Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap upaya untuk memberantas judi online.

OJK menyebut aktivitas perjudian merupakan salah satu Tindak Pidana Asal sesuai Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“OJK bersama perbankan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal [APU, PPT, dan PPPSPM,” tulis OJK di Instagram resminya dikutip pada Sabtu (17/8/2024).

OJK menyebut penanganan judi online harus dilakukan secara bersama oleh Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana tujuan dari pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring melalui Keppres No. 21 Tahun 2024.

OJK sebagai bagian dari Satgas Perjudian Daring pun akan terus berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) dan Kementerian/Lembaga lain termasuk untuk merespons penggunaan kanal sistem pembayaran untuk judi online dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

“OJK konsisten melakukan berbagai upaya sesuai dengan kewenangan OJK dalam pemberantasan judi online,” kata OJK.

Salah satu upaya OJK yang telah dilakukan antara lain memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening yang diindikasikan terkait dengan transaksi judi online, meminta bank melakukan Enhance Due Diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online. Tidak hanya itu, OJK juga melaporkan transaksi tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Apabila dari hasil EDD terbukti nasabah melakukan pelanggaran berat terkait judi online, OJK menyebut perbankan dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk melakukan pembukaan rekening di bank (blacklisting). OJK juga terus memantau upaya perbankan untuk merespons tantangan dalam pemberantasan judi online melalui penguatan fungsi satuan kerja APU, PPT, dan PPPSPM serta satuan kerja Anti-Fraud.

View this post on Instagram

A post shared by Otoritas Jasa Keuangan (@ojkindonesia)

Lalu, OJK juga mengintensifkan upaya meminimalisir terjadinya praktek jual beli rekening. Serta meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi termasuk judi online.

OJK juga meminta bank untuk meminimalisir pemanfaatan rekening bank terkait transaksi judi online, antara lain dengan menyesuaikan parameter transaksi sehingga dapat menjaring transaksi dalam nominal kecil seperti yang banyak terjadi pada transaksi judi online yang dapat dimulai dari nominal Rp10.000. Selain itu juga melakukan web crawling dan berkoordinasi dengan Kominfo untuk menutup website judi online.

“Lalu, memantau aktivitas transaksi lintas batas negara. Melakukan kampanye masif tentang pencucian uang, bekerja sama dengan perbankan dan pihak terkait,” tulis OJK.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa pelaku perjudian daring alias judionlinebakal masuk dalam daftar hitam lembaga keuangan, dalam hal ini perbankan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta pihak bank memblokir ribuan rekening yang memiliki rekam jejak transaksi judi online. OJK juga meminta adanya pelacakan hingga identitas pemilik rekening tersebut.

“Kalau memang terbukti melanggar hukum yang ada, berarti bisa-bisa untuk semua rekening orang itu di-blacklist dari lembaga keuangan,” katanya kepada wartawan di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Namun , dia menyebut bahwa proses tersebut tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. OJK bersama bank melakukan penelusuran lebih lanjut dengan menggunakan informasi komprehensif dari pemilik rekening bank yang telah diblokir.

Lebih lanjut, Mahendra memaparkan bahwasanya pelanggaran transaksi judi online bermuara pada individu sebagai pelaku, bukan rekening yang digunakan.

“Pelanggar itu kan bukan rekening, pelanggar itu orang. Rekening yang diblokir adalah satu hal, tetapi untuk seluruh hal dia telah menyebabkan masalah bagi integritas lembaga jasa keuangan itu karena melakukan tindakan-tindakan yang ilegal,” sambungnya.

Itu sebabnya, sembari merumuskan tindakan yang tepat, OJK tetap mendalami rekening lain yang berkaitan dengan pelaku judi online. Sementara itu, dari segi penegakan hukum, Mahendra juga mempersilakan pihak berwenang untuk melakukan penyidikan dan penelitian lebih lanjut.

Diberitakan sebelumnya, OJK telah memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening yang terindikasi terlibat transaksi judi online. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan bahwa OJK konsisten melakukan berbagai upaya pemberantasan judi online sebagaimana kewenangan yang ada.

"Regulator juga meminta bank melakukan Enhance Due Diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online dan melaporkan transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).

Kemudian, jika dari hasil EDD terbukti nasabah melakukan pelanggaran berat terkait judi online, perbankan dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk melakukan pembukaan rekening di bank (blacklisting).

Menurut Dian, berbagai upaya dilakukan bank untuk meminimalisir pemanfaatan rekening bank terkait transaksi judi online. Upaya ini mulai dari menindaklanjuti permintaan OJK untuk melakukan pemblokiran rekening, mengatasi praktek jual beli rekening, dan menyesuaikan parameter transaksi sehingga dapat menjaring transaksi dalam nominal kecil seperti yang banyak terjadi pada transaksi judi online yang dapat dimulai dari nominal Rp10.000.

Selain itu, pihak bank juga disebutnya melakukan web crawling dan berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk menutup website judi online, serta memantau aktivitas transaksi lintas batas negara.