987.

"Terima kasih mandatnya, Dalam undang-undang juga Kadin adalah wadah dunia usaha, artinya Kadin hanya 1, dalam UU hanya satu," kata Anindya saat Perayaan HUT Kadin ke-56 di Menara Kadin, Selasa (24/9/2024).

Tak hanya itu, Anin - sapaan akrab Anindya Bakrie - menegaskan bahwa Kadin Indonesia memiliki misi mulia yakni memajukan perekonomian Indonesia.

"Kita sepakat bahwa Kadin akan terus menjadi mitra strategis pemerintah. Jadi artinya selalu bekerja sama untuk memikirkan kebaikan untuk ekonomi Indonesia," ujar Anindya.

Dualisme Kadin

Kadin Indonesia tengah diterpa masalah dualisme kepemimpinan usai digelarnya Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum baru menggeser Arsjad Rasjid.

Perseteruan antara kedua kubu semakin memanas. Bahkan, kubu Arsjad telah menggandeng mantan Ketua Mahkaham Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, untuk menempuh langkah hukum soal hasil Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 yang dianggap tidak sah atau ilegal.

Kuasa Hukum Kadin kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva, menegaskan penunjukkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum (Ketum) Kadin periode 2024 – 2029 tidak sah di mata hukum. Oleh karena itu, dia meminta agar Menkumham Supratman Andi Agtas tidak mengesahkan kepengurusan Kadin hasil Munaslub 2024.

Dia mengungkapkan pihaknya telah mengantongi bukti bahwa sebanyak 21 Kadin provinsi menyampaikan penolakan terhadap penyelenggaraan Munaslub Kadin yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

“Di dokumen ini ada 21 pemimpin provinsi yang diwakili oleh ketua umum masing-masing yang menolak Munaslub,” kata Hamdan dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Hamdan mengatakan Munaslub Kadin dapat digelar apabila telah mengantongi izin dari 50+1 anggota tingkat provinsi dan setengah dari jumlah anggota luar biasa yang memiliki hak suara.

Di samping itu, pelaksanaan Munaslub secara sah baru dapat digelar apabila mayoritas anggota Kadin telah memiliki satu kesepahaman bersama lewat peringatan tertulis dalam periode 2x30 hari.

Dia menyebut, kedua komponen tersebut tidak dipenuhi dalam pelaksanaan Munaslub Kadin 2024 yang menunjuk Anindya sebagai Ketum Kadin terpilih.

Dengan demikian, Hamdan selaku Kuasa Hukum Dewan Pengurus Kadin Indonesia menegaskan bakal menempuh langkah dan upaya yang benar menurut hukum untuk mempertahankan kepengurusan Kadin di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid.

“Tentu akan mengambil langkah dan upaya yang benar menurut hukum untuk mempertahankan kepengurusan. Sekarang ini kami siapkan dan kami kaji masalah detailnya dan kami tentukan dalam waktu akan datang,” pungkas Hamdan.

Perbesar

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024-2029 Anindya Bakrie (tengah) berbincang dengan Formatur kepengurusan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya (kanan) dan Ketua Umum Kadin Indonesia 2010-2015 Suryo Bambang Sulistyo di sela-sela perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-56 Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa (24/9/2024) / Bisnis-Himawan L Nugraha

Di sisi lain, Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa Anindya Bakrie sebagai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui Munaslub 2024.

Bambang yang juga merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu menilai terpilihnya Anindya telah sah menggeser Arsjad Rasjid. Pemilihan ini juga diklaim sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

"Jadi ini bukan soal pelanggaran, ini kebutuhan daerah-daerah yang minta untuk Munaslub. Jadi kebutuhan daerah. Bisa, dalam AD/ART dibaca saja, jadi tidak harus ada pelanggaran," kata Bambang kepada wartawan, Sabtu (14/9/2024).

Bamsoet menegakui bahwa Arsjad Rasjid tidak melanggar aturan sebagaimana disebutkan sejumlah pihak terkait dengan bergabungnya Arsjad sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat Pemilu 2024.

Alih-alih pelanggaran, dia menyebut penggantian Arsjad dilakukan sebagaimana permintaan dan kebutuhan dari Kadin daerah dengan alasan situasi politik yang berubah.

"Artinya sudah ada rentetan peristiwa dimana kadin pascapilpres tidak lagi tampak dirasakan oleh daerah itu tidak mesra lagi dengan pemerintah. Itu yang dirasakan daerah," jelasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa tidak ada dualisme dalam kepengurusan Kadin saat ini. Sebab, menurut dia, Munaslub Kadin 2024 sudah sah secara kuorum dan diputuskan oleh 28 Ketua Umum Kadin Daerah, 25 asosiasi dan Anggota Luar Biasa Kadin.

Munaslub hari ini juga disebut Bambang tidak menyalahi aturan lantaran peserta yang hadir mencapai lebih dari 23 anggota. Mekanisme pemilihan diatur oleh Dewan Pertimbangan yang selama ini mendapatkan masukan internal untuk mengadakan Munaslub.

Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah diterpa masalah dualisme kepemimpinan usai digelarnya Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum baru menggeser Arsjad Rasjid.

Perseteruan antara kedua kubu semakin memanas. Bahkan, kubu Arsjad telah menggandeng mantan Ketua Mahkaham Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, untuk menempuh langkah hukum soal hasil Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 yang dianggap tidak sah atau ilegal.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku baru saja membahas secara detil kisruh yang tengah terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Andi menyebutkan bahwa bersama dengan Kepala Negara mereka membahas topik mengenai kisruh kepemimpinan di Kadin antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.

Dia menjelaskan alasan membahas konflik di internal Kadin bersama dengan orang nomor satu di Indonesia itu lantaran berkaitan dengan perhitungan upah minimum ke depan.

Apalagi, dia mengatakan bahwa kelompok buruh akan terlibat membahas masalah tersebut dengan Dewan Pengupahan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia yang menjadi bagian dari Kadin.

"Saya sangat concern dengan Munas Kadin karena ini berkaitan dengan perhitungan upah minimum ke depan. Karena itu, Presiden menegaskan tadi saat pertemuan dengan saya, Presiden tidak akan ikut campur internal Kadin," katanya usai bertemu selama 2,5 jam dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/9/2024).

Lebih lanjut, dari pertemuan itu, Andi mengaku yakin bahwa Kepala Negara tidak ada menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penggantian posisi ketua umum Kadin dari Arsjad Rasjid ke Anindya Bakrie.

Penyebabnya, kata Anin Jokowi sepenuhnya menyerahkan masalah ini kepada internal Kadin untuk diselesaikan karena tidak ingin bola panas dilempar kepadanya dengan mengeluarkan keputusan presiden.

Andi pun mengaku tak rela apabila Jokowi dianggap cawe-cawe menyusul isu yang beredar adanya praktik timbal balik jabatan sehingga terjadi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin.

"Pak Jokowi tegaskan, 'Tidak ada Mas Andi. Urusan saya dengan parpol atau ada timbal balik, enggak ada. Tidak ada timbal balik apapun sehingga terjadi munas Kadin'. Presiden menegaskan ke saya langsung, enggak ada itu [cawe-cawe]," pungkas Andi.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak pernah menutup pintu untuk melakukan pertemuan dengan perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Jokowi mengatakan berkenan untuk bertemu dengan berbagai pihak, tetapi untuk persoalan di KADIN yang tengah hangat. Harapannya, agar masalah tersebut diselesaikan secara internal.

Hal ini disampaikannya usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center dan Kantor FIBA Indonesia di Menara Danareksa Jakarta, Selasa (17/9/2024).

“Siapapun bertemu dengan saya, Saya terbuka enggak ada masalah. Tapi sekali lagi selesaikan masalah kadin ini Di internal kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden, itu saja,” ujarnya kepada wartawan.

Dia pun mengaku bahwa sejauh ini belum ada surat yang masuk terkait permintaan pertemuan dengan dirinya.

“Belum ada yang sampai di meja saya,” pungkas Jokowi.

Sebelumnya Istana Kepresidenan menyebut Ketua KADIN Arsjad Rasjid telah menyampaikan surat yang ditujukan untuk Presiden Ke-7 RI itu.

Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa surat diterima pada kemarin, Minggu (15/9/2024) oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

“Kami telah menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid. Surat tersebut, posisinya masih di Kemensetneg, belum disampaikan ke Bapak Presiden,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (16/9/2024)

Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa pihaknya akan segera memproses surat tersebut dalam waktu dekat.

Menurut catatan Bisnis, Arsjad Rasjid telah menyurati Presiden Joko Widodo terkait polemik Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai ketua umum.

Anindya Bakrie adalah mantan kompetitor Arsjad dalam Munas Kadin di Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 lalu. Dia saat ini telah ditetapkan sebagai Ketua Umum mendepak Arsjad melalui Munaslub yang berlangsung di Jakarta, Sabtu kemarin.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” ujar Arsjad Rasjid dalam keterangan resminya, Minggu (15/9/2024).

Arsjad menambahkan, dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD/ART yang sudah ditetapkan,” tegas dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa tak pernah menutup pintu untuk melakukan pertemuan dengan perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Jokowi mengatakan berkenan untuk bertemu dengan berbagai pihak, tetapi untuk persoalan di KADIN yang tengah hangat. Harapannya, agar masalah tersebut diselesaikan secara internal.

Hal ini disampaikannya usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center dan Kantor FIBA Indonesia di Menara Danareksa Jakarta, Selasa (17/9/2024).

“Siapapun bertemu dengan saya, Saya terbuka enggak ada masalah. Tapi sekali lagi selesaikan masalah kadin ini Di internal kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden, itu saja,” ujarnya kepada wartawan.

Dia pun mengaku bahwa sejauh ini belum ada surat yang masuk terkait permintaan pertemuan dengan dirinya.

“Belum ada yang sampai di meja saya,” pungkas Jokowi.

Sebelumnya Istana Kepresidenan menyebut Ketua KADIN Arsjad Rasjid telah menyampaikan surat yang ditujukan untuk Presiden Ke-7 RI itu.

Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa surat diterima pada kemarin, Minggu (15/9/2024) oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

“Kami telah menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid. Surat tersebut, posisinya masih di Kemensetneg, belum disampaikan ke Bapak Presiden,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (16/9/2024)

Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa pihaknya akan segera memproses surat tersebut dalam waktu dekat.

Menurut catatan Bisnis, Arsjad Rasjid telah menyurati Presiden Joko Widodo terkait polemik Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai ketua umum.

Anindya Bakrie adalah mantan kompetitor Arsjad dalam Munas Kadin di Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 lalu. Dia saat ini telah ditetapkan sebagai Ketua Umum mendepak Arsjad melalui Munaslub yang berlangsung di Jakarta, Sabtu kemarin.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” ujar Arsjad Rasjid dalam keterangan resminya, Minggu (15/9/2024).

Arsjad menambahkan, dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD/ART yang sudah ditetapkan,” tegas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kisruh perebutan kursi Ketua Umum Kadin Indonesia antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie masih bergulir usai adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024.

Ketum Kadin periode 2021-2026, Arsjad Rasjid mengaku telah menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan polemik Munaslub Kadin 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin yang baru.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” ujar Arsjad Rasjid dalam keterangan resminya, Minggu (15/9/2024).

Arsjad menambahkan, dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Arsjad sebelumnya menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar Sabtu (14/9/2024) lalu tidak sah atau ilegal. Dia mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.

"Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Dia menerangkan bahwa dewan Pengurus Kadin saat ini sedang melakukan invetigasi dan pengkajian atas pelanggaran AD/ART. Arsjad meyakini dari hasil penyelidikan akan terungkap bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub yang diselenggarakan kelompok-kelompok tertentu.

Arsjad menyatakan pihaknya juga akan bertemu pemerintah saat ini maupun pemerintahan baru mendatang terkait rencana penerbitan Keppres baru dan hasil investigasi Munaslub.

"Bukan cuma masalah status Keppresnya, tapi tetap kita berjalan seperti biasa saja bahwa ada kejadian yang terjadi Munaslub ilegal ini akan kami laporkan. Kita harus berdiri dalam konteks hukum UU governance Kadin Indonesia," jelasnya.

Respons Istana

Sementara itu, Istana Kepresidenan mengaku telah menerima surat dari Ketua Kadin Arsjad Rasjid yang ditujukan untuk Presiden Jokowi.

Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa surat diterima pada Minggu (15/9/2024) oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

“Kami telah menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid. Surat tersebut, posisinya masih di Kemensetneg, belum disampaikan ke Bapak Presiden,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (16/9/2024).

Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa pihaknya akan segera memproses surat tersebut dalam waktu dekat.

Ari membantah bahwa ada keterlibatan Presiden Jokowi dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Jokowi sangat menghormati lembaga tersebut sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal dan AD/ART.

"Tidak ada cawe-cawe dari Presiden. Itu urusan internal Kadin," ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (16/9/2024).

Ari menyatakan bahwa Istana belum menerima Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (SK Kemenkumham) terkait dengan pengangkatan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin. Ari mengatakan keterlibatan pemerintah pertama kali dalam proses internal Kadin itu baru berangkat dari Kemenkumham.

Sebelumnya, kubu Anindya, Minggu (15/9/2024), sudah menggelar pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas.

Dalam pertemuan tersebut, Menkumham Supratman Andi Agtas memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024–2029 dalam Munaslub yang digelar pada 14 September 2024.

“Saya ucapkan selamat ke Mas Anin [Anindya Bakrie] atas amanah yang baru,” kata Supratman dalam acara sarasehan yang digelar Kadin di Menara Kadin Indonesia pada Minggu (15/9/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Supratman mengungkapkan bahwa Kadin merupakan mitra strategis pemerintah terutama dalam pertumbuhan ekonomi RI.

Supratman mengatakan, kehadiran pengusaha yang tergabung dalam Kadin menjadi dua sisi mata uang sekalipun berbeda sisinya, tetapi satu kesatuan antara pemerintah dan pengusaha. Menurutnya pemerintah memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) dari sisi politik dan ketenagakerjaan.