Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Joko Widodo menyusun asumsi dasar makro ekonomi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025, sebagai pedoman bagi presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun pertama pemerintahannya.

Hal tersebut menjadi mekanisme rutin yang berlangsung setiap masa transisi pemerintahan, yakni pemerintahan presiden saat itu berkoordinasi dan mengakomodir program-program dari presiden penerusnya.

Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan mengenai asumsi makro dan APBN 2025 pada Jumat (16/8/2024) di hadapan para anggota dewan dan pemimpin pemerintahan. Pidato itu menjadi gambaran bagaimana pemerintah memandang perekonomian tahun depan sekaligus anggaran dan rencana belanja yang disiapkan.

Salah satu tolok ukur utama adalah target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2%, yang angkanya sama dengan target tahun ini.

"Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan sebesar 5,2%. Karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik. Daya beli masyarakat akan dijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi," ujar Jokowi pada Jumat (16/8/2024).

Pertumbuhan ekonomi tertinggi selama pemerintahan Jokowi terjadi pada 2022, yakni mencapai 5,31%. Angka itu tidak lepas dari efek basis rendah (low based effect), karena pertumbuhan ekonomi 2021 ada di 3,69% atau dalam tahap pemulihan dari pandemi Covid-19.

Target pertumbuhan ekonomi 2025 masih landai.

Dari sisi inflasi, pemerintah menargetkan untuk terjaga di level 2,5%. Angka itu sejalan dengan tren inflasi tahun ini, yang sejak Januari 2024 menyentuh 2,57% (year-on-year/YoY), sempat naik, hingga Juli 2024 turun ke 2,13% (YoY).

Meskipun inflasi diyakini terjaga, tolok ukur pemerintah terhadap nilai tukar rupiah justru tampak tidak begitu optimistis. Pemerintah mematok asumsi makro nilai tukar 2025 di Rp16.100 per dolar AS, lebih tinggi dari asumsi 2024 yakni Rp15.000 per dolar AS.

Setelah pembacaan Nota Keuangan oleh Jokowi, pada perdagangan Jumat (16/8/2024) kurs rupiah ditutup menguat 0,04% ke level Rp15.693 per dolar AS. Beberapa waktu terakhir rupiah menunjukkan penguatannya dan berhasil menembus batas psikologis Rp16.000 per dolar AS.

Pemerintah juga mematok suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun di level 7,1%. Asumsi itu naik dari tolok ukur 2024 yakni 6,7%.

Jokowi menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau dan akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia. Tolok ukur yieldSBN yang tinggi dapat menjadi strategi untuk menarik modal masuk ke Tanah Air—meskipun biaya untuk membayar imbal hasilnya menjadi meningkat.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada US$82 per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 600 ribu barel per hari dan 1 juta barel setara minyak per hari.

Asumsi harga minyak mentah tetap sama dengan 2024. Namun demikian, target lifting minyak dan gas tercatat turun dari 2024, seiring tantangan untuk mencapai target yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Asumsi Dasar Makro Ekonomi 2025

APBN 2025: Menjaga Porsi Defisit meskipun Belanja Pecah Rekor

Pemerintah mematok defisit APBN sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 triliun dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025. Proyeksi defisit itu lebih tinggi dari asumsi 2024, yakni 2,29%.

Tidak hanya itu, proyeksi defisit APBN 2,53% menjadi yang tertinggi setelah pandemi Covid-19, yakni pada 2020 defisit 6,09% dan 2021 defisit 4,65%.

"Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun, yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, pendapatan negara pada 2025 direncanakan sebesar Rp2.996,9 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

"Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur," ujarnya.

Sementara itu belanja negara pada 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Target anggaran belanja tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Menurut catatan Bisnis, sebelumnya proyeksi anggaran belanja paling tinggi terdapat dalam APBN 2024 yaitu sebesar Rp3.325,1 triliun, tetapi tahun depan ternyata targetnya lebih tinggi.

Belanja pemerintah pusat akan dianggarkan untuk sektor pendidikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah; untuk perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun; dan untuk kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun.

Lalu untuk ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun, dan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun.

"Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian," kata Jokowi.

Postur APBN 2025 (dalam triliun rupiah)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pamer neraca dagang yang selalu surplus selama lebih dari 4 tahun terakhir.

Pada pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 berserta Nota Keuangan, Jokowi menyebut neraca perdagangan berhasil menorehkan surplus selama 51 bulan berturut-turut.

Neraca perdagangan yang positif itu juga beriringan dengan nilai ekspor Indonesia yang naik lebih dari 70% atau mencapai US$259 miliar pada 2023.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjadi di kisaran 5%. Menurutnya, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi global yang hanya sekitar 3,4%.

"Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat, neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir," kata Jokowi dalam pidato RAPBN dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (15/8/2024), Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa surplus perdagangan Juli 2024 senilai US$0,47 miliar. Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa dengan realisasi itu, neraca dagang Indonesia mencatatkan surplus dalam 51 bulan sejak Mei 2020.

"Pada Juli 2024 neraca perdagangan barang tercatat surplus US$0,47 miliar atau turun sebesar US$1,92 miliar secara bulanan. Surplus Juli 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya ataupun dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya," ujarnya dalam konferensi pers pada Kamis (15/8/2024).

Amalia melanjutkan surplus neraca perdagangan pada Juli 2024 ditopang oleh surplus perdagangan komoditas nonmigas senilai US$2,16 miliar.

"Secara tahunan semua sektor mengalami peningkatan, terutama didorong oleh kenaikan nilai ekspor industri pengolahan sebesar 4,56% yang memberikan andil peningkatan sebesar 3,46%," ujar Amalia.

Secara kumulatif atau sepanjang periode Januari—Juli 2024, ekspor tercatat senilai US$147,03 miliar lalu impor senilai US$131,38 miliar, sehingga surplus neraca dagang barang Indonesia periode Januari—Juli 2024 mencapai US$15,92 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) paling banyak mengucapkan kata "Indonesia" dalam pidato kenegaraan terakhirnya. Kata-kata lain yang berulang kali disebut dalam pidato kenegaraan Jokowi di antaranya adalah undang-undang (UU), kerja, energi, hingga maaf.

Jokowi sampaikan pidato kenegaraan terakhir dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, pada Jumat (16/8/2024). Pidato kali ini menjadi unik, lantaran menjadi pidato terakhir Jokowi sebelum menyerahkan kepemimpinannya kepada presiden terpilih Prabowo Subianto pada Oktober 2024 mendatang.

Presiden membuka pidatonya dengan menceritakan genap 10 tahun ia menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia dan menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, sambil mengatasnamakan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Tidak Lupa, Jokowi juga menyampaikan berbagai prestasi sang Tanah Air. Contohnya saja, Jokowi banyak menyampaikan prestasi di bidang hukum. Setelah 79 tahun merdeka, Jokowi pamer bahwa Indonesia akhirnya memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal.

Sebab demikian, undang-undang menjadi salah satu kata yang paling banyak muncul dalam Pidato kenegaraan kali ini. Dia juga menyampaikan suksesi dari DPR, DPD, hingga Mahkamah Konstitusi seperti menyelesaikan undang-undang strategis, pengawasan pelaksanaan UU, serta menangani lebih dari 202 perkara pengujian UU dan mengadili sengketa pemilu.

Bisnis menggunakan piranti Word Cloud Generator untuk melihat kata apa yang paling banyak muncul dalam Pidato Kenegaraan Jokowi 2024. Sejumlah kata yang tidak kontekstual diabaikan dari perhitungan, seperti kata "dan", "oleh", "yang", dan lain-lain.

Berdasarkan perhitungan itu, "Indonesia" menjadi kata yang paling banyak disebut oleh Jokowi dalam pidatonya, yakni mencapai 24 kali. Lalu, "Negara" muncul 14 kali, "UU" sebanyak 20 kali, "Rakyat" 10 kali, dan "Masyarakat" 8 kali.

Berikut kata-kata yang paling banyak muncul dalam Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2024:

• Indonesia (24 kali)
• Negara (14 Kali)
• UU (10 Kali)
• Rakyat (9 Kali)
• Masyarakat (8 Kali)
• Bangsa (8 Kali)
• Kerja (7 Kali)
• Pembangunan (6 Kali)
• Negeri (6 Kali)
• Energi (6 Kali)
• Harapan (5 Kali)
• Anggaran (5 Kali)
• Desa (4 Kali)
• Daerah (4 Kali)
• Dunia (4 Kali)
• Ekonomi (4 Kali)
• Transisi (4 Kali)
• Ma'ruf (3 Kali)
• Tantangan (3 Kali)
• Cita-Cita (3 Kali)
• Perubahan (3 Kali)
• Persatuan (3 Kali)

Perbesar

Namun, terdapat juga kata-kata yang menarik perhatian seperti kata "maaf". Hal ini lantaran Jokowi, yang juga mengatasnamakan sang Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan permintaan maaf bagi setiap pihak yang kecewa hingga hal-hal yang mungkin belum terwujud.

Jokowi juga sempat menyebut soal "Prabowo", sang Presiden Terpilih, yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinannya. Ia berharap bahwa Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk dan kemudahan baginya dalam memimpin Indonesia.

Digitalisasi dan komoditas juga tak lupa disebut. Ia menyebut soal "Digitalisasi" sebanyak 3 kali dalam konteks layanan pemerintah, kemudian "Nikel", "Bauksit", "Tembaga" sebanyak 2 kali, dalam konteks smelter dan industri pengolahan, dan langkah tidak lagi mengekspor bahan mentah.

Kali ini Jokowi juga menyebut kata "iklim" sebanyak satu kali dalam konteks klaimnya bahwa Indonesia berhasil mengatasi krisis iklim—setelah dalam pidato tahun lalu dia tidak sama sekali menyebutkannya. Dia juga menyebut kata "hijau" dua kali, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi tersebut.