REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PDI Perjuangan kembali menyampaikan konfrontasi terbuka dengan menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan aparat penegak hukum dalam melakukan intimidasi terhadap kelompok-kelompok yang tak tunduk terhadap kekuasaan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menunjukkan video dan rekaman suara mirip Presiden Jokowi yang menyampaikan akan ‘menggigit’ siapa saja yang bertentangan dengan jalan politik kekuasaan.

Dalam video dan rekaman yang disampaikan Hasto kepada wartawan tersebut, terdengar suara mirip Presiden Jokowi yang mengatakan, “Jangan main-main… Sekali lagi, yang gigit saya sendiri, lewat cara-cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin saja, di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau menggigit sendiri, kan ndak mungkin,” begitu rekaman video dan suara yang ditunjukkan Hasto saat ditemui wartawan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam rekaman tersebut haruslah dipandang sebagai bentuk reaksi dan sikap untuk mengintimidasi atas sesuatu yang tak sesuai dengan pandangan kekuasaan. Hal tersebut, kata Hasto, merupakan cara-cara pemegang kekuasaan yang tak bijak. “Ini merupakan bagian kita lihat dari berbagai upaya-upaua yang mencoba menekan,” ujar Hasto.

“Tadi kan beredar video, bagaimana Pak Jokowi mengatakan akan menggunakan hukum dan melakukan pembisikan kepada ketua KPK kepada Jaksa Agung, Kapolri itu tadi video yang saya terima,” begitu sambung Hasto.

Soal rekaman video dan suara yang disampaikan Hasto Kristiyanto tersebut, Istana Negara membenarkan cuplikan tersebut merupakan suara dari Presiden Jokowi. Namun membantah bahwa penyampaian presiden tersebut terkait dengan penggunaan lembaga penegak hukum untuk kepentingan kekuasaan.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan, Hasto memotong, bahkan ‘memelintir’ makna dari penyampaian Presiden Jokowi tersebut, sebagai intimidasi untuk pihak-pihak tertentu. “Tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh Bapak Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Apalagi narasi itu, diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi,” begitu kata Ari kepada Republika, Sabtu (17/8/2024).

Ari menjelaskan, video dan rekaman suara tersebut merupakan potongan dari pidato Presiden Jokowi pada 2019 lalu. Ketika itu, Presiden Jokowi membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di SICC Sentul, Bogor, 13 November 2019. Dalam penyambutan tersebut, kata Ari, Presiden Jokowi menyampaikan agar tidak ada pihak-pihak yang coba main-main dalam pelaksanaan program prioritas pemerintahan.

“Konteks pernyataan Bapak Presiden Jokowi dalam acara tahun 2019 tersebut, adalah agar tidak ada pihak manapun yang main-main, dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan, antara lain, penciptaan lapangan kerja, dan memperbaiki keinjer ekspor dan impor yang semuanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara,” begitu ujar Ari.

Rekaman video dan suara dalam pidato Presiden Jokowi 2019 ketika itu, kata Ari, pun masih dapat diakses di sejumlah media terbuka hingga kini. “Namun rekaman video pidato Presiden Jokowi tersebut, dipotong dan ditampilkan tidak utuh (oleh Hasto) sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat,” begitu ujar Ari.

Dalam penelusuran Republika, Presiden Jokowi pada Rabu, 13 November 2019 memang menyatakan akan 'menggigit' para pihak yang mengganggu agenda besar pemerintah lima tahun ke depan. Hal itu dikatakan Jokowi pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.

Pernyataan itu persis seperti rekaman yang diputar Hasto. "Kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin saja, di sana ada yang main-main," kata Jokowi saat itu. Pernyataan itu bukan disampaikan diam-diam, tapi di atas podium di depan orang banyak yang datang di acara tersebut.

Jokowi mengatakan agenda besar pemerintah lima tahun ke depan antara lain, penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor dan impor. Ia mengingatkan kepada para pihak untuk tidak bermain-main dalam agenda besar pemerintah itu. "Saya sudah wanti-wanti betul, Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri, akan saya gigit sendiri," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap sosok yang disebut ingin mengambil alih posisi ketua umum adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun isu tentang Jokowi ingin mengambil posisi ketua umum PDIP bukan pertama kali muncul belakangan ini. Pada 2023, Hasto sempat menyampaikan hal tersebut di sejumlah kesempatan. Kepala Negara pun juga sudah pernah memberikan respons.

Namun, pada Rabu (14/8/2024), Megawati Soekarnoputri kembali melontarkan pernyataan bahwa adanya sosok yang ingin mengambil partainya itu menjadi alasan mengapa dia bersedia kembali menjabat ketua umum.

Saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024), Hasto pun langsung terang-terangan menyebut sosok dimaksud adalah Jokowi.

"Ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi, yang menyatakan keinginan dari Pak Jokowi untuk menduduki posisi ketua umum PDI Perjuangan. Itu pernah saya sampaikan ke publik," ujarnya setelah bertemu dengan penyidik KPK terkait dengan pemeriksaan sebagai saksi di kasus DJKA Kemenhub.

Mantan anggota DPR itu lalu mengaitkannya dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar, Minggu (11/8/2024). Menurutnya, apa yang terjadi di Golkar juga berawal dari rumor.

"Ternyata itu kan terjadi, maka apa yang disampaikan Bu Megawati Soekarnoputri tersebut, itu adalah benar," ujarnya.

Untuk itu, Hasto menegaskan bahwa Megawati bukan hanya Ketua Umum PDIP. Dia mengatakan bahwa ketua umum partainya itu merupakan Putri Proklamator dan suatu bagian dari ide, gagasan serta cita-cita dibangunnya suatu negara hukum.

Hasto lalu mengingatkan, ketika ada pihak-pihak yang mencoba secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan kekuasaannya untuk mencampuri kedaulatan PDIP yang dijamin oleh konstitusi serta undang-undang, maka seluruh jajaran partai bakal siap membela Megawati.

Adapun sehari sebelumnya, Hasto sempat memberi sinyal soal siapa yang dimaksud oleh Megawati ingin mengambil alih PDIP. "Ada yang dikatakan Ibu tadi mainnya belakang. Ketika ditanya, tidak tahu, tidak ikut-ikutan, tidak campur tangan," ujarnya kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Pernyataan Megawati itu disampaikan sesaat setelah memberikan rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah di 305 provinsi serta kabupaten/kota jelang Pilkada Serentak 2024. "Saya bilang ke Hasto. 'To pikirin dulu To, saya kepingin juga kumpul sama keluarga, ini ketum lagi, ketum lagi'. Sudah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Gawat. Gile. Wartawan tulis, gile," ujarnya di DPP PDIP, Jakarta.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada April 2024, Jokowi merespons pernyataan Hasto soal dugaan dirinya sempat ingin merebut kursi ketua umum PDIP. "

Bukannya Golkar? Katanya mau ngerebut Golkar, [sekarang] katanya mau ngerebut [PDIP] masa semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu,” tandas Jokowi.

Sebelumnya, pada Oktober 2023, Jokowi merespons soal adanya dukungan kepadanya untuk menjadi ketua umum partai berlogo banteng moncong putih itu. “Waduh, saya mau pensiun pulang ke Solo,” katanya usai menghadiri perayaan HUT ke-78 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Bisnis.com, JAKARTA – Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI, Grace Natalie membantah bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara secara tergesa-gesa.

Hal ini disampaikannya untuk menjawab sorotan dari Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat terkait pembangunan IKN yang dinilai terlalu dipaksakan.

"Kemarin Pak Djarot Saiful Hidayat mengatakan ke media, proyek IKN merupakan kebijakan yang terlalu dipaksakan dan dibuat tergesa-gesa. Silakan Pak Djarot datang sendiri ke IKN. Kalau hanya melihat dari jauh, sangat mungkin tidak akurat. Bahaya, banyak info menyesatkan. Hati-hati, bisa kepleset," katanya kepada wartawan, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut, kata Grace, pemerintah tak pernah ‘kesusu’ dalam membangun Ibu Kota yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu. Bahkan, dia mengklaim proyek IKN sudah dikerjakan dengan cermat dan sesuai prosedur.

Oleh sebab itu, Grace menyebut bahwa rencana peringatan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang pun mendekati siap untuk dilakukan.

"Seluruh prosedur dilalui, tidak ada yang dilewati. Untuk peringatan HUT RI, semua sudah mendekati siap. Termasuk infrastruktur dasar seperti air minum, kelistrikan, dan akses jalan," ucapnya.

Politisi asal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu melanjutkan bahwa perayaan HUT Ke-79 RI di IKN juga ingin menunjukkan wajah baru Indonesia kepada masyarakat, sehingga wajar pemerintah akan membangun IKN sesuai perencanaan.

"IKN adalah wajah Indonesia. Pasti dibuat sebagus mungkin, sesempurna mungkin. Pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia," pungkas Grace.